TULISAN PEMBACA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR dan REVOLUSI MENTAL , adalah TARGET UTAMA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP RAKYAT INDONESIA.
Oleh : Abduh Badar ( Ketua Umum DPP Masyarakat Pemantau Infrastruktur Indonesia/MP2I )
2Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Pembangunan Indonesia tidak lagi terpusat di Pulau Jawa atau Jawa-sentris yang ditunjukkan dengan ruang fiskal lebih ekspansif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, Sebanyak Rp 770 trilun dari volume belanja negara sebesar Rp 2.095 triliun ditujukan untuk daerah dan dana desa. Ini menunjukkan Indonesia bukan lagi Jawa-sentris tetapi Indonesia-sentris. Selain itu, kebijakan tersebut juga ditandai dengan pembangunan berbagai macam infrastruktur, seperti waduk, jalan raya, pelabuhan, dan jalur kereta api di daerah-daerah. Berbagai kegiatan tersebut tidak lepas dari pengawasan ketat Presiden Joko Widodo yang rutin datang ke lokasi-lokasi proyek itu. Presiden ingin memastikan secara pasti target pencapaian kegiatan pembangunan infrastruktur. Semua kegiatan infrastruktur digenjot pada awal pemerintahan ini sebagai titik awal pembangunan ekonomi Indonesia yang cerah dimasa yang akan datang.
Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi memang menitikberatkan pengembangan desa dan daerah-daerah terpencil atau lazim disebut membangun dari pinggiran. Indonesia Timur merepresentasikan budaya martitim yang sangat kuat karena anugerah alam maritimnya. Contohnya Sulawesi Utara yanga adalah wilayah kepulauan yang luas, juga dikenal sebagai bibir pasifik dimana kekayaan maritim sangat besar.
Pembangunan groundbreaking untuk pelabuhan Makassar, pelabuhan dan zona industri yang mencakup luasan 2000 hektar. Kemudian nanti bulan Juli akan mulai dibangun lagi pelabuhan besar di Sorong, bukan pelabuhan yang lama tetapi agak bergeser kurang lebih 30 km dari yang lama, dengan keluasan kurang lebih 7.000 hektar. Di dalamnya termasuk akan ada pelabuhan, untuk powerplan, dan tentu saja untuk kawasan industri.
“Hanya dengan cara-cara seperti inilah, saya meyakini Indonesia bagian Timur akan bisa berkembang dengan cepat dan lebih baik,” tegas Presiden.
Satu persatu daerah di wilayah Nusantara mulai dilaksanakan pembangunan infrastrukturnya ,Presiden memberikan satu contoh yaitu desa Wapeko, yang berjarak tempuh dua jam (jalan darat) dari Kabupaten Merauke. Di desa tersebut terdapat hamparan tanah datar dengan luas 4,6 juta hektar, tetapi setelah diidentifikasi yang siap untuk dikerjakan baru 1,2 juta hektar yang bisa dipakai untuk tanam padi, jagung, maupun tebu untuk gula.
Kalau semuanya 4,6 juta hektar itu bisa dikerjakan semuanya dan sudah ada 5.000 hektar yang dicoba, menurut Presiden, hasilnya 1 hektar bisa mencapai 8 ton padi. Kalau menghasilkan padi 8 ton dikalikan 4,6 juta, hasilnya 37 juta ton sekali panen. Dua kali panen berarti 74 juta ton, kalau tiga kali panen berarti 110 juta ton, hanya dari satu kabupaten. Padahal produksi nasional kita sekarang ini 60-70 juta ton.
“Artinya apa? Kalau serius kita kerjakan di Merauke ini, bukan hanya selesai bukan hanya rampung tapi kita akan berlimpah yang namanya pangan itu akan berlimpah ruah. Padahal di sekitar Merauke ada empat kabupaten lagi dengan kondisi yang sama, tanahnya datar, subur, kanan kiri ada sungai yang sangat besar, yang juga bisa dikerjakan kegiatan yang sama,” papar Presiden.
Presiden menjelaskan alasan lahan tersebut tidak dikerjakan selama bertahun-tahun. Alasan pertama, karena memang infrastruktur pelabuhannya diragukan siap untuk menampung produksi ini. Yang kedua, infrastruktur jalan dari pelabuhan menuju ke lokasi tadi memang membutuhkan pembangunan dan beberapa tempat butuh perbaikan, dan juga yang tidak kalah besarnya untuk investasi adalah untuk pembangunan irigasi menuju lokasi.
Ketika pertama kali datang dan melihat sendiri lokasi tersebut, Presiden memutuskan untuk dimulai (pembangunan) dimana bagian pemerintah adalah bagian jalan dan irigasi.
“Investasi silakan masuk tapi jangan semunya, 70% dipegang oleh BUMN, 30% silakan swasta. 30% juga sudah banyak jutaan hektar kayak gitu. Mau konsorsium berapa perusahaan juga belum tentu bisa kerjakan langsung,” ujar Presiden.
Ketika melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini, Presiden Jokowi mengaku melihat peluang pasar untuk beras. Menurut Presiden, beras yang ada di sana harganya tiga kali lipat dari harga beras di Indonesia, kurang lebih Rp 30 ribu.
“Kalau di Merauke ada produksi seperti itu meloncat ke sana, tidak sampai satu jam sudah sampai. Tapi beras yang ada di Papua Nugini berasnya dari Thailand, masuk ke Australia lalu dikirim ke Papua Nugini,” ungkap Jokowi.
Presiden juga memberi contoh lain yaitu Maluku, Ternate dan Tidore, yang memiliki ikan sangat melimpah. Menurut Presiden, pada malam hari di sana seperti pasar malam. Lampunya gemerlapan banyak sekali, mengambil ikan tapi sayangnya bukan kapal miliki Indonesia, kapalnya kapal asing.
Ia menyebutkan, di seluruh tanah air ada 7.000 kapal yang lalu lalang dibiarkan mengambil ikan-ikan dan perhitungannya adalah Indonesia kehilangan Rp 300 triliun setiap tahunnya, dan hampir 70-80% ikan-ikan itu ada di bagian Timur.
“Inilah juga investasi yang diperlukan oleh Indonesia bagian timur agar ikan-ikan itu tidak ambili oleh mereka dan kita hanya jadi penonton. Ini peluang yang sangat besar sekali. Apa yang harus dilakukan? Beli kapal sebanyak-banyaknya, Bapak/Ibu sekalian,” pesan Presiden.
Setelah membeli, lanjut Presiden, kerja sama dengan nelayan, ikan diambil lalu buat pabrik cold storage dan pabrik pelelangan ikan. Investasi tidak banyak, kalau tidak bisa dilakukan sendiri lakukan bersama-sama, konsorsium. Polanya plasma inti supaya nelayan juga dapatkan sesuatu, intinya juga dapat keuntungan. Sistem yang akan dibangun adalah inti plasma, inti dapat 70%, plasmanya dapat 30%.
Presiden mengingatkan ke depan nantinya semua produk, bahan mentah dan semua yang berkaitan dengan kekayaan kita harus ada industrialisasi dan hilirisasi oleh swasta, dengan cara apa pun itu harus ditempuh. Pemerintah bertugas membangun infrastruktur.
Dampak Positif Jangka Pendek

Untuk jangka pendeknya, daya beli warga di sekitar area proyek meningkat karena terdapat mobilisasi pekerjaan konstruksi.Bukan hanya itu saja, bahan material lokal dan tenaga kerja lokal dapat terserap ke dalam proyek tersebut.

Dampak Positif Jangka Panjang

Untuk jangka panjangnya, dampak positif dari gencarnya pembangunan proyek infrastruktur transportasi adalah dengan menurunkan biaya angkut atau ‘cost of logistic’.Hasilnya, harga barang dan jasa di wilayah Indonesia Timur dapat disejajarkan dengan Indonesia Barat. Karena untuk biaya angkut dapat ditekan dengan adanya jaringan transportasi yang terkoneksi dan merata. Kemudian aset yang tertanam akan berusia jangka panjang dan menjadi instrumen peningkatan daya saing masyarakat. Namun tantangan jangka pendeknya ialah persolan pembebasan lahan hingga penyediaan sumber daya lokal ahli belum banyak di daerah. Alhasil, mobilisasi tenaga ahli masih didatangkan dari luar daerah saat proyek berlangsung hingga saat pengoperasian. Misalnya, pembangunan di kawasan timur Indonesia yang masih mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari wilayah lain, seperti dari Pulau Jawa.Masalahnya bahwa tingkat penggunaan SDM lokal untuk infrastruktur pelabuhan, bandara tidak banyak. Selain itu, perusahaan yang membangun registered tidak di Indonesia Timur sehingga dampak pajak ke daerah tak dinikmati.
Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Sumber pembiayaan dan sulitnya pembebasan lahan menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Diperlukan revolusi mental dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya, saat ini Indonesia sudah masuk dalam darurat infrastruktur.
Kita banyak SDA, batu bara banyak, tapi listrik masih susah, minim infrastruktur.
Infrastruktur merupakan bagian dari indikator pencapaian ekonomi suatu negara di mana apabila infrastruktur itu sudah baik, dapat dipastikan bahwa segala kegiatan ekonomi yang berjalan di suatu negara dapat berjalan dengan lancar. Permasalahannya, di Indonesia permasalahan infrastruktur menjadi polemik yang tiada akhir. Kita sering lupa menengok pada politik infrastruktur yang membelit negeri ini. Politik dalam arti sempit adalah kekuasaan.

Jika dikaitkan dengan infrastruktur, ini mencakup bagaimana seorang aktor politik menggunakan kekuasaannya dalam membuat kebijakan terkait infrastruktur. Sering kali, pengambilan keputusan dalam pengadaan maupun pembenahan infrastruktur cenderung lambat, bahkan terkadang terburu-buru sehingga pengimplementasiannya juga kurang efektif. Perlu adanya suatu revolusi dari segi politik infrastruktur.