UMP Jatim 2023 Sudah Ditetapkan, Selanjutnya UMK

Locoshop.co.id – Setelah proses panjang pembahasan, upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur (Jatim) tahun 2023 akhirnya ditetapkan. Nilainya naik 7,8 persen atau Rp 148.677 dibanding tahun ini. Dengan demikian, UMP Jatim 2023 sebesar Rp 2.040.244.

Kenaikan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2023. Pemprov meminta seluruh pihak mematuhi peraturan tersebut. Dalam SK itu, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP 2023 dilarang mengurangi atau menurunkan nilainya. ”Dilarang juga membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP 2023,” tegas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kemarin (28/11).

Kenaikan UMP 2023, jelas Khofifah, diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023. Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. ”Persentase kenaikan sejumlah 7,8 persen ini telah sesuai aturan menteri ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa kenaikan nilai upah minimum tahun depan tidak boleh melebihi 10 persen. Ini tertuang pada Pasal 7 ayat 1 Permenaker tersebut,” tambah Khofifah. Menurut dia, peraturan itu berlaku mulai 1 Januari 2023.

Ada juga instruksi untuk seluruh kabupaten/kota. Mereka diminta menyesuaikan nilai UMP dalam penyusunan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Nilai UMK 38 kabupaten/kota tidak boleh di bawah angka yang baru ditetapkan.

Saat ini, lanjut Khofifah, penetapan memang baru sebatas UMP. Nilai UMK tiap-tiap kabupaten/kota belum disampaikan. Pengumuman terkait UMK 2023 akan disampaikan paling lambat 7 Desember 2022. ”Kita berupaya semaksimal mungkin memutuskan UMP secara berkeadilan. Adil bagi karyawan dan pelaku usaha,” tuturnya.

Khofifah menyebutkan bahwa Pemprov Jatim telah menerima aspirasi dari serikat buruh atau pekerja yang menginginkan kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen. Selanjutnya, dia dan tim juga mendengar aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). ”Sebagaimana diketahui, ada sektor usaha tertentu yang ekspornya terdampak kelesuan ekonomi sehingga terjadi penurunan permintaan cukup signifikan,” katanya.

Mantan menteri sosial itu berharap penetapan UMP 2023 dapat menjaga daya beli buruh/pekerja di tengah penyesuaian harga setelah kenaikan harga BBM. Kenaikan UMP juga diharapkan mendorong masyarakat hidup layak.

Ketua Apindo Jatim Eddy Wijanarko mengaku sudah menerima salinan penetapan UMP tersebut. Dia juga sudah mengetahui bahwa gubernur memakai Permenaker 18/2022 sebagai acuan. ”Saat ini kami masih menunggu perkembangan dari DPP,” ujarnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : hen/elo/c9/oni



Sumber: www.jawapos.com

Related posts