Strategi Kemnaker Hadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global 2023

Locoshop.co.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah strategi Kemnaker dalam menghadapi ancaman resesi global 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan, yakni pemutusan hubungan kerja (PHK). Ida mengatakan, meskipun Indonesia memiliki bonus demografi hingga 2030 dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibanding negara lainnya, Kemenaker tetap menyiapkan strategi menghadapi ancaman resesi global.

“Jadi, meskipun saya menyampaikan kami masih optimistis, tapi tetap pemerintah perlu melakukan strategi dan perlu menyiapkan langkah menghadapi kondisi global tersebut dengan beberapa kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan active labor market policy,” kata Ida dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menyebut, strategi pertama, yaitu melakukan kebijakan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi mengacu pada Peraturan Presiden 68/2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang ditetapkan pada 27 April 2022. Melalui beleid tersebut, Kemenaker bersama stakeholders akan melakukan revitalisasi balai latihan kerja (BLK) di seluruh Indonesia.

Kedua, pihaknya melakukan optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja melalui pungutan layanan pasar kerja, seperti membangun ekosistem digital SIAPKerja https://siapkerja.kemnaker.go.id/. “Minggu lalu kami menyelenggarakan job fair kami barengkan dengan festival vokasi, kami ingin menunjukkan kami memiliki kesiapan untuk melakukan transformasi BLK. Kami meyakinkan kepada seluruh stakeholder bahwa pemerintah siap menyambut segala dinamika ketenagakerjaan,” ujarnya.

Kebijakan ketiga, yaitu perluasan kesempatan kerja yang didorong melalui peningkatan kemudahan iklim berusaha sehingga mampu mendorong lebih banyak dana investasi yang masuk baik melalu PMDN mapun PMA. Berdasarkan data dari BKPM, hingga semester 1/2022 tercatat ada 639.547 lowongan pekerjaan.

Strategi keempat ialah Kemnaker mengimplementasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP 37/2021. Tercatat per September 2022 total peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan adalah 35.654.564 orang.

Strategi terakhir Kemnaker dalam menekan terjadi PHK di 2023 yaitu dengan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Selain itu juga mendorong terbentuknya Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyelesaian kasus hubungan kerja, serta memperkuat keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.

“Kami menghidupkan kembali LKS Bipartit Awards, ini salah satu upaya kami dalam membangun dialog di tingkat perusahaan. Sudah lama diadakan sejak 2014 dan kita mulai lagi di 2022,” tuturnya.

Selain itu, Ida juga mewanti-wanti pelaku usaha untuk memilih jalan alternatif bila menemui potensi PHK dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menghindarkan dari PHK seperti mengurangi upah dan fasilitas kerja untuk tingkat atas misal manajer atau direktur dan mengurangi shift.

Selain itu, membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh bergilir untuk sementara waktu. Alternatif lainnya yaitu tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, memberikan pensiun bagi para pekerja yang sudah memenuhi syarat sesuai peraturan perusahaan.

“Ini pemilihan beberapa alternatif saya kira yang dapat digunakan untuk menekan tidak terjadinya PHK, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya berharap sekali PHK ini benar-benar pilihan terakhir, sudah nggak ada pilihan lagi setelah alternatif dilakukan,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : R. Nurul Fitriana Putri



Sumber: www.jawapos.com

Related posts