PAPUAN NEWS MAGAZINE : Menakar Kedaulatan Rakyat dan Dominasi Swasta Terhadap Sumber Daya

alam-5Pembukaan kawasan hutan besar-besaran untuk pembangunan areal perkebunan sawit, perusahaan tambang, serta untuk perumahan dan kawasan elit adalah contoh bagaimana negara ini mempergunakan sumber daya hutan tidak untuk kepentingan rakyat banyak.  Padahal dalam konstitusi UUD 1945 pasal 33 telah dinyatakan dengan sangat jelas bahwa seluruh kekayaan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hutan dan semua sumber daya alam baik gas maupun barang tambang yang ada di darat maupun di laut adalah hak milik bersama rakyat Indonesia yang sejatinya harus sampai ke rakyat Indonesia secara penuh melalui pengelolaan yang dilakukan oleh negara, bukan dengan membaginya ke pihak orang per orang atau bahkan asing untuk dikelola lalu hanya menarik pajak dan keuntungan yang tidak seberapa dari pengelolaan bisnis super-profit tersebut.

Bencana asap yang terjadi di pulau Kalimantan dan sebagian pulau Sumatera adalah bukti bagaimana berjayanya sekelompok orang pemegang izin perusahaan sawit membakar dan membuka kawasan hutan seluas-luasnya demi kepentingan perluasan lahan sawit mereka.  Mungkin pernyataan ini akan sedikit terbaca sebagai respon berlebih atas euphoria demokrasi yang mengantar keniscayaan kedaulatan raykat bahwa rakyat perlu mengambil alih ruang otoritas dalam pengelolaan sumber daya alam, dan negara tidak berhak untuk itu. Ini pun juga keliru.

alam4Akan tetapi dipihak lain, rakyat sebagai entitas utama dalam sebuah negara demokrasi harus pula mengenali hak bersama bahwa mereka sesungguhnya berdaulat atas sumber dayanya sendiri dan berhak mendapatkan manfaat dari pengelolaan itu.  Penyadaran perlu dilakukan agar tak ada lagi kesalahan dalam menempatkan porsinya masing-masing dalam rangka membedakan mana yang jatah privat dan mana yang jatah publik.

Common pool resources (CPR) dan Common property resources (CPrR) adalah sebuah rangkaian teori yang pernah dikemukakan oleh Oekerson (1989) dan Singh (1994) untuk menegaskan kembali bahwa sumber daya tertentu yang berasal dari alam adalah hak milik bersama sebuah masyarakat dan tidak boleh dibagi kepada yang bukan komunitasnya.

Dalam pengertian yang lebih luas, teori ini dimaksudkan untuk memperjelas hak-hak rakyat terhadap sumber daya alam tertentu dimana masyarakat itu hidup dan berkembang.  Dalam teori ini, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dikelola oleh institusi lokal yang diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri yang bertugas mengatur mekanisme penggunaan dan penerimaan manfaat dari sumber daya alam secara proporsional dan adil.

Mengambil manfaat dari sumber daya hutan dan alam juga tidak bisa dilakukan dengan konsep Open Access Resources (OAR) dimana semua orang berhak mengolah dan mengeksploitasi sebab akan menimbulkan tragedy of common sebagaimana yang pernah dikhawatirkan oleh Garret Hardin (1968) apabila open acces diberlakukan terhadap  resources tanpa ada aturan main yang jelas.

Pointnya adalah bagaimana mengambil manfaat dari suatu sumber daya alam dengan merujuk pada prinsip kelestarian, keadilan dan keberlanjutan (sustained yield) tanpa harus merusak dan tanpa masyarakat kehilangan haknya untuk mendapat benefit dari sumber daya. Kata kunci dari masalah ini adalah kelembagaan masyarakat lokal yang kuat.

alam2Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, mengakses sumber daya yang mencakup hutan, air, udara, serta barang tambang yang terkandung dibawahnya baik di darat maupun di laut, merupakan hal yang tidak bisa dibagi-bagi dengan memberlakukan open access secara bebas.  Namun cara mengambil manfaatnya agar dapat dinikmati secara kolektif yaitu dengan memberi kuasa kepada negara sebagai representasi rakyat untuk mengelola semuanya dan mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang pakai dan konsumsi yang mudah di akses, baik secara harga maupun kesempatan.

Dengan logika teori seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan air mineral, perusahan kelapa sawit, perusahaan tambang, dan lain sebagainya yang dikuasai dan dijalankan oleh pihak orang per orang (swasta dan asing) idealnya –sorry to say-tidak boleh menjual produknya dengan mengikuti mekanisme pasar yang tunduk pada teori permintaan dan penawaran yang ketat sehingga ikut pada permainan harga.  Sebab mereka sudah mengelola sumber daya milik rakyat yang sejatinya harus dapat diakses secara lebih mudah oleh rakyat, baik itu harga yang terjangkau maupun kesempatan mendapatkannya.

Dalam logika pembenaran yang lain bahwa Negara dapat mengembalikan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam kepada rakyat dalam bentuk pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandara dan segala macam fasilitas publik yang dananya diambil dari pajak atau pungutan sejenis yang ditarik dari perusahaan-perusahan super profit tersebut memang tidaklah salah.

alam3Namun kalau dikaji secara mendalam, sesungguhnya ini pun juga tidak pas.  Seharusnya, pajak atau pungutan sejenis yang dibebankan kepada perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya alam seperti itu seharusnya dananya dipakai lagi untuk merestorasi atau memperbaiki kembali sumber daya yang sudah dieksploitasi tersebut.

Kawasan hutan yang sudah rusak akibat pembukaan kebun sawit, sebagai contoh, seharusnya diperbaiki kembali (reboisasi dan rehabilitasi lahan) dari dana yang ditarik dari perambah legal tersebut. Bukan dengan mengalihkan dana tersebut untuk membangun fasilitas publik lainnya bahkan bisnis property yang tidak ada hubungannya dengan hutan dan lingkungan yang telah dirusak.

Contoh menarik yang berkaitan dengan teori CPR atau CPrR adalah kasus yang melibatkan konflik antara salah satu perusahaan air mineral ternama di Indonesia dengan para petani sawah dan tambak di daerah Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah, pada tahun 2012.  Perusahaan air mineral tersebut disinyalir telah menguras cadangan air di pegunungan yang merupakan sumber air untuk kebutuhan minum manusia dan ternak dan juga mengairi sawah dan tambak para petani lokal disana.

Masyarakat merasa perusahan tersebut sudah mengambil sumber daya yang seharusnya menjadi milik mereka namun perusahaan mengaku sudah mendapat izin untuk mengambilnya.  Konflik rebutan Air ini berlanjut tanpa ada resolusi yang pas antara kedua pihak yang berkonflik.

Kasus yang lain dan masih sesak pekat saat ini adalah bencana asap yang terjadi di Pulau Kalimantan dan sebagian Pulau Sumatera. Pembukaan lahan baru dan pembersihan lahan lama untuk kebun sawit dengan cara di bakar-dan akhirnya merembet ke lahan gambut- merupakan cara yang cost-nya termurah dalam pembersihan lahan disamping untuk menaikkan ph tanah menjadi 5- 6 yang merupakan syarat tumbuh ideal untuk tanaman sawit.

alam-5Hal ini memiliki andil besar dalam menyebabkan berkepulnya asap pekat di langit Kalimantan dan Sumatera.  Jadi tidaklah aneh kalau bencana asap terjadi routinely tiap tahun karena siklus dan cara penanamannya memang demikian. Pembaca juga perlu memahami bahwa pohon kelapa sawit adalah salah satu jenis pohon yang cepat tumbuh (fast growing species) dan juga dikenal sebagai pohon yang lahap air, artinya pohon ini memiliki laju evapotranspirasi (penguap-keringatan) yang tinggi.

Hal ini dapat dilihat dalam semua kasus bahwa setiap ada kebun sawit dalam jumlah dan skala yang besar pada sebuah daerah atau kawasan, pasti daerah atau kawasan tersebut akan mengalami masalah air, entah dia kering atau keruh berpasir sebab secara biologis, sawit membutuhkan 20-30 liter air per pohon per harinya untuk bisa tumbuh dengan baik (Hasil penelitian tahun antara 1998-2010).

Jadi jangan heran jika anda berkunjung ke suatu daerah atau kawasan hutan yang padat sawit skala besar lalu anda menemukan air yang keruh atau kering, maka itu adalah hal yang lazim. Penelitian lain meyebutkan bahwa pengubahan hutan hujan alami ke kelapa sawit menyebabkan penurunan yang tajam pada kekayaan spesies (Dr. Lian Pin Koh, Princeton University). Ini semua yang menjadi alasan mengapa sawit tidak tumbuh dalam jumlah yang besar secara alami di hutan alam.  Selain menguras air terlalu banyak, juga dapat menurunkan keragaman spesies apabila tanaman ini ditanam dalam skala besar.

Namun inti masalah bukan hanya menyangkut seperti pemaparan di atas. Hutan yang dibakar, udara yang sesak,  air yang kering, adalah tiga (3) hal yang merupakan Common Pool Resources (CPrR) yang seharusnya tidak boleh dirusak oleh pihak orang per orang untuk kepentingan private. Udara yang segar dan hutan yang rimbun-sebagai penyangga kehidupan, konservasi flora-fauna, bank air, dan pengendali iklim mikro- adalah hak rakyat untuk menikmatinya.

Kehadiran perusahaan sawit di Pulau Kalimantan dan Sumetera – dan sebagian wilayah tengah dan selatan pulau Sulawesi – seharusnya tidak dibangun secara massive. Tidak bijak rasanya melulu mengubah hutan alami dan sekunder menjadi hamparan kebun sawit secara permanen demi profit oriented dan abai terhadap kerugian ekologi yang sesugguhnya jauh lebih besar secara ekonomi.

Perlu ada pertimbangan khusus untuk membangun kebun sawit dalam suatu wilayah, bila perlu mesti ada tindakan tegas dari pemerintah seperti moratorium kebun sawit sekaligus melakukan recovery untuk beberapa tahun untuk memulihkan kembali apa yang sudah dirusak.

Masalah Common Property Resources (CPrR) dan dampak turunannya merupakan istilah yang jarang diketahui oleh negara dalam urusan kelola sumber daya alam.  Pemikiran untuk menambah kas APBN dengan memaksimalkan income dari semua sumber daya yang tersedia menjadi  tujuan utama sehingga abai terhadap imbas pembangunan dan pengelolaan sumber daya tanpa memperhatikan kesehatan lingkungan dan hak-hak sipil rakyat untuk menikmati common pool resources-nya secara wajar.

Kita boleh saja sudah merdeka dan berdaulat  selama 70 tahun dari kolonialisme.  Namun,berdaulat terhadap tanah kita sendiri belumlah sepenuhnya.  Dominasi raja-raja kecil terhadap sumber daya alam di tingkat lokal masih sangat kental, apalagi jika kelembagaan masyarakat lokal ditingkat akar rumput masih lemah, maka keniscayaan berdaulat atas diri sendiri adalah sesuatu yang masih sangat jauh untuk dicapai oleh bangsa ini. Jika tambang emas di papua, air mineral di pegunungan jawa, dan hutan tropis di Kalimantan sudah dikuasai oleh swasta dan asing, maka pertanyaan besarnya adalah, masihkah kita mampu berdaulat atas sisa-sisa tanah kita sendiri? * ( LESKOLIVE/PM/2016 )

About admin

Check Also

kala ps

Jaringan Bela Negara News : Ini Bentuk Bela Negara Versi Wapres JK

Jaringan Bela Negara news – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan sikap bela negara tidak …