YANCE MOTE, SH, MH ” Aliran Post-Modernisme dalam Pembangunan Desa “

Tajuk Pemikiran :

” Aliran Post-Modernisme dalam Pembangunan Desa “

Oleh : Yance Mote,SH,MH

55v

Pembangunan dan Kemandirian Desa Salah satu kelemahan pelaksanaan  pembangunan di Indonesia adalah tidak terintegrasinya berbagai program pembangunan di Indonesia. Beberapa program kebijakan yang didesain cenderung berjalan sendiri-sendiri dan terkesan parsial. Dengan demikian, menjadi tidak aneh jika program-program penanggulangan kemiskinan banyak tumpang tindih dan satu sama lain belum berkesinambungan.

 

Bertitik tolak dari kegagalan pembangunan masa lalu, maka menjadi sangat urgen untuk mengimplementasikan konsep pembangunan masyarakat desa terpadu (integrated rural development). Tujuan utama dari program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian (Suparjan & Suyatno,H., 2003).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 butir 8 disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Seperti telah disebutkan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai implikasi signifikan paradigma pembangunan pedesaan karena pada tataran normatif pembangunan pedesaan harus benar-benar memberdayakan masyarakat desa dan mengembangkan institusi pedesaan atau berpihak dan berpusat pada desa itu sendiri. Kebutuhan dankepentingan masyarakat desa harus ditempatkan sebagai prioritas utama dan pertama.

kemajuan ekonomi yang antara lain meliputi: akses permodalan, akses teknologi produksi,akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, akses informasipasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi (Soleh, 2014). Untuk mengatasi berbagaikendala dan kompleksitas dalam masyarakat pedesaan dibutuhkan upaya dan strategi terintergrasi melalui pembangunan pedesaan.Menurut Kusmawan (2015), ada beberapa dimensi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat desa. Pertama, dimensi kelembagaan pemerintah desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemandirian kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya. Semakin besar ketergantungan kelembagaan pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangannya, ini adalah bentuk ketergantungan yang negatif.

33desa

Namun, semakin kecil ketergantungan kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah diatasnya, ini adalah bentuk ketergantungan yang positif. Kedua, dimensi kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam upaya memajukan kondisi perekonomian. Semakin berjalan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi dalam menjawab semua kebutuhan material masyarakat, kelembagaan ekonomi itu semakin mandiri. Namun, semakin tidak berjalan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat itu, berarti semakin tidak mandiri kelembagaan ekonomi tersebut. Ketiga, kelembagaan sosial masyarakat. Pada dimensi ini akan tergambar dengan jelas bagaimana fungsi-fungsi kelembagaan sosial ini berjalan. Berbeda dengan dua dimensi lainnya yang cenderung material, dimensi ketiga ini cenderung abstrak.

Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai universal dianut dan dijalankan oleh masyarakat dalam kelembagaan Pada tataran konseptual, pembangunan pedesaan menjadi tidak dipandang sebagai perubahan satu arah (a single direction) tetapi berdimensi ganda (ekonomi, politik, sosial dan kultural) karena itu pembangunan pedesaan tidak mengutamakan target tetapi lebih menekankan proses adaptasi yang terus menerus tak pernah henti. Di dalam proses ini terdapat dialog intensif antara masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pada tataran empirik, kegiatan pembangunan pedesaan berhadapan dengan kondisi dan situasi desa yang beragam, kompleks dan penuh tantangan. Tendensi demikian terjadi karena persoalan desa tidak dapat dipersempit hanya berkisar pada persoalan perut, tetapi sebenarnyan juga persoalan aspirasi, hak dan keadilan. Kemudian pada tataran praktis, kegiatan pembangunan pedesaan bukanlah menggurui masyarakat desa, tetapi memberdayakan mereka. Pembangunan pedesaan adalah suatu proses yang berusaha memperkuat apa yang lazim disebut community self reliance atau kemandirian.

Dalam proses ini masyarakat desa dibantu, didampingi dan difasilitasi untuk melakukan analisis dan masalah yang dihadapi, untuk menemukan solusi masalah tersebut dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, menciptakan aktivitas dengan kemampuannya sendiri. Dengan pendekatan semacam ini, masyarakat desa diberi peluang memutuskan apa yang dikehendaki, dan inisiatif mereka kemudian menjadi basis program-program pembangunan pedesaan (Usman, 2015).

dana-desa-ilustrasi_20160128_201657

Pembangunan pedesaaan pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian dan percepatan pembangunan dengan menggali potensi sumber daya alam dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada, dengan pola peningkatan pelayanan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan diperoleh pencapaian tingkat kemandirian yang tinggi di daerah (Soleh, 2014). Dalam ilmu sosial, istilah kemandirian (resilience) sering dipersamakan dengan istilah otonom, tidak tergantung atau bebas, mengelola diri sendiri dan keberlanjutan diri. Sedangkan suatu masyarakat (community/society) terdiri dari person-person dalam wilayah tertentu, memiliki satu atau lebih ikatan bersama dan saling berinteraksi sosial (Hillery, 1995).

Dalam perspektif pembangunan masyarakat, kemandirian masyarakat merupakan suatu keadaan atau kondisi tertentu yang ingin dicapai seorang individu atau sekelompok manusia yang tidak lagi tergantung pada bantuan pihak ketiga dalam mengamankan kepentingan dirinya (Verhagen, 1996). Kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar (pemerintah) yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat.

Untuk itu apabila masyarakat diberi bantuan dana, maka bantuan itu perlu disikapi sebagai stimulasi atau memotivasi untuk membangun diri, membelajarkan diri, serta membangun prakarsa inisiatif secara mandiri. Untuk itu, pengembangan kemandirian merupakan bentuk perubahan sosial diri manusia dari situasi tergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ketercapaian partisipasi masyarakat menghasilkan kondisi kemandirian dengan karakteristik (Bell dan Morse,2008) yaitu ;

(a) memiliki kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung, mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensinya, menyelesaikan masalah yang dihadapi, secara ekonomi mampu menghasilkan (produksi dan pendapatan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat melakukan kontrol dalam masyarakat,

(b) memiliki tanggung jawab kolektif yaitu adanya pengembangan kerjasama dan kemitraan antar warga masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan pengembangan jaringan sosial untuk mengakses berbagai peluang, (c) memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan yaitu menjaga kualitas lingkungan sistemik dan memelihara pelayanan dan sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ukuran terwujudnya kemandirian masyarakat merupakan hasil pencapaian partisipasi masyarakat.

Menurut Korten (2001) dapat ditambahkan bahwa, dalam perspektif pembangunan berorientasi pada rakyat, untuk membangun kemandirian masyarakat perlu dikembangkan gerakan masyarakat. Gerakan itu dimaksudkan sebagai upaya menggerakan sebuah masa kritis secara terorganisasi dalam berpartisipasi masyarakat yang penuh dengan inisiatif, tidak tersentralisir, dan mandiri sehingga keadilan, keberlanjutan dan ketercukupan (Agusta, Tetiani & Fujiartanto, 2014).

desa-internet

Pembangunan dimaknai sebagai perubahan sosial yang diharapkan. Dimensi perubahan sosial meliputi adanya kondisi awal, terdapat kondisi akhir yang diinginkan, serta dimensi  waktu dimana perubahan berlangsung diantara dua titik waktu tersebut. Kondisi awal yang diukur adalah kumulasi potensi atau tingkat kemandirian desa saat ini. Hal ini ditunjukan oleh berbagai inidkator eksisting desa yang berkaitan dengan potensi sosial, ekonomi dan pemerintahan. Kondisi akhir yang diinginkan ialah visi kemandirian desa sebagiamana tercantum dalam berbagai Peraturan Perundangan dan kebijakan di Indonesia. Visi tersebut ialah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pembangunan dari dimensi waktu diukur menurut dua sub dimensi. Pertama, mengukur tingkat pembangunan baru sebagai hasil dari intervensi pembangunan.

Ukuran tingkat pembangunan ini diorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Kedua, mengukur kecepatan atau laju kemandirian desa. Ukuran laju ini merujuk pada tingkat produksi wilayah. Dengan demikian indeks kemandirian desa (IKD) mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan umum. Konstruk yang disusun untuk kesejahteraan umum meliputi, ekonomi masyarakat atau standard material, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, lembaga kemasyarakatan atau modal sosial, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat atau pemerintahan, peranserta masyarakat dalam pembangunan, dan peran swasta untuk peningkatan daya saing. Dimensi-dimensi ukuran indeks kemandirian desa (IKD) meliputi pertama, pengukuran tingkat pembangunan pedesaan, kedua pengukuran laju pembangunan pedesaan. Ketiga, pengukuran keragaman pedesaan (atribut pembangunan desa).

Guna meningkatkan sistematika pengukuran kemandirian desa, maka indeks kemandirian desa disusun menurut model evaluasi. Model umum evaluasi pembangunan dimulai dari penyusunan visi dan misi pembangunan.

Kegiatan pembangunan dapat ditunjukan oleh masukan (input), yang dikerjakan dalam suatu pelaksanaan kegiatan (proccess), sehingga menciptakan hasil pembangunan (Output). Masyarakat yang menggunakan hasil pembangunan kemudian memanfaatkannya ( Outcome). Dalam jangka panjang, manfaat tersebut memberikan dampak yang diinginkan pembangunan (impact) (Agusta & Aji, 2014).

Dalam konteks global, penyusunan pengukuran kemandirian desa semakin relevan, agar Indonesia memiliki modal pengetahuan menyongsong peluang konstruksi pengukuran baru setelah usainya Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Melalui modal pengetahuan pengukuran kemandirian desa diharapkan Indonesia mampu memberikan kontribusi yang mendalam dalam pengukuran baru pembangunan di masa mendatang. Indeks kemandirian desa (IKD) mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan umum. Konstruk yang disusun untuk kesejahteraan umum meliputi: 1) Ekonomi masyarakat atau standard material; 2) Pendidikan masyarakat; 3) Kesehatan masyarakat; 4) Lembaga kemasyarakatan atau modal sosial; 5) Lingkungan hidup; 6) Keamanan dan ketertiban; 7) Kedaulatan politik masyarakat atau pemerintahan; 8) Peranserta masyarakat dalam pembangunan; 9) Peran swasta untuk peningkatan daya saing (Agusta & Fujiartanto, 2014).

44desaku-yang-ku-cinta1

Desa bukan obyek pembangunan, melainkan subyek yang bisa mandiri, termasuk mendesain sektor pembangunan mana yang paling prioritas bagi sebuah desa. Tugas Negara terbatas pada penyediaan alokasi dana dan berbagai standard, sementara tugas membangun diserahkan kepada desa (Hasani, 2015). Meskipun desa membangun buka paradigma baru, karena sebelumnya telah menjadi praktik di desa- desa di beberapa wilayah, Undang-Undang Desa telah menjadi spirit baru pembangunan pedesaan. Paradigma pembangunan yang menempatkan peran sentral pemerintah sebagai titik pusatnya, juga tidak sepi dari kritik, karena aparat pemerintah yang semula diasumsikan sebagai faktor pendorong utama dalam proses pembangunan, belakangan diketahui malah sebagai faktor pengganggu atau penghambat pembangunan (Sutrisno, 135). Persoalannya adalah bagaimana mewujudkan kemandirian desa? Alternatif yang kemudian ditawarkan berkenaan dengan kecaman atau kritik tersebut adalah paradigma pemberdayaan masyarakat (empowerment).

Paradigma pemberdayaan lahir dari suatu pemikiran bahwa pembangunanakan berjalan dengan sendirinya manakala masyarakat diberikan kepercayaan berupa hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan mempergunakan untuk  membangun masyarakatnya (Soleh, 2014). Upaya Pemberdayaan Untuk Kemandirian Desa: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi Sejak dicanangkannya kebijakan desentralisasi yang dialamatkan ke level daerah, telah mampu mendorong kebangkitan partisipasi masyarakat sipil. Tak ayal jika asosiasi masyarakat sipil makin marak dan tumbuh di aras lokal. Upaya mereka, umumnya, berkehendak memajukan peran masyarakat di setiap pengambilan kebijakan, baik itu menyangkut perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, sampai pada pelayanan hak-hak sosial dasar. Banyak cara telah ditempuh. Selain memanfaatkan jalur formal kebijakan, biasanya gerak dinamik lokal diisi juga memilih strategi advokasi melalui pengorganisasian warga, mengangkat isu-isu populis. Pilihan pengorganisasian masyarakat sering ditempuh sebagai bagian dari episode merintis pondasi dan membangun tembok bagi demokrasi lokal.

sawah

Sekarang, di era baru, berbagai catatan kritis terhadap pengelolaan desa masa lalu telah bertebaran di setiap tempat, yang kemudian melahirkan gagasan pemberdayaan masyarakat maupun pembaharuan desa. Keduanya merupakan gagasan baru yang paralel, meski titik tekan antara pemberdayaan dan pembaharuan bisa berbeda (Purnomo, 2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Artinya desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, dengan demikian desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan ekonomi daerah. Dengan pengertian semacam itu, maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan empowering.

2015123jokowi-sawah3

Dalam konteks demikian maka pengembangan otonomi asli desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi dan optimalisasi otonomi daerah (Soleh, 2014). Dan pada Undang-undang tersebut pasal 1 butir 12 menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya (Soleh, 2014).

Pemberdayaan masyarakat lazim dikonsepsikan sebagai usaha melakukan perubahan kondisi sosial dan ekonomi dengan dilandasi oleh perencanaan (plan) kearah yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan asset dan kapabilitas kelompok miskin. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan berbasis setting wilayah geografis, sektor, modernitas, kelas dan status. Dari segi wilayah geografis, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan di daerah dataran rendah dan dataran tinggi, rawa dan wilayah pesisir. Dari segi sektor, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan terkait dengan sector pertanian, perdagangan, industri kecil dan kerajinan, perkebunan dan kehutanan. Dari segi modernitas, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan di desa-desa pedalaman, terisolir dan di pinggiran kota.

Dari segi kelas dan status, kegiatan tersebut dapat diselenggarakan berdasarkan kategori gender, daerah rawan konflik etnis dan politik, dan daerah rawan bencana. Output kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah ekspansi asset dan kapabilitas warga masyarakat (terutama kelompok miskin). Kapasitas adalah energi yang digunakan untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai untuk meningkatkan asset tersebut. Kapasitas dapat dipilihkan kedalam beberapa kategori seperti: kemampuan manusia (human capability), kemampuan sosial ( social capability), dan kemampuan politik (political capability). Kapabilitas tersebut bisa melekat pada diri individu, kelompok atau organisasi, komunitas dan masyarakat luas (society). Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa-sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran post-modernisme.

777jokowi_di_pinrang_-lip6

Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideternimisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata-budaya sebelumnya yang berkembang di suatu Negara (Pranarka dan Vidhyandika,1996).

Pada awal gerakan modern, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternative-alternative baru dalam pembangunan masyarakat. Pada hakikatnya, proses pemberdayaan dapat dipandang sebagai depowerment dari system kekuasaan yang mutlak-absolut (intelektual, religious, politik, ekonomi, dan militer). Doktrin konsep ini sama dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme dan personalisme yang menolak segala bentuk power yang bermuara hanya pada proses dehumanisasi eksistensi manusia.

Demikian juga, aliran neo marxis, freudianisme, sosiologi kritik, yang menolak industrialisasi, kapitalisme, dan teknologi. Mereka beralasan bahwa ketiga hal di atas apa mematikan manusia dan kemanusian. Aliran-aliran ini bercita-cita untuk dapat menemukan sistem yang sepenuhnya berpihak kepada manusia dan kemanusiaan (Pranarka Dan Vidhyandika, 1996).

Sosiologi struktural fungsionalis Parson menyatakan bahwa konsep power dalam masyarakat adalah variabel jumlah. Menurut perspektif tersebut, power masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif (misalnya, dalam pembangunan ekonomi). Logikanya, pemberdayaan masyarakat miskin dapat tercapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (powerful). Dengan ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat  berperan sebagai agen pembangunan.

Hal inilah yang oleh Schumacker disebut pemberdayaan (Thomas,1992). Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Rappaport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-hak menurut undang-undang. Sementara itu, McArdle (1989), mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan tersebut.

Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan ”keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.

ggg

Partisipasi merupakan komponen merupakan penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig dan Mayo, 1995). Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki keahlian baru. Proses dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya (El-Mandary, n.d.) Isu pemberdayaan masyarakat sangat relevan bagi studi sosiologi, namun cakupannya amat luas dan kompleks. Diskusi pemberdayaan masyarakat dalam studi sosiologi selama ini hanya merentangkan definitif pemberdayaan masyarakat dan menunjukkan elemen- elemen didalamnya, tetapi belum banyak menjelaskan bagaimana rancangan aplikasinya untuk kegiatan penelitian lapangan maupun kepustakaan (Usman, 2015).

Dalam konteks pemberdayaan, beberapa prioritas terpenting yang bisa dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan desa antara lain ;

  • Penguatan Usaha Pengembangan Ekonomi Produktif
  • Pemenuhan kebutuhan dasar terutama di bidang pendidikan kualitas SDM yang produktif, berdaya saing, kebutuhan gizi, maupun sarana dan prasarana fisik sesuai kebutuhan
  • Pelestarian pranata dan kearifan lokal
  • Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya atau kekuatan atau kemampuan kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya dengan tujuan agar dengan kekuatan atau keberdayaan atau kemampuannya itu yang bersangkutan dapat meningkatkan kesejahteraan atau mampuhidup secara mandiri. Paling tidak ada dua sasaran pemberdayaan yang dapat dicapai yaitu pertama, terlepasnya mereka dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

sambil-jongkok-presiden-jokowi-diskusi-sama-petani-di-sawah

Sasaran ini terkait dengan problem pangan, sandang, papan atau perumahan dan kesehatan, sementara sasaran kedua adalah semakin kuatnya posisi mereka baik dalam struktur sosial ekonomi dan kekuasaan. Untuk mencapai kedua sasaran tersebut, sehingga mencapai tujuan yakni kemandirian baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik, maka proses pemberian daya harus menempatkan mereka sebagai subjek atau aktor dan bukan sebagai obyek pembangunan. Dalam hubungan ini berbagai proposal atau usulan masyarakat merupakan dasar atau titik pijak dari setiap program pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional. Tugas pemberdaya, yakni pemerintah baik pusat maupun daerah serta pihak pemberdaya lainnya adalah memfasilitasi untuk mengkaji masalah, kebutuhan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah mereka.

Sebagai fasilitator pemerintah dan pihak pemberdaya lainnya harus memampukan mereka sehingga mereka mengenali akar permasalahan yang dihadapi dan memahami bagaimana cara efektif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dengan perpaduan antara berbagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan partisipasi masyarakat dalam suatu mekanisme yang baik maka niscaya pembangunan desa akan dapat berhasil dalam rangka mempercepat proses pencapaian desa swasembada atau kemandirian desa (Sajogyo & Sajogyo P., 2007). Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang didalamnya mewadahi warga secara individual maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Sementara sasaran pembaharuan adalah desa, sebagai sebuah entitas kolektif yang mengandung proses relasi ekonomi-politik antar aktor di desa, governance system dalam desa maupun relasi atau posisi ekonomi-politik desa di hadapan struktur supradesa yang lebih tinggi.

333333

Pembaharuan desa adalah sebuah upaya yang berkelanjutan untuk mengawal perubahan relasi ekonomi-politik desa secara internal maupun eksternal, menuju tatanan kehidupan desa baru yang lebih demokratis, mandiri dan adil. Dari sisi strategi, pendekatan dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal, yang notabene bisa dimasukkan ke dalam kerangka pembaharuan menuju kemandirian desa (Purnomo, 2011) ( ADRIAN INDRA/PARLIAMENT/VI/2-17 )

About admin

Check Also

KEMUNCULAN TOKOH MUDA DALAM PILKADA 2018 CURI PERHATIAN RAKYAT, BY : YANCE MOTE, SH, MH

KEMUNCULAN TOKOH MUDA DALAM PILKADA 2018 CURI PERHATIAN RAKYAT By : YANCE MOTE, SH, MH …