Recent Posts

Dr. Eddy KA Berutu : Pembangunan Daerah

Pentingnya Sebuah Perencanaan Pembangunan Daerah

 111Untitled
Perencanaan pembangunan daerah merupakan  pekerjaan yang sangat penting, karena dengan perencanaan kita bisa membaca dan merencana mau dibawa kemana daerah kedepannya, dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan  PP 8 Tahun 2008 mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Jadi Perencanaan Pembangunan Ddaerah menurut PP 8 Tahun 2008 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
222Untitled
Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam proses menyusun perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji indikator-indikator perkembangan di daerah diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator lainnya terutama kondisi keuangan daerah.
Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU Nomor 25 Tahun 2004 mengatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
 33Untitled
Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 PP 8 Tahun 2008 adalah:
  1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
  2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
  3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
  4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi:
  1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;
  2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
  3. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.
Sedangkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:
  1. RPJPD;
  2. RPJMD;
  3. Renstra SKPD;
  4. RKPD; dan
  5. Renja SKPD
Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 54 Tahun 2010 antara lain:
  1. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah
  2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders)
  3. Pendekatan politis bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD
  4. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) yaitu bahwa rencana pembangunan diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
Peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi dalam penyusunan rencana pembangunan antara lain:
  1. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  3. PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  4. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Dr. Eddy KA Berutu : Teknologi Pertanian Jepang dan Faktor Kunci Kesuksesan

Teknologi Pertanian Jepang dan Faktor Kunci Kesuksesan

Untitled-3

Teknologi pertanian Jepang merupakan kunci sukses negara ini dalam menyediakan produk pangan berkualitas terbaik dan berkuantitas banyak. Dengan kondisi tanah yang tidak sebagus Indonesia dan luas lahan pertanian hanya 25% dari total wilayahnya, negara ini tentu punya resep khusus kenapa pertaniannya sangat bagus.

Teknologi mulai dari penanaman sampai dengan paska panen adalah kunci untuk menghasilkan produk berkualitas dan berkuantitas tinggi. Sinergi antara pemerintah, Swasta, dan  Universitas (peneliti) juga memberi andil besar dalam kesuksesan mereka.

Teknologi Pertanian Jepang

Contoh Teknologi Pertanian Jepang

Berikutnya kita akan mengambil contoh teknologi pertanian Jepang yang canggih namun mudah digunakan. Lengkap dengan pembahasan dan videonya

1. Pembibitan Padi
Rekayasa Genetika di Jepang adalah faktor kunci untuk menghasilkan padi berkualitas. Teknologi seperti ini sudah ada di berbagai negara.

2. Penanam Padi
Indonesia punya Jarwo Transplanter untuk menanam padi, namun belum secanggih milik jepang. Lihatlah video berikut ini. Betapa rapi, mudah, dan cepatnya menanam padi di jepang. Nah, jadi untuk menanam padi pun kita harus bisa mengoperasikan mesin.

3. Pemeliharaan Padi
Di tempat kelahiran saya, di Pati, Jawa Tengah, mengolah padi dan menyiangi rumput masih menggunakan tangan manusia sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama dan SDMnya cukup banyak.
Di Jepang, proses seperti ini dilakukan oleh satu orang dengan alat sederhana namun canggih. Lihat video berikut ini yang membuktikan konsep teknologi pertanian Jepang adalah mudah digunakan namun banyak menghasilkan.

 

4. Pemanen Padi
Indonesia punya indo combine Harvester, India punya indo farm combine harvester, semua itu butuh sedikitnya 3 orang untuk mengoperasikannya. Teknologi pertanian Jepang punya alat yang bisa dioperasikan satu orang, cara pakai yang lebih sederhana namun hasil yang lebih banyak dan cocok dengan pertanian di sana

Penyebab Pertanian di Jepang sangat Maju

images

a. Sinergi Universitas, Swasta, dan Pemerintah

Pihak universitas membuat penelitian terbaru mengenai pertanian, pemerintah dan swasta siap mendanainya dengan dana yang fantastis

Ads By Google

b. Trik Sederhana

Tidak semua langkah keberhasilan di Jepang dipengaruhi oleh teknologi canggih. Misalnya, untuk mempertahankan kesegaran buah-buahan, petani di sana mencuci buah yang baru dipanen menggunakan air es yang dingin. Langkah ini bisa membuat buah-buahan terlihat tetap segar seperti baru dipetik meskipun sudah berumur dua hari.

c. Pemerintah yang perhatian

Pemerintah membeli hasil pertanian di jepang dengan harga yang tinggi, lalu membantu mendistribusikannya. ini sepert bulog, namun lebih rapi. Swasta jika ingin membeli langsung dari petani, harganya pun lebih tinggi.

d. Harga yang terkontrol

Ini seperti Indonesia di orde baru, harga pangan di kontrol. Teknik ini sebenarnya berbahaya jika kas negara tidak lagi banyak.

e. Lahan per petani yang luas
di Indonesia, jumlah petani didominasi oleh petani gurem yang terkenal karena jumlah lahannya yang sedikit. Di Jepang, petani adalah orang kaya yang mayoritas punya lahan minimal 10 hektar.

f. Penggunaan teknologi yang canggih

Nah petani di sana sangat welcome dengan teknologi pertanian Jepang yang terbaru . Ini juga harus ditiru oleh bangsa kita, lihat contoh pada kasus padi

g. Etos kerja yang bagus

Karyawan para petani jepang bekerja mulai jam 2 pagi. Mereka adalah pegawai resmi yang terdaftar di dinas tenaga kerja, mendapat tunjangan kesehatan dan dipotong pajak.

BEST INOVATIVE LEADER 2017 : Parliament Magazine

BEST INOVATIVE LEADER 2017 : PARLIAMENT MAGAZINE

2

Setiap tahun Team Redaksi Parliament Magazine memberikan penghargaan terhadap tokoh nasional Indonesia dan juga para etrepreneur yang dinilai memiliki prestasi yang gemilang dan juga memiliki semangat juang dalam membangun kesuksesannya itu. Tentunya pemilihan ini berdasarkan prestasi nyata dan rekam jejak yang terukur kevalidannya. Keputusan yang ditetapkan oleh Team Redaksi Parliament Magazine ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Sejumlah jabatan penting di lembaga keuangan boleh dibilang sudah cukup menggambarkan integritas seseorang. Lembaga keuangan adalah sektor yang paling regulatif. Seseorang yang dipercaya menjabat harus melalui fit and proper test dari regulatyor dalam hal ini Otoritas Jasa Keyuangan (OJK), dan diyakini sebagai orang yang berintegritas. Eddy merasakan, bagaimana ia harus dituntut sebagai orang yang bertanggung jawab, bersih, berintegritas, jujur, dan profesional memimpin lembaga-lembaga keuangan itu.Kemapuan Eddy di bidang pengelolaan bisnis pun diakui oleh Majalah Business Review dengan menganugerahi Eddy sebagai The Best CEO Business Strategic, pada Tahun 2012. Atas prestasi-prestasi yang diraihnya, Eddy mengatakan: “Saya diberi kesempatan memimpin organisasi-organisasi besar. Kekuatan saya berasal dari ilmu, wawasan, metode kerja dan pengalaman.

Tetapi, yang paling penting adalah spiritualitas yang antara lain berdasarkan Kitab Suci.”
Eddy, pribadi yang tidak mau berhenti belajar. Selama studi Teknik Sipil pun, bahkan ia juga mengikuti Pendidikan Ahli Teknik Komputer di Institut Teknologi Bandung (1980-1983) Sedikitnya, Eddy mengikuti empat pelatihan/ pendidikan penting di Universitas Malaya-Malaysia, World Institute Action Learning-Amerika, Financial Planning Standard Board Ltd-Denver-USA, dan Singapore College of Insurance.

Tetapi, uniknya, Eddy justru memilih studi S-2 Program Studi Pastoral Konseling di Sekolah Tinggi Theologi Sunergeo Banten. Sedangkan untuk program doktoralnya, ia tempuh di Sekolah Tinggi Theologi IKAT. Ia dinyatakan lulus dengan disertasi berjudul: “Implementasi Stategi Perencanaan Keuangan Asuransi Mikro dalam Mengangkat Derajat Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Tanah Karo, Propinsi Sumatera Utara”.
Kita harus menjadi bisa terang dan garam bagi masyarakat. Apa yang saya tekuni adalah bagaimana membangkitkan potensi yang ada dalam setiap individu, sekaligus membantu mereka untuk efektif menyelesaikan masalah dan terus belajar. Pada dasaranya semua orang punya potensi, tapi belum melihat dan menyadari potensinya,” kata Eddy.

11018111_10204513337178532_7888259989188784771_n-310x165

Untuk Kategori Best Inovative Leader 2017, team Redaksi telah memutuskan menjatuhkan pilihan kepada DR. Ir. Eddy Keleng Ate Berutu, MA sebagai pilihan yang tepat.

Berikut data-data uraian secara umum tentang Eddy KA Berutu, perjalanan karier Ex Chief Executive Officer (CEO) PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha Eddy Berutu ternyata cukup berliku. Pria berusia 51 tahun ini mengakui pentingnya proses bagi seseorang untuk menjadi sukses dan besar dalam karier dan kehidupan pribadi. “Seseorang bisa menjadi matang akibat dari proses panjang. Seperti halnya buah, tidak akan mungkin matang dalam sehari,” kata pria yang akrab dipanggil Eddy ini. Pria Batak ini lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Pematang Siantar, Sumatra Utara.

!!!EB22

Setelah menempuh pendidikan menengahnya di SMP St Thomas, Eddy memutuskan untuk meninggalkan kota asalnya untuk melanjutkan pendidikannya ke SMA 3 Bandung. Sikap selalu mandiri, bekerja keras, dan berani menghadapi tantangan yang telah tertanam sejak kecil menjadi pendorong baginya untuk bertahan hidup ketika jauh dari orang tua. Di Kota Kembang, Eddy yang masih menempuh pendidikan ini telah bisa hidup mandiri. Setamat SMA, Eddy melanjutkan pendidikannya juga di kota yang sama.

12219360_10205495205524627_8642737357912818561_n

Tidak tanggung-tanggung, Eddy kemudian menempuh pendidikan di dua tempat berbeda pada saat bersamaan, yakni program diploma komputer di Politeknik Institut Teknologi Bandung dan program sarjana teknik sipil di Universitas Parahyangan. Bukan hanya kuliah di dua tempat berbeda, ketika itu Eddy juga bekerja mandiri di dua tempat sekaligus, yakni sebagai media planner di perusahaan periklanan dan di sebuah radio lokal di Bandung. “Saya sekolah dan bekerja mandiri di bidang periklanan dan radio hingga dapat membiayai pendidikan strata dan diploma saya di dua universitas sekaligus,” katanya.

Selain itu, Eddy masih sempat aktif di klub terjun payung dan sempat menjadi atlet pra- PON mewakili Jawa Barat. Meski sangat sibuk antara kuliah dan bekerja di dua tempat, Eddy berhasil menyelesaikan kedua kuliahnya. Dia menjadi insinyur dari Universitas Parahyangan pada 1988, sedangkan diplomanya dia selesaikan tahun 1986. Awal Karier Selepas kuliah, mencari pekerjaan bukanlah sebuah masalah bagi Eddy.

WhatsApp Image 2016-12-20 at 5.37.49 PM

Berbekal pendidikan dan pengalaman di periklanan, Eddy langsung mendapatkan tawaran untuk bekerja di Matari Advertising yang merupakan salah satu perusahaan periklanan terbesar di Indonesia. Bekerja di perusahaan periklanan inilah yang kemudian membawa Eddy berkenalan dengan dunia keuangan dan perbankan. Setelah lima tahun di Matari, Eddy memutuskan pindah haluan ke dunia perbankan ketika ada tawaran dari Bank Permata yang dulu masih bernama Bank Bali.

Masuk Bank Bali pada 1996, Eddy yang menguasai dunia periklanan ini awalnya ditugaskan mengepalai komunikasi produk (head of product communications). Selama lima tahun di bank tersebut, kariernya terus menanjak hingga terakhir menjabat sebagai general manager. Pilihan Eddy selanjutnya ke dunia asuransi justru datang ketika dia masih di Bank Bali. Ketika itu, perusahaan asuransi terkemuka asal Inggris, Prudential, berniat menggandeng Bank Bali untuk menggarap pasar Indonesia.

“Sebetulnya karier itu berjalan mengalir seperti air. Kami membentuk Prudential Bali. Waktu itu saya dipercaya oleh pimpinan untuk menduduki posisi direksinya,” katanya. Selama di Prudential, ia menjabat sebagai direktur selama dua periode atau selama lima tahun hingga Prudential resmi lepas dari Bank Bali. Terjun ke bisnis asuransi ternyata membuat Eddy betah dan sempat menolak ketika ditawari kembali ke dunia perbankan. Apalagi, Eddy yang tergolong aktif di organisasi asuransi ini kemudian mendapat tawaran untuk memimpin PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha.

33-1

“Saya seperti sudah terlena dengan dunia asuransi ini. Asyik dan menyenangkan,” katanya. Menurut dia, asuransi menyediakan satu proteksi yang dapat menyebabkan masyarakat dapat tidur tenang tanpa perlu khawatir dan risau karena sudah terproteksi untuk jangka waktu 10-15 tahun mendatang. Berubah Cepat Setelah malang melintang di dunia asuransi, Eddy menilai dunia perasuransian di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat cepat, baik terhadap lingkungan maupun pribadi.

CgAOu8TUIAA1ry5

Kesadaran masyarakat yang dulunya sangat minim terhadap asuransi saat ini sudah jauh lebih baik. “Asuransi di Indonesia bertransformasi. Dia berpindah. Di antara negara maju lainnya, keadaan ekonomi kita juga lebih baik. Kita lebih cepat melakukan hal-hal yang baru. Masyarakat kita sekarang lebih adaptif sehingga dapat cepat bertransformasi,” katanya. Hal ini ditambah lagi dengan pola pikir masyarakat terhadap asuransi yang sudah berbeda jauh. “Mindset masyarakat terhadap asuransi sudah bertransformasi dari mindset menabung menjadi investor,” kata eksekutif yang masih ingin berkiprah di dunia asuransi ini.

Di luar dunia pekerjaan, kegiatan Eddy lebih banyak dihabiskan bersama keluarganya. Sebisa mungkin dia berusaha menghabiskan waktunya bersama ketiga anaknya di akhir pekan. “Setiap hari saya pastikan bisa melakukan sarapan pagi bersama seluruh keluarga,” katanya. Selain itu, Eddy mengaku sesekali masih sempat menekuni hobi terjun payungnya sebagai olah raga. Namun, seiring bertambahnya usia, sekarang olah raganya mulai dialihkan menjadi golf dan fitness. Saat ini, Eddy KA Berutu yang juga merupakan Ketua Dewan Pakar LESKO INSTITUTE, dan  merupakan Managing Directors di PT. Juma WIAL Indonesia serta juga sedang sibuk sedang mempersiapkan diri untuk maju mencalonkan jadi Bupati Kabupaten Dairi. “Suara Hati Membangun Kampung Halaman”, Eddy pada usia yang matang. Masih energik dengan bermobilitas tinggi. Secara finansial, ia tidak bakal kekurangan. Tetapi, ada bisikan kuat di hatinya untuk pulang membangun kampung halamannya.

Eddy bersyukur, karena selama ini apa saja yang ia inginkan bisa terpenuhi. “Dari sisi material sudah berkecukupan. Anak-anak juga sudah dewasa.  Putri sulung Maria Dimitria Tabitha Berutu  sekarang menimba ilmu di University of Sussex di Brigton, Inggris. Yang kedua Ignatio Edro Humberto Berutu kuliah di Univeritas Binus, sedangkan si bungsu Rod Fredricho menjelangusia 12 tahun. Puji Tuhan! Setelah ini, saya ingin mendedikasikan waktu, pengalaman, pengaruh, jaringan dengan banyak orang di bisnis, baik nasional, regional, maupun international untuk kepentingan lebih banyak orang. Saya merasa, akan efektif kalau mulai berkecimpung dan  memimpinlembaga publik yang mengemban misi pembangunan yang punya otoritas untuk menentukan arah kebijakan publik, demi kepentingan masyarakat luas,” ungkap Eddy, putera kedua dari enam bersaudara, putra-putri Pasutri Drs. Valentin Berutu dan Rosana br. Purba.

Kemana Eddy ingin melayani? Ia mengaku terinspirasi dan ingin meneladan ayahnya, yang lahir dan besar di tengah masyarakat suku Batak Pakpak. Di mata Eddy, ayahnya adalah pekerja keras dan bertekun dalam doa. Ia mendapat kesempatan menjadi pemimpin tertinggi di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XXIII Jember, Jawa Timur. Selama di Jawa, ayahnya membuka kesempatan banyak kaum muda khsusnya dari kampung halamannya untuk belajar di Pulau Jawa.

Ayahnya juga membantu mencarikan pekerjaan. 2 orang saudara kandungnya sekarang berkecimpung di lembaga publik, kakaknya Jenny Riani Lucia adalah anggita DPRD propinsi Sumatera Utara, dan adiknya Remigo Yolando Beritu adalah memimpin kabupaten PakpakBharat sebagai Bupati pada periode yang ke-2
Eddy tertantang untuk pulang kampung membangun Kabupaten Dairi. Ia melihat masalah yang harus diselesaikan dan dicarikan solusinya sperti misalnya banyak desa tidak terhubung jalan dengan baik sehingga menghambat konektivitas hasil pertanian dan mobilitas masyrakat. Demikian juga fasilitas listrik yang tidak memadai, sehingga anak-anak tidak bisa belajar. Belum lagi isu mengenai terbatasnya lapangan kerja, pelayanan publik dan sektor usaha, peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

Fasilitas lain menurutnya harus dibangun di Dairi adalah pendidikan. Karena Dairi kuat di sektor pertanian, maka pertama-tama adalah melipat gandakan produktivitas dan pendapatan petani, ini tidak bisa dile[paskan dari kualitas SDM Harapannya, anak-anak muda bisa menjadi petani modern. “Intinya, daerah akan maju, jika sumber daya manusianya baik,” tandas Eddy.

Eddy menyadari, kaum awam diutus untuk merasul di segala bidang, termasuk bidang politik. Selain aktif di berbagai organisasi dan komunitas, baik berbasis kekeluargaan, olah raga, maupun partai politik. Saat ini, Eddy adalah Wakil Ketua Vox Point Indonesia, komunitas Katolik yang secara khusus memikirkan kiprah umat Katolik di bidang politik. Eddy juga berkiprah di sebuah partai politik, bahkan dipercaya sebagai Wakil Ketua DPD Sumatera Utara.

Eddy menyadari, tiada syukur tanpa berbagi. Ia ingin berbagi untuk masyarakat Dairi. Sekarang adalah kesempatan baik untuk membaktikan diri, juga memberi inspirasi bahwa masyarakat Katolik punya potensi luar biasa untuk ikut berkecimpung menentukan arah dan jalan negara tercinta.

( IP/PM/I/2017 )

Dr. Ir. Eddy Berutu, MA : Kemana Arah Pembangunan Ekonomi Desa?

Mau dibawa kemana Arah Pembangunan Ekonomi Desa ?

7522

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal , serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pertanyaan kemana arah pembangunan ekonomi desa bukan saja relevan, tetapi harus selalu dimunculkan dalam proses implementasi UU Desa sekarang ini. Sebab, jika merunut pada diskusi pembahasan UU tersebut, motif utama dari pengesahan UU Desa adalah untuk mendorong desa agar menjadi lebih berdaya secara ekonomi. Dalam pengertian bahwa produksi yang dilakukan oleh masyarakat desa bukan sekadar memenuhi kebutuhan subsistensi mereka, tetapi diarahkan untuk menciptakan surplus, sehingga dari surplus inilah mereka akan lebih mandiri, dan bila perlu dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan devisa negara.

Hingga saat ini, sependek pengetahuan saya, belum ada roadmap atau peta jalan tentang bagaimana pembangunan ekonomi desa yang semestinya dijalankan. Begitu pula, pemerintah sepertinya juga tidak memiliki agenda besar, selain hanya pernyataan-pernyataan sporadik, baik dari Presiden maupun Menteri Desa yang muncul melalui media. Dalam berbagai kesempatan, misalnya Menteri Desa pernah menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Berdasar pada kepentingan ini, maka Menteri Desa kemudian mendorong agar dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan BUMDes. Namun di sisi lain tidak ada suatu rujukan yang jelas bagaimana BUMDes semestinya dijalankan, serta upaya-upaya bisnis apa yang diterapkan agar dapat meraih profit secara optimal. Pada praktiknya, masih sangat jarang desa yang mendirikan BUMDes, apalagi mengelolanya untuk mendapatkan keuntungan.

Belum jelas soal BUMDes, yang paling mutakhir Menteri Desa menyatakan bahwa dana desa harus dipergunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, ini merupakan instruksi dari Presiden, meskipun tidak jelas Inpres nomor berapa yang dimaksud. Tak ayal, kebijakan yang disampaikan secara lisan ini membuat bingung desa, karena berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan Menteri Desa sendiri, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa No. 21/2015, prioritas pembangunan bukan hanya infrastuktur. Meski ada beberapa Pemerintah Desa yang menolak kebijakan tersebut, namun secara substantif hal ini mencerminkan tidak jelasnya agenda pembangunan ekonomi desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang relasi antara pembangunan infrastruktur dengan peningkatan ekonomi desa.

Pada masa lalu, di era Orde Baru, pembangunan ekonomi desa diidentikkan dengan pembangunan sektor pertanian melalui upaya untuk menciptakan swasembada pangan bahkan eskpor. Pada saat itu garis agenda pembangunan Orde Baru jelas, yakni mengikuti gerak langkah kemauan kebijakan developmentalisme Barat yang mendorong negara-negara Dunia Ketiga untuk mewujudkan industrialisasi. Kajian-kajian tentang developmentalisme menunjukkan bahwa industrialisasi pertanian diwujudkan dalam bentuk revolusi hijau. Revolusi hijau mensyaratkan petani untuk menggunakan bibit varietas unggul, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara optimal, yang kesemuanya itu disediakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional Barat. Senyatanya, seiring dengan melemahnya kebijakan developmentalisme Barat dan menguatnya sistem ekonomi neoliberal, swasembada pangan di Indonesia mengalami pelemahan juga.

Sayangnya, para perumus UU Desa tampaknya tidak merunut dari proses sejarah pembangunan desa dari semenjak diberlakukannya politik developmentalisme Orde Baru hingga era neoliberal pasca reformasi, sehingga seakan kehilangan arah ketika menentukan jalan pembangunan pada fase berikutnya. Para perumus malah mengacu pada Cina, yang sama sekali memiliki proses kesejarahan yang berbeda dengan Indonesia. Tentu saja, Cina sebagai negara komunis tidak memiliki pengalaman bagaimana ia terpapar oleh kebijakan developmentalisme dunia Barat. Memang sih, panitia khusus UU Desa juga pernah melakukan juga studi banding ke Brasil. Namun meskipun sama-sama sebagai negara Dunia Ketiga, Brasil memiliki kesejarahan yang beda dengan Indonesia. Jadi, perumusan kebijakan pembangunan yang ahistoris ini sepertinya juga turut menjadi penyebab tidak jelasnya arah pembangunan desa pada saat ini.

Lalu jika kembali ditanya, kemana arah pembangunan ekonomi desa? Pertanyaan ini tampaknya sulit untuk dijawab, sebagaimana Pemerintah juga mengalami kesulitan untuk merumuskan peta jalannya. Namun sebagaimana kenyataannya bahwa kita telah memilih jalan neoliberal, dimana kekuatan sepenuhnya berpusat pada publik, maka ada saatnya masyarakat desa sendiri yang diberian kesempatan untuk menjawabnya, menurut versi mereka sendiri, berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan sendiri. Oleh karena itu ruang-ruang demokrasi yang telah di-afirmasi oleh UU Desa hendaknya harus tetap dipertahankan dan bila perlu diperkuat. Pemerintah tidak semestinya membatasi ruang demokrasi tersebut dengan dalih apapun dan dalam bentuk apapun. Jalan neoliberal yang telah kita tempuh berkonsekuensi pada minimnya intervensi pemerintah. Jadi biarkan masyarakat desa sendiri yang menentukan arah pembangunan ekonomi, termasuk melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan surplus ekonominya.

Oleh karena itu, pada periode tahun 2015-2019 pembangunan perdesaan diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015-2019 dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1.Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan di Desa
a)Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan.
b)Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
c)Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.
2.Peningkatan Ketersediaan Pelayanan Umum dan Pelayanan Dasar Minimum di Perdesaan
a)Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal perumahan, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan) dan air minum.
b)Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
c)Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, dan toko saprodi pertanian/perikanan.
d)Meningkatkan kapasitas maupun kualitas jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan transportasi.
3.Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
a)Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, melalui fasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan desa.
b)Meningkatkan keberdayaan masyarakat adat, melalui penguatan lembaga adat dan Desa Adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku.
c)Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender(kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI)
4.Perwujudan Tata Kelola Desa yang Baik
a)Mempersiapkan peraturan teknis pendukung pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa, PP No 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa, dan PP No 60/2014 tentang Dana Desa.
b)Memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa.
c)Memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa.
d)Mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa.
e)Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa. f)Memfasilitasi kerjasama antar desa
5.Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA-LHyang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan
a)Mengendalikan pemanfaatanruang kawasan perdesaan melalui redistribusi lahan kepada petani/nelayan (land reform), serta menekan laju alih fungsi lahanpertanian, kawasan pesisir dan kelautan secara berkelanjutanMemfasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi perdesaan.
b)Memfasilitasi peningkatan kesadaran masyarakatdalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi SDA dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana;
6.Pengembangan Ekonomi Perdesaan
a)Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
b)Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pasar desa.
c)Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
d)mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

Dr. Ir. Eddy Berutu. MA : BUMDES Sebagi PILAR EKONOMI DESA

BUMDes sebagai Pilar Ekonomi Desa

33 BUMDES

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Apa itu BUMDes? Istilah BUMDes muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

Sebelum lahirnya kebijakan di atas, inisiatif BUMDes sudah muncul di sejumlah daerah dengan nama yang berbeda-beda, tapi mereka memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Ada yang menjalankan bisnis simpan-pinjam (keuangan mikro), ada juga yang menyelenggarakan pelayanan air minum untuk mengatasi kesulitan akses masyarakat terhadap air bersih.

Police Paper Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) yang ditulis oleh Yunanto dkk (2014:3-4) menjelaskan ada sejumlah kelemahan yang secara inheren ada pada BUMDes, yaitu:

  1. Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes pun belum dilembagakan dalam format kepemerintahan dan perekonomian desa.
  2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik.
  3. Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa.
  4. Belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan.
  5. Kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif.

Apa bedanya BUMDes dengan lembaga ekonomi masyarakat lainnya? Antara BUMDes dan ekonomi pribadi maupun kelompok masyarakat lainnya sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan. Semuanya saling melengkapi untuk menggairahkan ekonomi desa. Namun, BUMDes merupakan lembaga yang unik dan khas sepadan dengan keunikan desa.

Yunanto (2014:7) menjelaskan keunikan BUMDes sebagai berikut:

  1. BUMDes merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan bentuk public and community partnership atau kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat.
  2. BUMDes lebih inklusif dibanding dengan koperasi, usaha pribadi maupun usaha kelompok masyarakat yang bekerja di ranah desa. Koperasi memang inklusif bagi anggotanya, baik di tingkat desa maupun tingkat yang lebih luas, namun koperasi tetap ekslusif karena hanya untuk anggota.

Lalu, apa saja ruang usaha yang bisa dilakukan oleh BUMDes? UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan pelbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, BUMDes bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada UU Lembaga Keuangan Mikro maupun UU Otoritas Jasa Keuangan.

Aksa (2013) menjelaskan ada empat jenis bisnis yang bisa dikembangkan oleh BUMDes, antara lain:

  1. BUMDes tang bertipe serving. BUMDes semacam ini menjalankan bisnis sosial yang melayani, yaitu melakukan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus juga memperoleh keuntungan finansial dari pelayanan itu. Usaha ini memanfaatkan sumber daya okal dan teknologi tepat guna, seperti usaha air minum desa dan usaha listrik desa.
  2. BUMDes yang bertipe banking. BUMDes ini menjalankan bisnis uang seperti bank desa atau lembaga perkreditan desa. Modalnya berasal dari ADD, PADes, tabungan masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Bisnis uang desa ini mengandung bisnis sosial dan bisnis ekonomi. Bisnis sosial artinya bak desa merupakan proteksi sosial terhadap warga desa, terutama kelompok warga yang rentan dan perempuan dari jeratan para rentenir. Bisnis ekonomi artinya bank desa berfungsi untuk mendukung permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku ekonomi di desa.
  3. BUMDes bertipe renting. BUMDes ini menjalankan bisnis penyewaan barang-barang (perangkat pesta, traktor, alat transportasi, ruko, dan lain sebagainya), baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk memperoleh pendapatan desa.
  4. BUMDes bertipe brokering. BUMDes ini berperan sebagai lembaga perantara, seperti jasa pelayanan kepada warga maupun usaha-usaha masyarakat, misalnya jasa pembayaran listri, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. BUMDes juga bisa membangun jaringan dengan pihak ketiga untuk memasarkan produk-produk lokal secara lebih luas.

 

Pembentukan UKP PIP Oleh Presiden Jokowi Sangat Tepat oleh : Dr. Ir. Eddy Berutu, Ma ( Dewan Pakar Lesko Institute) )

Pembentukan UKP PIP Oleh Presiden Jokowi Sangat Tepat

oleh : Dr. Ir. Eddy Berutu, Ma ( Dewan Pakar Lesko Institute )

       Keputusan Presiden Joko Widodo untuk membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila ( UKP PIP ) benar-benar sangat tepat dan suatu keputusan yang ditunggu-tunggu oleh bangsa ini. Tak dapat dipungkiri, bahwa kondisi bangsa Indonesia belakangan ini mulai seperti kehilangan jati dirinya, seperti toleransi dan solidaritas sosial yang mulai terkoyak, ketertiban sosial yang juga terganggu, dan makin goyah dalam mengelola keberagaman dan perbedaan.

1221936

      Presiden Jokowi menyatakan bahwa dunia juga, sekarang ini dihantui oleh aksi terorisme, aksi ekstremisme, dan radikalisme. Dan berbagai negara di dunia sedang mencari referensi nilai-nilai dalam menghadapi tatanan dan tantangan itu Jika kondisi seperti ini dibiarkan dan tidak segera diatasi, tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi gejolak sosial yang lebih besar. Di era globalisasi ini banyak nilai-nilai Pancasila yang begitu penting telah tergeser oleh nilai-nilai dan pola pikir kebaratan yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang ketimuran.

1399082518914787027

Hal berakibat adanya krisis moral yang terjadi pada bangsa Indonesia diberbagai lapisan masyarakat, mulai dari para elite-elite politik hingga individu-individu. Selain itu hal ini merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia untuk menjaga nilai-nilai Pancasila agar tidak tenggelam dengan selalu mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

      Tindakan kriminal seperti pengeboman, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi masalah yang sering terjadi. Hal ini terjadi karena manusia telah melupakan hakekatnya sebagai makhluk yang berTuhan, makhluk sosial, dan makhluk pribadi sehingga tidak lagi menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Sifat dasar manusia yang serakah dan selalu ingin mendapatkan lebih adalah salah satu hal penyebabnya. Selain itu manusia tidak bisa mengendalikan sifat dasarnya yaitu menghalalkan segala cara hingga mengesampingkan bahkan menghilangkan etika dan moral kehidupan serta menyimpang dari norma Pancasila.

pancasila-sakyi

       Selain faktor-faktor yang bersifat internal seperti yang diatas, ada peran dari faktor-faktor eksternal yang ikut menggeser dan ‘melunturkan’  nilai-nilai Pancasila, sebagai contoh adalah kehadiran internet. Di dalam internet terdapat berbagai macam informasi yang kita butuhkan apabila kita adalah seorang akademisi, akan tetapi di dalam internet pula banyak hal-hal negatif yang apabila kita tidak menjaga diri kita dari pengaruh buruk internet, maka akan terjadi suatu degradasi sosial dan degradasi moral karena kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Sehingga pada akhirnya masyarakat luas akan semakin melupakan jati dirinya sebagai warga Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan bukan tidak mungkin apabila kita tidak menjaga diri kita dari ancaman lunturnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat, kita akan menjadi negara tanpa ciri-ciri khusus yang menunjukkan kita sebagai seorang warga negara Indonesia.

civis-001-2012-artikel-4-copy

       Di era globalisasi, pergaulan antar bangsa semakin kental. Batas antarnegara hampir tidak ada artinya, batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antarbangsa yang semakin kental itu, akan terjadi proses akulturasi, saling meniru, dan saling mempengaruhi di antara budaya masing-masing. Adapun yang perlu dicermati dari proses akulturasi tersebut adalah proses lunturnya nilai budaya suatu bangsa itu sendiri, sebagai contoh yaitu : munculnya sikap individualistis, konsumerisme, semakin menonjolnya sikap materialistis, dan lunturnya budaya leluhur dari semulanya.

Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar. Apabila proses ini tidak segera dibendung, akan berakibat lebih serius ketika pada puncaknya masyarakat tidak bangga lagi pada bangsa dan negaranya.

Pada generasi muda hal ini merupakan masalah yang serius karena mereka adalah tunas penerus bangsa, yang jika tidak dibendung akan mengancam eksistensi dan ciri luhur bangsa ini.

        Sebagai dasar negara, Pancasila adalah barometer moral di mana kerangka kewarganegaraan harus didasarkan.Pancasila secara fundamental merupakan kerangka yang kuat untuk pendefinisian konsep kewarganegaraan yang inklusif, sebab didalamnya memiliki komitmen yang kuat terhadap pluralisme dan toleransi.Komitmen inilah yang mampu mempersatukan dan menjaga keutuhan bangsa yang terdiri 400 lebih kelompok etnis dan bahasa. Inilah pentingnya kita kembali peduli kepada Pancasila sebagi Ideologi bangsa.

       Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan logia. Idea berasal dari idein yang berarti melihat. Idea juga diartikan sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana. Kata logia mengandung makna ilmu pengetahuan atau teori, sedang kata logis berasal dari kata logos dari kata legein yaitu berbicara. Istilah ideologi sendiri pertama kali dilontarkan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754 – 1836), ketika bergejolaknya Revolusi Prancis untuk mendefinisikan sains tentang ide. Jadi dapat disimpulkan secara bahasa, ideologi adalah pengucapan atau pengutaraan terhadap sesuatu yang terumus di dalam pikiran.

sukarno-pancasila1

        Dalam tinjauan terminologis, ideologi adalah cara hidup/ tingkah laku atau hasil pemikiran yang menunjukan sifat-sifat tertentu dari seorang individu atau suatu kelas. Ideologi adalah watak/ ciri-ciri hasil pemikiran dari pemikiran suatu kelas di dalam masyarakat atau partai politik atau pun lainnya. Ideologi ternyata memiliki beberapa sifat, yaitu dia harus merupakan pemikiran mendasar dan rasional. Kedua, dari pemikiran mendasar ini dia harus bisa memancarkan sistem untuk mengatur kehidupan. Ketiga, selain kedua hal tadi, dia juga harus memiliki metode praktis bagaimana ideologi tersebut bisa diterapkan, dijaga eksistesinya dan disebarkan.

       Pancasila dijadikan ideologi dikerenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara moderen yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia kemudian nilai yang terkandungan dalam Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi.

FUNGSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

  1. Pancasila Sebagai Ideologi Persatuan

Fungsi Pancasila sebagai sarana agar bangsa Indonesia tetap bersatu dan tidak terpecah belah sangatlah penting. Seperti yang telah saya katakan diatas bahwa Indonesia memiliki Keanekaragam suku yang sangat banyak sehingga apabila terpecah belah akan sangat beresiko dan memberikan banyak dampak negatif. Pancasila Menjadi Ideologi persatuan dengan membangun suatu konsep atau ide yang menjadi watak warga negaranya, sehingga memiliki kepribadian dan rasa percaya diri yang tinggi. Pancasila sebagai Ideologi Persatuan dapat di analogikan seperti “pancasila membangun karakter bangsa (character Building oleh pancasila)

2. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila Sebagai Ideologi terbuka artinya pancasila dapat dikembangkan nilai-nilainya agar menjadi suatu ideologi yang lebih baik seiring terjadinya kemajuan dalam kehidupan. “Terbuka” yang dimaksud disini bukanlah mengubah pancasila, namun mengarahkan penerapan nilai – nilai pancasila menjadi lebih mapan dan sesuai dengan perkembangan zaman.

  1. Pancasila Sebagai Ideologi Pembangunan

Pancasila sebagai Ideologi pembangunan artinya pancasila memiliki kemampuan untuk menjadi ideologi agar bangsa Indonesia dapat berkembang seutuhnya. Pembangunan yang dimaksud disini bukan hanya dari sebagi perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, dan perkembangan fisik lainnya, melainkan juga terhadap perkembangan sumber daya manusianya. Setiap Warga Negara Indonesia harus terus berkembang agar terjadi perubahan indonesia ke arah yang lebih baik. Namun menurut pendapat saya, sedikit sulit untuk membangun Negara yang kita cintai pada masa sekarang, karena masih banyak sumber daya manusia yang tidak baik diberi wewenang sebagai “penguasa”, contohnya adalah kuruptor yang dalam dunia politik.

Selain 3 Fungsi Utama diatas, berdasarkan fungsi Ideologi, Pancasila sebagai Ideologi Bangsa juga berfungsi untuk :

  • Sebagai Pedoman Memajukan Bangsa
  • Menjadi arahan dalam mencapai cita – cita bangsa

Menjadi Pegangan dalam memecahkan masalah yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

pengalaman-pancasila

Perwujudan Pancasila sebagai ideologi nasional yang yang berarti menjadi cita-cita penyelenggara bernegara terwujud melalui ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.     Dalam  ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Visi Indonesia Masa Depan terdiri dari tiga visi, yaitu :

1.    Visi Ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Alenia kedua dan keempat;
2.    Visi Antara, yaitu Visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai dengan tahun 2020;
3.    Visi Lima Tahunan, sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

       Pada Visi Antara dikemukakan bahwa Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi Indonesia 2020 dipergunakan indikator-indikator utama sebagai berikut.
1.    Religius
2.    Manusiawi
3.    Bersatu
4.    Demokratis
5.    Adil
6.    Sejahtera
7.    Maju
8.    Mandiri
9.    Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara .

Mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil dan sejahtera pada dasarnya adalah upaya menjadikan nilai-nilai pancasila sebagai cita-cita bersama. Bangsa atau masyarakat yang demikian merupakan ciri dari masyarakat madani di Indonesia (Hamdan Mansoer; 2003).
Sebagai suatu cita-cita, nilai-nilai Pancasila diambil dimensi Idealismenya. Sebagai nilai-nilai ideal, penyelenggara negara hendaknya berupaya bagaimana menjadikan kehidupan bernegara Indonesia ini semakin dekat dengan nilai-nilai ideal tersebut.

2.    Perwujudan Pancasila sebagai Kesepakatan atau Nilai Integratif Bangsa

               Pancasila sebagai nilai integratif, sebagai sarana pemersatu dan prosedur penyelesaian konflik perlu pula dijabarkan dalam praktik kehidupan bernegara. Pancasila sebagai sarana permersatu dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik itulah yang terkandung dalam nilai integratif Pancasila. Pancasila sudah diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai sarana pemersatu, artinya sebagai suatu kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disetujui sebagai milik bersama. Pancasila menjadi semacam social ethics dalam masyrakat yang heterogen.

               Kedudukan nilai sosial bersama di masyarakat untuk menjadi sumber normatif bagi penyelesaian konflik bagi para anggotanya adalah hal penting. Masyarakat membutuhkan nilai bersama untuk dijadikan acuan manakala konflik antaranggota terjadi. Pertentangan dan perbedaan dapat didamaikan dengan cara para pihak yang berseteru mnyetujui dan mendasarkan pada sebuah nilai bersama. Dengan demikian, integrasi dalam masyrakat dapat dibangun kembali.

pancasila-sebagai-ideologi-bangsa

                Nilai dalam etika sosial memainkan peranan fungsional dalam negara dan berupaya membatasi diri pada tindakan fungsional. Jadi, dengan etika sosial negara bertindak sebagai penengah di antara kelompok masyarakatnya, negara tidak perlu memaksakan kebenaran suatu nilai, negara tidak mengurusi soal benar tidaknya satu agama dengan agama lain melainkan yang menjadi urusannya adalah bagaimana konflik dalam masyarakat, misal,soal kriteria kebenaran dapat didamaikan dan integrasi antarkelompok dapat tercipta. Peranan fungsional dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya diwujudkan dengan negara mengakui adanya keyakinan beragama masyarakatnya/religiusitas masyarakat sekaligus memberi jaminan perlindungan atas kebebasan masyarakat dalam menjalankan pengamalan agamanya. Dengan peranan fungsional ini negara tidak memerlukan perumusan mengenai keberadaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, serta perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nilai Ketuhanan. Dalam unkapan Franz Magnis Suseno (1986), negara tidak berhak dan tidak memiliki kompetensi apa pun untuk memaksakan sebuah sistem moral kepada masyarakatnya.

               Pancasila adalah kesepakatan dalam masyarakat bangsa. Kata kesepakatan ini mengandung makna pula sebagai konsesus bahwa dalam hal konflik maka lembaga politik yang diwujudkan bersama akan memainkan peran sebagai penengah. Jadi, apakah pancasila dapat digunakan secara langsung mempersatukan masyarakat dan mencegah konflik ?  Tidak, tetapi prosedur penyelesaian konflik yang dibuat bersama, baik meliputi lembaga maupun aturan itulah yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Fungsi Pancasila di sini adalah bahwa dalam hal pembuatan prosedur penyelesaian konflik , nilai-nilai Pancasila menjadi acuan normatif bersama.

imagecontent-php

       Sangat tepat sekali penyampaian Bp Yudi Latief ( salah satu Tim Insiator UKP PIP )UKPPIP akan mengembangkan Pancasila secara inklusif dengan melibatkan banyak elemen masyarakat. Menurutnya, lembaga UKP PIP dibentuk untuk merangkul semua kelompok masyarakat.Diharapkan ke depan Pancasila menjadi titik temu nilai bersama sehingga Indonesia bisa mengayuh bahtera republik ke tujuan bersama. FM PIP beserta 32 DPDnya diseluruh Indonesia, siap untuk membantu Pemerintah dan UKP PIP dalam mensosialisasikan Pemantapan Ideologi Pancasila ini kepada seluruh masyarakat Indonesia.

( IP/PM/XII/2016 )

Dr. Ir. Eddy Keleng Ate Berutu MA., ChFC, CFP : SUKU Pakpak, Sumatera Utara

SUKU Pakpak, Sumatera Utara

1

Suku Pakpak merupakan suatu kelompok suku bangsa yang terdapat di Sumatera Utara. Secara tradisional wilayah komunitasnya disebut tanoh Pakpak. Tanoh Pakpak terbagi atas sub wilayah yakni: Simsim, Keppas, Pegagan (Kab Dairi), Kelasen (Kec. Parlilitan – Humbahas) dan Kec. Manduamas (Tapteng) Serta Boang (Aceh Singkel).

Dalam administratif di  5 Kabupaten, yakni: Kab Pakpak Bharat, Kab Dairi, Kab Humbang Hassundutan, Kab Tapanuli Tengah (Sumatera Utara) dan Kab Singkel (NAD). Maka sejak di bentuknya Kabupaten Pakpak Bharat maka penduduknya boleh dikategorikan homogen dan walaupun tanoh Pakpak tersebut secara wilayah administratif terpisah, namun secara geografi tidak terpisah satu sama lain karena berbatasan langsung walaupun hanya bagian bagian kecil dari wilayah kabupaten tertentu, kecuali Kabupaten Pakpak Bharat menjadi sentra utama orang Pakpak.

moccak

Kesatuan komunitas terkecil yang umum di kenal hingga saat ini disebut Lebuh dan Kuta. Lebuh merupakan bagian dari Kuta yang di huni oleh klen kecil sementara kuta adalah gabungan dari lebuh-lebuh yang dihuni oleh suatu klen besar (marga) tertentu. Jadi setiap lebuh dan kuta dimiliki oleh klen atau marga tertentu dan dianggap sebagai penduduk asli, sementara marga tertentu dikategorikan sebagai pendatang.

Selain itu orang Pakpak menganut prinsip Patrilineal dalam memperhitungkan garis keturunan dan pembentukan klen (kelompok kekerabatan)nya yang disebut marga. Dengan demikian berimplikasi terhadap sistem pewarisan dominan diperuntukkan untuk anak laki-lakisaja. Bentuk perkawinannya adalah eksogami marga, artinya seseorang harus kawin diluar marganya dan kalau kawin dengan orang semarga dianggap melanggar adat karena dikategorikan sebagai sumbang (incest)

fb_img_1454478857489

Dalam kajian-kajian yang ada Pakpak sering dikelompokkan menjadi sub etnis Batak, tetapi dalam artikel ini digunakan konsep masyarakat Pakpak karena istilah Batak terlalu umum atau general pada hal substansi kebudayaannya berbeda satu sama lain.

Sejarah Perkembangan dan Persebaran Kelompok Suku Bangsa Pakpak

Belum ditemukan bukti yang otentik dan pasti tentang asal usul dan sejarah persebarang orang Pakpak. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa variasi.

Pertama dikatakan bahwa orag Pakpak berasal dari India selanjutnya masuk ke pedalaman dan beranak pinak menjadi orang Pakpak.

Versi lain menyatakan orang Pakpak berasal dari etnis Batak Toba dan yang lain menyatakan orang Pakpak sudah ada sejak dahulu. Mana yang benar menjadi relatif karena kurang didukung oleh fakta-fakta yang objektif.

Alasan dari India misalnya hanya didasarkan pada adanya kebiasaan tradisional Pakpak dalam pembakaran tulang-belulang nenek moyang dan Barus sebagai daerah pantai dan pusat perdagangan berbatasan langsung dengan tanoh Pakpak.

Alasan Pakpak berasal dari Batak Toba hanya adanya kesamaan struktur sosial dan kemiripan nama-nama marga. Sedangkan alasan ketiga yang menyatakan dari dahulu kala sudah ada orang Pakpak hanya didasarkan pada folklore di mana diceritakan adanya tiga zaman manusia di Tanoh Pakpak, yakni zaman Tuara (Manusia Raksasa), zaman si Aji (manusia primitif) dan zaman manusia (homo sapien).

gerga

Berdasarkan dialek dan wilayah persebarannya, Pakpak dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian besar yakni: Pakpak Simsim, Pakpak Keppas, Pakpak Pegagan, Pakpak Boang dan Pakpak Kelasen (Coleman, 1983; Berutu, 1994). Masing-masing sub ini dibedakan berdasarkan hak ulayat marga yang secara administratif tidak hanya tinggal atau menetap di wilayah Kabupaten Dairi (sebelum dimekarkan), tetapi ada yang di Aceh Singkil, Humbang Hasundutan (sebelum dimekarkan dari Tapanuli Utara) dan Tapanuli Tengah.

Marga-marga Pakpak yang termasuk Pakpak Simsim, misalnya: marga Berutu, Padang, Bancin, Sinamo, Manik, Sitakar, Kebeaken, Lembeng, Cibro, dan lain-lain. Marga Pakpak Keppas misalnya: marga Ujung, Capah, Kuda diri, Maha dan lain-lain. Marga Pakpak kelasen misalnya: Tumangger, Tinambunen, Kesogihen, Meka, Maharaja, Ceun, Mungkur dan lain-lain. Marga Pakpak Boang, misalnya: Saraan, Sambo, Bacin dan lain-lain.

Sejarah Suku Pakpak & Adat istiadat

Nintura berasal dari kata manusia raksasa (NTUARA),Similang ilang berasal dari india..

Sini haji, berasal dari bangsa arab memasuki wilayah pulau jawa yang di sebut dengan wali songo memasuki barus terus turun ke wilayah ulayat pakpak.

vrouwen-en-meisjes-in-de-pakpaklanden

Diceritakan dalam sejarah, bahwa asal-usul Suku Pakpak adalah dari India Selatan yaitu dari India Tondal yang kemudian menetap di Muara Tapus dekat Kota Barus lalu berkembang di tanah Pakpak dan kemudian menjadi suku Pakpak.

Pada dasarnya nenek moyang suku Pakpak ini sudah mempunyai marga sejak dari negeri asal mereka, namun kemudian membentuk marga baru yang tidak jauh berbeda dari marga aslinya.

Suku Pakpak tersebar di beberapa daerah. Secara administratif masyarakat Pakpak tersebar di dua Provinsi dan beberapa Kabupaten, yang dikenal dengan sebutan Suak atau Lebbuh. Wilayah Pakpak terbagi menjadi 5 suak yaitu : Suak Simsim, Suak Kelasen, Suak Keppas, Suak Pegagan dan Suak Boang. Suak Simsim terletak di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, Suak Keppas dan Suak Pegagan terletak di wilayah Kabupaten Dairi, Suak Kelasen menetap di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya Kecamatan Barus, dan Suak Boang secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Singkil dan Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tidak semua orang Pakpak orang Pakpak berdiam di tanah Pakpak, namun mereka juga berdiaspora, meninggalkan negerinya dan menetap di daerah baru. Sebagian tinggal di tanah Pakpak dan menjadi Suku Pakpak. Mereka menjadi “Situkak Rube”, Sipungkah Kuta, dan Sukut Nitalun di tanah Pakpak.

Sebagian lagi pergi merantau ke daerah lain, membentuk komunitas baru. Mereka mengetahui bahwa asalnya adalah dari daerah Pakpak dan mengaku bahwa Pakpak adalah sukunya, namun sudah menjadi marga di suku lain.

Menurut cerita, nenek moyang dari Suku Pakpak adalah si Kada dan si Lona dari India Selatan. Mereka pergi merantau meninggalkan kampungnya dan terdampar di Pantai Barus dan terus masuk hingga ke tanah Pakpak.

Dari pernikahan mereka mempunyai seorang anak yang bernama HYANG. Itulah sebabnya nama Hyang adalah nama yang dikeramatkan di Suku Pakpak. Hyang pun dewasa dan kemudian menikah dengan putri Raja Barus. Dari pernikahan mereka, lahir 7 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Adapun nama dari anak Hyang dan putri raja Barus adalah :
1. Si Haji;
2. Perbaju Bigo;
3. Ranggar Jodi;
4. Mpu Bada;
5. Raja Pako;
6. Bata;
7. Sanggir;
8. Suari (anak perempuan).

Pada urutan ke empat terdapat nama Mpu Bada, Mpu Bada adalah yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang lain, bahkan dari pihak suku Toba pun kadangkala mengklaim bahwa Mpu Bada adalah keturunan dari Parna dari Marga Sigalingging.

Si anak Sulung, yaitu Si Haji mempunyai kerajaan di Banua Harhar, yang saat ini dikenal dengan Hulu Lae Kombih, Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Turunannya Padang,Berutu, Solin. Perbaju Bigo pergi ke arah timur dan membentuk kerajaan SIMBELLO di Silaan, yang saat ini dikenal dengan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu.

Ranggar Jodi pergi ke arah utara dan membentuk kerajaan yang bertempat di Buku Tinambun dengan nama kerajaan JODI BUAH LEUH dan NANTAMPUK MAS, saat ini masuk ke dalam Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Mpu Bada pergi ke arah barat melintasi Lae Cinendang dan tinggal di Mpung Simbentar Baju turunannya Manik, Beringin,Tendang, Banurea, Gajah, Berasa.

Raja Pako pergi ke arah timur laut membentuk Kerajaan Siraja Pako dan bermukim di Sicike-cike turunannya si pitu marga Ujung, Angkat, Bintang, Capah, Sinamo, Kudadiri, Gajah manik. Bata pergi ke arah Selatan dan menikah, kemudian hanya mempunyai seorang anak perempuan yang menikah dengan Putra keturunan Tuan Nahkoda Raja.

Dari pernikahan ini menurunkan marga Tinambunan, Tumangger, Maharaja, Turuten, Pinayungen dan Anakampun. Sanggir pergi ke arah Selatan tapi lebih jauh dari Bata dan membentuk kerajaan di sana, dipercaya menjadi nenek moyang marga Meka dan Mungkur. Sedangkah yang perempuan yaitu Suari menikah dengan Putra Raja Barus dan mempunyai anak, yaitu : Permencuari yang kemudian menurunkan marga Boangmanalu dan Bancin.

PERSEBARAN ORANG PAKPAK
Wilayah suku Pakpak dapat dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan wilayah komunitas marga dan dialek bahasanya, yaitu : (Berutu dan Nurani, 2007:3-4)

Pakpak Simsim, yaitu orang Pakpak yang menetap dan memiliki hak ulayat di daerah Simsim. Terdiri dari marga Berutu, Sinamo, Padang, Solin, Banurea, Boangmanalu, Cibro, Sitakar dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pakpak Keppas, yaitu orang Pakpak yang menetap dan berdialek Keppas. Antara lain marga Ujung, Bintang, Bako, Maha dan lain-lain. Ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Dairi.

Pakpak Pegagan, yaitu orang Pakpak yang berasal dan berdialek Pegagan, antara lain marga Lingga, Mataniari, Maibang, Manik, Sikettang dan lain-lain, termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir Kabupaten Dairi.

Pakpak Kelasen, yaitu orang Pakpak yang berasal dari dan berdialek Kelasen. Antara lain marga Tumangger, Siketang, Tinambunan, Anakampun, Kesogihen, Maharaja, Meka, Berasa dan lain-lain. Termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Pakkat (Kabupaten Humbang Hasundutan), serta Kecamatan Barus (Kabupaten Tapanuli Tengah).

Pakpak Boang, yaitu orang Pakpak yang berasal dan berdialek Boang, antara lain marga Saraan, Sambo, Penarik dan lain-lain. Termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Meskipun para Antropolog memasukkan suku Pakpak ke dalam salah satu Subetnis Batak, sebagaimana suku Mandailing, Karo, Toba, dan Simalungun. Namun, suku Pakpak mempunyai versi tersendiri tentang asal-usul dan jati dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut sumber-sumber tutur menyebutkan antara lain (Sinuhaji dan Hasanuddin, 1999/2000:16) :

Keberadaan orang-orang Simbello, Simbacang,Siratak dan Purbaji yang dianggap telah mendiami daerah Pakpak sebelum kedatangan orang-orang Pakpak;
Penduduk awal daerah Pakpak adalah orang-orang yang bernama Simargaru,Simorgarorgar,Sirumumpur, Silimbiu, Similang-ilang dan Purbaji.

Dalam Lapihen/Laklak (buku berbahan kulit kayu) disebutkan penduduk pertama daerah Pakpak adalah pendatang dari India yang memakai rakit kayu besar yang terdampar di Barus.
Persebaran orang Pakpak Boang dari daerah Aceh Singkil ke daerah Simsim, Keppas, dan Pegagan.

Terdamparnya armada dari India Selatan di pesisir barat Sumatera, tepatnya di Barus yang kemudian berasimilasi dengan penduduk setempat.

Berdasarkan sumber tutur serta sejumlah nama marga yang ada di Suku Pakpak yang mengandung ke India-an seperti marga Lingga, Maha dan Maharaja, boleh jadi di masa lalu memang pernah terjadi kontak antara penduduk pribumi Pakpak dengan para pendatang dari India. Jejak kontak itu tentunya tidak hanya dibuktikan lewat dua hal tersebut, dibutuhkan data lain yang lebih kuat mendukung dugaan tadi. Oleh karena itu pengamatan terhadap produk-produk budaya baik yang tangible maupun intangible diperlukan untuk memaparkan fakta adanya kontak tersebut.

ADAT PAKPAK

Adat pakpak sifat nya dua macam (1):Ngkerja bagak(2)Ngkerja njahat

1:Ngkerja Bagak :kerja /pesta perkawinan dan adat nya terbagi 7 macam
yaitu:
*Merkata sipitu
*Merbayo
*Sohom-sohom
*Menoh kela
*Memelat soki
*Menada bunga rambu rambu
*Maing pertabar(pesakat mabruna kalon

2:Ngkerja Njahat:yg di sebut adad tentang akhir kematian adatnya ada 3 macam yaitu:
*Males bulung simbernaik
*Males bulung sampula
*Males bulung ni buluh
dengan tingkat kemampuan dan usia yg meningggal dunia yg di namakan bahasa ada yaitu
1.Tingkat membayar lemba berati yg meninggal sudah scayur ntua
2.Bura bura cipako berati yg meninggal sudah berumah tangga
3.Bura bura koning berati yg meninggal di bawah umur org dewasa.

MENGENAI PELAKSANAN ADAT
Kata kunci dalam bahasa pakpak
*Mengido sodip mendahi puang
*Mengido gegoh mendahi berru
*Mengido pengurupi mendahi dedahen dengan se beltek
*Memerre serbeb mendahi pertua/orang tua

ADAT PERKAWINAN/MAHAN UTANG
Memereken simpihir pihir berupa, mas, perak ,kepeng secukupnya tapi olesnya harus lima
-Oles inang berru -oles culkkai -oles penatum -oles lemlem nakan-oles peraleng. inilah merupakan kewajipan dari pihak laki laki yg harus di berikan ke pihak perempuan/si per brru/puang.
Setelah pihak perempuan menerima kewajiban dari pihak laki laki maka pihak perempuan wajip pula memberikan yaitu:
-Nakan penjalon -penjukuti mersendihi – belagen 3 – kembal 12 – selampis baka 24 nama/glar, belagen peramak, belagen dabuhen/tabir,dinding ulu/tutup takal. Ramuan pelengkap nya yg mempunyai makna tersendiri di tambah dengannditak, dohomen pinahpah, lemang/ tinembu, galuh tasak, tebbu merlepak dengan beras simperbean.

ADAT NJHAHAT(KEPATEN)
Yang wajib dihadapi puang yaitu:
puang bona, puang pengamaki, puang lebbe, puang bial disebut sampe ke pembayaran lemba. Berikutnya di berikan oles 3 lembar namanya oles sintaken, oles tatakenken, oles baubau, di tambah simpihir pihir/mas kepeng manoh manoh/kenagen yang sipat nya misalnya kebun, sawah atau seluas tanah dan pokok tanaman durian petai, kelapa ,dll.
sipuang rasa berkewajipan memberi pihak berru yaitu:
memereken nakan pengambat,memereken nakan persirangen,memereken nakan ariari tendi ket ieket jari kikambal kambirang pake bengkuang/bahan untuk baka. Yang bermakna supaya mpihir mo tendi ket mambal sindanggel, dan di berikan beras pengkicik simpihir tendi nakan tsb tidak terlepas dari merangkap kambing, ayam.

MENGENAI BUDAYA PAKPAK
Budaya pakpak terbagi 3 macam yaitu
(A)Budaya marga (B) Budaya lebbuh (C) Budaya jabu

A)Budaya marga disebut pelaksanaan nya mendangger uruk yg harus menghadirkan perisang isang, pertulan tengah, damper ekur ekur, puang, bru, sicibal baleng.
di promotori oleh sipantes ndiase, si gedang radumen deket si baso.
hal tersebut dinamakan pesta budaya sulang silima (marga tertentu)
B)Budaya lebbuh serupa diatas tapi sifat nya satu lebuh yg di sebut sada kuta
C)budaya jabu/perjabujabu serupadiatas sifat nya perorangan atau keluarga.
SECARA UMUM A.B.C. masing masing budaya seni yg sama.
Odong -dong,nagen atau nyanyian tangis milangi dan mempunyai oning oningen misal nya genderang, gung, klondang, sordam, kecapi, lobat, taratoa, sagasaga, genggong, kettuk.

ADAT STUKTUR SOSIAL PAKPAK( FALSAFAH)

Adat dan struktur sosial kekerabatan Suku Pakpak yang disebut Sulang Silima, terdiri dari lima unsur yaitu

Perisang-isang (Sinina pertama: anak sulung, kerabat semarga keturunan atau generasi tertua)

Pertulan-tengah (Sinina kedua: anak tengah, kerabat semarga keturunan atau generasi yang ditengah)

Perekur-ekur (Sinina bungsu: anak bungsu, kerabat semarga keturunan terbungsu)

Perpunca Ndiadep / Puang Kula-kula,pengituai,pemerintah(kerabat pemberi gadis)

Perbetekken / Berru,Sukut nitulan (kerabat penerima gadis)

MAKANAN DALAM KHAS BUDAYA PAKPAK
Peleng, Ginaruncor, Nditak, Tinembu, Lemang, Pianahpah , Ginustung,  Nakan pagit /Nakan simalum malum, nakan serbeb, nakan luah, nakan pengambat.nakan ari-ari tendi, memere ndirabaren.

MEJAN SUKU PAKPAK

Mejan merupakan peninggalan purbakala yang ditemukan di Tanah Pakpak berupa patung-patung yang diukir dari batu. Patung-patung ini berbentuk orang mengendarai binatang seperti: gajah, kuda, atau harimau. Mejan adalah suatu simbol kebanggaan dan kemashyuran bagi masyarakat Pakpak, karena diyakini bahwa patung-patung tersebut mengandung unsur mistik tersendiri. Selain mengandung nilai budaya yang tinggi, mejan ini juga merupakan lambang kebesaran marga Pakpak atau masyarakat Pakpak.

Secara khusus masyarakat Pakpak memaknai mejan sebagai simbol kepahlawanan. Pemahat yang membuat mejan ini adalah para pertaki dan mereka inilah pemilik mejan sekaligus pande tukang. Pembuatan mejan ini dahulu memakan waktu yang cukup lama disertai dengan mantra-mantra untuk mengisinya dengan roh yang biasa disebut masyarakat Pakpak dengan nangguru yang mengisi batu mejan. Itulah sebabnya mejan diyakini memiliki kekuatan gaib dan para pertaki inilah yang memiliki kualifikasi membuatnya.

Warga yang memiliki mejan dahulu kala merupakan orang berada, karena dalam pembuatannya membutuhkan biaya yang lumayan besar dan memakan waktu lama juga. Selain itu, untuk pembuatan mejan ini tidak sembarangan, karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mejan tersebut nantinya memiliki kekuatan mistik. Setelah rampung patung ini ditempatkan di  gerbang kampung sebagai  penangkal bala sekaligus penanda kekuasaan marga selaku pemangku kuta, yaitu pendiri kampung.

Pada zaman dulu, mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah atau kampung. Konon, mejan dapat bersuara pada zaman dulu bila musuh datang memasuki kampung atau bila suatu kampung akan mengalami suatu kejadian. Suara ini diyakini berasal dari nangguru yang berdiam di dalam batu mejan tersebut. Nangguru yang tinggal di batu Mejan  dipercaya adalah roh nenek moyang yang dipanggil melalui suatu ritual. Di situlah letak sifat mistik daripada mejan yang telah disinggung sebelumnya (berbagai sumber).

1.Pengaruh  Tamil dalam Masyarakat Pakpak

Patung Mejan yang masih ada ditemukan sekarang ini diperkirakan berumur 400–900 tahun. Menurut hasil penelitian para arkeolog yang pernah melakukan riset di daerah Pakpak Bharat, keberadaan mejan tidak terlepas dari pengaruh Hindu yang juga identik dengan budaya patungnya. Bentuk patung seperti gajah dan angsa adalah hasil kontak mereka dengan para pendatang dari India. Bentuk seperti patung angsa yang berfungsi sebagai tutup batu pertulenan (penyimpanan abu jenazah) sebenarnya tidak lain adalah hasil interpretasi Pakpak terhadap ikonografi Hindu yang dikawinkan dengan bentuk mejan yang telah ada sebelumnya, sebagai simbol kendaraan arwah (Soedewo, 2008:1-10).

Masuknya unsur-unsur budaya Hindu – Tamil ke dalam budaya Pakpak dimungkinkan oleh adanya kontak kedua budaya tersebut. Tempat yang paling memungkinkan terjadinya kontak itu di masa lalu adalah Barus, yang bukti-bukti sejarah maupun arkeologisnya menunjukkan tempat ini pernah berjaya sebagai bandar internasional. Para pedagang Tamil dari India mendatangi Barus untuk membeli kapur barus yang dihasilkan di daerah Pegunungan Bukit Barisan yang menjadi tempat tinggal orang-orang Pakpak (Basarsyah, 2009:1-3; Soedewo, 2008:1-10).

Bukti kehadiran orang-orang Tamil dari India adalah Prasasti Lobu Tua, yang ditemukan di Barus. Prasasti berangka tahun 1010 Saka (1088 M) ini dikeluarkan oleh suatu serikat dagang yang bernama Ayyāvole 500 (Perkumpulan 500) (Sastri,1932:326 dan Subbarayalu,2002:24). Prasasti dengan tulisan Tamil ini ditemukan oleh pejabat Belanda GJJ Deutz tahun 1872. Setelah diterjemahkan oleh Prof. Dr. KA Nilakanda dari Universitas Madras India pada tahun 1931, menurutnya perkumpulan dagang etnik Tamil tersebut memiliki pasukan keamanan, aturan perdagangan dan ketentuan lainnya. Anggotanya terdiri dari berbagai aliran Brahmana, Wisnu, Mulabhadra dan lain-lain. Berdasarkan penggalian arkeologi yang dilakukan oleh Daniel Perret bersama tim dari Ecole Francaise d Extreme-Orient (EFEO) membuktikan bahwa pada abad ke-8 sampai ke-12 di Lobu Tua, Barus telah terdapat perkampungan multi-etnik terdiri dari etnik Tamil, Cina, Arab dan sebagainya (Kumar, 2011:1).

Barus, yang merupakan bandar niaga internasional di masa lalu tidak jauh dari Kelasan, yang berada di pegunungan Bukit Barisan dan dulu menjadi persinggahan para pedagang yang datang dari Kailasem di pegunungan Himalaya, India. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin bahwa penduduk Kelasan yang sekarang dikenal sebagai salah satu suak di Tanah Pakpak adalah keturunan dari hasil percampuran mereka. Orang-orang Tamil ini juga masuk terutama ke daerah Simsim dan Boang. Inilah yang menyebabkan adanya anggapan  bahwa orang Pakpak berasal dari India. Apalagi di lapihen laklak Pakpak (buku laklak dari kulit kayu) ada tertulis “Enmo tambo si Sewu si roh Indiha nari arap-arapen kayu mbellen soh mi Barus” (inilah tambo si Sewu yang datang dari India dengan memakai rakit kayu besar sampai ke Barus).

2.Keberadaan Mejan Kini

Mejan tetap masih ada ditemukan di wilayah Tanah Pakpak meskipun sudah lumayan banyak juga yang hilang dicuri orang. Setidaknya di daerah seperti Tungtung Batu,  Berampu, Bangun, Tinada, Kerajaan, Kuta Nangka, Kuta Deleng, Kuta Kersik, Penanggalan, Lebuh Simangun, Lebuh Nusa, Ronding, Sibande, dan Kaban Tengah patung ini masih ada sampai sekarang.Di luar Dairi dan Pakpak Bharat ada juga  di daerah Parlilitan, Humbang Hasundutan (berbagai sumber).

Menurut data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat bahwa mejan tersebut ada di daerah sebagai berikut: Mejan Berutu Kuta Ujung dan Mejan Kesogihen di Pardomuan. Mejan Berutu Ulu Merah  dan Mejan Berutu Tandak  di Ulu Merah,  Mejan Berutu Kuta Kersik dan Mejan Marga Sinamo di Silimakuta, Mejan Bancin Penanggalan Jehe  di Boang, Mejan Boangmanalu  di Boangmanalu, Mejan Manik Arituntun dan Mejan Manik Aornakan Tao di Aornakan, Mejan Manik Lagan dan Mejan Manik Gaman serta Mejan Gajah  di Simerpara, Mejan Manik Kecupak di Kecupak I, Mejan Sanggar dan Mejan Pandua di Pangindar, Mejan Marga Sinamo Siantar Julu di Perongil, Mejan Padang di Jambu,Mejan Padang Kuta Babo di Kuta Babo, Mejan Solin Lae Meang di Mahala, Mejan Solin Tamba di Majanggut II, Mejan Solin Kuta Delleng dan Mejan Tinendung di Sukarame.

Mejan, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah kekayaan budaya Pakpak, sehingga perlu dijaga dan dipelihara dari usaha-usaha pencurian dan perusakan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjaga dan memelihara mejan-mejan yang masih tersisa.

Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Pakpak

Hasil-hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa masyarakat Pakpak memiliki sejumlah nilai budaya, pengetahuan, aturan, kepercayaan, tabu, sanksi, upacara dan perilaku budaya yang arif dalam pengelolaan lingkunan. Usman Pelly (1987: 269) menyatakan bahwa masyarakat Pakpak sangat menghargai alam dengan adanya tabu-tabuyang selalu dipatuhi. Lebih lanjut Zuraida dkk, (1992) menyatakan bahwa orang Pakpak memiliki aturan-aturan dalam menjaga konservasi alam. Kedua ahli ini belum menjelaskan secara eksplisit tabu-tabu dan aturan-aturan yang kondusif terhadap konservasi alam.

Penelitian lebih lanjut  membuktikan pernyataan kedua ahli tersebut. Kearifan dalam konservasi alam tersebut terjadi dalam berhubungan dengan alam. Ada yang disadari dan ada pula yang tidak disadari oleh masyarakat Pakpak yang terkandung dalam sejumlah nilai, aturan, tabu dan upacara terutama kegiatan yang berhubungan langsung dengan alamseperti dalam sistem ladang berpindah, mencari damar, berburu, dan meramu dan pengelolaan hutan kemenyaan.

Selain itu berhubungan dengan kepercayaan tradisional di setiap lebuh dan kuta ditemukan atau dikenal adanya area-area yang pantang untuk di ganggu unsur biotik dan abiotik yang ada di dalamnya karena dianggap mempunyai kekuatan gaib antara lain: rabag, gua, daerah pinggiran sungai dan jenis-jenis pohon dan binatang tertentu yang dianggap memiliki mana. Jenis tumbuhan tersebut misalnya pohon ara, Simbernaik (sejenis pohon penyubur tanah). Jenis binatang yang jarang diganggu isalnya monyet, kera dan harimau.

Pada awalnya tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai tempat persembahan terhadap kekuatan gaib namun saat ini walaupun umumnya mereka telah menganut agama-agama besar seperti Islam dan Kristen, tetap dianggap keramat dan mempunyai kekuatan sehingga kalau diganggu dapat berakibat terhadap keselamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. ( IP/PM/WARTA SIDIKALANG/2016 )

ws2

Eddy KA Berutu Siap Calonkan Diri Jadi Bupati Dairi

Dr.Ir Eddy Kelleng Ate Berutu MA mengaku mendapat support untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Dairi di Pilkada, yang rencananya akan dihelat pada 2018 mendatang. Sekaitan itu dirinya telah mengagendakan sejumlah persiapan termasuk membangun komunikasi ke sejumlah parpol.

Hal itu dikatakannya kepada wartawan, Minggu (30/10) di Sidikalang, usai mengikuti upacara pemberkatan Gereja Khatolik St Elisa Lae Mbulan. Eddy KA demikian namanya disingkat merupakan abang kandung Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu.

Selama ini menggeluti bisnis di sektor jasa keuangan berdomisili di Jakarta, dan tercatat sebagai salah seorang Wakil Ketua di DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara, menyebut dirinya terpanggil untuk membawa harapan dan solusi baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung halamannya.

“Pengalaman dan sukses sebagai profesional yang banyak berinteraksi dengan Otoritas dan Jasa Keuangan  selama ini, akan dijadikan modal untuk mengabdi membawa kampung halaman ke arah lebih baik dan Dairi lebih maju,”sebutnya.

Kabupaten Dairi memiliki potensi cukup besar bila dikelola dengan baik akan menjadikannya sejajar, bahkan unggul dibanding daerah otonom lain di sekitarnya. Untuk itu, diperlukan tatakelola dan terobosan yang lahir dari top manajemen yang punya connectifity dan akses luas ke Pemerintah Provinsi, Pusat dan dunia usaha.

“Sebagai sentra pertanian dan memiliki potensi pengembangan perkebunan, Dairi membutuhkan sentuhan yang mampu menjadi solusi. Pemerintah harus hadir dan berada untuk menjadi jawaban atas persoalan rakyat, memberi jaminan dan perlindungan,”katanya.

Menanggapi kondisi Pemkab Dairi sekarang, Eddy KA tidak berkomentar banyak. Dia hanya menyebut kalau setiap pemimpin dan era kepemimpinan memiliki capaian masing-masing.  “Jika nanti saya mendapat kepercayaan dari masyarakat menjadi pemimpin di Dairi, saya targetkan Dairi akan jauh lebih maju dan sejahtera dari kondisi sekarang,”sebut adik kandung anggota DPRD Sumut, Jenny Lucia Berutu itu berdiplomasi.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Dairi Resoalon Lumban Gaol membenarkan, Eddy KA telah membuka komunikasi dengan partai dipimpinnya.”PDIP merupakan partai terbuka, siapa saja bisa mendaftar, tapi untuk penentuan calon kepala daerah yang akan diusung harus melalui tahapaan seleksi dan instrumen partai dan hal itu belum terlaksana,”ujarnya.

Dr. Ir. Eddy Berutu, MA ” Aliran Post-Modernisme dalam Pembangunan Desa “

Tajuk Pemikiran :

” Aliran Post-Modernisme dalam Pembangunan Desa “

Oleh : Dr. Ir. Eddy Berutu, MA ( Pengamat Pembangunan Pedesaan Indonesia /Dewan Pakar Lesko Institute )

55v

Pembangunan dan Kemandirian Desa Salah satu kelemahan pelaksanaan  pembangunan di Indonesia adalah tidak terintegrasinya berbagai program pembangunan di Indonesia. Beberapa program kebijakan yang didesain cenderung berjalan sendiri-sendiri dan terkesan parsial. Dengan demikian, menjadi tidak aneh jika program-program penanggulangan kemiskinan banyak tumpang tindih dan satu sama lain belum berkesinambungan.

Bertitik tolak dari kegagalan pembangunan masa lalu, maka menjadi sangat urgen untuk mengimplementasikan konsep pembangunan masyarakat desa terpadu (integrated rural development). Tujuan utama dari program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian (Suparjan & Suyatno,H., 2003).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 butir 8 disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Seperti telah disebutkan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai implikasi signifikan paradigma pembangunan pedesaan karena pada tataran normatif pembangunan pedesaan harus benar-benar memberdayakan masyarakat desa dan mengembangkan institusi pedesaan atau berpihak dan berpusat pada desa itu sendiri. Kebutuhan dankepentingan masyarakat desa harus ditempatkan sebagai prioritas utama dan pertama.

kemajuan ekonomi yang antara lain meliputi: akses permodalan, akses teknologi produksi,akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, akses informasipasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi (Soleh, 2014). Untuk mengatasi berbagaikendala dan kompleksitas dalam masyarakat pedesaan dibutuhkan upaya dan strategi terintergrasi melalui pembangunan pedesaan.Menurut Kusmawan (2015), ada beberapa dimensi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat desa. Pertama, dimensi kelembagaan pemerintah desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemandirian kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya. Semakin besar ketergantungan kelembagaan pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangannya, ini adalah bentuk ketergantungan yang negatif.

33desa

Namun, semakin kecil ketergantungan kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah diatasnya, ini adalah bentuk ketergantungan yang positif. Kedua, dimensi kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam upaya memajukan kondisi perekonomian. Semakin berjalan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi dalam menjawab semua kebutuhan material masyarakat, kelembagaan ekonomi itu semakin mandiri. Namun, semakin tidak berjalan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat itu, berarti semakin tidak mandiri kelembagaan ekonomi tersebut. Ketiga, kelembagaan sosial masyarakat. Pada dimensi ini akan tergambar dengan jelas bagaimana fungsi-fungsi kelembagaan sosial ini berjalan. Berbeda dengan dua dimensi lainnya yang cenderung material, dimensi ketiga ini cenderung abstrak.

Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai universal dianut dan dijalankan oleh masyarakat dalam kelembagaan Pada tataran konseptual, pembangunan pedesaan menjadi tidak dipandang sebagai perubahan satu arah (a single direction) tetapi berdimensi ganda (ekonomi, politik, sosial dan kultural) karena itu pembangunan pedesaan tidak mengutamakan target tetapi lebih menekankan proses adaptasi yang terus menerus tak pernah henti. Di dalam proses ini terdapat dialog intensif antara masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pada tataran empirik, kegiatan pembangunan pedesaan berhadapan dengan kondisi dan situasi desa yang beragam, kompleks dan penuh tantangan. Tendensi demikian terjadi karena persoalan desa tidak dapat dipersempit hanya berkisar pada persoalan perut, tetapi sebenarnyan juga persoalan aspirasi, hak dan keadilan. Kemudian pada tataran praktis, kegiatan pembangunan pedesaan bukanlah menggurui masyarakat desa, tetapi memberdayakan mereka. Pembangunan pedesaan adalah suatu proses yang berusaha memperkuat apa yang lazim disebut community self reliance atau kemandirian.

Dalam proses ini masyarakat desa dibantu, didampingi dan difasilitasi untuk melakukan analisis dan masalah yang dihadapi, untuk menemukan solusi masalah tersebut dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, menciptakan aktivitas dengan kemampuannya sendiri. Dengan pendekatan semacam ini, masyarakat desa diberi peluang memutuskan apa yang dikehendaki, dan inisiatif mereka kemudian menjadi basis program-program pembangunan pedesaan (Usman, 2015).

dana-desa-ilustrasi_20160128_201657

Pembangunan pedesaaan pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian dan percepatan pembangunan dengan menggali potensi sumber daya alam dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada, dengan pola peningkatan pelayanan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan diperoleh pencapaian tingkat kemandirian yang tinggi di daerah (Soleh, 2014). Dalam ilmu sosial, istilah kemandirian (resilience) sering dipersamakan dengan istilah otonom, tidak tergantung atau bebas, mengelola diri sendiri dan keberlanjutan diri. Sedangkan suatu masyarakat (community/society) terdiri dari person-person dalam wilayah tertentu, memiliki satu atau lebih ikatan bersama dan saling berinteraksi sosial (Hillery, 1995).

Dalam perspektif pembangunan masyarakat, kemandirian masyarakat merupakan suatu keadaan atau kondisi tertentu yang ingin dicapai seorang individu atau sekelompok manusia yang tidak lagi tergantung pada bantuan pihak ketiga dalam mengamankan kepentingan dirinya (Verhagen, 1996). Kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar (pemerintah) yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat.

Untuk itu apabila masyarakat diberi bantuan dana, maka bantuan itu perlu disikapi sebagai stimulasi atau memotivasi untuk membangun diri, membelajarkan diri, serta membangun prakarsa inisiatif secara mandiri. Untuk itu, pengembangan kemandirian merupakan bentuk perubahan sosial diri manusia dari situasi tergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ketercapaian partisipasi masyarakat menghasilkan kondisi kemandirian dengan karakteristik (Bell dan Morse,2008)yaitu ;

(a) memiliki kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung, mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensinya, menyelesaikan masalah yang dihadapi, secara ekonomi mampu menghasilkan (produksi dan pendapatan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat melakukan kontrol dalam masyarakat,

(b) memiliki tanggung jawab kolektif yaitu adanya pengembangan kerjasama dan kemitraan antar warga masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan pengembangan jaringan sosial untuk mengakses berbagai peluang, (c) memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan yaitu menjaga kualitas lingkungan sistemik dan memelihara pelayanan dan sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ukuran terwujudnya kemandirian masyarakat merupakan hasil pencapaian partisipasi masyarakat.

Menurut Korten (2001) dapat ditambahkan bahwa, dalam perspektif pembangunan berorientasi pada rakyat, untuk membangun kemandirian masyarakat perlu dikembangkan gerakan masyarakat. Gerakan itu dimaksudkan sebagai upaya menggerakan sebuah masa kritis secara terorganisasi dalam berpartisipasi masyarakat yang penuh dengan inisiatif, tidak tersentralisir, dan mandiri sehingga keadilan, keberlanjutan dan ketercukupan (Agusta, Tetiani & Fujiartanto, 2014).

desa-internet

Pembangunan dimaknai sebagai perubahan sosial yang diharapkan. Dimensi perubahan sosial meliputi adanya kondisi awal, terdapat kondisi akhir yang diinginkan, serta dimensi  waktu dimana perubahan berlangsung diantara dua titik waktu tersebut. Kondisi awal yang diukur adalah kumulasi potensi atau tingkat kemandirian desa saat ini. Hal ini ditunjukan oleh berbagai inidkator eksisting desa yang berkaitan dengan potensi sosial, ekonomi dan pemerintahan. Kondisi akhir yang diinginkan ialah visi kemandirian desa sebagiamana tercantum dalam berbagai Peraturan Perundangan dan kebijakan di Indonesia. Visi tersebut ialah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pembangunan dari dimensi waktu diukur menurut dua sub dimensi. Pertama, mengukur tingkat pembangunan baru sebagai hasil dari intervensi pembangunan.

Ukuran tingkat pembangunan ini diorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Kedua, mengukur kecepatan atau laju kemandirian desa. Ukuran laju ini merujuk pada tingkat produksi wilayah. Dengan demikian indeks kemandirian desa (IKD) mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan umum. Konstruk yang disusun untuk kesejahteraan umum meliputi, ekonomi masyarakat atau standard material, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, lembaga kemasyarakatan atau modal sosial, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat atau pemerintahan, peranserta masyarakat dalam pembangunan, dan peran swasta untuk peningkatan daya saing. Dimensi-dimensi ukuran indeks kemandirian desa (IKD) meliputi pertama, pengukuran tingkat pembangunan pedesaan, kedua pengukuran laju pembangunan pedesaan. Ketiga, pengukuran keragaman pedesaan (atribut pembangunan desa).

Guna meningkatkan sistematika pengukuran kemandirian desa, maka indeks kemandirian desa disusun menurut model evaluasi. Model umum evaluasi pembangunan dimulai dari penyusunan visi dan misi pembangunan.

Kegiatan pembangunan dapat ditunjukan oleh masukan (input), yang dikerjakan dalam suatu pelaksanaan kegiatan (proccess), sehingga menciptakan hasil pembangunan (Output). Masyarakat yang menggunakan hasil pembangunan kemudian memanfaatkannya ( Outcome). Dalam jangka panjang, manfaat tersebut memberikan dampak yang diinginkan pembangunan (impact) (Agusta & Aji, 2014).

Dalam konteks global, penyusunan pengukuran kemandirian desa semakin relevan, agar Indonesia memiliki modal pengetahuan menyongsong peluang konstruksi pengukuran baru setelah usainya Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Melalui modal pengetahuan pengukuran kemandirian desa diharapkan Indonesia mampu memberikan kontribusi yang mendalam dalam pengukuran baru pembangunan di masa mendatang. Indeks kemandirian desa (IKD) mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan umum. Konstruk yang disusun untuk kesejahteraan umum meliputi: 1) Ekonomi masyarakat atau standard material; 2) Pendidikan masyarakat; 3) Kesehatan masyarakat; 4) Lembaga kemasyarakatan atau modal sosial; 5) Lingkungan hidup; 6) Keamanan dan ketertiban; 7) Kedaulatan politik masyarakat atau pemerintahan; 8) Peranserta masyarakat dalam pembangunan; 9) Peran swasta untuk peningkatan daya saing (Agusta & Fujiartanto, 2014).

44desaku-yang-ku-cinta1

Desa bukan obyek pembangunan, melainkan subyek yang bisa mandiri, termasuk mendesain sektor pembangunan mana yang paling prioritas bagi sebuah desa. Tugas Negara terbatas pada penyediaan alokasi dana dan berbagai standard, sementara tugas membangun diserahkan kepada desa (Hasani, 2015). Meskipun desa membangun buka paradigma baru, karena sebelumnya telah menjadi praktik di desa- desa di beberapa wilayah, Undang-Undang Desa telah menjadi spirit baru pembangunan pedesaan. Paradigma pembangunan yang menempatkan peran sentral pemerintah sebagai titik pusatnya, juga tidak sepi dari kritik, karena aparat pemerintah yang semula diasumsikan sebagai faktor pendorong utama dalam proses pembangunan, belakangan diketahui malah sebagai faktor pengganggu atau penghambat pembangunan (Sutrisno, 135). Persoalannya adalah bagaimana mewujudkan kemandirian desa? Alternatif yang kemudian ditawarkan berkenaan dengan kecaman atau kritik tersebut adalah paradigma pemberdayaan masyarakat (empowerment).

Paradigma pemberdayaan lahir dari suatu pemikiran bahwa pembangunanakan berjalan dengan sendirinya manakala masyarakat diberikan kepercayaan berupa hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan mempergunakan untuk  membangun masyarakatnya (Soleh, 2014). Upaya Pemberdayaan Untuk Kemandirian Desa: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi Sejak dicanangkannya kebijakan desentralisasi yang dialamatkan ke level daerah, telah mampu mendorong kebangkitan partisipasi masyarakat sipil. Tak ayal jika asosiasi masyarakat sipil makin marak dan tumbuh di aras lokal. Upaya mereka, umumnya, berkehendak memajukan peran masyarakat di setiap pengambilan kebijakan, baik itu menyangkut perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, sampai pada pelayanan hak-hak sosial dasar. Banyak cara telah ditempuh. Selain memanfaatkan jalur formal kebijakan, biasanya gerak dinamik lokal diisi juga memilih strategi advokasi melalui pengorganisasian warga, mengangkat isu-isu populis. Pilihan pengorganisasian masyarakat sering ditempuh sebagai bagian dari episode merintis pondasi dan membangun tembok bagi demokrasi lokal.

sawah

Sekarang, di era baru, berbagai catatan kritis terhadap pengelolaan desa masa lalu telah bertebaran di setiap tempat, yang kemudian melahirkan gagasan pemberdayaan masyarakat maupun pembaharuan desa. Keduanya merupakan gagasan baru yang paralel, meski titik tekan antara pemberdayaan dan pembaharuan bisa berbeda (Purnomo, 2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Artinya desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, dengan demikian desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan ekonomi daerah. Dengan pengertian semacam itu, maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan empowering.

2015123jokowi-sawah3

Dalam konteks demikian maka pengembangan otonomi asli desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi dan optimalisasi otonomi daerah (Soleh, 2014). Dan pada Undang-undang tersebut pasal 1 butir 12 menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya (Soleh, 2014).

Pemberdayaan masyarakat lazim dikonsepsikan sebagai usaha melakukan perubahan kondisi sosial dan ekonomi dengan dilandasi oleh perencanaan (plan) kearah yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan asset dan kapabilitas kelompok miskin. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan berbasis setting wilayah geografis, sektor, modernitas, kelas dan status. Dari segi wilayah geografis, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan di daerah dataran rendah dan dataran tinggi, rawa dan wilayah pesisir. Dari segi sektor, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan terkait dengan sector pertanian, perdagangan, industri kecil dan kerajinan, perkebunan dan kehutanan. Dari segi modernitas, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan di desa-desa pedalaman, terisolir dan di pinggiran kota.

Dari segi kelas dan status, kegiatan tersebut dapat diselenggarakan berdasarkan kategori gender, daerah rawan konflik etnis dan politik, dan daerah rawan bencana. Output kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah ekspansi asset dan kapabilitas warga masyarakat (terutama kelompok miskin). Kapasitas adalah energi yang digunakan untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai untuk meningkatkan asset tersebut. Kapasitas dapat dipilihkan kedalam beberapa kategori seperti: kemampuan manusia (human capability), kemampuan sosial ( social capability), dan kemampuan politik (political capability). Kapabilitas tersebut bisa melekat pada diri individu, kelompok atau organisasi, komunitas dan masyarakat luas (society). Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa-sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran post-modernisme.

777jokowi_di_pinrang_-lip6

Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideternimisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata-budaya sebelumnya yang berkembang di suatu Negara (Pranarka dan Vidhyandika,1996).

Pada awal gerakan modern, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternative-alternative baru dalam pembangunan masyarakat. Pada hakikatnya, proses pemberdayaan dapat dipandang sebagai depowerment dari system kekuasaan yang mutlak-absolut (intelektual, religious, politik, ekonomi, dan militer). Doktrin konsep ini sama dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme dan personalisme yang menolak segala bentuk power yang bermuara hanya pada proses dehumanisasi eksistensi manusia.

Demikian juga, aliran neo marxis, freudianisme, sosiologi kritik, yang menolak industrialisasi, kapitalisme, dan teknologi. Mereka beralasan bahwa ketiga hal di atas apa mematikan manusia dan kemanusian. Aliran-aliran ini bercita-cita untuk dapat menemukan sistem yang sepenuhnya berpihak kepada manusia dan kemanusiaan (Pranarka Dan Vidhyandika, 1996).

Sosiologi struktural fungsionalis Parson menyatakan bahwa konsep power dalam masyarakat adalah variabel jumlah. Menurut perspektif tersebut, power masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif (misalnya, dalam pembangunan ekonomi). Logikanya, pemberdayaan masyarakat miskin dapat tercapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (powerful). Dengan ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat  berperan sebagai agen pembangunan.

Hal inilah yang oleh Schumacker disebut pemberdayaan (Thomas,1992). Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Rappaport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-hak menurut undang-undang. Sementara itu, McArdle (1989), mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan tersebut.

Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan ”keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.

ggg

Partisipasi merupakan komponen merupakan penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig dan Mayo, 1995). Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki keahlian baru. Proses dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya (El-Mandary, n.d.) Isu pemberdayaan masyarakat sangat relevan bagi studi sosiologi, namun cakupannya amat luas dan kompleks. Diskusi pemberdayaan masyarakat dalam studi sosiologi selama ini hanya merentangkan definitif pemberdayaan masyarakat dan menunjukkan elemen- elemen didalamnya, tetapi belum banyak menjelaskan bagaimana rancangan aplikasinya untuk kegiatan penelitian lapangan maupun kepustakaan (Usman, 2015).

Dalam konteks pemberdayaan, beberapa prioritas terpenting yang bisa dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan desa antara lain ;

  • Penguatan Usaha Pengembangan Ekonomi Produktif
  • Pemenuhan kebutuhan dasar terutama di bidang pendidikan kualitas SDM yang produktif, berdaya saing, kebutuhan gizi, maupun sarana dan prasarana fisik sesuai kebutuhan
  • Pelestarian pranata dan kearifan lokal
  • Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya atau kekuatan atau kemampuan kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya dengan tujuan agar dengan kekuatan atau keberdayaan atau kemampuannya itu yang bersangkutan dapat meningkatkan kesejahteraan atau mampuhidup secara mandiri. Paling tidak ada dua sasaran pemberdayaan yang dapat dicapai yaitu pertama, terlepasnya mereka dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

sambil-jongkok-presiden-jokowi-diskusi-sama-petani-di-sawah

Sasaran ini terkait dengan problem pangan, sandang, papan atau perumahan dan kesehatan, sementara sasaran kedua adalah semakin kuatnya posisi mereka baik dalam struktur sosial ekonomi dan kekuasaan. Untuk mencapai kedua sasaran tersebut, sehingga mencapai tujuan yakni kemandirian baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik, maka proses pemberian daya harus menempatkan mereka sebagai subjek atau aktor dan bukan sebagai obyek pembangunan. Dalam hubungan ini berbagai proposal atau usulan masyarakat merupakan dasar atau titik pijak dari setiap program pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional. Tugas pemberdaya, yakni pemerintah baik pusat maupun daerah serta pihak pemberdaya lainnya adalah memfasilitasi untuk mengkaji masalah, kebutuhan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah mereka.

Sebagai fasilitator pemerintah dan pihak pemberdaya lainnya harus memampukan mereka sehingga mereka mengenali akar permasalahan yang dihadapi dan memahami bagaimana cara efektif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dengan perpaduan antara berbagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan partisipasi masyarakat dalam suatu mekanisme yang baik maka niscaya pembangunan desa akan dapat berhasil dalam rangka mempercepat proses pencapaian desa swasembada atau kemandirian desa (Sajogyo & Sajogyo P., 2007). Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang didalamnya mewadahi warga secara individual maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Sementara sasaran pembaharuan adalah desa, sebagai sebuah entitas kolektif yang mengandung proses relasi ekonomi-politik antar aktor di desa, governance system dalam desa maupun relasi atau posisi ekonomi-politik desa di hadapan struktur supradesa yang lebih tinggi.

333333

Pembaharuan desa adalah sebuah upaya yang berkelanjutan untuk mengawal perubahan relasi ekonomi-politik desa secara internal maupun eksternal, menuju tatanan kehidupan desa baru yang lebih demokratis, mandiri dan adil. Dari sisi strategi, pendekatan dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal, yang notabene bisa dimasukkan ke dalam kerangka pembaharuan menuju kemandirian desa (Purnomo, 2011)

Dr. Ir. Eddy Berutu, MA ” Desa dan Masyarakat Mandiri “

” Desa dan Masyarakat Mandiri “

( Dr. Ir.Eddy Berutu, MA Pengamat Pembangunan Desa Indonesia / Dewan Pakar Lesko Institute )

Visi menuju Otonomi Desa menghendaki adanya usaha pengembangan masyarakat swadaya dan mandiri. Pemerintahan yang lebih tinggi diatas desa tidak lagi perlu repot untuk mengurusi persoalan skala desa karena Desa telah mampu menanganinya.

Kemampuan untuk mengurusi urusan mereka sendiri adalah keswadayaan Desa dan kemandirian Desa dibuktikan dengan tidak lagi bergantung kepada pemerintahan yang lebih tinggi diatasnya. Konsepsi Otonomi Desa tentu saja harus memperhatikan latar belakang perkembangan Desa itu sendiri. UU no 5 / 1979 – UU no 22 / 1999 – UU no 32 / 2004 akan dijadikan bahan dasar terhadap perkembangan Desa. Dapat dicermati pertama dari UU no 5 / 1979 tentang Pemerintahan Desa, yaitu desa masa lalu dalam kurun waktu 20 tahun sampai ditetapkannya UU no 22 / 1999.

mengukur-kemandirian-desa

Desa hanya sebagai wilayah administratif tanpa kewenangan apapun sehingga Desa hanya melakukan tugas pembantuan ( Bedebewind ) yang selalu tergantung kepada Juklak dan Juknis dari pemerintahan yang lebih tinggi darinya. Selama waktu itu Desa telah mengalami Pelemahan ( Depowering ) politik kebijakan sehingga mereka hampir tidak berani berinisiatif untuk membuat kebijakan ditingkat desa dan melakukan tindakan terobosan walaupun itu untuk kepentingan Desa. Selama kurun waktu itu Desa juga telah mengalami deideologisasi dan depolitisasi karena proses demokratisasi kelembagaan desa tidak berjalan sehingga desa menjadi konstruksi abstrak para elite sebagai floating mass ( massa mengambang ) yang dibiarkan tidak berkembang.

penguatan-kapasitas-otonomi-desa-6-728

Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 telah mendorong perubahan pada hampir seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Elemen-elemen utama dalam reformasi tersebut adalah demokratisasi, desentralisasi, dan pemerintahan yang bersih. Ketiga elemen utama reformasi tersebut telah mendorong terciptanya tatanan baru hubungan antara pemerintah dengan masyarakat madani dan dunia usaha; hubungan antaraPemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dan penciptaan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan. Selain itu, amendemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Tingkat kemajuan perekonomian Indonesia yang masih tergolong sebagai negara yang sedang membangun (developing country), terlebih-lebih lagi setelah didera krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multi dimensi (ekonomi, sosial, politik), tetap menuntut adanya campur tangan pemerintah secara lebih besar untuk pemulihan dan menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat, yang sekaligus diharapkan dapat mendorong perubahan sosial secara lebih yata dan mendasar.

penguatan-kapasitas-otonomi-desa-5-728
Proses perubahan sosial atau pembangunan tersebut perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan, melalui peran pemerintah bersama masyarakat dengan memperhatikan kondisi ekonomi, perubahan-perubahan sosio-politik, perkembangan sosial-budaya yang ada, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan dunia internasional atau globalisasi.
Di dalam literatur-literatur ekonomi pembangunan sering disebutkan bahwa ada tiga peran pemerintah yang utama yaitu:

1. Sebagai pengalokasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan;
2. Penciptaan stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter; serta
3. Sebagai pendistribusi sumber daya.

Penjabaran ketiga fungsi ini di Indonesia dapat terlihat dengan jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen Keempat. Ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa negara menguasai bumi serta kekayaan alam yang dikandung didalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan bagi hajat hidup orang banyak. Penguasaan ini semat-mata hanya dimaksudkan untuk dipergunakan dengan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Hal ini mengamanatkan kepada Pemerintah agar secara aktif dan langsung menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya ayat (4) menyebutkan bahwa perekonomian diselenggarakan atas dasar-dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat ini juga mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menjaga dan mengarahkan agar system perekonomian Indonesia berjalan dengan baik dan benar. Inilah yang dinamakan peran pengaturan dari pemerintah. Pemerintah juga dapat melakukan intervensi langsung melalui kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, yang mencakup kegiatan-kegiatan penyediaan barang dan layanan publik, melaksanakan kegiatan atau prakarsa strategis, pemberdayaan yang tak berdaya (empowering the powerless) atau keberpihakan.

Pada era otonomi yang di terapkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia seperti sekarang ini, dan sesuai dengan apa yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, konsep optimalisasi pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan beraneka ragam dinamikanya serta pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya serta berlimpah yang kita miliki secara arif, bijaksana, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan dan tidak dapat di tawar-tawar lagi untuk mencapai kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan dalam pengelolaan ini juga tentu harus di mulai dari proses pengumpulan data dan informasi yang akurat serta analisis yang tajam tentang potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang kita miliki dan selanjutnya akan dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan yang baik dan benar sehingga dalam pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik pula, berdaya guna (efektif) dan berhasil guna (efisien). Selanjutnya faktor pengawasan serta penegakan hukum secara konsisten dan adil mutlak harus diterapkan dan semua ini dapat di lakukan tentu dengan dukungan struktur birokrasi pemerintahan yang kuat dengan personil yang handal dan ta’at aturan hukum yang menjadi pembatas kewenangan penyelenggara pemerintahan dan punya komitmen yang jelas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang akhirnya di harapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam upaya untuk mencapai kemandirian yang insya Allah akan mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Pemerintahan yang kuat tercipta dari unsur aparatur yang kuat. Daerah yang mandiri dan maju bersumber dari desa yang maju dan mandiri.

kinaryadesaraharja_1371297753_66

Mandiri dan majunya Desa tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu maka penulis berpendapat bahwa kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan.

Bagaimana upaya menciptakan masyarakat yang mandiri ?

Oleh karena masyarakat kabupaten itu secara riil bermukim di desa dan Kelurahan, maka untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dalam kondisi masyarakat seperti sekarang ini tidak semudah apa yang kita bayangkan tetapi semua cita-cita itu harus kita awali dari saat ini dengan sesegera mungkin menerapkan dan memberlakukan otonomi desa atau mengembalikan kemandirian desa di seluruh wilayah kabupaten yang selama ini telah menjadi sangat tergantung dengan pemerintahan kabupaten sehingga berdampak pada mandulnya potensi asli desa sebagai modal dalam pengelolaan urusan rumah tangganya, tetapi lebih dari itu pemerintahan desa benar-benar mengalami distorsi baik secara sosiologi, politik dan ekonomi. Parahnya ketergantungan desa tidak di imbangi dengan hasil yang memadai oleh pemerintah daerah melalui perhitungan yang rasional atas beban yang di pikulnya. Bahkan ketergantungan ini sering di manfaatkan oleh pemerintahan kabupaten untuk berbuat semena-mena terhadap desa seperti melakukan pemberhentian kepala desa tanpa ada dasar aturan yang jelas dan semakin memperlemah posisi pemerintahan desa sehingga selama ini pemerintahan kabupaten tidak menampilkan realitas yang ideal sebagaimana amanah undang-undang yang telah meletakkan desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki keistimewaan tersendiri.

Keistimewaan itu dapat di lihat pada posisi strategis pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan yang di akui memiliki otonomi asli. Otonomi asli merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir dan di akui pada awalnya dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat yang berlaku yang mengandung makna yaitu mengembalikan hak-hak asli desa melalui pengakuan atas keragaman.

Selanjutnya Pemerintah Daerah memobilisasi segenap aparaturnya dari semua bidang untuk secara bersama-sama turun ke desa memberi bimbingan, pembinaan dan pencerahan (Fasilitasi) secara terus menerus sehingga diharapkan akan mampu menciptakan pemerintahan desa yang kuat yang selanjutnya diharapkan mampu untuk menciptakan kemandirian masyarakat desanya. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pemerintah desa dan BPD di harapkan mampu membangun kerja sama untuk mendorong kemandirian dan kreativitas dalam mengelola rumah tangga desa dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada. Konsekuensi atas hal ini adalah pemerintah desa dan BPD harus dapat menggali sumber daya yang tersedia bagi pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat di desa.

Di bidang anggaran Pemerintah Daerah disamping anggaran yang harus di siapkan untuk gaji aparatur dan operasional lembaga pemerintahan kabupaten, pada alokasi anggaran untuk pembangunan harus secara bertahap dan terus meningkatkan penganggaran yang mengarah kepada peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan di desa serta memacu tumbuhnya sumber-sumber pendapatan asli desa yang di awali dari pembangunan kebun kas desa dan kebun kas kabupaten serta memacu peningkatan pertumbuhan ekomomi masyarakat desa melalui penyediaan permodalan bagi usaha kecil, home industry melalui kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan Pemerintahan Kabupaten membantu membuka akses permodalan sektor lainnya seperti pemerintah pusat, perbankan dan swasta lainnya serta membuka akses pemasaran hasil produksi ke luar wilayah Kabupaten dan ekspor ke luar negeri.

Warisan masa lalu itu telah menyebabkan (1) Matinya / melemahnya institusi lokal (2) Menurunnya kepercayaan diri dan kemampuan prakarsa ditingkat desa (3) Hilangnya kemandirian dan keswadayaan desa (4) Apatisme masyarakat desa terhadap proses pembagunan didesa (5) Desa statis dan tidak berkembangnya sumber daya . Dari analisa perkembangan tersebut, tentu saja tidak mudah bagi desa yang telah lama lumpuh sehingga tiba – tiba berdiri dan berlari kencang , karena tentu saja ada prasyarat – prasyarat yang harus dipersiapkan untuk memapah ketidakberdayaan Desa.

Pada UU no 22 / 1999, kondisi desa pada waktu ini sebenarnya telah menemukan penataan nya kembali untuk berotonomi, namun pasca UU no 5 / 1979 masuk kepada UU no 22 / 1999 menginsyaratkan kepada desa untuk melakukan persiapan dalam momentum menata kembali keswadayaan dan kemandiriannya .

Sekali lagi , hal ini tentu saja tidak mudah karena dalam transisi antara masa ketertindasan menuju masa berotonomi banyak sekali yang harus dipersiapakan terutama tentang konsepsi otonomi desa seperti apa ? apa yang harus di – desentralisasikan ? apa prasyarat nya ? apa peluang desa ? dan apa yang harus segera dan mungkin dilakukan ? Bagaimana posisi Desa dan Pemerintah daerah ?.

Diantara semua usaha yang terus di upayakan sebagai bentuk implementasi dari amanat undang – undang ternyata Desa masih gamang dengan peluang yang diberikan kepadanya dikarenakan 20 tahun telah dilemahkan. Secara internal Desa belum sempat berbuat untuk menyambut kebijakan baru ini , pun pemerintah daerah belum menunjukkan fungsi fasilitasi dan assistensi untuk segera mendorong otonomi bagi desa dan ternyata, 5 tahun bukan waktu yang cukup untuk membantu desa untuk bangkit kembali menemukan bentuk otonomi nya. Bagi Kalimantan Barat sendiri , waktu 5 tahun itu belum digunakan untuk menunjukkan tindakan yang signifikan, bahkan hanya untuk sosialisasi membangun wacana tentang konsepsi Otonomi Desa di Kalimantan Barat.

Lalu bagaimana dengan UU no 32 / 2004 ? Pada BAB XI dari Pasal 200 – Pasal 216 telah mengatur tentang Desa, dan sekarang telah memasuki kurun waktu hampir 2 tahun, apabila pada peraturan sebelumnya belum sepenuhnya dapat berbuat, sewajarnya pada saat ini tidak boleh lagi kecolongan. Mengenai konsepsi pemerintah propinsi Kalimantan Barat ; Konsep Desa mandiri digulirkan 2007.

Hemat penulis, haruslah memperhatikan kondisi perkembangan 1431 desa yang tentu saja berbeda antara satu dan yang lainnya . singkatnya harus ada prasyarat yang mesti dipersiapkan. Desa mandiri dalam semangat Otonomi Desa menginsyaratkan Mempunyai hak,wewenang dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai – nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat sehingga diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri dan mendasar kepada kondisi keberagamannya. Pengadopsian otonomi desa berdasar kepada self – governing community yang berhubungan dengan status desa yang otonom, dan status yang berdasarkan kepada local self government – desentralisasi desa’.

desa_1

Untuk Implementasi Desa mandiri dalam semangat local self goverment diperlukan konsekuensi penyerahan Kewenangan Desa ( desentralisasi ) ; (1)Desentralisasi kewenangan ( penyerahan pengaturan urusan ke desa berdasarkan kapasitas sumber daya dan potensi desa ) (2) Desentralisasi Keuangan ( Perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa ) (3) Desentralisasi Pembagunan ( swakelola pembagunan skala desa ) (4) Demokratisasi kelembagaan desa ( peningkatan kapasitas insitusi lokal; partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ) , sehingga konsep desa mandiri tidak hanya dinilai pada percepatan pertumbuhan ekonomi semata.

Desentralisasi desa menuju desa mandiri dalam bingkai Otonomi Desa akan memungkinkan adanya (1) Transfer tanggungjawab, perencanaan, managemen, dan peningkatan alokasi sumber daya dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa yaitu dalam bentuk penyerahan pengaturan urusan / devolusi “ karena sifat desa yang otonom (2) Penyediaan kemanfaatan ditingkat desa dapat lebih beragam, dapat memenuhi atau sesuai keinginan dan kebutuhan warga desa secara lebih baik (3) Pengambilan keputusan lebih dekat pada kelompok masyarakat yang dimaksudkan untuk penyediaan pelayanan, sehingga lebih tanggap pada perhatian atau keinginan masyarakat (4) Mengurangi tingkatan birokrasi pelayanan (5) Mengeleminasi ekses – ekses ketidakadilan bagi desa (6) Mempertinggi kompetisi antar desa dan inovasi dalam partisipasi pembagunan.

desa_1

Dr. Ir. Eddy Berutu, MA ” UU Desa dan Kemandirian Pemerintahan Desa

UU Desa dan Kemandirian
Pemerintahan Desa

                       Oleh : Dr. Ir. Eddy Berutu, MA ( Pengamat Pemerintahan        Desa Indonesia / Dewan Pakar LESKO INSTITUTE )

undang-undang

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit.

otonomi-daerah130527b

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

01-mengisi-peluang-otonomi-desa

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia.  Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa ,desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa kades serta proses pembangunan desa .

Desa, sebuah entitas sosial-politik yang memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan negara Republik Indonesia. Lahir Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menjadi muara guna perwujudan kemandirian atau otonomi pemerintahannya. Otonomi yang bukan asal otonomi, namun harus membuahkan demokrasi yang bersifat partisipatif dalam pembangunan ekonomi desa secara menyeluruh.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014, diharapkan dapat mengatasi persoalan yang ada di desa, mulai dari sosial, budaya dan ekonomi. Dengan UU No.6 Thn 2014, memberikan harapan baru guna meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan.  Dengan UU tersebut, meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, mempercepat
pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dan, yang tak kalah pentingnya UU tersebut akan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri.

Sebelumnya, perjuangan menuntut otonomi desa seakan menemukan hasil ketika spirit otonomi daerah (yang menjadi amanat gerakan reformasi) termanifestasi dalam sebuah undang-undang (UU), yakni UU No.32 tahun 2004. Dalam UU tersebut disinggung pula perihalpemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No.32/2004. Jadi, sebenarnya kini telah ada regulasi yang khusus mengatur desa, namun regulasi itu ada di level PP dan bukan UU.

Definisi desa menurut PP No 72/2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI.

PP itu juga memberikan kewenangan yang cukup besar bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan desa. Kewenangan-kewenangan bagi kepala desa tersebut. Pertama, Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua, Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes). Ketiga, Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Keempat, Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

Kelima, Membina kehidupan masyarakat desa. Keenam, Membina perekonomian desa. Ketujuh, Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Kedelapan, Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan. ­­ Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pengakuan akan otonomi desa juga ada dalam UU No.32/2004. Dalam UU itu dijelaskan tentang definisi desa, yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Basis pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan, baik UU No.32/2004 maupun PP No. 72 /2005 itu memang mengamanatkan adanya desentralisasi kekuasaan bagi pemerintahan desa. Selain itu, PP 72/2005 juga melegitimasi peran BPD sebagai lembaga representatif rakyat desa untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah desa. Tetapi, PP itu tetap memunculkan masalah terkait peran BPD. PP itu masih memposisikan kewenangan BPD di bawah pemerintah desa.

Hal itu tampak pada pasal 29 yang menyebutkan kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara itu, bagi Pemerintah Desa, selain memberikan peluang bagi terwujudnya kemandirian desa, era otonomi daerah juga mensyaratkan kesiapan desa dalam menghadapi beragam tantangan. Pemerintah Desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, seperti dalam hal perumusan kebijakan desa seperti Perdes dan APB Desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi desa yang sesuai dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa seperti dalam hal administrasi kependudukan dan kesehatan.

Hanya dengan kesiapan itulah desa-desa di negeri ini dapat diharapkan bermetamorfosa menjadi desa yang mandiri dan sesejahtera.
Hal ini tampak mudah, mengingat regulasi yang ada telah memberikan otoritas bagi pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya. Namun, pelaksaanaan otoritas itu tidaklah seperti yang diharapkan. Kenyataannya, otoritas kepala desa masih sering terpotong oleh kewenangan pemerintah kabupaten atau Bupati. Kini, untuk mendirikan pasar di desa saja harus ada izin dari pemerintah kabupaten.

Realitas tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Dan faktor terbesarnya adalah minimnya anggaran bagi pembangunan desa dan belanja pemerintahan desa. Perlu untuk diketahui, sebagian besar dana bagi pembangunan desa berasal program kabupaten maupun pusat. Dana pembangunan desa yang berasal dari internal desa hanyalah pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa dan hasil kekayaan desa yang bersumber dari tanah kas desa dan pasar desa. Dan itu tidaklah mampu meng-cover seluruh kebutuhan
pembangunan desa. Sementara itu, suplai dana pembangunan desa dari pemerintah kabupaten maupun pusat juga seringkali tidak memadai bagi kepentingan
pembangunan desa maupun belanja pemerintah desa. Suplai dana yang berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi hasil pajak daerah itu tidak mampu mencukupi kebutuhan desa dalam menjalankan pembangunan di segala sektor, karena kebanyakan suplai dana itu hanya ‘sisa-sisa’ penyerapan anggaran yang sebagian besar telah digunakan pihak kabupaten maupun kota.

Namun, tetap saja desa membutuhkan aliran dana dari pemerintah/pemprov/pemkab. Sebab, mengandalkan pendapatan asli desa saja tidak akan mencapai hasil pembangunan yang diinginkan, bahkan dalam standar minimum sekalipun. Hal inilah yang sesungguhnya menimbulkan ketidakmandirian desa dalam segala aspek. Ketiadaan alokasi khusus anggaran dari negara untuk desa menyebabkan desa mesti berebut ‘remah-remah’ dana pembangunan. Ketidakmandirian dalam aspek lainnya juga terlihat dalam mekanisme pengambilan kebijakan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dalam mekanisme tersebut, pihak desa hanya bisa memberikan usulan-usulan dan aspirasi tertentu guna kepentingan pembangunan desa. Sementara, implementasinya (yang sangat terkait erat dengan pendanaan) harus menunggu ‘kebaikan hati’ pemerintah Kabupaten. Hal ini juga disebabkan ketergantungan desa pada sokongan finansial desanya

BAB IV PENUTUP BUKU MEMBUMIKAN NAWACITA Di TANAH CENDRAWASIH

Bagian  IV

PENUTUP

z11

 Semua pembangunan di wilayah Indonesia semestinya berada dalam bingkai Nawacita. Lalu   bagaimana implementasi Nawacita dalam pembangunan di wilayah prioritas seperti Papua? Dalam konteks Nawacita kedua, menghadirkan negara dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, salah satunya dilakukan dengan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kapasitas mumpuni sebagai aparatur Negara. Persoalan sumber daya manusia selama ini terkendala antara lain oleh kesenjangan fasilitas pendidikan antara Jawa dan luar Jawa sejak periode Orde Baru. Setelah lebih dari 30 tahun, kesenjangan menjadi sangat dalam. Sehingga perlu ada prioritas dari pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua, terutama untuk mengisi jajaran birokrasi pemerintah daerah. Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan merupakan landasan umum pembangunan di wilayah Papua.

Berbagai kekayaan sumber daya alam Papua (hutan, hasil tambang, keindahan alam, hasil laut) selama ini belum tersentuh oleh program-program untuk membangun kemandirian Mewujudkan Nawacita dalam Pembangunan Papua Luka-luka masa lalu yang terjadi karena konflik horizontal harus disembuhkan dengan bukti nyata.

Perekonomian Indonesia dengan menggarap sektor-sektor strategis dalam ekonomi domestik. Ini jelas diamanahkan Nawacita ke tujuh. Kedaulatan pangan, energi dan keuangan adalah sebuah tantangan dalam pembangunan wilayah Papua. Namun, dengan kebijakan yang benar, strategi pembangunan tepat sasaran dan managemen pemerintahan daerah yang baik, semua kedaulatan itu akan terwujud. Luka-luka masa lalu yang terjadi karena konflik horizontal harus disembuhkan dengan bukti nyata. Melalui Nawacita keempat, yaitu mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya akan terbangun budaya hukum yang baik, bersih dan adil. Pada saat yang sama, Program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dalam Nawacita kelima juga harus merata di seluruh Papua. Fokus pembangunan Papua ada dalam bingkai Nawacita keenam, meningkatkan produktivitas rakyat Indonesia dan daya saing di pasar internasional. Caranya dengan membangun infrastruktur mulai dari jalan raya penghubung berbagai daerah di Papua, pelabuhan dan bandara baru yang semua itu kini sedang dilakukan.

Dalam  kunjungan ke San Fransisco, Amerika Serikat, Februari 2016, Presiden Jokowi mengatakan pada kelompok mahasiswa Papua di San Fransisco agar pulang dan membangun Papua segera setelah mereka menyelesaikan studi. “Generasi muda Papua itu pintar-pintar, sudah banyak yang memenangkan berbagai Olimpiade ilmu pengetahuan,” tegasnya. Ini adalah fakta sekaligus modal besar untuk membangun Papua. Pembangunan di berbagai daerah pinggiran dan desa secara umum memerlukan peran dan kontribusi besar generasi muda yang saat ini sebagian besar lebih banyak berada di kota-kota besar atau bahkan di luar negeri. Nawacita harus dipahami dengan baik oleh generasi muda Indonesia karena melalui pelaksanaan Nawacita, generasi muda akan tergerak membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri dan sejahtera sebagaimana diamanahkan Undang Undang Dasar 1945. Kontribusi generasi muda adalah suatu hal yang mutlak dibutuhkan untuk memajukan daerah-daerah yang selama ini belum pembangunan seperti Papua dan sejumlah daerah lain di wilayah Indonesia Timur.

Rentang persoalan di Papua begitu luas. Kedalaman permasalahannya begitu menghujam. Kita bisa dibuat bingung untuk mencari simpul utamanya. Semua permasalahan seperti setara dan menuntut cara penyelesaian yang sama. Papua sudah bagaikan benang kusut. Tak jarang, setiap langkah untuk mengurainya tampak menjadi sia-sia.

Permasalahan Papua yang ruwet itu diterabas dengan berani oleh Presiden Joko Widodo pada awal Mei 2015. Kehadiran kembali Presiden di Papua kala itu sungguh mengejutkan. Dia mengambil dua kebijakan yang selama itu dianggap tabu, yakni memberi grasi kepada lima orang narapidana politik Papua dan membuka kembali akses media asing ke Papua tanpa perlu izin khusus.

Dengan dua kebijakan tersebut, Presiden Joko Widodo seolah menyampaikan pesan bahwa Papua kini merupakan wilayah terbuka. Seluruh rakyat di Papua bisa menikmati perkembangan demokrasi sama dengan provinsi lainnya di Indonesia. Rakyat Papua juga diperbolehkan menikmati kebebasan berekspresi dan berpendapat tanpa khawatir dijerat hukum seperti di masa lalu.

Selama ini, Papua dikenal sebagai daerah yang tertutup bagi jurnalis asing. Penutupan dilakukan dengan tujuan untuk mengisolasi kelompok-kelompok perlawanan atau separatis. Setelah ketertutupan itu berlangsung selama 52 tahun, kelompok perlawanan bukannya menghilang, melainkan terus berkembang. Ketertutupan tersebut tidak mengubah wajah Papua menjadi lebih baik, namun membuat kecambah permusuhan terus tumbuh berkembang biak.

Dalam ketertutupan itu, Papua seolah terisolasi dari dunia luar. Akibatnya, berbagai capaian kerja pemerintah di tanah Papua tidak diketahui oleh khalayak umum luar Papua, apalagi dunia internasional. Tidak mengherankan, jika dalam urusan Papua, komunitas internasional selalu berpandangan negatif terhadap Pemerintah Indonesia.

Agenda Kebangsaan

Pada 2015, Papua sudah 52 tahun kembali ke dalam Indonesia. Dalam periode itu, Pancasila seperti masih tampak asing bagi (warga) Papua. Banyak kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dikandung Pancasila tidak dijadikan pedomani dalam mengurus Papua.

Meskipun ada perubahan positif di sana-sini, namun kondisi secara umum di Papua belum beranjak untuk menjadi lebih baik. Perkembangan Papua jauh tertinggal dibanding provinsi lain di Indonesia. Pelayanan kesehatan sangat terbatas, mutu pendidikan rendah, jaringan transportasi dan komunikasi kurang, serta listrik dan pasokan energi minim. Selain itu, aksi kekerasan oleh aparat keamanan dan kelompok perlawanan bersenjata masih terus terjadi. Keamanan dan kenyamanan menjadi barang langka. Akibatnya, masyarakat Papua bersikap skeptis dan opini anti-pemerintah mudah membiak.

Padahal, dulu, dalam pidato menyambut kembalinya Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia di Jayapura pada 4 Mei 1963, Presiden Soekarno menyatakan “mengadakan dalam Republik Indonesia satu masjarakat yang adil dan makmur, suatu masyarakat yang tiap-tiap orang hidup bahagia, tjukup sandang, tjukup pangan. Mendapat perumahan jang baik. Tidak ada anak-anak sekolah jang tidak masuk sekolah. Pendek kata, satu masyarakat jang adil dan makmur, jang tiap-tiap manusia hidup bahagia di dalamnja.”

Keadaan yang buruk tentu jauh dari norma-norma Pancasila. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan bahwa grondslag (nilai dasar) Indonesia merdeka adalah ketuhanan, kebangsaan, musyawarah, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Rumusan lima nilai dasar itulah yang menjadi Pancasila seperti kita kenal sekarang.

Artinya, seluruh aparat pemerintah di Papua harus bekerja dengan bertumpu pada nilai-nilai dasar Pancasila dan berupaya keras mewujudkannya. Masyarakat di Papua diajak mengenal dan memahami Pancasila bukan sekadar kalimat hafalan ketika duduk di bangku sekolah dan di setiap upacara, melainkan juga diimplemenasikan dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Dalam masalah kebangsaan, misalnya, masih terjadi ketegangan dalam memberi makna dan mengaktualisasikan kebangsaan di Papua. Kebangsaan di Papua perlu dikembangkan tanpa harus memusuhi pihak-pihak yang masih mempertanyakannya. Sejak awal, sejarah Papua menunjukkan bahwa kita punya tantangan tersendiri dalam masalah kebangsaan di Papua. Tantangan tersebut terasa kian berat karena cara “mengembangkan” kebangsaan di Papua masa lalu telanjur penuh diliputi dengan kecurigaan, kekerasan, dan permusuhan.

Kini, satu langkah maju sudah diambil Presiden Jokowi dengan memberikan grasi kepada lima orang narapidana politik yang selama ini dinilai berseberangan dengan pemerintah. Pembebasan kelima orang tersebut juga bisa dimaknai sebagai upaya memulihkan ikatan kebangsaan, bahkan dapat menjadi modal dasar untuk meningkatkan rasa saling percaya antara Papua dan Jakarta.

Saat ini nilai kebangsaan di Papua perlu dikembangkan dengan saling merangkul disertai semangat untuk menjalin dialog. Langkah maju Presiden Jokowi seperti itu juga bisa menjadi modal untuk membebaskan semua tahanan politik dan narapidana politik yang ada di Papua. Sementara untuk kelompok-kelompok yang tetap menyuarakan sikap berbeda, dialog bisa dilakukan terus-menerus dalam semangat persaudaraan, bukan permusuhan.

Dengan terus-menerus melakukan dialog, nilai-nilai kebangsaan Indonesia di Papua akan bisa diterima dan berkembang. Penerimaan tanpa paksaan adalah ladang penyemai subur bagi nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, segenap aparatur pemerintah di Papua, baik sipil maupun militer, perlu mengubah paradigma kerja menangani setiap tantangan masalah kebangsaan. Dengan demikian, Pancasila akan bisa dipapuakan.

Media yang bebas untuk Papua, sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi di Jayapura pada 10 Mei 2015, juga merupakan momentum bagi upaya memulihkan rasa saling percaya. Ketika rasa saling percaya terbangun, rasa kebangsaan pun dengan sendirinya akan bangkit. Artinya, dalam era pemerintahan Jokowi, sikap diskriminatif dan marginalisasi orang-orang Papua harus segera diakhiri dengan modal dasar tumbuhnya rasa saling percaya dan menguatnya rasa kebangsaan.

Agenda Kemanusiaan

Dalam masalah kemanusiaan atau yang dikenal dengan persoalan hak asasi manusia (HAM), Papua memiliki tantangan tersendiri. Banyak sekali permasalahan pelanggaran dan atau kegagalan pemerintah dalam melindungi dan memenuhi HAM dikeluhkan oleh rakyat di Papua, baik perilaku aparat keamanan yang cenderung kasar maupun perilaku birokrasi yang tidak melayani rakyat dengan baik.

Intinya, praktik Pancasila di Papua masih tampak samar-samar. Karena itu, pemerintahan Joko Widodo mau tidak mau harus memperbaiki dan mengubah wajah kemanusiaan di Papua dengan menjadikan Pancasila sebagai “kata kerja” dan hasilnya harus bisa dirasakan oleh segenap rakyat di Papua.

Kondisi kemanusiaan di Papua memang perlu segera dipulihkan. Pelbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai bangsa harus bisa diselesaikan. Dialog atau musyawarah bisa dipakai sebagai jalan untuk pemulihan. Langkah mengajak segenap pihak di Papua untuk berdialog juga telah disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Tantangannya adalah perilaku dan kualitas aparatur keamanan di satu sisi dan kualitas pelayanan kepada rakyat di sisi lain. Intinya, kondisi kemanusiaan di Papua akan membaik seiring dengan membaiknya perilaku dan kualitas aparat keamanan. Presiden juga harus mengevaluasi sistem dan kinerja aparat keamanan di Papua. Perilaku buruk aparat keamanan di Papua otomatis akan mencoreng wajah Indonesia di mata internasional.

Karena itu, institusionalisasi langkah pemulihan kemanusiaan di Papua perlu segera dilakukan. Ada beberapa pilihan. Di antaranya adalah memfungsikan dan memperkuat Kantor Komnas HAM di Papua sebagaimana diamanatkan UU Otonomi Khusus Papua. Selain itu, juga perlu dibuat semacam komisi khusus penanganan masalah kemanusiaan dan HAM di bawah kendali langsung Presiden dengan tugas melakukan rehabilitasi dan memberi restitusi kepada korban/penyintas dan keluarganya.

Memulihkan dan merehabilitasi korban pelanggaran HAM dan keluarganya merupakan langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah. Hanya pemerintah yang dipercaya rakyat Papua bisa dikatakan mempraktikkan Pancasila secara tepat di Papua.

Agenda Kesejahteraan

Kesejahteraan. Itu merupakan barang langka bagi sebagian besar rakyat di Papua, khususnya mereka yang bermukim di daerah lembah pengunungan, tepian rawa, dan pantai terpencil. Sesungguhnya, rakyat asli Papua berdiam dan hidup di daerah-daerah terisolasi itu. Minimnya fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi, membuat kata “kesejahteraan” semakin menjauh dari kehidupan sehari-sehari rakyat di Papua.

Pedoman kesejahteraan dalam kerangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Papua adalah RPJMN 2015-2019, yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal; peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah terisolsasi; pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian; pemihakan terhadap orang asli Papua; penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan; pengembangan energi baru dan terbarukan, terutama di wilayah terisolasi, dan; penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Papua Barat dan Provinsi Papua. Dari delapan agenda besar dalam RPJMN itu tampak adanya niat kuat mewujudkan sila kelima dari Pancasila. Tantangannya adalah konsistensi dan sinkronisasi.

Program yang dijalankan tidak konsisten dapat dengan mudah membuahkan kekecewaan. Begitu pula program yang tidak sinkron akan banyak menelan dana, dan hasilnya tidak bisa segera dirasakan atau dinikmati. Karena itu, agar program peningkatan kesejahteraan di Papua tidak berhenti sebagai proyek belaka, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan jelas dari Presiden. Proyek-proyek pembangunan tidak boleh lagi menjadi ladang berbagi-bagi fee. Proyekisme harus distop dan tanpa kepemimpinan yang tegas, pembangunan di Papua dengan semangat Pancasila akan menjadi absurd.

Kesejahteraan rakyat, khususnya orang asli Papua, mesti menjadi titik tujuan utama. Dengan kata lain, dalam setiap proyek atau program pembangunan, harus sudah ditentukan sejak awal jumlah orang Papua yang bisa terlibat dan memperoleh manfaat dari program dan proyek itu. Juga harus bisa dipastikan dalam jangka waktu berapa lama manfaat itu dapat dinikmati orang Papua. Tanpa memperhitungkan semua itu dari awal, segala macam proyek dan program pembangunan di Papua hanya akan berakhir pada kekecewaan dan kegusaran orang Papua yang selama ini terpinggirkan.

Selain itu, tanah di Papua perlu dipandang sebagai modal utama yang dimiliki orang asli Papua. Artinya, ketika investor masuk dan menanamkan modal di Papua, orang Papua tidak serta-merta kehilangan hak atas tanah. Tanah milik mereka harus dikonversi sebagai saham orang Papua di setiap perusahaan yang didirikan di Papua. Dengan demikian, orang Papua dapat menerima keuntungan sesuai perolehan keuntungan yang dinikmati perusahaan. Pengalaman PT Freeport yang telah menyingkirkan orang Papua dari lahannya, cukup menjadi pelajaran berharga.

Infrastruktur yang dibangun di Papua juga perlu mempertimbangkan kebutuhan dan budaya setempat. Jalan, pelabuhan laut dan sungai serta bandara memang dibutuhkan Papua. Namun, setelah jalan, pelabuhan, dan bandara usai dibangun, orang Papua tidak boleh menjadi “pengguna.” Pendek kata, bangunlah infrastruktur yang bisa membawa orang Papua maju bersama. Misalnya, jalan antar-kabupaten yang akan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah pedalaman dan menghubungkannya dengan pelabuhan sungai, laut, dan udara. Selain itu, perpendek fasilitas pendukung elektrifikasi ke sentra-sentra ekonomi itu. Depot-depot BBM juga harus segera dibangun, karena tanpa bahan bakar minyak semua infrastruktur akan menjadi barang mangkrak.

Dengan kata lain, segala proyek infrastruktur yang dibangun di Papua harus mampu meningkatkan taraf kehidupan sosial-ekonomi orang asli Papua, bukan melulu menguras sumber daya alam tanah Papua. Papua “baru” hanya akan mengejawantah jika tiga agenda dasar Pancasila, sebagaimana telah diuraikan, bisa diwujudkan di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Ahlulbait, Mengurai persoalan bangsa, 70 Tahun Indonesia Merdeka, Cetakan Pertama, Agustus 2015
  2. Ridwan Al Makasary, Dialog dan Radikalis Agama di Tanah Papua, FKUB Papua.
  3. Eko Sulistyo, 2 Tahun Jokowi-Jk, e Book
  4. Website presidenri.go.id
  5. Parliament Magazine, 2 Tahun membangun Papua
  6. Papuan News Magazine, Nawacita di Tanah Papua
  7. Dari Papua Meneropong Indonesia, Ans Gregory da Ivy, Grasindo 2009
  8. Papua Berkisah, Swastika Nohara, Perpustakaan MPR RI
  9. Nasionalisme Ganda Orang Papua, Bernard Meteray,2015
  10. Ekspedisi Tanah Papua, Jurnalis Kompas, 2015
  11. Konflik Papua, Akar masalah dan Solusi, Paskalis Kossay, S,Pd, MM, Tollegi, 2011
  12. Papua Bangkit Memimpin Dirinya Sendiri, Rubem Benyamin W. Gwijangge, Cebdrawasih Press, 2015
  13. Papua, Antara Uang dan Kewenangan, Lukas Enembe, RM Books 2016
  14. Merawat Kedaulatan Indonesia di Papua, Nico Gere, Perum LKBN Antara 2015.
  15. A. Dimara, Lintas Perjuangan Putra Papua, Carmelia Sukma wati, Sakhprint 2014.

 

BAB III BUKU MEMBUMIKAN NAWACITA DI TANAH CENDRAWASIH ( DRAFT )

BAGIAN III

MEMBUMIKAN NAWACITA DI TANAH PAPUA

d1

PEMBEBASAN TAHANAN POLITIK

           Pembebasan lima orang tahanan politik (tapol) Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  9 Mei 2015 merupakan langkah strategis sebagai awal pembangunan di Papua dan Papua Barat. Agar mereka bebas membangun Indonesia bersama-sama karena mereka juga bagian dari anak bangsa. ipaya Presiden membebaskan tapol adalah upaya saling memahami apa yang diinginkan masyarakat tanah Papua mengingat Papua merupakan bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

d2
Rakyat Papua merupakan bagian dari bangsa Indonesia, mereka perlu keluar dari tahanan agar bisa bekerja demi menunjang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua. Kami telah berdiskusi dengan Presiden Jokowi terkait pembinaan lima orang tapol yang baru dibebaskan mulai dari penyerahan di tujuh wilayah adat untuk kemudian diserahkan ke keluarga dan diberi fasilitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.

         Lenis Kogoya sudah bicara sebagai fasilitator antara para tapol dengan Presiden. Ada di antara mereka yang mau sekolah, maka Presiden akan fasilitasi. Ada yang mau bekerja, maka Presiden memberikan modal, bahkan ada satu orang yang minta rumah itu pun sudah dicatat sebagai bagian dari pembinaan. Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, berpendapat bahwa pembebasan tapol di Papua secara bertahap merupakan wujud komitmen Presiden Jokowi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, terutama untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi dan sosial di wilayah paling timur Indonesia. Lebih bagus lagi kalau tokoh-tokoh lokal yang dibebaskan ini kemudian bisa dibina untuk nantinya masuk ke sistem pemerintahan karena mereka merupakan genuine leaders yang harus bisa diintegrasikan dalam sistem pemerintahan kita.

          Praktik serupa, sudah lebih dulu diterapkan oleh Kuba dan Brazil di mana pemimpin negaranya juga berasal dari pemimpin masyarakat lokal. Presiden Jokowi menyampaikan grasi secara langsung kepada lima tapol di Lapas Abepura, Jayapura, yakni Apotnalogolik Lokobal (divonis 20 tahun penjara), Numbungga Telenggen (divonis penjara seumur hidup), Kimanus Wenda (divonis 19 tahun penjara), Linus Hiluka (divonis 19 tahun penjara) dan Jefrai Murib (divonis penjara seumur hidup).

Pembangunan TRANS PAPUA

         Papua telah sekian lama menjadi negeri yang terpinggir­kan, mereka seolah bukan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia padahal kita ketahui Bumi Papua menyimpan surga dunia yang kaya raya dan juga turut serta membangun keuangan negara, tambang emas Freeport misalnya. Bumi cenderawasih sudah saatnya menjadi perhatian khusus pemerintah, pembangunan harus dirasa merata oleh seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.

d3

          Presiden Jokowi seperti  terus mengebut pembangunan di bumi cenderawasih. Ini merupakan suatu wujud tindakan nyata beliau dalam menuntaskan sejumlah persoalan di Papua. Sangat miris, melihat Papua yang begitu asri dengan buminya namun rakyatnya menjerit karena semua kebutuhan pokok masyarakat serba mahal, harga-harga kebutuhan pokok masyarakat bisa tiga bahkan empat kali lipat lebih mahal dari harga-harga di luar papua. Hal inilah yang membuat Presiden Jokowi merasa bahwa pembangunan jalan trans Papua dinilai amat penting untuk meringankan harga-harga bahan pokok kebutuhan masyarakat di Papua, dengan adanya jalan Trans Papua diharapkan tidak ada lagi air mineral yang harganya mencapai lima puluh ribu rupiah, ungkap Presiden.

d5

        Pembangunan jalan trans Papua ini adalah awal dari terbukanya ‘ikatan ketertinggalan’ daerah-daerah di Papua. Pembangunan seperti inilah yang semestinya menjadi fokus pemerintah, karena tingkat membutuhkannya sangat tinggi, ketimbang semakin mempercantik kota-kota di Indonesia dengan infrastruktur-infrastruktur yang sejatinya belum tepat sasaran. Untuk mendorong percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih, Pa­pua, seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo, Balai Jalan Wilayah X Papua dan Papua Barat menggenjot percepatan pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 4.325 kilometer.  Dari jumlah ini, 827 kilometer masih hutan belantara, pemerintah masih membutuhkan dana sekitar Rp 15 triliun guna membuka jalan sepanjang 827 kilometer yang masih berupa hutan belantara itu.

d6

Jalan Trans Papua ini nantinya akan menghubungkan sejumlah ruas jalan, seperti Manokwari, Sorong, Wondama, Enarotali di Pania, Nabire, Bioga, Sugapa, Ilaga, Mulia di Puncak Jaya, Sinak, Karubaga di Tolikara, Ilu, Jayapura dan Elelim. Sedangkan jalur lintas bawah, yakni ruas Jalan Habema, Wamena, Paro, Mapenduma, Kenyam, Oksibil di Pegunungan Bintang, Dekai di Yahukimo, Iwur, Tanah Merah, Merauke, dan Waropko. Soal biaya, hingga 2018 ditargetkan proyek ini selesai dibutuhkan biaya sekitar Rp 30 triliun untuk pemba­ngunan Trans Papua, atau setiap tahun membutuhkan dana sekitar Rp 6 triliun.

d8

           Dalam setiap proyek besar tentu selalu dihadapkan dengan kendala-kendala klasik di lapangan. Dalam proyek pem­ba­ngu­nan jalan trans papua ini, tantangan pertama dalam pemba­ngu­nan jalan tol Trans Papua ada­lah mo­bilisasi peralatan. Ini sangat sulit, kare­na lokasi proyek di daerah terpencil bahkan terisolasi. Lokasinya di atas pegunungan, jadi kalau kita pakai eskavator itu kita harus preteli dulu eskavatornya, pakai helikopter taruh di sana nanti sampai di sana dipasang lagi, jadi lebih kompleks dalam mobilisasi alat, mobilisasi bahan bakar, serba mahal, jadi Trans Papua itu kendalanya adalah keterisolasian wilayah, terbatasnya semua fasilitas.

d11

Lalu kendala kedua adalah masalah keamanan, ada pekerja proyek ini yang menjadi korban penculikan dan si penculik meminta tebusan. Daerah-daerah konflik yang agak tinggi intensitasnya kita menghadapi berbagai penculikan. Diculik kita tebus lagi, pekerjanya diculik, jadi pekerja-pekerja Papua yang kita pekerjakan itu juga kadang disandera.

Pembangunan jalan Trans Papua ini akan sangat bermanfaat bagi rakyat Papua. Jalan ini akan membuat masyarakat semakin mudah untuk berkomunikasi antar kabupaten, dan juga yang terpenting adalah meningkatkan perekonomian ma­syarakat dengan aksesibilitas yang tinggi. Jalan ini dimaksudkan agar rakyat tidak terlalu terbebani dengan harga-harga yang melonjak tinggi dari harga aslinya.

Seperti kata Theo Hesegem, anggota Tim Peduli Hak Asasi Manusia Pegunungan Tengah Papua. Beliau menjelaskan bahwa mahalnya harga-harga kebutuhan masyarakat di Papua disebabkan langkanya bahan bakar minyak. Kalaupun ada BBM atau bensin di tengah warga, harganya pasti selangit. Ini sudah lama terjadi, membuat ma­sya­rakat di Papua khususnya di pegunungan merasakan adanya diskriminasi ekonomi dibandingkan masyarakat Indonesia di wilayah lain.

d10

Betapa tidak, seluruh kebutuhan ma­syarakat diangkut melalui pesawat, biaya bahan bakar pesawat ini yang membuat harga-harga melonjak tak terkendali. Kita harapkan dengan adanya jalan Trans Papua ini, masyarakat dapat me­nik­mati keadilan harga. Sudah sekian lama papua terbelenggu dari keterasingan pembangunan yang menyiksa. Akses rakyat akan semakin ringan dalam mobilitas sosialnya, lebih jauh masyarakatnya pun akan lebih terbuka dengan masyarakat daerah lain, pendek kata ja­lan Trans Papua ini pun akan membuka kebudayaan papua dari ketermarjinalan, jalan Trans Papua ini adalah cahaya bagi rakyat papua.

Dalam proyek jalan Trans Papua ini masalah keamanan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, mengingat pa­pua adalah salah satu daerah yang inte­nsitas konfliknya tinggi. Seperti kita ketahui empat Pekerja jalan trans papua di Mulia Kabupaten Puncak Jayatewas ditembak kelompok bersenjata pa­da selasa (15/3/2016). Akibat kejadian ter­sebut selain empat orang pekerja me­ninggal dunia akibat ditembak, satu unit excavator dan satu unit buildozer milik PT Modern dibakar (Detik.com). Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa proyek jalan trans papua tetap akan terus berlanjut.

Geliat Papua untuk merdeka melalui kelompok separatis OPM (Organi­sasi Papua Merdeka) tentu memiliki banyak andil dalam meneror para pekerja yang tujuan akhir mereka adalah menggagalkan proyek pembangunan jalan trans papua. Namun, setelah kejadian penembakan, TNI mulai menyia­ga­kan pasukan untuk menjaga pekerja proyek yang sedang bekerja di daerah hutan, kita tentu berharap TNI-POLRI dapat mengawal pembangunan tersebut. Keamanan menjadi salah satu kendala pembangunan jalan trans Papua, sinergitas dengan seluruh elemen daerah di Papua harus terus digalakkan, ka­rena tanpa pendekatan kultural, tampaknya agak sulit untuk menyamakan persepsi akan pentingnya jalan trans Papua pada seluruh rakyat Papua.

          Manajemen konflik pemerintah diuji dalam pro­yek jalan trans Papua ini, tentu negara tidak boleh kalah dengan kelompok separatis, Papua yang sejahtera adalah keniscayaan, sudah saatnya label ‘Papua yang termarjinalkan’ dihapus, mereka berhak hidup layak dan nyaman sebagaimana di daerah Indonesia tengah dan barat.

          Trans Papua adalah jalan nasional, atau jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, untuk menghubungan satu wilayah provinsi dengan provinsi yang lain. Dalam hal ini menghubungkan Manokwari yang ada di Papua Barat dengan Merauke yang ada di provinsi Papua. Pembangunan Trans Papua, tentu saja membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten, agar jalan nasional itu bisa terkoneksi dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Trans Papua menjadi hub yang akan menghubungan satu kota dengan kota lain, kota dengan distrik, termasuk koneksi antar distrik. Pada saat pemerintah tengah berusaha keras mewujudkan Trans Papua, ada perkembangan baru di Papua dan Papua barat yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PAPUA

d12

         Dalam hal ini adalah pengembangan kawasan ekonomi baru di wilayah Selatan Papua. Timika, misalnya. Di Timika akan dikembangkan menjadai sebuah kawasan ekonomi baru,

menyusul rencana pembangunan smelter di Timika. Kawasan Selatan Papua juga akan menjadi bagian dari konsep Tol Laut yang digagas Jokowi. Sorong akan menjadi pelabuhan laut dalam (deep sea port), yang akan ditopang pelabuhan di sekitarnya seperti Merauke dan Jayapura. Antara Sorong dan Merauke sendiri setidaknya ada tiga  pelabuhan yakni, Teluk Bintuni, Kaimana dan Timika.

Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pengembangan pelabuhan di Sorong, Kaimana, Timika dan Merauke. Masing kota-kota ini tengah dikembangkan menjadi kawasan ekonomi yang baru di Papua. Sejauh ini, belum ada konektivitas memadai dari Sorong-hingga Merauke. Dari perkembangan yang demikian, kita melihat bahwa konsep tol laut yang digagas Jokowi memang perlu dikembangkan hingga Papua. Bagaimanapun juga, konsep tol laut merupakan suatu kebijakan distributive yang sangat memperhitungkan arus barang dengan rantai berimbang antara ekspor impor yang berkorelasi pada harga. Konsep ini pada dasarnya adalah sebuah upaya meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

TOL LAUT DI PAPUA

d1212

          Menjadikan Papua sebagai bagian dari tol laut, pada dasarnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Papua. Pada sisi lain tol laut yang dikembangkan tentu saja akan menekan biaya logistik dan pada gilirannya akan menekan harga jual, utamanya barang-barang kebutuhan pokok. Oleh karena itulah, munculnya usulan agar tol laut tidak hanya berhenti di Sorong saja, namun dikembangkan pula hingga Jayapura dan Merauke pada dasarnya adalah sebuah aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan ada peningkatan daya saing daerah, terjadi pertumbuhan ekonomi di wilayah, serta ada kelancaran distribusi arus barang dan kebutuhan sehingga mampu menekan harga. Pengembangan tol laut dari Sorong ke wilayah lain di Papua masih dilakukan pengkajian mendalam. Ada pemikiran tol laut di kembangkan dari Sorong menuju Depapre di Nabire dan dilanjutkan ke Jayapura. Bila jalur ini yang menjadi pilihan, arus barang melalui laut akan didukung oleh distribusi di daratan melalui jalur trans Papua. Persoalannya bila tol laut dikembangkan di wilayah utara, harus didorong tumbuhnya kawasan-kawasan ekonomi di bagian utara Papua.
Pada sisi lain, muncul usulan tol laut Timika. Usulan ini mengemuka saat presiden melakukan kunjungan kerja ke Papua belum lama ini. Pemerintah provinsi Papua mengusulkan ke Jokowi agar tol laut juga bisa sampai ke Pelabuhan Timika dan Pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura. Presiden sendiri menyatakan akan mempertimbangkan usulan itu. Selain Depapre, Timika menjadi salah satu alternatif pengembangan tol laut di Papua. Timika memiliki pelabuhan yang memadai untuk sandar kapal kapal logistik. Wilayah ini juga dinilai strategis untuk dijadikan tempat transit barang untuk beberapa Kabupaten di pegunungan Papua. Barang dari Timikabisa dibawa ke Paniai. Dari Painai bisa diteruskan keDeiyai, Dogiyai, Nabire, Puncak Jaya, Intan Jaya. Singkatnya, distribusi barang dari Timika bakal memperpendek distribusi arus barang.

          Memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di Papua saat ini, pengembangan tol laut Papua sebaiknya memang dikembangkan hingga Jayapura untuk wilayah utara dan pengembangan tol laut hingga Merauke untuk wilayah Selatan. Orientasi keduanya sangat jelas yakni meningkatkan daya saing daerah, mendorong tumbuhnya kawasan pertumbuhan ekonomi yang baru, kelancaran arus barang dan jasa. Selanjutnya, pengembangan tol laut hingga Merauke perlu mendapat pertimbangan pemerintah pusat, mengingat akan dikembangkannya kawasan pertumbuhan ekonomi di Papua bagian Selatan. Kawasan pertumbuhan diantaranya adalah kawasan industri di Timika menyusul dibangunnya smelter di Timika. Sementara di Merauke terus dikembangkan sebagai lumbung pangan nasional. Kawasan industri kebudayaan dan wisata juga ada di wilayah selatan yakni di Asmat dan Kaimana.

          Mengkoneksikan antar kawasan pertumbuhan ekonomi di kawasan Selatan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk diantaranya dukungan jalan. Oleh karena itu diperlukan sebuah jalur ekonomi baru di wilayah Selatan Papua. Ini bisa diwujudkan dengan membangun trans Papua di bagian selatan. Trans Papua bagian selatan akan menghubungkan Sorong-Bintuni-Timika-Asmat dan Merauke. Jalan ini akan mengkoneksikan kawasan-kawasan ekonomi dan pertumbuhan baru di Papua dan Papua Barat sekaligus mendukung program tol laut. Pada sisi lain pembangunan jalan baru diwilayah selatan akan membantu melancarkan arus distribusi barang di kawasan pegunungan. Pembangunan trans Papua bagian Barat setidaknya akan mengkoneksikan pelabuhan kargo Sorong dengan:
-Pusat industri nasional PT. Petro China (Sorong),
-Kawasan Industri Teluk Bintuni – BP Tangguh, Genting Oil
-Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Teluk Triton di Kaimana dan potensi cadangan Migas.
-Kawasan Industri Timika – PT. Freeport Indonesia (pelabuhan cargo)
-Kawasan Industri kebudayaan Papua di Asmat
-Program ketahanan pangan dan energy nasional. Merauke Integrated Food and Energy Estate(MIFEE) di Merauke.
-Pusat kawasan pengembangan Agropolitan Bomberai (Fakfak) dan Minapolitan (Kaimana) mendukung inter modal supply chain.

Pembangunaan ruas jalan Sorong – Teluk Bintuni – Kaimana – Timika – Asmat  – Merauke, sekaligus dapat dijadikan pilot project membangun aksesibilitas di selatan papua dengan membangun Rel Kereta Api. Konsep pengembangan moda darat terbaru di Papua untuk jalur Sorong (kepala burung) sampai di Merauke (ekor burung) sangat layak dikembangkan.

KERETA API TRANS PAPUA

d14

Pemerintah sendiri akan melakukan studi kelayakan pembangunan jaringan kereta api di Papua. Usulan awal dibangun jaringan kereta api antara Sorong-Manokwari sepanjang 390 Km. Jaringan serupa juga akan dikembangkan di daerah lain di Papua.  Namun, memperhatikan kondisi Papua di bagian tengah yang didominasi wilayah pegunungan, dibutuhkan biaya yang sangat besar apabila jaringan kereta api dikembangkan di wilayah pegunungan. Berdasarkan hasil pemetaan Balai Jalan Nasional wilayah X Papua, jaringan kereta api bisa dikembangkan di wilayah  selatan Papua yang terdiri dari kabupaten Merauke tembus ke Tanah Merah, Boven Digul.

          Sementara untuk bagian utara adalah Jayapura-Sarmi atau Jayapura-Mamaeramo Raya. Untuk wilayah Papua Barat hampir semua wilayahnya bisa dikembangkan jalur kereta api, karena topografi yang datar. Dengan demikian pembangunan jalan Sorong – Teluk Bintuni – Kaimana – Timika – Asmat  – Merauke, bisa seiring sejalan dengan pembangunan jalur kereta di rute yang sama.

           Di sisi lain pengembangan jalur ekonomi baru di wilayah selatan Papua Barat dan Papua juga sangat mendukung apabila dilihat dari berbagai aspek. Apabila diperhatikan dari  aspek ekonomi, jalur ini  merupakan jalur pergerakan antar daerah industri sekaligus  mendorong pertumbuhan kawasan samping dan belakang (hinterland).  Jalur di wilayah Selatan Papua Barat dan Papua akan mengkoneksikan sejumlah kawasan pertumbuhan di wilayah tersebut. Perkembangan di kawasan-kawasan ekonomi di wilayah Selatan sangat berpotensi untuk memberikan multiplier effect bagi kawasan sekitarnya.

           Karena kawasan pertumbuhan ada di sepanjang garis pantai di wilayah Selatan, sangat dimungkinkan efek dari pertumbuhan ekonomi dinikmati mereka yang tinggal di daerah pegunungan. Dengan kata lain, perkembangkan di Selatan akan mendorong terjadinya pertumbuhan di wilayah samping dan belakang (hinterland). Ini berarti kawasan di Utara akan menikmati efek pertumbuhan yang terjadi di sepanjang garis pantai di wilayah Selatan. Selanjutnya apabila ditinjau aspek sosial, kehadiran jalur Sorong-Timika-Merauke akan mengurangi beban sosial (kemiskinan) yang dialami penduduk Papua selama ini karena adanya keterisolasian dan mempersempit disparitas antar penduduk dan wilayah. Pembangunan jalan di jalur Sorong-Timika-Merauke akan menambah konektivitas antar wilayah baik di Papua Barat maupun Papua, terutama di kawasan pegunungan.

          Jalur baru ini akan mendukung jalur trans Papua yang sudah ada dan bisa diintegrasikan dengan jalur trans Papua. Pembangunan jalur pendukung, yang bertumpu pada dua jalur utama dimaksud, akan membuka isolasi di kawasan pegunungan dan tentu saja akan semakin memperpendek arus distribusi barang dan kebutuhan pokok masyakarat di kawasan pegunungan. Karena ada pilihan jalur alternatif dan tidak bertumpu pada satu jalur utama saja, yakni  menggunakan jalur utama di wilayah Utara atau Selatan untuk bisa masuk ke kawasan pegunungan di bagian tengah.

Selain itu dari aspek teknis topografi dan daya dukung tanah berada di daerah dataran rendah. Untuk membuka jalan, syarat ketinggian maksimum 12 persen. Wilayah selatan di Papua Barat dan Papua telah memenuhi persyaratan dimaksud. Sehingga pembangunan jalan di wilayah ini relatif lebih mudah di bandingkan dengan pembangunan jalan di kawasan pegunungan. Di wilayah pegunungan tengah, tingkat ketinggian bisa mencapai 70 persen. Dengan tingkat ketinggian yang maksimum seperti ini, akaan tinggi pula tingkat kesulitan pembangunan jalan dengan demikian biaya yang dibutuhkan juga sangat besar. Demikian pula dengan waktu penyelesaian jalan bersangkutan.

INFRASTRUKTUR KELISTRIKAN

d15165

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan ‎enam infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Nilai investasi dari enam proyek tersebut mencapai Rp 989 miliar. Adanya proyek tersebut dapat memenuhi kebutuhan listrik wilayah Papua dan Papua Barat. Jokowi mengatakan, dengan peresmian enam infrastruktur kelistrikan tersebut akan mendorong pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) di wilayah Papua dan Papua Barat.

Tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Papua bahwa sampai saat ini rasio elektrifikasi baru sekitar 47 persen,” kata Jokowi, saat meresmikan enam infrastruktur kelistrikan di Gardu Induk Wamena 20 MVA, Jayapura, Papua, Senin (17/10/2016).

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyebutkan, enam infrastruktur kelistrikan tersebut adalah:

  1. Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW
    2. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1, 25 MW
    3. Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem – Waena – Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkit
    4. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp – Jayapura sepanjang 43,4 kilo meter sirkit
    5. Gardu Induk Waena – Sentani 20 Mega Volt Ampere
    6. Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere.

Keseluruhan total proyek tersebut mencapai Rp 989 miliar,” ungkap Sofyan.‎ Kehandalan listrik di Papua dan Papua Barat semakin baik karena ditopang dengan sistem transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt (kV) dan Gardu Induk 20 MVA. Untuk diketahui kedua nfrastruktur tersebut baru pertama kali dibangun di Papua.

“Khusus untuk SUTT 70 kV yang terbentang dari Orya Genyem hingga Jayapura terdiri dari 323 tower,” ucap Sofyan. Keberhasilan pengoperasian enam infrastruktur kelistrikan ini penting untuk sistem Provinsi Papua dan Papua Barat, mengingat kebutuhan akan listrik yang terus meningkat di kedua provinsi tersebut.

d15

Saat ini, kondisi kelistrikan di Papua dan Papua Barat mempunyai total daya mampu 294 Mega Watt (MW) dengan beban puncak 242 MW, pertumbuhan beban rata-rata 8 per per tahun, dan jumlah pelanggan sebanyak 521 ribu pelanggan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, tapi masih ada sekitar 12.000 desa yang belum mendapatkan fasilitas listrik dengan baik. Dari 12.000 desa itu, sekitar 3.500 di antaranya ada di Papua. Melihat langsung suasana Kabupaten Deiyai, yang terletak di kawasan pegunungan Papua, pada malam hari. Sangat berbeda dengan di Pulau Jawa atau wilayah-wilayah Indonesia lainnya yang sudah mendapatkan listrik sejak lama, hanya segelintir rumah saja yang bercahaya di malam hari karena memiliki genset.

Tak ada penerangan di jalan-jalan, benar-benar gelap. Berjalan-jalan pada malam hari di sana sempat beberapa kali tersandung dan menginjak lubang.  Tapi penduduk setempat sudah sangat terbiasa dengan kegelapan itu. Anak-anak kecil berlari-larian tanpa alas kaki di jalan tanpa cahaya itu, tak terjatuh atau tersandung-sandung. Sedangkan orang-orang dewasa berkumpul dan bercengkrama sejak sore hingga tengah malam.

Di rumah-rumah yang memiliki genset, penghuninya berkumpul bersama menonton televisi, anak-anaknya bisa belajar.

Listrik memang barang mewah di sini. Genset harganya sudah jutaan rupiah, lalu untuk mengoperasikannya butuh biaya besar. Untuk menyalakan listrik selama 5 jam saja dibutuhkan 5 liter solar yang harganya Rp 10.000/liter. Maka pemilik genset harus punya uang Rp 1,5 juta/bulan untuk listrik 5 jam/hari. Tapi mulai 27 Oktober 2016 lalu, suasana akan mulai berubah. Sebab, PLN sudah masuk dan melistriki Deiyai selama 24 jam per hari. PLN mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik Pemkab Deiyai yang berkapasitas 2 x 500 kVa atau 1 Megawatt (MW) guna menerangi Deiyai. Dengan begitu, tanpa memiliki genset pun penduduk bisa mendapatkan listrik. Kalau memakai genset butuh Rp 1,5 juta/bulan untuk listrik 5 jam/hari, listrik dari PLN yang 24 jam hanya belasan ribu per bulan saja, dengan catatan digunakan buat lampu penerangan dan kebutuhan pokok lain.

Ketika PLN meresmikan beroperasinya PLTD di Kabupaten Deiyai, warga setempat begitu gembira. Lapangan di kampung yang biasanya gelap menjadi terang benderang dengan lampu-lampu.
Direktur Bisnis Regional Maluku-Papua PLN, Haryanto WS, berharap mengalirnya listrik PLN ini membawa banyak manfaat bagi kehidupan warga Kabupaten Deiyai. Sebab, listrik adalah salah satu kunci untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk penerangan anak-anak belajar di malam hari, memajukan perekonomian penduduk, dan memperluas akses informasi untuk masyarakat.

“Saya mohon maaf pada masyarakat Deiyai bahwa baru pada kesempatan ini PLN masuk ke Kabupaten Deiyai. Saya berharap dengan masuknya listrik ke Deiyai ini anak-anak bisa belajar lebih tekun, lebih lama, bisa menyerap lebih banyak pelajaran. Masyarakat bisa lebih produktif, listrik bisa dipakai untuk menjahit, bisa buka usaha fotokopi, toko-toko bisa buka lebih malam sehingga ekonomi tumbuh lebih cepat, informasi bisa diterima lebih baik,” tutupnya.

 HARGA BBM YANG SAMA DENGAN DAERAH LAIN

e1

Harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua dan Papua Barat kini sudah sama dengan di Pulau Jawa. Masyarakat Papua dan Papua Barat bisa menikmati harga BBM yang murah setelah diresmikannya kebijakan BBM satu harga oleh Presiden Jokowi di Papua, Selasa 18 Oktober 2016 kemarin.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mendukung penuh keputusan Jokowi yang menyamaratakan harga BBM di Papua dengan Pulau Jawa. Menurut dia, keputusan ini akan berdampak positif.

Maka kalau pemerintah memutuskan seluruh harga untuk seluruh Nusantara, termasuk Papua pasti mempunyai dampak positif. Pertama, daya beli akan meningkat. Kedua, ada peluang untuk mempercepat pembangunan di pulau Papua,” kata Kurtubi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Politikus Partai Nasdem ini melihat keputusan tersebut merupakan implementasi keadilan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih jauh lagi kebijakan ini menjadi bagus sekali menjaga keutuhan wilayah NKRI. Jangan sampai dibiarkan berlarut. Jangan sampai ini menjadi alasan bagi Papua untuk memisahkan diri dari NKRI kalau harga BBM yang mereka bayar lebih mahal, bahkan kita dengar Rp 100 ribu per liter. Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

e2

Ketika melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 di Bandar Udara Nop Goliat Dekai Yahukimo, Papua, Selasa (18/10), Presiden Jokowi menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan berada dalam kondisi harus menerima harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tinggi. Presiden menjelaskan, masyarakat di Papua selama puluhan tahun membeli BBM dengan harga beberapa kali lipat dari masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah.

“Kita ketahui bersama bahwa sudah berpuluh-puluh tahun kita nikmati harga yang ada di Indonesia barat dan Indonesia tengah. Harganya seperti yang sekarang, contoh 6.450 rupiah per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari 50 ribu rupiah per liter, ada yang 60 ribu per liter, sampai seratus ribu per liter. Bayangkan,” kata Presiden Joko Widodo.

Presiden menjelaskan, jika terjadi kenaikan harga BBM sebesar seribu rupiah saja, masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding di wilayah lainnya. Presiden memastikan tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi.

Untuk itulah Presiden Jokowi telah menugaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pertamina untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut menurut presiden, diharapkan ke depannya perekonomian Papua akan semakin tumbuh.

“Oleh sebab itu kenapa kita membeli Air Tractor ini. Kita sekarang baru beli 2, nanti kita akan tambah tiga lagi menjadi lima untuk di Papua dan Kalimantan Utara. Tugas ini sudah saya berikan kepada Menteri BUMN kepada Pertamina. Dan kita berharap bagi rakyat Papua kebijakan BBM satu harga nanti bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Ini memang ‘step by step’, tahapan demi tahapan,” lanjutnya.

Presiden Jokowi sebelumnya memerintahkan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Dwi Soetjipto mencari solusi untuk menyeragamkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua sama dengan di daerah lainnya di Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan masalah untung rugi seperti disampaikan Dwi bukan merupakan alasan untuk tidak mewujudkan keinginan itu.

“Saya yakin Pertamina dapat mengemban tugas ini dengan baik melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan yang ada. Dan saya kira sebagai BUMN Pertamina sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar kalau Pemerintah memerintahkan untuk mengemban tugas mewujudkan keadilan terutama di harga BBM,” kata Presiden Jokowi.

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto sebelumnya mengatakan bila kebijakan tersebut diterapkan di Papua, maka Pertamina akan menderita kerugian sebesar 800 miliar rupiah. Meski demikian, Presiden Joko Widodo tetap bertekad untuk mewujudkan kebijakan tersebut dan menginstruksikan Pertamina untuk mencari solusinya. Salah satu solusi yang disebutkan Presiden ialah dengan melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina lainnya.

e3

Presiden pun memastikan bahwa dirinya akan selalu memantau harga-harga di tingkat penyalur dan pengecer di Papua. Terhadap semua kabupaten ataupun wilayah yang ada di Papua, Presiden menegaskan bahwa hanya satu harga BBM yang berlaku.

Pesawat Pengangkut BBM

Sementara itu, Pesawat pengangkut BBM yang dimaksud Presiden, memiliki kapasitas sebesar empat ribu liter. Adapun pengoperasian pesawat tersebut ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT. Pelita Air Service.

Menurut keterangan Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto, pengadaan pesawat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan guna mendukung kebijakan satu harga BBM.

Selain pengadaan pesawat penyalur BBM, Pertamina juga mengembangkan sembilan lembaga penyalur baru atau APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). APMS tersebut disebar di delapan kabupaten, yakni tujuh kabupaten di Provinsi Papua dan satu kabupaten di Papua Barat yang sudah berjalan sejak Agustus hingga Oktober lalu.

Dengan harga BBM yang sama rata, Kurtubi menilai Presiden Jokowi menunjukkan betul-betul bahwa Papua bagian dari NKRI, satu wilayah yang tidak bisa dipisahkan. Ia menambahkan, pihak Pertamina harus mematuhi keputusan Presiden Jokowi ini, walaupun nantinya akan mengalami kerugian.

Menurut Kurtubi, ada beberapa alternatif untuk mengantisipasi kerugian tersebut. Pertama, menerapkan subsidi silang di lingkungan Pertamina sendiri.

Ingat, Pertamina merupakan perusahaan negara yang berkewajiban menyalurkan BBM ke seluruh Nusantara. Karena Pertamina perusahaan negara, maka dengan gampang bisa diatur bahwa subsidi untuk distribusi bisa dibiayai dengan keuntungan dari kegiatan lain,” Kurtubi menegaskan.

 INDIKATOR  INDEXS PEMBANGUNAN MANUSIA

e4

            Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua  meningkat dari tahun 2014 sebesar 56,75 naik menjadi 57,25 ditahun 2015. Anggaran daerah juga naik pada 2016, untuk Papua Rp43,6 triliun atau naik 15 persen dan Papua Barat Rp16,5 triliun atau naik 10 persen.

SEKTOR KESEHATAN

f1

Di sektor kesehatan, pemerintah  ada 3.600.162 jiwa menerima KIS (Kartu Indonesia Sehat), 26 program nusantara sehat di kedua provinsi tersebut, serta menurunnya pengidap malaria sebanyak 2.744 jiwa.

SEKTOR PENDIDIKAN

f2

Sektor pendidikan, sebanyak 358.617 penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ada 10 sekolah baru berpola asrama, 25 pembangunan sekolah garis depan, 33 sekolah menerima bantuan ruang kelas baru, 500 beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM).

Selain itu, ada 45 pembangunan perpustakaan dan pusat sumber belajar, 646 guru garis depan, 40.166 guru menerima bantuan program peningkatan karir, 141 guru mengikuti program pertukaran kepala sekolah, dan 336 guru menerima bantuan program kualifikasi S1 dan S2.

Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya pada Rapat Kerja Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga se Provinsi Papua, menyatakan bahwa pembangunan sektor pendidikan memiliki peran penting dan strategis, karena itu dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Papua, pendidikan menjadi sektor  prioritas  yang  berada pada  urutan pertama diantara sektor-sektor prioritas lainnya.

Oleh sebab itu, layanan  pendidikan harus  dipastikan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai ke daerah – daerah terpencil dan terisolir, untuk mendongkrak IPM Papua yang berada pada 63% dibanding rata-rata nasional 73%.

Untuk itulah, Gubernur berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, harus benar-benar serius memikirkan program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang bisa menjawab persoalan-persoalan mendasar. Dimana enam masalah mendasar tersebut adalah, pertama, Masih banyak penduduk usia 0 – 6 Tahun yang belum mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini karena terbatasnya lembaga PAUD mengakibatkan  anak masuk SD kurang siap dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekolah.

Kedua, Masih  banyaknya  penduduk usia 7–12 tahun dan 13-15 tahun belum mendapat kesempatan menikmati layanan pendidikan dasar, hal ini karena terbatasnya ketersediaan gedung sekolah disejumlah kampung yang tersebar digunung dan lembah  belum memiliki infrastruktur Pendidikan Dasar. Hal ini mengakibatkan anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang seharusnya duduk dibangku pendidikan dasar namun tidak bisa menikmatinya, hal ini berakibatkan pada rendahnya capaian  Angka Partisipasi Murni SD dan Angka Partisipasi Murni SMP di beberapa kabupaten yang  berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf di Papua sebagai indikator pengukur keberhasilan pembangunan pendidikan oleh MDGs, yang secara nasional dari tahun ke tahun kita selalu berada diurutan terendah.

Ketiga, APM SD terendah ada di kabupaten Nduga, 15,6%  ini artinya penduduk usia 7 -12 Tahun di kabupaten Nduga yang bersekolah di SD hanya 15,6% sedangkan 84,4% tidak bersekolah.

Keempat, Masih banyak sekolah dasar di wilayah terpencil dan terisolir belum tersedia rumah kepala sekolah dan rumah  guru sehingga banyak kepala sekolah dan  guru  meninggalkan tempat tugas yang mengakibatkan  tingginya angka ketidakhadiran kepala sekolah dan guru di tempat tugas;

Kelima, Masih tingginya angka Tuna Aksara atau buta aksara penduduk usia 15 – 59 tahun. Ada sekitar 675,253 jiwa atau 35,98%  dari  1,876,746 jiwa,  masih tuna aksara;

Dan keenam, Kekurangan guru sekolah dasar di daerah- daerah pedalaman  terpencil yang mengakibatkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik.

Gubernur kembali menegaskan bahwa persoalan-persoalan pendidikan seperti saya sebutkan ini,   tentunya sangat berat dan komprehensif, sehingga tidak dapat  dituntaskan, kalau upaya-upaya  penuntasannya   hanya  dilakukan oleh Dinas Pendidikan  Provinsi dan  Dinas Pendidikan  kabupaten/kota.  Karena persoalan pendidikan di Papua merupakan persoalan yang berdampak sistemik, sehingga harus ditangani secara bersama dengan melibatkan Instansi/SKPD dan lembaga-  lembaga terkait lainnya sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarkat. Untuk itu pada Rakernis ini saya mengajak  Bapak/Ibu, mari kita satukan hati dan pikiran kita,  secara cermat dan sungguh- sungguh  melakukan evaluasi  terhadap  seluruh proses penyelenggaraan pendidikan yang  sudah kita lakukan selama ini untuk memastikan   capaian dan permasalahan pembangunan pendidikan di tanah ini.

Lanjutnya, satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dilakukan analisis  terhadap kondisi umum pendidikan, prioritas bidang, prioritas wilayah dan anggaran sebagai suatu kesatuan analisis pemecahan masalah penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Papua. Kalau siklus analisis ini dilakukan secara baik tahap demi tahap, maka dipastikan  program yang  akan disusun, harus tepat sasaran, tepat pembiayaan, yang implementasinya akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat semakin nyata.

Hal penting lainnya yang tidak boleh kita lupa dalam penyelenggaraan pendidikan adalah  masalah budaya. Di Provinsi Papua ini ada 7 wilayah adat atau budaya yaitu Mamta, Saireri, Bomberai, Domberai, Mipago, Lapago dan Hainam. Faktor budaya harus dapat dipertimbangkan, dalam Rakernis ini agar penyelenggaraan pendidikan terutama di Sekolah Dasar yang berada di daerah pedalaman dan terpencil mampu menjembatani kesenjangan budaya di dalam keluarga dan masyarakat dengan budaya belajar di sekolah. Kita juga merasakan bahwa sampai saat ini kita dalam pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra masih terbatas. Karena itu saya berharap ke depan ketika  telah terbentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masalah pengembangan, pembinaan dan perlindungan budaya Papua termasuk bahasa dan sastra hendaknya menjadi perhatian serius. Tuturnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengharapkan bupati dan wali Kota di Papua mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan sektor pendidikan di masing-masing daerah.

“Saya sudah sampaikan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk anggaran murni dari APBD kepada pendidikan itu paling tidak 20 persen,” kata Muhadjir di Merauke, Kamis (6/10).

Sebenarnya, kata dia, amanat undang-undang sudah dijelaskan demikian sehingga pemerintah daerah wajib menerapkan agar sektor pendidikan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

“Kalau saya masih menjadi menteri, akan saya perhatikan kabupaten/kota yang telah mengalokasikan anggaran 20 persen APBD untuk pendidikan, tidak termasuk DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus),” katanya.

Ia menambahkan, salah satu daerah yang sudah menyatakan siap mengalokasikan sebagian dari APBD sebagai formula kemajuan pendidikan adalah Merauke. “Bupati Merauke sudah mengatakan siap menjalankan itu,” ujarnya.

Menurut dia, pada 2016, dana APBN untuk dunia pendidikan mencapai Rp 400 triliun. Namun, dana itu dibagi lagi, misalnya, anggaran untuk fungsi pendidikan ke beberapa kementerian sehingga total untuk Kemendikbud sendiri adalah Rp 39 triliun.

“Angka Rp 39 triliun itu termasuk untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dan, tunjangan profesi untuk guru swasta juga diambil dari sini,” katanya.

Dari total anggaran itu, dia menambahkan, 65 persen diturunkan ke kabupaten/kota melalui DAU, sementara DAK untuk pembayaran gaji guru dan tunjangan profesi guru serta bantuan operasional sekolah.

“Mestinya kepala dinas, bupati, dengan bantuan yang cukup besar, pemerintah daerah sudah harus bisa membangun daerahnya masing-masing,” kata Muhadjir.

Muhadjir menaruh perhatian khusus pada Merauke. Menurutnya, wilayah Merauke menjadi prioritas pengembangan pendidikan sebab berada di ujung timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini. “Apalagi, di sini juga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang juga kita akan berikan fokus,” ujar dia.

Kunjungannya ke Merauke, kata dia, untuk melihat secara dekat perkembangan pendidikan sekaligus menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Saya mau mengecek kondisi fisik yang ada di sini, mengecek keadaan guru, mempelajari peta pendidikan di sini,” katanya.

Menurut Muhadjir, Papua merupakan satu daerah penerima KIP yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sehingga kementerian memfokuskan perhatian agar kartu itu bisa dimiliki seluruh pelajar. “Di Papua oleh Presiden akan mendapatkan KIP, yang jelas di Merauke ini semua dapat,” katanya.

SEKOLAH PILOT YANG PERTAMA DI PAPUA

f3

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua bekerja sama dengan Mandiri Utama Flight Academy (MUFA) dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor membuka Sekolah Penerbangan di Biak, Papua. Sekolah Penerbangan pertama di Tanah Papua yang dikhususkan untuk mendidik putra-putri Papua menjadi Penerbang ini diresmikan oleh Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Lenis Kogoya di Biak, Selasa (23/02) kemarin.

“Ini sebuah sejarah karena selama ini Papua selalu dianggap masih terbelakang. Namun mulai hari ini kita akan terus maju ke depan dengan ditandai hadirnya sekolah Pilot di Biak,” kata Lenis dalam sambutannya di VIP Room Bandara Frans Kaisiepo. Staf Khusus Presiden RI yang juga Ketua LMA Provinsi Papua itu mengatakan, Sekolah serupa akan dibangun di berbagai Kabupaten lain di Tanah Papua bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten setempat.

“Sekolah Pilot di Biak merupakan program awal. Pendidikan serupa akan dibuka juga di daerah lain seperti Nabire, Wamena, Mimika, Sorong, Manokwari dan Merauke,” ujar Lenis Kogoya.

Menurut Lenis, Tanah Papua umumnya mengandalkan moda transportasi udara sehingga pihak Lembaga Masyarakat Adat Papua mencoba mencari solusi dengan menggagas pendirian Sekolah Penerbangan yang dikhususkan untuk mendidik anak-anak adat Papua menjadi Penerbang.

Harapan LMA, kedepannya anak-anak Papua sendirilah yang, setelah dididik menjadi Penerbang di Sekolah-sekolah dimaksud, akan menerbangkan pesawat untuk melayani masyarakat di berbagai pelosok Tanah Papua.

Sementara itu, Dany Rahman, Direktur Utama MUFA mengapresiasi kerjasama yang dibangun bersama LMA Provinsi Papua dan Pemkab Biak Numfor serta sambutan hangat dari masyarakat di Biak dalam acara peresmian tersebut.

Dirinya menjamin MUFA akan bekerja semaksimal mungkin agar di waktu-waktu yang akan datang setiap pesawat yang mendarat di Papua akan dipiloti oleh putra-putri terbaik tanah Papua.

Bupati Biak Numfor, Thomas Ondy juga mendukung program yang digagas LMA Provinsi Papua ini.

Dirinya berjanji akan membantu program pendidikan sekolah pilot karena dapat mendidik tenaga ahli penerbangan khusus putra-putri Papua.

“Pemkab Biak akan menyiapkan tempat pelatihan siswa Sekolah Pilot,” ujar Bupati.

Presiden Joko Widodo akan membuka sekolah pilot untuk warga di Biak, Papua, pada Oktober nanti.

Menurut Staf Khusus Kepresidenan Bidang Papua Lenis Kagoya, pembukaan sekolah pilot itu sebagai jawaban atas tertinggalnya pendidikan anak-anak Papua dibandingkan daerah lain di Indonesia.

“Sekolah pilot ini akan diresmikan pada bulan Oktober, minggu kedua,” ujar Lenis usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (26/9/2016).

Lenis melanjutkan, gedung sekolahnya sudah dibangun dan tersedia fasilitasnya berkat kerja sama dengan pihak swasta. Yang kurang, kata dia, hanyalah calon-calon pilotnya.

Sejauh ini, kata Lenis, Papua sudah memiliki 30-an calon pilot yang dilatih di luar Papua, Cirebon. Begitu sekolah pilot di Papua diresmikan, para calon pilot itu akan kembali ke Papua untuk melanjutkan pendidikannya di sana bersama calon-calon pilot baru lainnya.

Presiden Joko Widodo, kata dia, berharap sekolah pilot ini bisa mengantar anak-anak Papua menjadi pilot di Garuda, Lion Air, dan sebagainya.

“Mau kami siapkan di Papua karena di Papua kan banyak gunung dan angin laut. Kami ingin mereka (calon pilot) ke depannya terbiasa dengan kondisi di Papua,” ujar Lenis.

Ditanyai kapasitas dan fasilitas yang ada di sekolah pilot tersebut, Lenis menyebut bahwa di sana akan ada 9 pesawat latih terbang. Selain itu, ada juga 10 instruktur dengan jumlah maksimal siswa yang bisa dilatih adalah 40 orang.

“Lama sekolahnya akan sekitar 1,5 tahun,” ujarnya

INFRASTRUKTUR BANDARA UDARA

f55

Pembangunan Bandar Udara Nop Goliat Dekai di Provinsi Papua berfungsi sebagai penghubung antar pulau dan antar provinsi yang ada di Indonesia, dan menjadi solusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat. Demikian dikatakan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada acara peresmian Bandar Udara Nop Goliat Dekai, di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (18/10).

Presiden Jokowi yang didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga mengatakan bahwa, Bandara Nop Goliat Dekai berperan sebagai pusat distribusi logistik untuk wilayah pengunungan tengah Provinsi Papua dan merupakan salah satu dari tujuh bandara perintis yang menghubungkan 517 Desa di Kabupaten Yahukimo.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan bahwa, pembangunan Bandara Nop Goliat Dekia merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam agenda Nawa Cita, yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta dengan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan secara konsisten.

f56

“Kabupaten yang berada dipinggir-pinggir memang ingin akan kita kembangkan, dalam rangka konektivitas mempersatukan bangsa kita. Inilah manfaat sebuah hubungan, manfaat sebuah konektivitas, bukan masalah megah-megahan infrastruktur tetapi kita harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Yahukimo,” ujar Jokowi.

Pada kesempatan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwasanya keberadaan Bandara Nop Goliat Dekai akan mampu meningkatkan kelancaran distribusi barang dan memberikan kestabilan harga serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bandara Nop Goliat Dekai mulai dibangun sejak 2004 sampai tahun 2010 dengan menggunakan dana APBD dan APBN. Bandara Nop Goliat dibangun di atas lahan seluas 230 Ha, memiliki panjang landas pacu/runway 1.950 m x 30 m, yang dilengkapi dengan 2 exit taxiway dengan ukuran 75 m x 23 m dan luas apron 320 m x 60 m.

Bandara Nop Goliat dilengkapi dengan gedung terminal seluas 1.906 m² yang berkapasitas 300 penumpang, bandara ini telah didarati oleh pesawat jenis ATR 72 dan akan terus dikembangkan sehingga mampu didarati pesawat berbadan lebar jenis Boeing 737. Hingga saat ini, jumlah penerbangan dari dan ke Bandar Udara Nop Goliat setiap harinya mencapai 15 pergerakan.

Presiden Joko Widodo meresmikan terminal baru, yakni Bandar Udara Wamena dan Bandar Udara Kaimana. Bandara ini yang telah dinanti oleh masyarakat Papua, terutama yang tinggal di pegunungan tengah Papua. Menurut Jokowi, kondisi geografis dan bentang alam pegunungan bukanlah penghalang untuk melakukan pembangunan di Wamena dan Kaimana.

“Kondisi alam adalah tantangan yang harus dijawab dengan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara, serta mempercepat penyediaan moda transportasi, khususnya moda transportasi udara,” kata Jokowi di Bandar Udara Wamena, Papua, seperti dikutip siaran pers dari Tim Komunikasi Presiden, Rabu (30/12/2015).

Dalam pengamatan Jokowi, terminal di Wamena ini jauh lebih bagus dari terminal yang ada di Jawa. Konektivitas antarkabupaten, propinsi, dan pulau memang membutuhkan infrastruktur bandara dan pelabuhan.
Karena itu 5 tahun ke depan kita fokus pada infrastruktur, sehingga mobilitas manusia dan arus barang bisa lancar. Anggapan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua bukan hal mudah, menurut Jokowi, tidak boleh dijadikan alasan. Sebab, jika itu terus alasannya, maka tidak akan pernah terbangun infrastruktur Papua. Saya percaya setiap permasalahan pasti ada solusinya, termasuk dalam hal pembangunan Papua,” ujar dia. Jokowi menyatakan Bandara Wamena dan Bandara Kaimana memiliki posisi strategis. “Bandara Wamena dan Kaimana adalah pintu gerbang yang menghubungkan warga pegunungan tengah Papua dengan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” kata dia.Saat ini Bandara Wamena memiliki terminal yang mampu melayani 282 penumpang. Dengan landas pacu sepanjang 2.175 meter, Bandara Wamena akan menjadi bandara tersibuk kedua di Provinsi Papua. Untuk itu Jokowi meminta Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah untuk bersinergi guna meningkatkan pelayanan.  “Sinergi adalah kata kunci dalam meningkatkan pelayanan pada rakyat Papua,” kata Jokowi. Pada kesempatan ini, Jokowi bukan hanya meminta peningkatan dalam hal pelayanan di bandara. Maskapai penerbangan juga harus memperhatikan kondisi pesawatnya. “Tidak boleh ada kompromi atas keselamatan penumpang dan keamanan penerbangan, terlebih akan terbang di tengah area pegunungan,” ucap Jokowi.

Pemerintah menargetkan pembangunan empat bandar udara baru di Papua pada 2017. Dengan demikian, Papua memiliki tujuh bandara baru setelah pemerintah membangun tiga bandara pada tahun ini. Keempat bandara tersebut, kata Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso, adalah Werur, Temberau, Segun, dan Nabire Baru. “Bandara di Papua ini prioritas karena di sana sulit pembangunan jalan,” katanya saat ditemui di rumah dinas Menteri Perhubungan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Ahad, 3 Januari 2016.

Daerah Papua terdiri atas banyak pegunungan sehingga moda transportasi yang dapat menjangkau berbagai pelosok wilayah adalah melalui udara. Pemerintah, kata Agus, menambah jumlah bandara setiap tahun agar daerah terpencil dapat terlayani oleh pesawat perintis. Saat ini jumlah bandara di Indonesia mencapai 54 unit. Agus mengatakan saat ini pembangunan keempat bandar udara tersebut sedang dalam persiapan konstruksi, yakni proses pengerjaan tanah, seperti perataan (cutting). Dia berharap pada Oktober 2017, keempat bandara tersebut dapat beroperasi. Dana investasi keempat bandara diperkirakan masing-masing Rp 400 miliar. Pembiayaan bandara tersebut menggunakan dana APBN dengan skema tahun jamak

INFRASTRUKTUR PELABUHAN LAUT 

g11

Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar fokus untuk mewujudkan misi tol laut yang menghubungkan Sabang-Merauke. Jokowi hari ini meresmikan Pelabuhan di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat yang digadang-gadang akan menjadi pelabuhan penghubung dalam program tol laut di Pulau Papua.

“Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, kenapa pelabuhan dibangun? Kenapa airport juga dibangun di titik-titik terluar di negara kita ini karena kita ingin mempersatukan seluruh kabupaten,  seluruh provinsi yang ada di negara kita. Jadi masyarakat Aceh bisa naik kapal ke Jawa, Sulawesi, Maluku langsung kalau mau ke Wasior,” kata Jokowi di Wasior, Papua Barat, Selasa (5/4/2016).

Jokowi menyampaikan, pembangunan pelabuhan di daerah Papua sangat penting untuk pemerataan pembangunan. Selain itu, pelabuhan akan berguna untuk menekan harga barang-barang di Papua.

“Tahun ini selesai dibangun 27 pelabuhan laut ada yang ekspansi ada yang pembangunan baru dan kita harapkan akhir tahun tambah lagi 68 pelabuhan laut lagi. Ini tidak hanya di Papua tapi juga di Maluku, NTT, beberapa di Sulawesi,” jelas Jokowi.

“Selain untuk penumpang juga untuk mempermudah angkutan barang. Tapi kalau barang sudah sampai di sini misalnya di Papua misalnya di Merauke sudah ada pelabuhan artinya barang dari manapun bisa berlabuh di Pelabuhan Merauke,” imbuhnya. “Untuk naik ini kan perlu jalan darat, jalan belum ada sehingga harga sampai, saya tanyakan, bensin sampai Rp 60.000 semen Rp 800.000. Karena jalan nggak ada ini juga saya target jalan darat bisa tembus di Merauke, Agap, Duga, sampai di Wamena. Yang di sini sama tadi saya dibisiki bahwa dari Manokwari ke Wendesi sampai tembus ke Wasior hanya kurang 30 km. Tahun depan semoga sudah tembus ini janji Menteri PUPR bukan janji saya,” urai Jokowi.

Pelabuhan Wasior yang berada di Teluk Wondama, Papua Barat dibangun untuk mendukung konektivitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi masyarakat Kabupaten Teluk Wondana, Papua Barat guna menumbuhkan perekonomian dan menekan disparitas harga antar daerah.  Pelabuhan Wasior merupakan pelabuhan pengumpul dalam hierarki pelabuhan laut. Pembangunan fasilitas di Pelabuhan Wasior meliputi dermaga seluas 174×10 meter persegi, Trestle I seluas 48×8 meter persegi, Trestle II seluas 47×8  meter persegi, Causeway I seluas 160×6  meter persegi, Causeway II seluas 127×8 meter persegi dan reklamasi 12.500 meter persegi.

Pelabuhan Wasior dapat disandari kapal berbobot hingga 3.500 DWT dengan faceline dermaga -10 mLWS. Selain itu terdapat pembangunan fasilitas darat seperti kantor, terminal penumpang, pos jaga, rumah pompa, genset, gudang seluas 15×40 meter persegi, dan lapangan penumpukan seluas 10.000 meter persegi. Pelabuhan ini dikembangkan dan dibiayai oleh Kementerian Perhubungan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura, yang diproyeksikan menjadi pelabuhan tol laut di wilayah paling timur Indonesia. Pelabuhan Depapre, yang terletak sebelah barat kota Jayapura sejauh sekitar 70 km akan dijadikan sebagai pelabuhan peti kemas dan pelabuhan ekspor.     “Pembangunan Pelabuhan ini memang baru awal dimulai. Gubernur, Bupati dan Menteri BUMN sudah sepakat bahwa ini akan dikerjakan oleh BUMN (Pelindo) dan BUMD di sini (Papua), sehingga mempercepat pekerjaaannya,” kata Jokowi kepada di sela-sela peninjauannya di pelabuhan Depapre, Jayapura, Sabtu (30/4/2016).

Jokowi minta pembangunan pelabuhan ini harus terintegrasi dengan kawasan industri. “Pelabuhan peti kemas ini harus terintegrasi dengan kawasan industri, jadi setelah pembangunan pelabuhan selesai harus dilanjutkan pembangunan kawasan Industri,” katanya. Jokowi juga meminta pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menyediakan lahan untuk pembangunan kawasan industri di sekitar pelabuhan Depapre seluas 20 hektar.

“Ini akan menjadi pelabuhan laut terbesar di Tanah Papua, sehingga kalau ekspor tidak usah lewat Makassar dan Surabaya lagi menuju negera-negara tujuan,” tandasnya. Presiden juga berharap pelabuhan Depapre akan terkoneksi dengan pelabuhan lain di kawasan Papua. “Jadi di Tanah Papua ini ada dua pelabuhan besar yakni di Sorong dan di Jayapura. Kedua pelabuhan ini merupakan Tol laut di kawasan Indonesia timur,” katanya.

Kondisi saat ini, pelabuhan tol laut Depapre itu belum diketahui berapa besar kapasitasnya. “Semua ini masih dalam proses, masalah kapasitas nanti dihitung dulu, baru dilaporkan ke saya,” ujar Jokowi. Jokowi juga mengharapkan pembangunan pelabuhan Depapre itu bisa cepat rampung. “Target selesai belum tahu. Belum dihitung, tapi kita harapkan secapat-cepatnya,” katanya.

INFRASTRUKTUR PASAR MAMA MAMA

g22

Mama Yuliana Pigay tak akan lupa tanggal 5 Juli 2014. Perempuan yang tiap hari berjualan di Pasar Mama-mama Kota Jayapura ini menyerahkan surat kepada Jokowi atas nama solidaritas Mama-mama Pedagang Asli Papua (SOLPAP).Satu harapan besar disampaikan kepada Jokowi yang saat itu tengah melakukan kampanye di Kota Jayapura; bangun pasar untuk Mama-mama Papua!“Sejak tahun 2003 sudah tak terhitung kami pergi berdemo ke DPRP, Pemprov Papua, namun jawaban yang selalu didapat adalah janji, janji, dan janji. Karena itu kami yakin ketika Bapak terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak dapat melakukan langkah awal untuk membantu Mama-mama dengan membangun pasar permanen,” kata Mama Yuliana disambut riuh sorak-sorai pedagang lainnya. Sejatinya, rencana memiliki pasar permanen mulai muncul sejak tahun 2009. Mereka berdemonstrasi ke rumah Gubernur Papua, Barnabas Suebu, lalu dijanjikan Pasar Mama-mama akan di bangun di lahan Damri, bersebelahan dengan tempat yang ada saat ini di Jalan Percetakan Kota Jayapura. Pasar sementara yang ada saat ini dianggap tidak layak.

Pembangunan Pasar Mama-mama Papua dianggap sebagai jalan masuk untuk mengangkat ekonomi orang Papua. Mama-mama perlu diberikan modal usaha dan Perdasus untuk melindungi komoditas yang dijual. Namun tahun berganti tahun dan harapan tinggal harapan.

9 April 2013 Gubernur baru Papua Lukas Enembe dilantik. Lukas memasukan program pembangunan pasar Mama-mama dalam program prioritasnya. Ia memerintahkan Dinas PU Provinsi Papua membentuk tim pembangunan pasar Mama-mama guna merealisasikan pembangunan pasar. Lokasi Damri dipilih Lukas karena lokasi itu milik Pemerintah yang sangat representatif seperti keinginan Mama-mama. Lokasi Damri berada di tengah Kota Jayapura dengan luas sekitar 4.490 meter persegi.

Setahun berikutnya, tanggal 27 Desember 2014, setelah terpilih sebagai Presiden, Jokowi melakukan kunjungan pertama ke Papua. Dan, dalam kunjungan tersebut Jokowi mengunjungi pasar Pharaa Sentani. Presiden menepati janjinya dengan meletakan batu pertama secara simbolis pembangunan pasar khusus Mama-mama di Kota Jayapura dan pembangunan pasar Prahara Sentani yang merupakan pasar gabungan (Papua dan non-Papua).

KSP Kawal Pembangunan Pasar

          Namun lagi-lagi proses pembangunan pasar tak berjalan mulus. Dalam perjalanan, hanya pasar Pharaa Sentani yang terbangun. Sementara Pasar Mama-mama menemui kendala teknis pemindahan dan penggunaan lahan Damri milik BUMN. Ini yang kemudian menjadi tugas Kantor Staf Presiden mengurai debottlenecking dan memastikan agar janji Presiden terlaksana.

Mama Yuliana mengirim surat ke Kantor Staf Presiden pada tanggal 5 April 2016. Ada nada kekecewaan menunggu janji yang tak kunjung tiba. Ditambah kekecewaan mendengar kabar lokasi pasar akan dipindahkan ke tempat lain. Koordinator solidaritas Mama-mama pedagang asli Papua ini meminta pasar segera dibangun dan meminta Presiden melakukan peletakan batu pertama secara simbolis sebagai tanda pembangunan pasar Mama-Mama di lahan Damri.

“Kami sudah berjuang sejak tahun 2003 sampai sekarang, kami merasa dilecehkan kalau dipindahkan ke lokasi lain,” katanya dalam surat itu.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki kemudian membentuk tim yang dipimpin Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodharwardani untuk menyelesaikan permasalahan ini, berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai instansi penjuru dibantu Pemprov dan Pemkot Papua. Tiga hari setelahnya, tanggal 8 April 2016 tim KSP berkoordinasi dan berdiskusi langsung dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Kemudian tanggal 12 April 2016, tim KSP berangkat ke Papua mengidentifikasi kendala yang ada. Pedagang Asli Papua menginginkan pembangunan pasar secara fisik di lahan Damri segera dilakukan. Mereka juga berharap pembinaan, pengawasan dan permodalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Pasar tradisional merupakan representasi dari kultur masyarakat setempat. Selain juga Mama-mama sebagai pelaku ekonomi di Pasar tradisional adalah pengusaha murni di sektor UKM yang perlu dilindungi.

          Harapan mereka agar ada proteksi dan keberpihakan kepada Mama-mama dan pedagang Papua lainnya. Pasar harus dibangun di tengah Kota agar bisa menolong para pembatik, pengrajin, usaha warung, salon, dan para pedagang Papua lainnya yang tidak bisa mengakses ruko di pusat Kota, karena harga jual dan sewa yang mahal.

Sepulang dari kunjungan ke Papua, tepatnya Senin, 18 April 2016 Kantor Staf Presiden mengundang sejumlah pihak yang berkaitan untuk membahas pembangunan Pasar Mama-mama. Hal ini untuk memastikan rencana peresmian pasar bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi pada tanggal 30 April ke Jayapura.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perdagangan, BPKP, Perum Damri dan perwakilan pemerintah daerah Papua.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodharwardani yang memimpin rapat itu menekankan penyelesaian masalah pembangunan pasar Mama-Mama di lahan milik Damri.

“Pembangunan pasar Mama-Mama Jayapura bukan sekadar mewujudkan janji Presiden, namun Ia juga merupakan simbol perjuangan ekonomi Mama-mama Papua yang menjadi perhatian serius Bapak Presiden yang akan terus kita kawal. Sesuai tugas, KSP mengawal dan mewujudkan janji Presiden dan Program-program Prioritas Nasional,” tegas Dani, sapaan akrab perempuan berkacamata ini.

Penantian 13 Tahun

Penantian panjang Mama-mama Papua untuk memiliki pasar yang layak akhirnya segera terwujud. Proses berjalan sesuai rencana yang diharapkan. Rabu 27 April 2016 menjadi sejarah dimulainya pembangunan pasar Mama-mama di Jl Percetakan Kota Jayapura, lahan milik Perum Damri yang terletak di tengah kota. Pihak Damri mulai memindahkan bus-bus yang tidak terpakai sebagai tahap awal pengerjaan pasar. Pemprov Papua bersama tim KSP mendantangi lokasi memastikan persiapan groundbreaking yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

Ini penantian panjang Mama-mama Papua selama 13 tahun, sejak tahun 2003, akhirnya terwujud di masa Pemerintahan Jokowi.Kabar gembira ini menyebar. Mama-mama bersuka cita. Euforia juga tergambar dari pemberitaan sejumlah media lokal yang menempatkan berita ini sebagai headline utama. Koran lokal Cendrawasih Pos menulis judul “Pasar Mama-mama Papua Akhirnya Siap Dibangun.” Koran Bintang Papua mengangkat judul “Dipastikan, Pasar Mama Papua Dibangun di Kompleks Damri” dan koran Jubi menulis judul “Pasar Mama Papua, Penantian Panjang.”

RUMAH PANGAN KITA

g44

Rumah Pangan Kita menjadi program unggulan, tujuannya sebagai upaya mendistribusikan pangan langsung kepada masyarakat. Selain menjadi outlet penjualan Bulog yang langsung menyentuh masyarakat, hadirnya RPK ini nantinya bisa mengendalikan harga. Kami punya target di setiap lingkungan Rukun Warga (RW) ada satu outlet RPK,” katanya.

Dikatakan, hingga pekan ke tiga Oktober 2016, di seluruh Indonesia sudah dibuka 2.500 RPK tersebar di berbagai daerah, paling banyak pulau jawa.

Dijelaskan Karyawan, RPK didirikan Bulog bekerja sama dengan pihak ketiga, baik perorangan atau komunitas dan kelompok usaha lainnya termasuk lembaga. Intinya, kehadiran RPK bisa memberikan kemudahan bagi warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. “Harga jualnya sudah ditentukan ditingkat bulog, RPK dan berapa harus dijual kepada konsumen,” ujarnya.

Setiap outlet yang sudah menandatangan kerja sama pada tahap awal cukup menyimpan modal Rp 5 juta yang disetor ke Bulog. Nantinya barang dikirim sesuai pesanan. Barang kebutuhan masyarakat nantinya disiapkan Bulog sesuai permintaan, jenisnya seperti beras, minyak goreng, terigu, telur, daging sapi dan kerbau, bawang merah dan bawang putih. Permodalan sementara bersifat mandiri, ditanggung pemilik outlet. Tapi kami tengah mengupayakan agar bisa difasilitasi perbankan.

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

g55

Program “e-Bansos”, atau penyaluran bantuan uang secara non tunai di berbagai negara membawa banyak dampak positif. Di antaranya, pengurangan kebocoran dan penurunan biaya keseluruhan. Salah satu tantangan utama penyaluran bantuan sosial, program prioritas pemerintah, adalah memastikan bantuan diterima oleh orang yang tepat. Hal ini terkait erat dengan data keluarga dan individu yang kurang mampu. Bagaimana memverifikasi data tersebut? Serta bagaimana mengetahui jika keluarga

atau individu yang tadinya masuk kategori miskin dan kemudian berubah atau membaik kelas sosialnya (baca: lebih sejahtera)? Itu adalah contoh pertanyaan-pertanyaan penting yang tak mudah dijawab.Apalagi jika berbicara tentang nasib puluhan juta orang. Data dari Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan ada sekitar 40% penduduk yang paling rendah status kesejahteraannya, berjumlah 24, 7 juta rumah tangga atau 96 juta individu. Satu persen saja yang salah sasaran berarti, 247 ribu rumah tangga tidak mendapatkan haknya.Persoalan ini, sesungguhnya akan lebih mudah teratasi, jika sistem dan mekanisme penyaluran bantuan sosial menggunakan teknologi digital. Artinya, bantuan sosial tidak lagi dilakukan dengan menggunakan uang tunai, tapi secara elektronik (non tunai).

Analisis yang dilakukan oleh Bank Indonesia, menunjukkan terdapat 9 dampak positif e-BansosArtinya, bantuan sosial tidak lagi dilakukan dengan menggunakan uang tunai, tapi secara

elektronik (non tunai), sejumlah keuntungan yang dapat diraih jika “e-Bansos” dapat diterapkan.

Pertama, dengan cara ini penerima tidak harus menarik seluruh bantuan yang diterima. Artinya, terdapat insentif bagi penerima untuk menyimpan, memupuk aset, dan mengelola keuangan. Kedua, terkait dengan itu, kontrol penerima terhadap uang yang diterimanya juga tinggi. Ketiga, tingkat transparansi juga lebih tinggi, karena data elektronik menyimpan semua transaksi yang dilakukan.Keempat, kecepatan dan waktu penyaluran akan menjadi lebih baik, karena berlangsung secara otomatis. Kelima, waktu penarikan bagi penerima pun menjadi lebih fleksibel dan tidak harus menunggu hingga periode tertentu.

Keenam, biaya administrasi akan menjadi lebih efisien secara agregat. Ketujuh, proses rekonsiliasi dapat berlangsung dalam satu hari (online).

Kedelapan, tingkat inklusi keuangan masyarakat akan secara otomatis meningkat dengan adanya sistem ini.Terakhir, aspek pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan perbankan, sebetulnya adalah satu satu variabel penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Masyarakat penerima bantuan sosial yang telah terhubung dengan bank akan mudah terpantau kemampuan pengelolaan keuangannya. Pihak bank akan memiliki data tentang individu mana yang layak untuk mendapatkan fasilitas perbankan – misalnya kredit usaha rakyat – untuk menaikkan status sosial-ekonominya.

Di negara-negara lain sudah cukup banyak pelajaran positif dari penerapan bantuan sosial secara non-tunai (Banking the Poor via G2P Payments, CGAP, 2009). Di India, cara ini mengurangi kebocoran dan kesalahan target serta pengurangan fraudsebesar 47%! Di Nigeria, biaya-biaya lain dalam penyaluran turun hingga 20%. Di Afrika Selatan, biaya distribusi hanya sepertiga dari penyaluran tunai (atau turun hingga 62%). Di Brasil, biaya transaksi turun dari 14,7% menjadi 2,6%. Di Kolombia, terjadi

penghematan 15% biaya perjalanan dan waktu tunggu dari rata-rata 5 jam menjadi hanya 30 menit.Di Bolivia, Peru dan Filipina, rata-rata simpanan para penerima bantuan meningkat 16% ketika diingatkan melalui SMS untuk menabung. Di Meksiko dan Nepal, pembukaan rekening bagi penerima bantuan, juga meningkatkan budaya menabung. Fakta-fakta tersebut merupakan alasan kuat pemerintah untuk  menggulirkan “e-Bansos”, jika sebelumnya telah melakukan uji coba dua  kali. Berita gembiranya, hal ini akan segera dimulai pada 100 kabupaten/kota. “Mulai Juni penyerahan dana bantuan sosial sudah akan memulai  menggunakan keuangan digital,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar  Parawansa saat memberikan bimbingan kepada peserta Program Keluarga  Harapan (PKH) di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu 7 Mei 2016.

Harapan adalah api kehidupan karena itulah ada program Keluarga Harapan (PKH) terutama untuk kelompok masyarakat terpinggirkan. Presiden Jokowi di Monokwari, Papua Barat, 5 April 2016, menyerahkan lima bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Aistensi Sosial Lanjut Usia (ASLU), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Beras Rastra). Penyerahan bantuan sosial yang sama dilanjutkan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, di Kabupaten Bandung Barat, 19 April 2016.

Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bandung Barat 43.045 keluarga, bantuan disabilitas 79 penerima, bantuan lanjut usia 98 penerima, beras sejahtera 86.908 penerima dan bantuan hibah dalam negeri terdiri dari 500 penerima. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa secara simbolis menyerahkan langsung bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama tahun 2016 kepada warga Kabupaten Bandung Barat di Aula Gedung B Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat. “Ada bantuan tetap pada hari ini dan cair hari ini juga. Jumlah besaran bantuan tetap pada hari ini yakni Rp 500 ribu,” ujar Khofifah.

Khofifah juga mengatakan bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang baru terjaring saat ini berjumlah 3,5 juta Keluarga Sangat Miskin (KSM). Pada tahun 2016 ini target sasaran penerima PKH sebesar 6 juta keluarga dan akan diperluas hingga mencakup 18,1 juta kepada keluarga sangat miskin. Sasaran peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memiliki anggota keluarga dengan syarat komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak pra-sekolah) dan komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun.

Besaran yang diterima komponen bantuan bervariasi, yakni bantuan tetap Rp 500.000, bantuan anak usia dibawah 6 (enam) tahun, ibu hamil/menyusui Rp 1.200.000, bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau sederajat sebesar Rp 450.000. Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat Rp 750.000, bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat Rp 1.000.000, bantuan penyandang disabilitas berat Rp 3.600.000, dan bantuan lanjut usia 70 tahun keatas Rp 2.400.000.

Sesuai butir kelima Nawacita, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, Presiden Jokowi telah meningkatkan anggaran PKH menjadi Rp 9,98 triliun pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp 5,6 triliun di tahun 2015. Presiden Jokowi berharap semua bantuan itu tepat guna dan tepat sasaran agar bisa memberikan manfaat besar bagi yang menerima bantuan. “Ini kita lakukan agar anak-anak kita dari keluarga tidak mampu bisa mendapatkan bantuan untuk menyiapkan anak menuju ke depan,” tegas Presiden.

KARTU I LOVE PAPUA

h66

PT Bank Negara Indonesia ( Persero ) menggandeng Lembaga Masyarakat Adat di Papua dan Papua Barat untuk memperluas jangkauan layanan jasa perbankan ke daerah-daerah yang sulit terjangkau di kawasan paling timur Indonesia itu.

Dalam kerja sama ini, BNI membangun jaringan baru melalui masyarakat Papua dan Papua Barat yang terpilih menjadi Agen Laku Pandai BNI sekaligus memastikan dana-dana subsidi yang disalurkan pemerintah dapat terdistribusi secara tepat.

Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati menjelaskan, BNI melaksanakan kerja sama ini dengan 5 Wilayah Adat Provinsi Papua. Lima Wilayah Adat Provinsi Papua adalah Kampung Adat Manta, Kampung Adat Ha-Anim, Kampung Adat La Pago, Kampung Adat Saereri, dan Kampung Adat Mee Pago.

“Selain itu, BNI juga bekerjasama dengan 2 Wilayah Adat Provinsi Papua Barat, yaitu Kampung Adat Domberai dan Kampung Adat Bomberai,”

Ia melanjutkan, penandatanganan kerja sama tersebut sebagai bentuk dukungan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia untuk membangun Papua dan Papua Barat. “Kami sebagai perbankan akan membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan, subsidi dan kredit usaha rakyat agar tepat waktu, tepat sasaran dan transparan,” tambahnya.  Selain itu, BNI juga meluncurkan Kartu Debit BNI I Love Papua yang nantinya dapat digunakan untuk menyalurkan subsidi dan Kredit Usaha Rakyat bagi masyarakat di Papua.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya mengatakan, setelah adanya kerja sama ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat adat propinsi Papua yang kesulitan mencari modal usaha seperti yang terjadi saat ini.

Ini merupakan sejarah bagi kami masyarakat adat Papua dimana ada BUMN yang mau menjalin kerja sama dengan kami, semoga kedepan semakin banyak yang peduli kesejahteraan masyarakat Papua.

MASALAH ADAT dan TANAH ADAT

h77

Masalah tanah adat, juga menjadi perhatian Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat adat, untuk pertama kalinya pemerintah memberikan sertifikat tanah komunal adat kepada masyarakat adat di Papua Barat.

Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan Tahun 2015 di DPR RI ingin menjadikan konsep wilayah kawasan adat La Pago Yahukimo sebagai terobosan dalam pengembangan wilayah Papua.

Karenanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memasukan pengembangan wilayah Papua ini di dalam RPJMN 2015-2019, di mana Yahukimo sebagai bagian dari wilayah pengembangan ekonomi berbasis kesatuan adat La-Pago yang mencakup Yahukimo, Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, Tolikara, Nduga, Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pada 2015 ini Kementerian PUPR alokasikan sekitar Rp8 Triliun untuk Papua dan Papua Barat. Adapun sejumlah proyek infrastruktur yang telah ditetapkan seperti ruas jalan Sumohai-Dekai (Yahukimo), Oksibil Iwur-Waropko (Merauke), Ruas jalan Wamena Habema Kenyam membuka akses ke pantai Selatan Papua dan pengembangan Bandara Dekai, di Ibukota Yahukimo.

“Percepatan pembangunan Kawasan Adat La Pago Yahukimo, Papua menjadi Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua sebagai Papua Tanah Damai,”ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/8/2015)

Sebagai bentuk nyatanya, Menteri Basuki dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Yahukimo, menyempatkan berkunjung ke Distrik Subaham. Di distrik ini Menteri Basuki menanda tangani prasasti sebagai komitmen dari pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. “Pembangunan di Papua disesuaikan dengan tahapan program pemerintah,” tutur Basuki.

Selain itu, Basuki menjelaskan pada 2016, Kementerian PUPR memberikan perhatian serius dalam percepatan pembangunan Trans Papua yang membelah wilayah Pegunungan Tengah dengan menyediakan perumahan rakyat maupun mendukung sentra pangan di kawasan Merauke di wilayah perbatasan RI-PNG.

Untuk diketahui, luas Yahukimo 17.000 km2 memiliki sekitar 109 suku. Kabupaten Yahukimo memiliki 51 distrik yg areanya 90 persen di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Di wilayah tersebut ada 126 lapangan terbang perintis.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERBATASAN

i99

Program pengembangan dan pembangunan infrastruktur jalan menjadi fokus utama yang akan terus diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan ini sangat penting untuk mendukung pembangunan yang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi nasional, terlebih sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),  di antaranya sedang meningkatkan kualitas infrastruktur jalan darat khususnya di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Trans Papua. Pemerintah mengakui jalan-jalan nasional di Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia belum memiliki standar yang baik. Perlu dilakukan perbaikan agar tidak kalah dengan jalan milik Malaysia.

Jalan perbatasan Indonesia ditarget sudah bisa digunakan tahun ini. Pemerintah berjanji tahun depan, standar jalan di Entikong tidak kalah dengan Malaysia. Dengan demikian saat menghadapi pasar perdagangan bebas MEA nanti, Indonesia tidak malu karena jalan yang kurang memiliki standar. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan kegembiraannya atas kemajuan signifikan pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan, NTT, dan Trans Papua. ”Kemajuan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan, NTT, dan Trans Papua menggembirakan,” kata Presiden Jokowi. Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono mengatakan, pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua sudah dimulai. Selain itu, pembangunan jalan juga dilakukan di perbatasan NTT dengan Timor Leste.

Kita perbaiki semua. Harus lebih baik dari negara tetangga. Di Papua pembangunan jalan perbatasan di Merauke maupun Jayapura dilanjutkan.

PEMBANGUNAN JEMBATAN

i1010

Papua menyimpan banyak potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat membawa provinsi tersebut melompat maju. Namun, kondisi alamnya yang bergunung dan berbukit  menyulitkan mobilitas dan akselerasi kemajuan. Belum terciptanya konektivitas di Papua, mengakibatkan mahalnya biaya transportasi dan logistik di wilayah itu.

Namun demikian, tidak ada jalan lain, jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, infrastruktur harus dibangun di berbagai tempat. Mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara hingga pasar. Sebab, potensi Papua baru bisa berbuah jika kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dari hulu hingga ke hilir – jika ada  infrastruktur yang terkoneksi.

Salah satu proyek infrastruktur penting yang sedang dibangun di Papua, di Kota Jayapura, adalah Jembatan Holtekamp di Teluk Youtefa. Jembatan ini menghubungkan antara kota-kota di sekitar Jayapura dengan Distrik Muara Tami. Empat distrik lain yang akan terhubung dengan Distrik Muara Tami adalah Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Heram, dan Abepura.

Memiliki panjang 732 meter, jembatan Holtekamp dibangun dengan dana APBN (untuk konstruksi utama sepanjang 433 meter) serta APBD provinsi dan kota (untuk kedua sisi jembatan) .”Total biayanya Rp1,5 triliun. Dari pemerintah pusat akan diberikan Rp900 miliar, sedangkan dari Pemda, Pemprov dan Pemkot Jayapura Rp600 miliar” ungkap Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara groundbreaking tanggal 9 Mei 2015 di Distrik Jayapura Selatan.

Keunggulan jembatan yang diperkirakan akan berfungsi sepenuhnya  tahun 2018 ini adalah karena konstruksinya dibangun menggunakan kerangka baja pilihan dengan bentuk melengkung yang sangat kuat – sehingga bisa menjadi landmark kebanggaan Kota Jayapura. Tiang-tiang pancangnya sengaja dibuat fleksibel, bisa bergerak ke berbagai arah maksimal hingga 80 sentimeter – sehingga bisa menahan  gempa dan bertahan hingga .1000 tahun. Teluk Youtefa  memang merupakan jalur gempa yang cukup rawan.

Selain soal konstruksi, dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh jembatan ini telah diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah. Wilayah pusat kota Jayapura, saat ini sudah sulit untuk dikembangkan karena keterbatasan lahan dan berbatasan dengan bukit-bukit terjal dan laut. Dengan adanya jembatan Holtekamp,  pusat kota Jayapura akan terhubung dengan wilayah dataran yang lebih luas di Muara Tami, dengan penduduk yang kepadatannya masih rendah. Artinya, potensi pengembangannya masih sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah itu.

Jarak pusat kota ke Muara Tami, tanpa melalui jembatan, bisa mencapai 50 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam karena harus mengitari teluk. Namun dengan adanya jembatan ini, jaraknya bisa dipangkas menjadih hanya 33 kilometer dengan waktu tempuh 1,5 jam. Wilayah dataran tersebut, khususnya Pantai Hamadi, juga memiliki potensi pariwisata yang tinggi karena pantainya dikelilingi oleh bentangan pasir putih yang bersih. Lebih dari itu, seperti diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, jembatan Holtekamp akan berdampak pula pada “hubungan perekonomian antara Indonesia dan Papua Nugini, yang selama ini sudah berjalan melalui pintu perbatasan negara di Skow.”

Dampak langsung jembatan ini  akan lebih dirasakan oleh masyarakat di sekitar Jayapura. Namun penting, untuk segera menunjukkan bahwa sedang terjadi perubahan besar di Papua. Seiring dengan terkoneksi dan terintegrasinya jalan trans-Papua, jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara, maka lompatan-lompatan besar akan lebih mudah dilakukan. Ini sebuah langkah penting, bahwa pemerintah  terus mewujudkan cita-cita Nawacita, melalui pembangunan “Indonesia sentris” untuk seluruh anak bangsa.

PEMBANGUNAN PABRIK SAGU TERBESAR DI PAPUA

i1111

Perum Perhutani telah membangun pabrik sagu modern dan terbesar di Indonesia senilai Rp 112 miliar yang berlokasi di Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Pabrik yang perencanaan pembangunannya dimulai pada 2012 itu, akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok, 1 Januari 2016. Ada berbagai cerita menarik dibalik upaya Perum Perhutani membangun pabrik sagu di pedalaman Kabupaten Sorong Selatan itu. Berbagai penolakan dan perlawanan dari masyarakat sekitar sempat terjadi. Belum lagi, lokasi pabrik berada di pedalaman Papua Barat yang terisolir dan tak ada akses jalan serta kepungan hewan liar seperti buaya.

Berkaca pada situasi tersebut, Perhutani yang telah menerima penugasan di sektor pangan pada 29 Februari 2012 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, tak langsung buru-buru melakukan pembangunan fisik. Perhutani bersama tim melakukan pendekatan secara intens bekali-kali selama 2 tahun, setelah itu baru proses konstruksi. Tujuannya ialah membangun pondasi sosial di masyarakat. “Kita lakukan pendekatan ke semua elemen di Kais selama 2 tahun. Kita ingin bangun pondasi sosial yang kokoh sehingga semua (warga lokal) di sini jaga karena mereka (penduduk lokal) punya rasa memiliki terhadap pabrik,” kata General Manager Perhutani, Papua, Ronald Guido Suitela di Pabrik Sagu Perhutani, Kais, Sorong Selatan.

Ronald sendiri terlibat dari proses survei pendahuluan hingga pabrik rampung dan siap diresmikan Presiden Jokowi. Saat survei, Ronald dan tim melakukan pemetaan kondisi di Kais, termasuk situasi sosial.  Tim Perhutani berkali-kali melakukan dialog dan mendengarkan masukan warga. Alhasil, perencanaan dan pendirian pabrik sagu yang mampu memproduksi 30.000 ton tepung sagu per tahun ini juga mengakomodasi ide dan kebutuhan warga. “Terakhir, kita kokohkan bangunan sosial itu bernama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Mereka strukturnya berasal dari penduduk lokal. Bahkan, LMDH dilantik oleh Bupati Sorong Selatan disamakan dengan Kepala UPT dan Kepala Dinas. Setelah dilantik, kita bawa ke Lampung dan Pengalengan untuk dilatih,” tambahnya.

LMDH yang diketuai oleh mantan kepala kampung di Kais ini, selanjutnya menjadi wadah komunikasi antara Perum Perhutani sebagai pemilik pabrik dan warga lokal. Komunikasi dibuat satu pintu. Selain itu, penentuan karyawan lokal yang bekerja di pabrik hingga harga sagu yang bakal dijual di pabrik juga dibahas antara warga dan LMDH. “Kita nggak layani orang per orang. Kita layani LMDH,” ujarnya. Ronald mengatakan pendekatan ke warga tidak berjalan mulus. Ia mengaku saya dihadang warga yang membawa tombak, parang, dan panah saat melakukan pendekatan.

“Saya pernah dihadang pakai parang, tombak, panah. Saya awalnya diadili tapi setelah berproses saya malah dipuja-puja warga,” kelakarnya. Bukan hanya mengajak warga berdialog, pendekatan juga dilakukan dengan berbaur. Ronald mengaku harus berbicara, makan, berperilaku layaknya penduduk lokal agar bisa diterima masyarakat. Apalagi ia berpegangan ke niat baik. Baginya, pendekatan dengan penduduk Papua lebih mengutamakan hati. “Bangun Papua harus pakai hati bukan otak. Kita hari ini bisa akali orang Papua tapi besok. Kita akan diakali bahkan diganggu,” jelasnya. Setelah persoalan sosial bisa ditangani, proses pembangunan atau konstruksi baru dimulai pada awal 2014. Selama konstruksi, komunikasi antara Perhutani dan warga terus dijalin melalui fasilitas LMDH. Alhasil, proyek pembangunan pabrik dilindungi warga lokal dan tak pernah ada boikot dengan jalan pemalangan.

Proses konstruksi juga melibatkan puluhan tenaga kerja lokal. Akhirnya, proyek ini bisa tuntas 31 Desember 2015. Pabrik sagu mulai beroperasi menggiling batang sagu ukuran 1 meter (tual). Kapasitas terpasang pabrik mampu mengolah 6.000 tual dan menghasilkan 100 ton tepung sagu kering. Saat pabrik mulai beroperasi, penduduk lokal bisa menjadi pekerja hingga pemasok tual sagu (batang sagu ukuran 1 meter). Ronald menjelaskan, penduduk bisa tebang 1 pohon selama 1 hari. 1 pohon bisa hasilkan 10-12 tual. Katakanlah 1 tual dihargai Rp 10.000 (harga tual dan hak ulayat) maka dia bisa terima Rp 120.000 per hari. Bagaimana bila dalam 1 keluarga ada 3 orang yang produktif. Dia juga bisa berternak babi dengan memanfaatkan pakan dari limbah sagu, kemudian bisa usaha madu hutan di sekitar pabrik. Mereka juga bisa pagi kerja setelah itu cari sagu.

BANGUN PAPUA DENGAN HATI

i1212

Sebagai Staf Khusus Presiden, Lenis tak hanya menangani Papua, tetapi seluruh Indonesia. Namun, Papua akan diprioritaskan lantaran relatif tertinggal dari sisi pembangunan masyarakat dan infrastrukturnya.

Lenis yang merupakan Kepala LMA Papua juga akan memperjuangkan adat di seluruh Indonesia. Adat dinilai sebagai fondasi pembangunan negara.

“Dalam waktu dekat masyarakat adat dari Sabang sampai Merauke akan kami panggil untuk musyawarah bagaimana membangun negeri dengan adat,” ujarnya.

Masyarakat adat, baik mereka yang masih berpakaian koteka bagi kaum laki-laki dan rumbai-rumbai tanpa penutup dada bagi perempuan, maupun yang mengenakan kaos, baju, celana panjang, tampak memadati halaman kantor LMA tersebut.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya dalam kesempatan itu mengajukan sejumlah rekomendasi yang telah dimusyawarahkan oleh masyarakat adat Papua.

Sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan pembangunan infrasruktur jalan, rel kereta api, jembatan. Juga pembangunan berbagai sarana kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, keinginan agar masyarakat asli Papua diakomodasi dalam jabatan-jabatan publik di Papua, di Pegawai Negeri Sipil maupun juga diperkerjakan di berbagai perusahaan yang ada di Papua.

Lembaga Masyarakat Adat Papua juga meminta Presiden mempercepat UU Perlindungan Masyaraka Adat Papua dan mendorong lebih cepat pemekaran daerah yang sebelumnya telah disepakati.

 Ibarat birokrasi satu pintu, selaku Staf Khusus Kepresidenan asal daerah pegunungan Papua, Kogoya ditugaskan khusus untuk menyaring semua aspirasi Provinsi Papua maupun Papua Barat untuk dilanjutkan ke tingkat Kementerian.

Perlu diketahui, setiap usulan dari Papua saat ini harus melalui Kogoya. Setelah membuat memo, usulan tersebut dilanjutkan ke Presiden barulah didisposisi ke Kementrian. Pemerintah Papua maupun Papua Barat yang hendak mengajukan permintaan ke setiap Kementrian haruslah melalui deputi yang di pimpin Ketua LMA Provinsi Papua itu.

Selaku anak Papua, dirinya melihat saat ini masalah Papua terlalu rumit sehingga harus diberikan pertolongan atau jalan keluar.

“Masyarakat Papua memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab yang sama sebagai warga negara Indonesia, maka dari itu rakyat Papua berhak memiliki harkat, derajat, martabat dan harga diri sebagian dari bangsa Indonesia,”

Jalan Damai Papua

Kunci utama menyelesaikan Papua adalah memahami kehormatan (dignity) warga Papua, penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM yang selama ini diingkari. maka kunci utamanya penanganannya adalah menjawab penyebab- penyebab konflik tersebut.Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan warga Papua pada Jakarta (pemerintah pusat). Tanpa langkah membangun trust, upaya apapun hanya akan menjadi produk sepihak negara dan tidak akan menghasilkan perdamaian otentik.

Harapan kami ke depan. Pembangunan di Papua ditingkatkan sehingga bisa merdeka dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Sebagai warga Papua, Lenis merasa bangga bisa masuk jajaran staf khusus Presiden Jokowi. “Kulit hitam pun ikut membangun Indonesia. Seperti saya ini yang akhirnya menjadi staf presiden. “Kuncinya ialah belajar. Ingat, belajar,” ujar Lenis yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua ini.

“Saya punya komitmen, sesuai moto saya : melihat dan mendengar dengan hati dan membangun dengan kasih sehingga atas  dasar moto itulah saya terpanggil untuk menjawab kesulitan masyarakat Papua dan pemerintah dan nantinya kesulitan-kesulitan tersebut akan dibawa ke Presiden, agar segera di atasi,” terangnya

Sebagai Staf Khusus Presiden, Lenis tak hanya menangani Papua, tetapi seluruh Indonesia. Namun, Papua akan diprioritaskan lantaran relatif tertinggal dari sisi pembangunan masyarakat dan infrastrukturnya. Lenis yang merupakan Kepala LMA Papua juga akan memperjuangkan adat di seluruh Indonesia. Adat dinilai sebagai fondasi pembangunan negara.

“Dalam waktu dekat masyarakat adat dari Sabang sampai Merauke akan kami panggil untuk musyawarah bagaimana membangun negeri dengan adat,” ujarnya.

Masyarakat adat, baik mereka yang masih berpakaian koteka bagi kaum laki-laki dan rumbai-rumbai tanpa penutup dada bagi perempuan, maupun yang mengenakan kaos, baju, celana panjang, tampak memadati halaman kantor LMA tersebut.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya dalam kesempatan itu mengajukan sejumlah rekomendasi yang telah dimusyawarahkan oleh masyarakat adat Papua.

Sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan pembangunan infrasruktur jalan, rel kereta api, jembatan. Juga pembangunan berbagai sarana kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, keinginan agar masyarakat asli Papua diakomodasi dalam jabatan-jabatan publik di Papua, di Pegawai Negeri Sipil maupun juga diperkerjakan di berbagai perusahaan yang ada di Papua. Lembaga Masyarakat Adat Papua juga meminta Presiden mempercepat UU Perlindungan Masyarakat Adat Papua dan mendorong lebih cepat pemekaran daerah yang sebelumnya telah disepakati.

 Ibarat birokrasi satu pintu, selaku Staf Khusus Kepresidenan asal daerah pegunungan Papua, Kogoya ditugaskan khusus untuk menyaring semua aspirasi Provinsi Papua maupun Papua Barat untuk dilanjutkan ke tingkat Kementerian.

Perlu diketahui, setiap usulan dari Papua saat ini harus melalui Kogoya. Setelah membuat memo, usulan tersebut dilanjutkan ke Presiden barulah didisposisi ke Kementrian. Pemerintah Papua maupun Papua Barat yang hendak mengajukan permintaan ke setiap Kementrian haruslah melalui deputi yang di pimpin Ketua LMA Provinsi Papua itu. Selaku anak Papua, dirinya melihat saat ini masalah Papua terlalu rumit sehingga harus diberikan pertolongan atau jalan keluar.

“Masyarakat Papua memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab yang sama sebagai warga negara Indonesia, maka dari itu rakyat Papua berhak memiliki harkat, derajat, martabat dan harga diri sebagian dari bangsa Indonesia,”

Jalan Damai Papua

Kunci utama menyelesaikan Papua adalah memahami kehormatan (dignity) warga Papua, penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM yang selama ini diingkari. maka kunci utamanya penanganannya adalah menjawab penyebab- penyebab konflik tersebut.Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan warga Papua pada Jakarta (pemerintah pusat). Tanpa langkah membangun trust, upaya apapun hanya akan menjadi produk sepihak negara dan tidak akan menghasilkan perdamaian otentik.

Harapan kami ke depan. Pembangunan di Papua ditingkatkan sehingga bisa merdeka dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Sebagai warga Papua, Lenis merasa bangga bisa masuk jajaran staf khusus Presiden Jokowi. “Kulit hitam pun ikut membangun Indonesia. Seperti saya ini yang akhirnya menjadi staf presiden. “Kuncinya ialah belajar. Ingat, belajar,” ujar Lenis yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua ini.

“Saya punya komitmen, sesuai moto saya : melihat dan mendengar dengan hati dan membangun dengan kasih sehingga atas  dasar moto itulah saya terpanggil untuk menjawab kesulitan masyarakat Papua dan pemerintah dan nantinya kesulitan-kesulitan tersebut akan dibawa ke Presiden, agar segera di atasi.

Papuan News Magazine ( Tajuk Pemikiran ) : Strategi Pembangunan Pedesaan Era Nawacita dan Gerakan Saemaul Undong Korea

Strategi Pembangunan Pedesaan Era Nawacita dan Gerakan Saemaul Undong Korea

Oleh : Dr. Ir. Eddy Berutu, MA, ChFC, CFP

( Pengamat Pembangunan Pedesaan Indonesia/ Dewan Pakar Lesko Institute )

unnamed

Adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan antar daerah, rupanya telah lama mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, Presdien Jokowidodo kemudian memperkenalkan konsep membangun dari pinggiran. Membangun dari pinggiran selanjutnya menjadi salah satu program prioritas Nawacita.

Membangun dari pinggiran secara sederhana adalah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada pengembangan atau pembangunan di daerah dan desa-desa yang dilakukan secara massif dan berimbang. Pembangunan di desa diharapkan bisa memberikan dampak terhadap wilayah di sekitarnya atau wilayah atasannya dalam konteks administrasi pemerintahan secara berjenjang. Membangun dari pinggiran juga bisa dimaknai sebagai pembangunan di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan dinilai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Padahal kawasan perbatasan memiliki posisi yang sangat strategis dari sisi geopolitik.

img-20160411-wa0073-847x477

Membangun Indonesia dari desa adalah tepat karena jumlah penduduk Indonesia banyak yang tinggal di wilayah perdesaan. Saat ini jumlah desa di seluruh wilayah Indonesia 74.754 desa. Pemberian Dana Desa langsung dari APBN untuk dikelola masyarakat desa adalah salah suatu bukti kongkrit, bahwa Pemerintahan Jokowi menjalankan janji Nawacita yang ke tiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dan desa-desa.

Tahun ini, Dana Desa dinaikkan jumlahnya menjadi Rp 46,9 triliun, atau dua kali lipat lebih besar dibanding 2015 sebesar Rp 20,7 triliun. Artinya, setiap desa akan mengelola uang secara mandiri sebesar Rp 500-800 juta. Bahkan, pemerintahan Jokowi sudah membuat rancangan, tahun 2017 Dana Desa dinaikkan lagi menjadi Rp 81,1 triliun sehingga masyarakat desa sudah bisa mengelola Dana Desa lebih dari Rp 1 miliar per desa.

Pada sisi yang lain membangun dari pinggiran juga bisa dimaknai dengan membangun kawasan Timur Indonesia agar seimbang atau setara dengan kawasan Barat. Saat ini kawasan Timur jauh tertinggal dibandingkan dengan kawasan Barat. Diperlukan akselerasi pembangunan di kawasan Timur agar kesenjangan pembangunan tidak semakin tinggi.

Pembangunan Pedesaan (rural development) : suatu proses perubahan terus menerus di bidang fisik, ekonomi dan lingkungan sosial, yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan taraf hidup semua anggota masyarakat desa, material dan spiritual (Asnawi, 1976)

Selama ini, kelemahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak berbasis partisipatif masyarakat. Padahal masyarakat yang lebih mengerti kebutuhannya dan permalahannya sendiri. Seharusnya masyarakat menjadi Subyek dan Obyek dari pembangunan itu sendiri.

Dalam konteks pembangunan secara makro, setidaknya terdapat beberapa lima fase utama yang harus dilakukan agar pembangunan merata di setiap daerah adalah sebgai berikut.

Pertama, Penganekaragaman produksi barang dan jasa agar terjadi transaksi antar penduduk di desa tersebut, walaupun di desa belum tentu semua terdapat variasi output. Oleh karenanya dapat dilakukan dengan serangkaian stimulus, yang salah satunya memberikan pengetahuan potensi sumber daya ekonomi  setempat dan dapat di optimalkan menjadi barang/jasa baru sehingga dapt meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Kedua, penciptaan dan penguatan pasar. Dalam hal ini sangat penting, karena produksi baru, takkan ada gunanya bila tidak ada pasar atau yang dapat menyerap hasil produksi. Dalam hal ini peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam pendistribusiannya baik lokal maupun interlokal. Tidak hanya itu, penciptaan dan penguatan pasar juga tergantung dari kualitas output itu sendiri yaitu comparative dan competitive advantage.

Ketiga, penciptaan usaha pengolahan. Secara empirik, nilai tambah dari suatu produk yang hanya dari bahan baku saja tidak cepat dirasakan, oleh karenanya perlu adanya penciptaan industry pengolahan dimana mampu memberi nilai tambah sekaligus nilai pengganda dapat diarsakan oleh berbagai pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pada fase ini adalah tidak mudah, karena tidak mudah mendatangkan investasi  di daerah tertinggal. Oleh karenanya pemerintah perlu melakukan beberapa hal berikut.

bumdes

  • Pemerintah daerah mendirikan BUMD pada sektor pegolahan produk unggulan daerah. Apabila dalam operasionalnya sudah mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka kepentingan kepemilikan BUMD ditawarkan kepada pihak swasta guna ekspektasi dapat meningkatkan efesiensi produksi.
  • Pencipataan usaha pengolahan skala kecil. Hal ini dilakukan apabila kondisi anggaran daerah tidak mampu melakukan hal yang pertama. Sehingga dapat tetap dapat meningkatkan nilai tambah di wilayah lokal.

Keempat, penguatan peranan organisasi Desa baik bersifat formal maupun informal. Organisasi formal tentu saja berada pada adminitrasi kepemerintahan, sedangkan informal seperti lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalkan  organisasi tani, nelayan, usaha kecil dll.  Sehingga organisasi informal sangat dibutuhkan perannya untuk mengidentidikasi tujuan dan strategi pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, perlunya stimulus mulai dari pemberdayaan guna penguatan peranannya terhadap masyarakat itu sendiri.

desa_5

Kelima, Pembangunan Infrastruktur. Dalam fase ini menitik beratkan pada infrastruktur yang menghubungkan dengan daerah pelaku ekonomi lain, sehingga dapat bersaing. Namun, yang perlu dipertimbangkan adalah pembangunan infrastruktur ini dilakukan jika situasi perekonomian di suatu tempat sudah mapan dan juga mengidentifikasi prioritas utama yang menjadi kebutuhan dari suatu daerah tersebut.

Selain aspek diatas, hal lain yang perlu dilakukan adalah menciptakan lingkungan yang sehat seperti kondisi social, budaya dan ekonomi dan politik yang kondusif bagi individu (warga Negara) untuk memperoleh kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonominya. Karena fakta yang terdapat di Desa  secara politik, elit-elit desa yang mengatur seluruh kebijakan desa.

Sedangkan secara ekonomi desa dipaksa untuk memodernisasi tanpa melihat kearifan lokal yang ada. Secara sosial, system kekerabatan dan kultur saling membantu semakin terkikis akibat system ekonomi pasar yang mendasarkan relasi antar individu dengan basis kalkulasi material. Hal seperti inilah yang membuat rumah tangga masuk pada lubang kemiskinan.

Gerakan Saemaul Undong

Gerakan Saemaul Undong yang digagas pemerintah Korea pada tahun 1970 menjadi pondasi bagi pertumbuhan Korea dari negara miskin menuju salah satu perekonomian terbesar dunia, dan telah diakui sebagai salah satu program pembangunan nasional yang paling berhasil.

Hingga akhir tahun 1960-an, sebagian besar warga Korea masih hidup dalam kemiskinan dengan kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan yang terus terus bertambah. Kondisi ini membuat pemerintah Korea berinisiatif membuat gerakan yang diberi nama Saemaul Undong, yaitu suatu gerakan pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat dengan menekankan pada semangat ketekunan, swadaya, dan kerja sama. Keberhasilan gerakan ini dapat dilihat dengan peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga secara drastis dari 825 dolar menjadi 4.602 dolar dalam kurun waktu 10 tahun.

Keberhasilan ini menjadikan Korea sebagai salah satu pionir gerakan pembangunan melalui pemberdayaan desa, suatu gerakan yang kemudian berusaha diimitasi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Persamaan latar belakang sejarah antara Indonesia dan Korea Selatan memberikan harapan bahwa program serupa yang berhasil dijalankan di Korea dapat pula diimplementasikan di Indonesia.

negeri ginseng Korea Selatan dimana sering kita kenal hanya produk elektronik seperti Samsung, LG. Juga kita mengenal produk mobil seperti Hyundai, dan KIA. Serta masih banyak lagi terutama ada ekspor kultur ”cara hidup” dari sana, yakni Saemaul Undong. Gerakan masyarakat baru ini menjadi ”K-wave” yang dibawa ke pedesaan Afrika, India, Tiongkok, Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Indonesia juga tercatat mendapat manfaat darinya.

Berikut ini tulisan laporan singkat tentang Saemaul Undong sebagaimana yang ditulis Mas Roy wartawan Jawa Post.

Adalah Saemaul Undong membuktikan, bantuan hanyalah pemicu. Kementerian Administrasi Publik dan Keamanan Korea membanggakan Saemaul Undong ini dalam Forum dan Award Pelayanan Publik PBB di Seoul, 22–26 Juni lalu. Yakni, Saemaul dilandasi diligently (ketelatenan), self help (menolong diri sendiri), serta cooperation (kerja sama) dari warga desa, plus dipancing bantuan pemerintah. Korea menularkan Saemaul karena ketika membangun sangat banyak diutangi negara lain.

Kini Korea berhasil menjadi negara maju dan negara donor. Korea masuk ”20–50 Club” atau negara berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa dan pendapatan per kapita lebih dari USD 20.000 (pendapatannya USD 33.000). Korea bangkit dari kemiskinan absolut dengan pendapatan USD 79 pada 1960. Indonesia mulai membangun 1967 dengan pendapatan USD 55. Kini pendapatan rakyat Indonesia USD 4.000. Gerakan Saemaul ini tercetus ketika Presiden Park Chung-hee (ayah Presiden Park Geun-hye) blusukan ke bekas lokasi banjir pada 1969. Dia terkejut karena dengan bantuan sedikit warga berhasil memulihkan desanya. Bahkan, membangun jalan lebih lebar, membuat tembok dan atap dengan bahan lebih baik.

Sang presiden terilhami: kemajuan bisa dipercepat kalau semangat warga desa untuk maju disokong pemerintah. Saat itu Korea memang mulai bangkit. Satu dasawarsa industrialisasi, kesenjangan mulai menganga. Urbanisasi merebak. Desa tertinggal. Atas ilham tadi, Presiden Park mulai menyusun sendiri kerangka konsep Saemaul Undong. Dalam edisi Inggris, konsep asli yang ditulis 26 April 1972 ini hanya tujuh halaman. Bandingkan dengan berbagai dokumen kenegaraan kita yang tebal-tebal dan bombastis. Presiden Park mengkritik konsep akademik yang canggih, tapi tidak praktis. Saemaul Undong disebutnya ”upaya untuk hidup lebih baik”. Yakni, rakyat terentas dari kemiskinan, pendapatan meningkat, tetangga bersahabat dan saling menolong, serta desa menjadi permai.

Lebih dalam, Presiden Park menyebut ’’Saemaul Undong adalah kampanye pembangunan mental dan revolusi mental.” Gerakan ini tak didorong dengan pidato, tetapi dengan tindakan dan praktik. Filosofinya, lakukan saja! Menariknya, konsep ini pun disusun setelah Saemaul Undong berjalan dua tahun. Bertindak dulu, baru ’’diteorikan”. Pada 1970, pemerintah mengirimkan 335 sak semen masing-masing ke 33.267 desa. Proyek dasar diprioritaskan, seperti memperlebar jalan desa, memperbaiki atap rumah, membuat pagar, sumur umum, serta memelihara sungai dan jembatan kecil. Sangat mendasar karena kondisi desa sangat miskin. Mengejutkan, dengan partisipasi warga menyediakan tenaga kerja dan tanah, sebanyak 16.600 desa mencapai harapan lebih dari yang ditargetkan.

Gerakan terus berlanjut. Lalu, desa kebanyakan (predominant village) diberi 500 sak semen dan satu ton besi beton. Pemerintah juga membantu warga desa dengan tenaga mereka sendiri untuk mengganti atap ilalang dan tembok rumah mereka dengan genting dan tembok bersemen. Jalan desa dipaving. Jembatan dibangun. Intinya, pemerintah siap memberikan ”kail”, asal warga mau mengupayakan tenaga penggeraknya. Revolusi mental pun terjadi. Warga merasa ”aku bisa melakukannya”, lalu ”jika saya berbuat, apa pun bisa tercapai”. Bagi tetangga yang ragu, warga lain mendorong ”ayo, coba saja”. Hasilnya nyata. Ada 6 ribu desa mandiri membangun tanpa bantuan pemerintah.

Atas dasar praktik nyata itu, dirumuskan tiga langkah strategi Saemaul. Pertama, pemerintah memicu kemampuan menolong diri sendiri dengan spirit ketelatenan, kemandirian, dan kerja sama.

Kedua, secara demokratis warga memilih proyek yang bisa menguntungkan desa, bisa dipraktikkan, dan partisipasi sukarela. Ketiga, konsisten menerapkan prinsip mengutamakan dukungan ke desa yang kebanyakan untuk membangkitkan kemampuan menolong diri sendiri dan semangat kompetisi warga desa. Bergulirlah perekonomian di desa.

Mereka mulai mengembangkan pabrik pengolahan, greenhouse untuk mengatasi musim dingin, mengadopsi alat pertanian bermesin, beternak, dan budi daya ikan dengan intensif, membangun perpustakaan, dan fasilitas lain.

Indikator paling nyata keberhasilan Saemaul adalah pendapatan setahun keluarga petani di desa mencapai pendapatan empat tahun buruh di kota pada 1974. Kota maju, desa tak ketinggalan. Kini Korea melembagakan Saemaul Undong ini ke dalam kajian akademik di universitas. Para relawan dan pemuka desa dari berbagai negara dilatih untuk menumbuhkan semangat berkorban untuk kepentingan bersama. Ya, mirip gotong royong. Bedanya, gotong royong kita terasa ”jadul” dan kehilangan spirit.

Persamaan antara Korea Selatan dan Indonesia adalah bahwa kedua negara mewarisi sektor pedesaan berorientasi ekspor yang berlebihan pada masa pemerintahan kolonial. Namun, di Indonesia pembangunan pedesaan tampak belum tuntas seperti apa yang dilakukan di Korea Selatan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, implementasi awal gerakan Saemaul Undong telah dilaksanakan di tiga desa di Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul melalui kerja sama antara Provinsi DIY dengan Provinsi Gyeongsangbuk-do Korea Selatan pada tahun 2008 silam. Hingga saat ini, program tersebut telah membawa keberhasilan dalam perbaikan infrastruktur desa, peningkatan pendapatan penduduk, penyediaan air bersih, dan peningkatan etos kerja warga desa.( AI/PNM/2016 )