Recent Posts

Revolusi SDM Papua Yang Handal By : Yance Mote, SH, MH

Revolusi Mental dan Terbentuknya SDM Papua Baru
By : Yance Mote, SH, MH

Terpilihnya Presiden dan wakil Presiden Indonesia saat ini  adalah bagaikan mukjizat yang dikirim untuk rakyat Indonesia dan rakyat Papua . Sosok Jokowi menjadi jawaban atas permasalahan yang dihadapi Indonesia dan Papua sekarang ini. Beliau menjadikan pertumbuhan ekonomi secara inklusif sebagai tujuan utama programnya kerjanya. Sosok pro rakyat ini menegaskan program kerjanya dengan langkah konkrit yaitu berupa sokongan dana tepat sasaran untuk pengembangan masyarakat kecil terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan industri lokal Papua. Niscaya dengan dukungan sumber daya manusia , program-program ini dapat menyelesaikan masalah dalam sektor moneter, fiskal, dan riil yang saling terintegrasi satu sama lain dan mengukir mukjizat ekonomi dalam periode 5 tahun mendatang.

Pemasalahan moral generasi seolah sudah mengakar dan sangat mendesak untuk segera karena tindak pelanggaran moral sudah dilakukan sejak usia belia. 55 persen siswa mencontek ketika ujian berlangsung di SMK PIRI 1 (Putri dan Uly, 2008). Berdasarkan buku the honest truth about dishonesty, manusia adalah makhluk yang rasional dan tiap individu akan melakukan pelanggaran moral selama hal itu masih dianggap benar oleh dirinya maupun orang disekitarnya. “When you are in the midst of it, you are in very, very different mindset…..you are not a psychopath, and you are not cheating. You are doing what everybody else doing” (Dan Ariely).

Tiap individu seolah memberikan toleransi yang berbeda untuk melakukan tindakan pelanggaran moral karena tidak adanya acuan yang jelas untuk dijadikan benchmark/tolok ukur apakah perbuatan tersebut benar atau salah. Misalnya kasus penyuapan dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Banyak masyarakat yang melakukan penyuapan sehingga hal ini dianggap wajar untuk dilakukan. Mindset inilah yang harus segera diubah dalam pemerintahan Jokowi agar lebih fokus kepada pengembangan moral yang sesuai dengan teori Kantian bahwa kewajiban utama seseorang adalah untuk melakukan tindakan yang dapat diterima secara universal (universal law) tanpa harus mempertanyakan (Joseph R. DesJardins, 2010).

Hasil dari penanaman konsep etika menurut Kantian tentunya sulit diaplikasikan secara menyeluruh karena pemikiran manusia yang sangat beragam, namun penanaman teori etika ini dapat mengurangi tingkat toleransi karena diharapkan manusia dapat membedakan yang mana yang baik dan benar sejak usia dini.

Permasalahan yang kedua adalah sebahagian besar masyarakat Indonesia dan Papua ada yang masih memiliki mental seorang pecundang/loser mindset. Indonesia selalu memposisikan diri sebagai orang yang pasti kalah dalam setiap kompetisi dan menganggap tidak memiliki kemampuan untuk melakukan lebih (negative thinking) padahal setiap manusia memiliki kesempatan yang sama. Contoh konkrit di Indonesia adalah hukum yang berlaku pada kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan kendaraan roda dua dan empat. Apapun kronologinya, kesalahan selalu dilimpahkan kepada orang yang memiliki status sosial lebih tinggi yaiut pengendara roda empat dengan dasar pemikiran bahwa pemilik kendaraan roda empat harus mengasihani pengendara roda dua.

Mindset ini diperparah dengan Indonesia yang dimanjakan oleh bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya adalah harga BBM yang disubsidi sehingga relatif lebih murah yang membuat masyarakat Indonesia menjadi sangat bergantung pada BBM untuk setiap proses kehidupannya tanpa adanya kesadaran bahwa sumber daya tersebut dapat habis dan tidak dapat diperbaharui.

Hal ini menghambat inovasi untuk menciptakan energi alternatif dengan alasan tidak memiliki cukup kemampuan dan teknologi (selalu membatasi diri dengan.pikiran negatif). Permasalahan ini coba diselesaikan Jokowi dengan mencanangkan program kartu Indonesia Pintar agar setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualiatas siswa terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan biaya. Sesuai dengan teori pertumbuhan Solow, salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas produksi adalah dengan menambahkan teknologi, maka dari itu program pendidikan harus diterapkan bagi seluruh warga termasuk seperti petani, nelayan, serta buruh agar mereka semakin mahir dalam bekerja, menciptakan dan memanfaatkan teknologi.

Pengembangan bukan hanya dilakukan pada hard skills namun juga pada pendidikan moral dan mental (soft skills). Pendidikan moral dan mental sangat fundamental dan baik diterapkan bagi anak-anak usia dini karena anak lebih mudah menyerap perilaku dari lingkungan sekitar dan perkembangan mental berlangsung sangat cepat. Ketika lingkungan di sekitar anak membawa pengaruh positif maka si anak akan ikut berperilaku baik, hal ini juga berlaku sebaliknya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi mencoba melakukan modifikasi pada kurikulum pendidikan Indonesia yaitu sebagai berikut:

  • Untuk pendidikan dasar 70% pendidikan karakter, 30% untuk ilmu pengetahuan.
  • Untuk SMP 60% untuk pendidikan karakter, 40% untuk ilmu pengetahuan.
  • Untuk SMA 20% pendidikan karakter dan 80% untuk ilmu pengetahuan11. Revolusi mental menjadi keperluan yang sangat mendesak mengingat pada tahun 2015, Indonesia dan negara-negara se-Asia Tenggara akan menghadapi AFTA (Asia Free Trade Association) dimana segala jenis perdagangan berupa ekspor impor maupun tenaga kerja akan semakin dipermudah (tidak ada lagi trade barrier) sehingga persaingan antar individu maupun perusahaan akan semakin luas dan ketat. Indonesia perlu khawatir akan masuknya AFTA dikarenakan menurut CBBC Asia, produktivitas buruh di Indonesia merupakan yang terendah se Asia Tenggara  . Hal ini diharapkan bisa dijadikan rambu-rambu bagi pemerintahan Jokowi agar dapat sesegera mungkin mengambil langkah pembenahan pada sektor pendidikan dengan melakukan revolusi mental. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat menghasilkan pekerja yang dapat berkompetisi secara positif untuk terus meningkatkan produktivitas.

Namun tentunya pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pengusahalah yang mendorong kemajuan sektor riil secara konkrit. Dalam pertemuan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang disiarkan di Metro TV pada tanggal 18 September 2014, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menyatakan bahwa pengusaha dan pemerintah harus bersama-sama bergandengan tangan dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan niscaya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menyentuh angka lebih dari 7 persen pertahun. Begitu juga dalam ketenagakerjaan, pengusaha memegang andil besar dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusianya.

Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain adalah dengan memberikan insentif dan fasilitas berupa tunjangan bagi pekerjanya (makan, kesehatan, transportasi, keluarga). Pemberian insentif dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja sekaligus memaksimalkan produktivitas. Namun insentif yang diberikan harusnya terukur. Pemberian upah dan insentif di Indonesia tidak berdasarkan performa setiap individunya (Dessler dan Huat, 2009).

Bagi buruh, pemerintah menetapkan UKM dan menjadikan UKM sebagai upah standar, seharusnya Indonesia mulai mencontoh Negara-negara Asia lainya seperti Singapura dan China. Di Singapura, perserikatan pekerja memegang andil besar dalam membuat kebijakan-kebijakan upah, dan sebagai hasilnya perusahaan di Singapura menerapkan sistem pengupahan yang fleksibel. Komponen upah fleksibel terdiri dari upah dasar, upah variabel berdasarkan kinerja tiap pekerja, dan upah tahunan variabel berdasarkan kinerja perusahaan (Dessler dan Huat, 2009). Akibatnya pekerja menjadi lebih termotivasi.

Lain halnya dengan di China, dalam beberapa dekade terakhir China mempertahankan sistem pemberian upah rendah namun memberikan jaminan sosial yang komprehensif. Selain itu China juga menetapkan sistem pengupahan berdasarkan performa pekerja dan menjadikan tingkat pertumbuhan ekonomi negaranya sebagai dasar kenaikan upah tiap tahunya. Sistem pengupahan inilah yang perlu ditiru Indonesia.

Selama ini sistem pengupahan karyawan serta dasar kenaikan upah tidaklah jelas dan memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Temasek Polytechnic di Singapura, 65 persen perusahaan di Asia menggunakan program motivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan dari seluruh Negara di Asia, Thailand memberikan paling banyak program untuk meningkatkan motivasi sedangkan Indonesia merupakan Negara yang paling sedikit memberikan program motivasi.

Alhasil kinerja pekerja Indonesia jika dibandingkan dengan kinerja pekerja di Negara lain sangatlah tertinggal. Dihitung dali skala produktifitas, tenaga kerja Indonesia kalah jauh dibanding China yaitu 1:2.7, artinya hampir 1 pekerja di China mampu melakukan pekerjaan yang sama, waktu yang sama, hasil yang sama dilakukan oleh 3 buruh Indonesia. Padahal tingkat upah keduanya tidak jauh berbeda.

Selain insentif dan fasilitas yang diberikan, perusahaan dan pemerintah juga harus merancang pelatihan khusus agar pegawai memiliki keahlian spesifik di bidang tertentu untuk menciptakan comparative advantage. Peningkatan keahlian spesifik ini sangatlah perlu dilakukan untuk mengatasi persaingan yang lebih ketat akibat perjanjian AFTA. Berdasarkan theory of trade, Indonesia harus turut berpartisipasi dan menciptakan comparative advantage agar dapat turut mendapatkan keuntungan yang ditimbulkan AFTA, bukan hanya menjadi target pasar barang dan jasa internasional.

Seperti yang dicanangkan dalam program kerja Jokowi, Beliau mengajukan revolusi industri yang terspesialisasi ditiap daerahnya. Contohnya, proyek industri sepatu di Cibaduyut. Tidak hanya itu, jika melihat keunggulan Indonesia secara menyeluruh, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dan Jokowi seharusnya mengalihkan anggaran subsidi BBM dan memfokuskan penciptaan di bidang maritime dengan membangun pelabuhan-pelabuhan di propinsi-propinsi di Indonesia untuk memaksimalkan hasil laut Indonesia. Program pengembangan ini juga didukung oleh pengusaha-pengusaha Indonesia yang berkomitmen untuk menginvestasikan uangnya.

Namun pemerintah lagi-lagi harus kembali mendukung dan membantu pengusaha untuk meringankan beban ini dengan memberikan kepastian hukum, memusatkan pelayanan publik khususnya di dunia usaha, memperjelas otonomi daerah dan mereformasi birokrasi agar pertumbuhan perusahaan dan pengusaha tidak terhambat.

Ditengah pemerintah dan pengusaha, pekerja juga harus sadar bahwa mereka memiliki internal locus of control dimana output yang mereka hasilkan berdasarkan dari dalam diri mereka sendiri (Schermerhorn, 2011). Jika program sudah dijalankan namun pekerja tidak turut proaktif dalam proses peningkatan produktivitas mereka, maka program yang sudah dicanangkan sejak awal tetaplah tidak efektif.

THEORY OF HUMAN CAPITAL (GARY BECKER)

Menurut Gary Becker, Orang tua pasti akan berinvestasi pada anaknya entah itu dalam pakaian, pendidikan, dll. Namun teori altruism menyatakan bahwa jumlah uang yang diinvestasikan orang tua pada anaknya tergantung dari kemampuan dan situasi ekonominya. Faktor utility atau satisfaction yang mempengaruhi orang tua adalah keberhasilan anak-anaknya diukur dari tingkat gaji anak di masa depan. Ia juga mengatakan semakin mereka menginvestasikan uang pada anaknya, kemungkinan anaknya untuk memiliki pendapatan lebih tinggi di masa depan akan lebih tinggi pula.

Dalam teorinya, Gary Becker juga mengatakan bahwa memiliki banyak anak tentunya banyak rejeki, selama pendidikan diberikan kepada anak-anak dan alhasil kehidupan anak-anak tersebut akan lebih baik dan memberikan kekayaan yang lebih bagi orangtua.

Perguruan Tinggi yang ada di Papua sudah saatnya menciptakan lulusan yang mampu menjadi pelaku (agent) pembangunan ekonomi Papua. Menggerakkan penelitian ke arah ini memerlukan kontribusi utama dengan cara menciptakan dan mengembangkan inovasi untuk pembangunan daya saing lokal dan nasional. Dengan adanya inovasi maka akan ada lapangan pekerjaan, industri industri akan terbentuk dan mengalirkan devisa pada daerah dan Negara. Suatu kenyataan bahwa lebih dari 90% invensi riset di perguruan tinggi tidak dapat di implementasikan ke tengah masyarakat menjadi produk inovatif dan mengasilkan benefit, invention of technology dari berbagai jurnal dan paten (HKI) tidak seluruhnya mampu menjadi business innovation.

Kenapa demikian?

Hal ini bisa diakibatkan dari perbedaan persepsi antara perguruan tinggi dan industri. Louis P. Berneman, 1999 menjelaskan bahwa di level perguruan tinggi dan industri masih terdapat perbedaan kepentingan. Dua input yang selalu bertentangan adalah “kebebasan akademik” (open disclousure) pada perguruan tinggi dan “kerahasiaan” (limited public disclousure) pada sisi industri, dengan kata lain pengetahuan hanya untuk pengetahuan sebaliknya industri selalu berorientasi pada pengetahuan untuk menghasilkan profit.

Untuk mensinergiskan dua perbedaan kutub ini hanya dapat dilakukan dengan komersialisasi teknologi baru dan tepat guna. Perguruan Tinggi fokus pada pendidikan, penelitian dan pengembangan (LITBANG), dan pengabdian masyarakat sesuai dengan arah pembangunan ekonomi dengan berorientasi pada komersialisasi teknologi baru (inkubasi) dan tepat guna yang kemudian proses litbang akan dilanjutkan oleh industri secara limited public disclousure (rahasia) untuk menghasilkan keuntungan.

Membangun kompetensi Peneliti dan Perekayasa memerlukan karakter yang kuat, kompetensi peneliti dan perekayasa hanya dapat terbentuk jika memiliki kecintaan terhadap Indonesia, stabilitas emosional, karakter building, dan memiliki sifat sebagai pengajar yang sabar dalam mendampingi peserta didik, sehingga hati nurani dengan sendirinya akan membentuk peserta didik yang memiliki stabilitas emosional, sikap, dan karakter yang mampu berkompetensi dalam mencapai target output penelitian yang dilakukan.

Bagaimana caranya?

Targetnya adalah membentuk sumber daya manusia yang berakhlak dan berkompetensi tinggi. Akhlak menentukan kemajuan suatu bangsa, bermula di alam pikiran, menuntun dalam meraih cita-cita dan mencapai tujuan bernegara. Akhlak membangkitkan kesadaran untuk berprestasi tinggi, produktif menuju bangsa maju dan modern. Pikiran, sikap, perilaku berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Dan pula selalu memiliki gerakan kolektif yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan memperkuat peran institusi pemerintahan dan pranata sosial- budaya di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya terdapat lingkungan strategis yg menguntungkan, yaitu posisi geografis: strategis sebagai negara maritim, geo-ekonomi dan geo-politik: strategis menjadi kekuatan ekonomi-politik tangguh di kawasan, Jumlah Penduduk yang besar (254 juta jiwa) dan Kekayaan Sumber Daya Alam, didukung oleh Manusia unggul dengan pendidikan yang baik, memiliki keahlian dan keterampilan, menguasai teknologi, pekerja keras, mempunyai etos kemajuan sehingga akan terbentuk sumber daya manusia yang memiliki etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, toleran, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong yang berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum.

Oleh sebab itu Sumber Daya manusia Papua yg memiliki sikap dan karakter yg kuat akan mampu mendorong Papua kearah yg lebih baik yaitu Pemerintah Daerah dan Negara akan memiliki kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan yang akan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang maju, modern, makmur, sejahtera & bermartabat.

Revolusi Mental dalam Dunia Pendidikan

Pendidikan Indonesia saat ini menghadapi suatu paradoks yang menuntut respon dan keteladanan dari para pemimpin bangsa. Ada Ujian Nasional yang menakutkan, Kurikulum 2013 yang “setengah matang”, gengster pelajar yang menyeramkan, bullying pe- lajar yang sadis, kekerasan siswa yang brutal, hingga pelecehan seksual dan begal. Sudah banyak Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendiknas, Permen PAN dan RB, perdirjen yang di- hasilkan, telah dibentuk sejumlah badan, komisi, badan, lembaga yang mengurus pendidikan. Otonomi daerah telah dilaksanakan dan telah diselenggarakan diklat, workshop, seminar untuk guru. Ada begitu banyak beasiswa dan bantuan pendidikan, ada dana BOS, BSM, DOS, dana CSR, dan lain-lain.

Kesemuanya ditujukan dalam rangka perbaikan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan akuntabel. Namun, sejumlah tradisi atau budaya yang tidak mendidik, mulai dari korupsi, kolusi, etos kerja rendah, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis, kesemuanya ini masih berlangsung, dan ini adalah hasil dari proses pendidikan kita (Suprapto, 2014: 1) dan (Ikhsan, 2014: 1).

Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses refor- masi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental, menciptakan paradigma, budaya pendidikan, dan pendekatan education building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, bersahaja, dan ber- kesinambungan. Mazzola (2013) melakukan survei tentang bullying (tindak kekerasan) di sekolah.

Hasil survei memperoleh temuan sebagai berikut (1) setiap hari sekitar 160.000 siswa mendapatkan tindakan bullying di sekolah, 1 dari 3 usia responden yang diteliti (siswa pada usia 18 tahun) pernah mendapat tindakan kekerasan, 75-80% siswa pernah mengamati tindak kekerasan, 15-35% siswa adalah korban kekerasan dari tindak kekerasan maya (cyber-bullying). Survei Mazzola kemudian didukung oleh Rigby(2009) yang mengungkapkan bahwa “these days bullying is accepted in many schools throughout the states; it is extremely damaging to the minority of students, mentally, emotionally, physically, and academically. Karakter negatif pada orang dewasa sering di- lakukan secara tersembunyi sehingga hanya kalangan tertentu saja yang me- ngetahuinya. Dengan kemutakhiran teknologi informasi dan komputer sekarang ini, banyak terjadi karakter negatif dikalangan mahasiswa, antara lain: (1) me- nulis tugas makalah hanya mengunduh dari internet; (2) mereplikasi skripsi hasil karya orang lain; (3) menjawab soal ujian dengan bantuan HP yang dapat tersambung dengan internet. Jika karakter negatif ini dibiarkan, mahasiswa dikhawatirkan akan menurun kreativitasnya. Mahasiswa yang seperti ini akan menjadi pemalas, suka menempuh jalan pintas, tidak suka tantangan dan senang mencari sesuatu yang instan.

Padahal disisi lain, mahasiswa dituntut memiliki pribadi yang tangguh karena persaingan kerja semakin ketat. Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti disorientasi dan belum di- hayatinya nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya ke- sadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa (Supinah dan Parmi, 2011: 1). Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional.

Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila” (Supinah dan Parmi,2011: 1-2). Pembinaan karakter harus terus menerus dilakukan secara holistik dari semua lingkungan pendidikan yaitu ke- luarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Miftahudin (2010) pendidikan karakter pada usia dini di keluarga bertujuan  untuk pembentukan, pada usia remaja di sekolah bertujuan untuk pengembangan sedangkan pada usia dewasa di bangku kuliah bertujuan untuk pemantapan. Tugas-tugas pendidik adalah menyediakan lingkungan belajar yang baik untuk membentuk, mengembangkan dan memantapkan karakter peserta didiknya.

Revolusi mental sama pentingnya dengan pendidikan karakter yang harus segera dilakukan, meski sangat sederhana, konsep yang ditawarkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu di- dasari oleh pemikiran yang sangat funda- mental, filosofis, dan empiris sehingga mampu menyentuh akar persoalan. Sejak masa kampanye sampai sidang kabinet pertama, Presiden sudah jelas menyatakan bahwa revolusi mental harus terjadi di Indonesia. Presiden Joko Widodo pernah menuliskan definisi revolusi mental sebagai “menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan.” Dalam penjabarannya ada 3 (tiga) dimensi dalam pembangunan manusia Indonesia, yaitu sehat, cerdas, dan berkepribadian. Kesemuanya untuk menuju manusia Indonesia yang berkepribadian (Biro Informasi dan Persidangan, 2014: 2).
Revolusi mental harus dimulai dari pendidikan, mengingat peran pendidikan sangat strategis dalam membentuk mentalanak bangsa. Pengembangan kebudayaan maupun karakter bangsa diwujudkan melalui ranah pendidikan. Menurut Suprapto (2014) pendidikan pengembangan karakter adalah sebuah proses berkelanjutan dan tidak pernah berakhir (never ending process). Selama sebuah bangsa ada dan ingin tetap eksis, pendidikan karakter harus menjadi bagian terpadu dari pendidikan alih generasi. Implementasi pendidikan karakter tidak harus dikaitkan dengan anggaran. Dibutuhkan komitmen dan integritas para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk secara sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai kehidupan di setiap pembelajaran. Pendidikan karakter tidak sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi juga menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal mana yang baik.
Dengan begitu, peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik (loving the good/moral feeling), dan perilaku yang baik (moral action), dan biasa melakukan (psikomotor) (Suprapto, 2014). Jadi, pendidikan karakter erat kaitannya dengan habit (kebiasaan) yang dipraktikkan dan dilakukan. Anak-anak tidak membutuhkan kurikulum, tetapi mereka membutuhkan kehidupan yang benar-benar mampu menghidupi mereka. Mereka belajar dari kehidupan nyata, sementara yang terjadisekarang, banyak nilai atau ajaran yang sudah ada itu dikaburkan, ditutup-tutupi dengan kebohongan yang dikemas dalam sebuah ikon berupa iklan yang justru menyesatkan. Mestinya, revolusi mental menfokuskan pada pembangunan manusia melalui pendidikan. Sedangkan guru

adalah aktor utama terwujudnya masyarakat terdidik. Sejarah dunia juga telah membuktikan bahwa guru merupakan pondasi bagi pembangunan bangsa. Jika guru solid maka bangsa kita akan semakin maju dan bersatu. Sehingga pembangunan karakter dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Seorang guru bukan hanya menjalankan proses pembelajaran semata, melainkan mampu membangun pola pikir sekaligus karakter positif siswanya, percuma mengajar tanpa bisa membuat siswa belajar, akhirnya siswa hanya bisa menjadi “follower” Ikhsan, 2014).

Revolusi mental, dapat menghasilkan ketahanan pendidikan, Indonesia yang berdaulat dalam bidang pendidikan, Indonesia yang berkepribadian secara sosial budaya, pendidikan yang mengkaji potensi yang dimiliki Indonesia dengan sebuah sistem pendidikan yang akuntabel, bersih dari praktik korupsi yang bisa dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Kemudian didukung oleh birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan pendidikan dan mendukung pekerjaan guru untuk membentuk karakter siswa. Di sini, birokrat sebagai pelayan, bukan minta dilayani, birokrat tahu bentuk kondisi lapangan, melihat dengan “mata kepala sendiri, bukan hanya menerima 16 Ta’dib, Volume 18, No. 1 (Juni 2015) laporan dari bawahan”.

Revolusi mental sesungguhnya adalah sebuah gerakan ke dalam, yaitu perbaikan sikap diri sebagai individu, dan perbaikan evaluasi diri sistem yang sudah rusak karena korup, tidak adil, dan malah bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional (Ikhsan, 2014: 1). Revolusi mental memang harus diinisiasi dari proses pembelajaran dan secara simultan berjalan di bidang-bidang lainnya. Sekurangnya 18 tahun waktu anak Indonesia menghabiskan waktu di bangku pendidikan, mulai plalygroup hingga perguruan tinggi.

Lembaga pendidikan menjadi “rumah kedua” untuk menempa anak-anak menjadi manusia dewasa yang bermartabat dan berkepribadian. Pastilah pendidikan sangat strategis dalam membentuk mental anak bangsa karena proses ini ber-kelanjutan dan tidak pernah berakhir (never ending process) dan di sinilah karakter anak mulai disemai.

Model Pendidikan Karakter Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia yang menjunjung tinggi dan memegang teguh norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, maupun makhluk sosial (Adi, 2010: 5). Renstra Kemendiknas (2010-2014: 3) menyebutkan beberapa paradigma pendidikan menyangkut peserta didik, dua di antaranya menyangkut pemberdayaan manusia seutuhnya dan pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik. Dari landasan filosofis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian ditambah Renstra Kemendiknas (2010-2014) tersebut jelas bahwa peserta didik butuh pendidikan karakter agar menjadi manusia seutuhnya. Menurut Dickinson (2009) pendidikan karakter adalah “the sum of continuously developing moral and ethical qualities and the demonstration of those qualities in people’s emotional responses, thinking, reasoning, and behavior”. Lebih lanjut Dickinson (2009) menyatakan bahwa pendidikan karakter “creates a meaningful framework and incorporates aspects of social-emotional learning, conflict resolution, violence prevention, social skills training, and service learning”.

Menurut Darmiyati (2009: 36) materi pendidikan karakter dapat dikelompokkan ke dalam tiga hal nilai moral atau nilai akhlak yaitu pertama, akhlak terhadap Tuhan yang Maha Esa, mengenal Tuhan sebagai pencipta dan sifat-sifat-Nya, dan meminta tolong kepadaNya. Kedua, akhlak terhadap diri sendiri, orang tua, orang yang lebih tua, teman sebaya, dan orang yang lebih muda. Ketiga, akhlak terhadap lingkungan (alam, baik flora maupun fauna dan sosial masyarakat). Pendidikan karakter seharusnya menjadi proses secara keseluruhan di dalam kelas, kegiatan ekstrakurikuler, proses bimbingan dan penghargaan semua aspek kehidupan. Contohnya pemberian tauladan dari orang dewasa untuk tidak korupsi, dermawan, menyayangi sesama makhluk Tuhan.

Identitas pendidikan moralitas secara sosial memiliki hubungan untuk membangun kesadaran individu yang begitu mendalam. Peserta didik seharusnya dibimbing untuk memiliki kesadaran menjalin hubungan sosial secara harmonis melalui tingkah laku yang baik, berfikir positif kepada orang lain, memiliki rasa empati, suka menolong dan bertangung jawab, dan menghargai berbagai macam pendapat. Semua sifat seperti ini akan membantu peserta didik untuk hidup harmonis dalam lingkungan sosial yang dialaminya (Maksudin, 2013: 145).

Berhasilnya revolusi mental konon akan membuka pintu gerbang “Indonesia baru” dan “ Papua Baru”. Hanya, dari mana memulai pekerjaan maha besar itu.  Revolusi  mental  pastilah  tidak  bisa dilakukan  secara demilioratif  apalagi instan. Mengubah karakter bangsa haruslah dipandang sebagai upaya untuk  menanamkan  sesuatu seluas  bangsa  dan untuk dimensi waktu yang jauh ke depan (Subaweh, 2014). Masalah mentalitas bangsa  adalah bagian  dari masalah  kultural  (budaya).  Oleh  karena  itu  salah  satu  cara  mengubahnya harus melalui cara kultural juga yakni  melalui pendidikan.  Dengan kata lain  revolusi mental  harus dimulai  dari dalam  kelas  (Subaweh,  2014). Gurulah yang  harus bercucuran  keringat  untuk pekerjaan  besar  itu,  dan  yang  lebih penting lagi hanya guru yang berkarakter yang  bisa menjadi  garda  depan  (avant garde) revolusi mental itu. Sejak  beberapa  tahun  terakhir  di sekolah sudah  diajarkan  pendidikan ka-rakter bangsa.

Ada 18 karakter yang dikembangkan,  antara  lain  iman,  takwa, berakhlak  mulia,  jujur,  santun,  toleran, mandiri, selalu ingin berprestasi, dan lain-lain.  Masing-masing  karakter  diintegrasikan dalam setiap pembelajaran. Artinya kecemasan  tentang menurunnya karakter  bangsa  sudah  lama  terdeteksi. Maraknya  perkelahian pelajar,  narkoba, pornografi,  human trafficking  adalah indikator-indikator  yang  sudah  menggejala.

Dalam  konteks  revolusi  mental yang  paling  aktual  dan  sedang  heboh adalah  implementasi  Kurikulum  2013. Diterapkannya  Kurikulum  2013  pada hakikatnya  secara  struktural  dan  sistematis  dimulainya  revolusi  mental. Hanya pertanyaannya  sekarang  sudah menyadarikah  para  guru kita  terhadap masalah  ini.  Jika  guru  tidak  jeli  dan hanya  masalah  pembelajaran  tematik integratif  dengan  pendekatan  saintifik (scientific approach)  yang  ditangkap maka  dapat  dipastikan  revolusi  mental akan  gagal. Hal  inilah  barangkali  yang perlu dicermati.

Membangun  mental  anak  bangsa agar  menjadi  anak  yang  baik bukanlah hal  yang  mudah.  Dalam  konteks  berbangsa  dan  bernegara  membangun Indonesia baru yang nantinya  Indonesia bebas  korupsi haruslah  dimulai dari mendidik  anak-anak  bangsa  sejak  dini. Artinya  sejak  SD,  saat  ini,  anak  harus sudah  ditanamkan  dan  dibiasakan  berbuat jujur.

Selama ini jujur lebih banyak hanya menjadi pengetahuan. Celakanya kadang masih ada standar ganda memaknai kejujuran. Sehingga ada sebagian masyarakat  yang  menganggap  jujur  sebagai mujur.  Tetapi  tidak  sedikit  yang  bepikiran  jujur  itu  kojur.  Akibatnya  kejujuran  terabaikan  dan  perilaku  yang muncul “mumpung ada kesempatan”. Ini yang  harus  menjadi  keprihatinan  kita bersama (Subaweh, 2014). Menurut Akhmaloka (2015) upaya untuk melakukan perbaikan mental apa-kah reformasi atau revolusi mental, perlu menyentuh  dua  faktor  sekaligus  yaitu cara  berpikir  serta  lingkungan/tatanan Muhammad Kristiawan, Telaah Revolusi Mental dan Pendidikan Karakter sosial.  Dalam  perbaikan  cara  berpikir, kuncinya adalah bagaimana setiap orang belajar  untuk  makin  mengenal  dan menghargai  keberadaan  orang-orang lain.  Di  setiap  tempat,  di setiap  ruang, kita tidak hidup sendirian. Kita hidup ditempat  atau  ruang  itu  bersama  dengan orang‐orang  lain,  dengan  segala  ke-

anekaragaman  yang  ada  pada  mereka. Kita  hidup  dalam  suatu  ruang  hidup bersama,  dalam  suatu keanekaragaman. Kehidupan bersama akan  menjadi lebih baik kalau masing‐masing mengenal dan menghargai  perbedaan-perbedaan,  dan menyikapi  perbedaan-perbedaan  secara adil.  Cara  berpikir  demikian  dapat  dikembangkan, diajarkan dan dilatihkan di dalam kelas.

Setiap  peradaban  betapapun  primitifnya tentunya mempunyai kumpulan pengetahuan  dari  eksistensi  akal  sehat (common sense) yaitu pengetahuan yang diperoleh  melalui  pengalaman  secara sengaja  ataupun  tidak  disengaja  yang bersifat  sporadis  dan  kebetulan.  Ilmu mencoba  untuk  menafsirkan  terutama fenomena  alam  dengan  mencoba  mencari penjelasan tentang berbagai kejadian terutama penjelasan yang bersifat postulasional  yang  tidak  terlepas  dari  penafsiran  yang  bersifat  rasional  dan metafisis.  Ilmu  mempunyai  kerangka penjelasan yang masuk akal yang mencerminkan  kenyataan  yang  sebenarnya melalui  penjelasan teoritis  secara rasional  dengan pembuktian  yang  dilakukan secara empiris. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tulisan ini adalah  revolusi  mental  dan  pendidikan karakter  merupakan  dua  aspek  yang terkait  dan  saling  selaras.

Kedua  hal tersebut  dapat  memberikan  pemecahan masalah yang relatif lebih tuntas dalam pembentukan  pribadi  sumber  daya manusia  Indonesia  yang  pandai  dan berakhlak  mulia.  Revolusi  mental  dan pendidikan  karakter  dimulai dari dalam kelas  sejak  peserta  didik  memperoleh pendidikan.  Jika  revolusi  mental  dan pendidikan  karakter  berhasil terlaksana, maka  terbukalah  pintu gerbang  “Indonesia baru” dan “ Papua Baru”.

( ZA/VII/TMP/XII )

 

 

 

 

KEMUNCULAN TOKOH MUDA DALAM PILKADA 2018 CURI PERHATIAN RAKYAT, BY : YANCE MOTE, SH, MH

KEMUNCULAN TOKOH MUDA
DALAM
PILKADA 2018
CURI PERHATIAN RAKYAT
By : YANCE MOTE, SH, MH

Pemuda memiliki arti penting bagi indonesia, tercatat saat ini Data demografi Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pemuda di Indonesia dengan rentang usia 16-30 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berjumlah 61,8 juta orang atau 24,5 persen dari total jumlah penduduk (BPS, 2014). Jumlah pemuda akan meningkat tajam pada 2020-2035, tentunya fenomena ini merupakan sebuah tantangan kedepan bagi indonesia. Pemuda memiliki peran cukup signifikan dalam pembangunan indonesia dimasa yang akan datang.

Potensi pemuda yang sangat besar tentunya merupakan sumber daya yang perlu dioptimalkan. Karya besar pemuda merupakan sebuah harapan bagi indonesia dikemudian hari. Sebuah tantangan besar saat ini, pemuda indonesia harus mampu berperan sebagai seorang pribadi yang mampu memiliki kemampuan multi tasking.Kemampuan yang bukan hanya mampu meraih prestasi dalam berbagai ajang dan event baik nasional maupun internasional, melainkan mereka yang mampu menjadi pelaku social engineering,yakni melakukan transformasi perubahan social pada masyarakat. Tentunya hal ini hanya mampu dilakukan oleh pribadi yang memiliki kepekaan sosial terhadap berbagai fenomena yang terjadi disekelilingnya.

Jika kita coba melihat kondisi indonesia dengan banyaknya Doktor bahkan Profesor muda namun, sayangnya dibelahan wilayah lain masih ada mereka yang buta huruf. Di sisi barat indonesia pengusaha memiliki omzet situs belanja online (e-commerce) Indonesia pada 2015 dilaporkan telah menembus Rp 200 triliun (Kementerian Perdagangan, 2015), namun dibelahan indonesia timur masih banyak kesenjangan yang terjadi. Permasalahan indonesia terletak pada disparitas yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin, si pintar dan si bodoh. Ini menjadi tantangan indonesia kedepan untuk dapat menurunkan nilai disparitas tersebut.

Pemuda dan Demokrasi

Konstestasi demokrasi yang terjadi saat ini menjadi menarik untuk dicermati melihat bermunculannya calon pemimpin daerah dari kaum muda. Tentunya harapan yang diinginkam oleh para calon pemilih dengan adanya kaum muda dalam kontestasi demokrasi adalah gagasan dan ide yang inovatif dalam pembangunan daerah. Hal tersebut tentunya dapat dimulai dari metode penyampaian, penampilan, sampai isi gagasan yang diusung.

Jika kita melihat mengenai metode penyampaian tidak salah nampaknya jika kita membahas bagaimana pemimpin muda Ridwan Kamil Walikota Bandung merupakan seorang komunikator yang baik semenjak kampanye dimulai. Memulai gagasan dengan konsep Bandung Juara menjadi trade mark yang cukup melekat sampai saat ini. Disampaikan dalam video berdurasi depan menit tiga puluh detik. Dalam video tersebut disampaikan kondisi bandung yang semrawut, jenuh, tidak beraturan kemudian disampaikan sebuah harapan dan gagasan yang mampu menjadikan bandung sebagai sebuah kota yang penuh harapan bagi masyarakatnya.

Melihat video tersebut tercermin bahwa dari kegelisahan kemudian digabungkan dengan gagasan yang cukup kreatif, sampai pada akhir video disampaikan kondisi Bandung lima tahun mendatang pasca kepemimpinan Ridwan Kamil. Video ini megambarkan bahwa visi dan tujuan yang tergambar pada video tersebut cukup jelas dan rigit. Sekaligus disampaikan perubahan-perubahan kecil yang telah diperbuat oleh Ridwan Kamil. Dikemas dengan ringan dan sangat mudah dimengerti oleh semua kalangan. Bahasa yang lugas dan tidak bertele-tele menjadi kekuatan dalam penyampaian didukung oleh aktivitas Ridwan Kamil yang luwes dalam komunikasi menjadi satu kesatuan yang membuat Ridwan kamil menjadi pemenang dalam pilkada Bandung.

Jabaran diatas merupakan sebuah cara dan metode kampanye yang cukup cerdas, tidak melakukan kampanye hitam melainkan mengajak para pendukung untuk dapat menerima gagasan yang dibawa oleh si calon. Inilah perbedaan yang terjadi pada kampanye yang biasanya dilakukan saling serang dimedia tanpa menyampaikan gagasan yang paling penting untuk diusung dalam pembangunan daerah kedepan. Tentunya hal ini membuat para pendukung terjebak dalam pertarungan tanpa gagasan, dan membuat kontestasi demokrasi hilang dari substansinya.

Hadirnya pemimpin muda dalam kontestasi demokrasi seharusnya dapat memberikan warna dalam penyampaian gagasan. Memiliki kreativitas penyampaian yang mudah dimengerti, rigit dan solutif. Perlu diingat bahwa munculnya kaum muda dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah tentunya membawa harapan baru untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Sangat disayangkan jika dalam pertempuran gagasan dan metode kampanye para pemimpin muda masih menggunakan metode konvensional.

Partisipasi politik dalam kontestasi pilkada merupakan elemen dasar dari sebuah rezim demokrasi. Salah satu sifat dasar dari demokrasi adalah adanya kompetisi secara bebas antara elit untuk dapat memperebutkan dukungan warga. Jika gagal dalam metode penyampaian maka akan berpengaruh sangat besar dampaknya terhadap dukungan yang akan diberikan oleh warga. Efektifitas komunikasi dalam meningkatkan partisipasi politik sangat penting dalam era demokrasi. Selain itu, masyarakat menengah keatas merupakan pemilih rasional yang mana, mereka akan menentukan pilhan kepada calon yang memiliki gagasan untuk dapat menyelesaikan permasalahan daerah.

Kemunculan tokoh muda Muhammad Asri Anas secara fenomenal dalam bursa Calon Gubernur Sulawesi Barat 2017 mencuri perhatian masyarakat propinsi berjuluk Bumi Sae. Fenomena ini mengubah peta politik dan dukungan masyarakat pada sosok yang dipercaya sebagai tokoh pembaharu. Daya magnet sosok Asri Anas memotivasi dan mengundang kalangan muda di Sulbar secara sukarela beramai-ramai membentuk relawan untuk mendukung mantan aktivis mahasiswa Reformasi 1998 itu.

Asri Anas adalah salah satunya. Sosok muda yang dinamis. Pria berusia 39 tahun tersebut, kini menjadi figur panutan dan idola di kalangan anak muda Sulawesi Barat. “Asri sosoknya sangat merakyat, ia mudah bergaul dengan kami anak-anak muda dan cerdas, kalau ngobrol sama kita, Asri punya keinginan kuat untuk membangun Sulawesi Barat,” ujar Viktor Palinggi, salah satu anak muda di Sulbar.

Endang Tirtana, Peneliti Maarif Institute Jakarta mengatakan, munculnya tokoh muda dalam Pilkada serentak menggambarkan bahwa generasi muda Indonesia kini mulai melakukan koreksi diri terhadap fenomena politik di Indonesia akhir-akhir ini. Selain melakukan koreksi, tokoh-tokoh muda bermunculan mengisi peran strategis dalam kepemimpinan politik.

“Berbekal energi potensial yang dimiliki, mulai muncul pemimpin-pemimpin muda yang menggetarkan jagat politik nasional. Citra mereka sebagai pendobrak dan penerobos kebekuan politik nasional dan daerah cukup meraih simpati dan dukungan dari rakyat, tokoh muda lebih bisa diterima masyarakat,” ujar Endang Tirtana dalam artikelnya di sebuah situs.

Menurut Endang, sudah tampak calon pemimpin muda yang tak sekadar bertengger di alam pikirnya saja dengan arogansi keilmuan yang mereka punya. “Banyak dari mereka memiliki jejak kerakyatan bersama-sama masyarakat memecahkan persoalan kemasyarakatan dan terlibat aktif di negeri tempat hidup dan kehidupan bersemi,” paparnya.

Pertanyaannya, sosok calon kepala daerah seperti apa yang didambakan oleh masyarakat daerah? Endang mengatakan, pilkada serentak akan memunculkan dan melahirkan pemimpin-pemimpin muda di daerah yang memiliki komitmen keberpihakan terhadap kebenaran, keadilan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Gagasan dan pemikiran tokoh-tokoh muda tentang aspek kehidupan masyarakatnya, diyakini segar, jernih, dan memliki kebaruan untuk kemajuan.  Dan harapannya, mereka terlepas dari kepentingan pribadi, kelompok dan partai.

Jadi, tak hanya gagasan dan pemikiran. Nilai lebih dari kepemimpinan muda adalah memiliki pengalaman menyatu dengan kehidupan rakyat. Generasi muda memang memiliki pandangan dan peran yang beraneka ragam untuk kemajuan masa depan negeri yang dicintai ini.Dalam soal kenegaraan dan kehidupan politik, peran mereka tak hanya sekadar berjuanguntuk kebenaran di sosial media saja, tapi mereka pun bergerak.

Menurut Endang, pilkada memberikan tantangan tersendiri bagi para kandidat calon kepala daerah. Kepemimpinan muda yang berkualitas dan berintegritas dipastikan akan meningkatan kemajuan di daerah. “Dulu, pimpinan kepala daerah dipilih berdasarkan selera penguasa, ruang integritas entah kemana berada. Kini, era demokrasi terbuka, kepala daerah dipilih berdasarkan pilihan masyarakat,” katanya.

Tetapi tetap saja faktor yang menentukan keterpilihan seorang kepala daerah begitu banyak macamnya. Di sinilah diperlukan karakter, komitmen, dan gaya khas yang berbeda dari calon  kepemimpinan muda di daerah. Karena hal itu memberi andil besar terhadap kemenangan dalam pertarungan politik di daerah.

Jadi perlunya kepemimpinan yang memiliki energi potensial dalam menjalankan fungsi kepemimpinan yang berintegritas, transparan, akuntable dan tidak korup.

Peran Politik Pemuda

Rasanya kurang lengkap ketika bicara tentang perubahan tanpa membicarakan peran serta pemuda. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari jasa-jasa para pemuda.

Mulai dari kebangkitan nasional berdirinya organisasi modern pertama di bumi pertiwi yaitu Budi Utomo (1908), sumpah pemuda (1928), revolusi kemerdekaan (1945), runtuhnya rezim orde lama (1966) dan sampai berakhirnya rezim otoriterianisme yang dikenal sebagai gerakan reformasi yang ditandai jatuhnya Presiden Soeharto (1998). Sejarah telah mencatat betapa peran vital dan kiprah pemuda dalam melakukan perubahan peradaban dan pencerahan tidak terkecuali dalam kehidupan politik.

Berdirinya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, perjuangan membela kemerdekaan, sampai pada gerakan reformasi merupakan kerja politik idealisme pemuda. Sosok idelaisme, sikap kritis yang dimiliki pemuda selalu risau terhadap kemapanan.[1]

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat  sebagai bagian dari hak asasi manusia dan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatua Republik Indonesia  yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Sehingga pengajawantahan hak-hak politik tersebut, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan diberikan kebebasan membentuk, memelihara dan mengembangkan hak-hak politiknya termasuk bergabung dalam organisasi sosial dan politik sebagai pilar demokrasi.

Melalui organisasi tersebut pemuda dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya  dalam bermasyarakat dan bernegara.[2] Melalui kebebasan yang bertanggungjawab segenap warganegara termasuk dalam hal ini kaum muda memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata.

Menyadari akan pentingnya peran politik dalam dinamika kehidupan bernegara, seorang penyair Jerman, Bertolt Bracht pernah berkata “Buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik.

Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik.

Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir semua pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional”. Sebuah ungkapan yang menggugat kesadaran politik kita sebagai warga negara.

Bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan diri dari politik, khususnya pemuda. Sehingga sentuhan idealisme dan daya kritis pemuda sangatlah diperlukan utamanya dalam mengawal proses transisi demokrasi yang sedang kita laksanakan saat ini.

Belajar dari kemenangan PEMIMPIN sebagai representasi dari kaum muda mematahkan petronase politik yang selama ini melekat pada masyarakat kita. Selama ini golongan muda dipandang sebelah mata, bahkan beberapa golongan menolak beberapa calon pemimpin hanya karena alasan usia mereka yang relatif muda karena dianggap masih minimnya kemampuan yang dilegitimasikan dengan dalil kurangnya pengalaman dalam pemerintahan.

Pemikiran kuno seperti itu harus dihilangkan jika indikator pemimpin yang baik adalah dari banyaknya pengalaman maka golongan muda akan terdiskriminatif. Kaum muda memang minim pengalaman, tapi mereka menawarkan masa depan dengan gagasan yang lebih kritis dan inovatif. Kemimpinan PEMIMPIN sebagai representasi kaum muda harus dapat membuktikan bahwa kepemimpinannya harus lebih inovatif, dinamis, dan progresif dalam membangun daerahnya.

Sebuah harapan

Pilkada langsung sebagai arena politik, memberikan ruang yang luas bagi pemuda untuk berpartisipasi. Pilkada langsung sebagai bentuk pengajawantahan sistem demokrasi langsung merupakan instrumen penting dalam melaksanakan kedaulatan rakyat di tingkat lokal, dimana rakyat di daerah diberikan hak politiknya untuk menentukan secara langsung pemimpinnya tanpa melalui perwakilan.

Berbicara kaum muda dan demokrasi, sangat tidak adil ketika kemapan dalam berpolitik usia dijadikan sebagai ukurannya. Usia bukanlah ukuran untuk menentukan kiprah, fungsi dan peran  serta  kedewasaan politik seseorang. Banyak pemuda yang memiliki kecakapan, kedewasaan dan kebijaksanaan politik yang melebihi golongan tua.

Tidak sedikit pula golongan tua yang menunjukkan sikap politik yang kekanak-kanakan.  Oleh karenanya, politik tidak hanya tentang ilmu, tetapi tentang seni untuk bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, tentang seni untuk mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan.

Sehingga dalam implementasinya  dibutuhkan  rasio, rasa, sensitifitas dan kehalusan jiwa untuk memainkannya dalam artian diperlukan kecerdasan intelegensi, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Inilah sesungguhnya esensi dari partisipasi politik.

Masalah kultur hukum adalah masalah mengenai budaya yang telah lama hidup di masyarakat, meski telah banyak berperan dalam perubahan bangsa tetapi kultur bangsa Indonesia sangat sulit menerima kaum muda sebagai pemimpin.

Bagaimanapun kaum muda dianggap sebagai golongan yang minim kemampuan dengan dalil kurang pengalaman sehingga belum pantas memimpin. Hal tersebut berimplikasi pada  pos-pos pemimpin baik nasional maupun daerah diisi mayoritas oleh golongan tua yang tidak jarang visi dan misinya kurang atau tidak inovatif dan progresif sehingga proses pembangunan mengalami stagnasi.[3]

Penentu baik dan buruknya masa depan suatu bangsa adalah berada ditangan kaum muda, sebagaiamana yang diungkapkan oleh Bung Karno dalam sebuah pidatonya mengatakan bahwa “berilah aku sepuluh anak muda, maka aku akan menguasai dunia”. Inilah ungkapan yang menandakan bahwa betapa pentingnya peran kaum muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemenagan PEMIMPIN menjadi penambah semakin banyaknya kaum muda yang bersemangat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. PEMIMPIN sebagai representasi dari kaum muda akan memberikan goresan terhadap kemajuan atau kemunduran politik yang dijalankan oleh kaum muda.

Saat saya menuliskan artikel ini, sudah banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pasangan ini. Begitu banyak pujian dilayangkan akan gaya kepemimpinan mereka yang sangat dekat dan peduli terhadap rakyatnya.  Hal tersebut telah membuktikan bahwa PEMIMPIN mampu lebih inovatif, dinamis dan progresif.

Masih banyak PR yang harus dilakukan oleh pasangan ini dengan sisa empat tahun masa jabatan dan diharapkan PEMIMPIN semakin dapat memajukan daerah yang dipimpinnya dengan gaya kepemimpinan jiwa mudanya. Sebab sukses PEMIMPIN adalah harapan bagi kaum muda untuk memimpin bangsa serta harapan dalam perbaikan bangsa ini tentunya.

Harapan dan Tantangan Pemimpin Muda

Belakangan ini wacana kepemimpinan oleh kaum muda berembus sangat kencang.Ada keinginan yang sangat kuat agar kaum muda tampil dan berperan dalam pentas politik Tanah Air,baik dalam tataran legislatif maupun eksekutif, presiden sekalipun.

Keinginan itu tidak saja lahir dari kaum muda itu sendiri,melainkan juga dari sebagian kalangan kaum tua. Alasan yang utama adalah kegagalan kaum tua dalam menata dan memberdayakan bangsa ini. Kaum tua yang selama ini berperan dalam tata kepemimpinan bangsa dinilai telah membawa bangsa ini menuju jurang kehancuran yang kian dalam.

Indikasi kegagalan kaum tua seperti digambarkan di atas menjadi alasan pentingnya kepemimpinan kaum muda. Kepemimpinan kaum muda ditawarkan sebagai solusi dengan asumsi bahwa kaum muda memiliki kompetensi,integritas,kapabilitas, kreativitas, progresivitas, idealisme, dan terutama komitmen moral untuk membangun bangsa.Pertanyaannya adalah semudah itukah kaum muda dapat tampil dan berperan dalam pentas politik Tanah Air?

Kendala

Menurut penulis, ada sejumlah kendala yang bisa menghadang kaum muda untuk tampil dan berperan dalam pentas politik Tanah Air.Kaum muda boleh dibilang belum cukup berpengalaman dalam ”memikat” hati rakyat. Faktor ”memikat” hati rakyat menjadi sangat penting karena seseorang dapat tampil di pentas politik jika dipilih oleh rakyat melalui pemilihan langsung.

Pengalaman pilkada di sejumlah daerah memberi bukti bahwa mayoritas pilkada dimenangi oleh kaum tua.Ini tidak berarti meremehkan potensi kaum muda, akan tetapi bahwa kaum muda juga harus menyadari kendala dan tantangan ini,terutama ketika harus berhadapan dengan kaum tua ”bergumul” dalam ranah politik praktis.

Kendala lain yang bisa menghambat laju kaum muda menuju pentas politik adalah keinginan yang masih sangat kuatdanmenggebu-gebudarikaumtua untuk tetap menduduki ”takhta kekuasaan”. Meminjam istilah Ketua Umum GP Ansor Saifullah Yusuf,kaum tua masih ”doyan”kekuasaan.Untuk mencapai keinginan kaum tuatersebut, sistem dan mekanisme partai politik sering dirancang sedemikian sehingga sulit bagi kaum muda untuk menggeser posisi kaum tua.

Menggagas Perubahan

Berkaca pada kendala-kendala seperti digambarkan di atas, yang perlu dilakukan kaum muda saat kini adalah memberi bukti awal kepada rakyat bahwa kaum muda bisa membawa perubahan bagi bangsa ini. Jangan hanya terus mengeritik kaum tua. Meminjam istilah almarhum Dr Syahrir, ”Daripada kita terus mengeluh tentang kegelapan,lebih baik kita mulaimenyalakan lilin.

”Langkahawal dapat berupa penyampaian visi dan gagasan pembangunan bangsa. Dalam hal ini kita dapat belajar dari calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Barack Obama yang melalui penyampaian visi dan gagasan pembangunan bangsa, dia semakin memikat hati masyarakat AS, bahkan masyarakat dunia.

Jadi kaum muda harus mulai membangun imej, menunjukkan potensi diri, berupaya meraih simpati rakyat sehingga parpol mengorbitkannya sebagai calon unggulan dan lebih dari itu rakyat dapat memilihnya sebagai wakil rakyat dan pemimpin. Selain itu,kaum muda perlu menggalang kekuatan dan solidaritas untuk membenahi rekrutmen politik.

Rekrutmen politik menjadi sangat penting karena merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik.Selain itu, rekrutmen politik merefleksikan dan memengaruhi masyarakat. Rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan serta perubahan dalam sebuah masyarakat.

Ada kelemahan yang mendasar dalam rekrutmen politik kita selama ini.Partai politik (parpol) cenderung mengabaikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Sistem rekrutmen pemimpin untuk pemilihan kepala daerah yang dilakukan parpolparpol hanya menempatkan parpol sebagai ”calo politik”.

Parpol tidak benar-benar menjaring aspirasi dari bawah tentang calon yang diharapkan masyarakat, melainkan berdasarkan kepentingan pragmatis elite saja. Tidak sedikit kita jumpai calon kepala daerah yang diusung parpol bukanlah kader parpol yang bersangkutan. Parpol kita masih banyak yang belum menjadikan dirinya sebagai alat perjuangan ideologi untuk memberdayakan bangsa dan negara tapi hanya menjadi sekadar simbol demokrasi untuk mencari keuntungan materi semata.

Maka bukan rahasia lagi bahwa seseorang yang ingin maju dalam pilkada kerap harus terlebih dahulu menyetor uang dalam jumlah yang sangat besar kepada parpol yang akan dijadikan sebagai kendaraan politiknya. Sejauh ini telah ada sejumlah partai yang menyatakan akan memberdayakan kaum muda.

Misalnya,Partai Keadilan Sejahtera sejak lama telah mengumumkan komitmen tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pun telah berkomitmen memberikan porsi yang besar kepada kader-kader mudanya untuk tampil pada Pemilu 2009 sebagai sebuah persiapan menuju kepemimpinan nasional.

Masih ada beberapa partai lain seperti Partai Patriot yang juga memberikan komitmen serupa.Kaum muda dapat membangun solidaritas dan kekuatan guna mengoptimalkan partaipartai yang ada untuk memperbaiki rekrutmen politik sekaligus memuluskan jalan menuju pentas politik nasional.

Sebab kini saatnya bagi kaum muda untuk tampil di pentas politik guna mengembuskan angin perubahan. Meski ada aneka tantangan, kaum muda harus terus maju karena bangsa ini membutuhkan pemimpin baru yang memiliki semangat, idealisme,integritas,dan terutama komitmen moral untuk membangun bangsa.

Kaum muda harus mendorong agar tidak ada golput. Masyarkat harus diberi pemahaman oleh kaum muda sehingga setiap pemilik hak suara berpartisipasi dalam pemilu, ikut memilih.

|PBC-01

Menganalisa Arah Dukungan Partai Politik Dalam Pilkada Papua 2018

Menganalisa Arah Dukungan Partai Politik Dalam Pilkada Papua 2018
oleh : Pimpinan Redaksi Parliament Magazine Jakarta

Pertarungan awal dalam Pilkada Papua 2018 ini, sebenarnya sudah dimulai dari sejak pertarungan untuk memperoleh dukungan dari Partai Politik sebagai pengusung para calon Gubernur dalam Pilkada tersebut. Sangat ” Ngeri-Negeri Sedap ” juga, dalam upaya untuk memperoleh dukungan dari Partai politik ini.

Khususnya untuk Pilkada Papua, sangat tinggi sekali ” kepentingan ” dari para petinggi partai politik pengusung calon Gubernur tersebut. Awak media mencoba menganalisa, kira-kira komposisi seperti apa yang bakal terjadi dalam Pilkada Gubernur Papua 2018. Secara umum, dapat diperkirakan dalam Pilgub Papua kali ini, paling banyak hanya akan diikuti oleh 4 Peserta ( 3 peserta dengan Dukungan Parpol, 1 Peserta Independen ) atau hanya 3 peserta ( 2 peserta dengan partai politik dan 1 peserta independen ) dan Hanya 2 peserta ( 1 peserta dengan Dukungan Parpol, 1 Peserta Indenpendent ). atau kemungkinan yang terakhir, jika calon peserta independen gagal mendapat verifikasi dari KPU, Gubernur Petahana atau melawan Kotak Kosong atau sebagai calon Tunggal.

A. Kemungkinan Skenario I Koalisi Dukungan Partai Politik

Calon Gubernur 1   : LUKAS ENEMBE

Partai Pendukung : Partai Demokrat ( 16 Kursi ), PAN ( 2 Kursi ), Nasdem ( 3 Kursi ), Hanura ( 5 Kursi ), PKPI (2  Kursi ), PPP (  1 kursi ) Total : 29 Kursi

Calon Gubernur 2  : Paulus Waterpauw

Partai Pendukung : Gerindra ( 6 kursi ), PKS ( 3 Kursi ), Golkar ( 6  Kursi )  Total : 15 Kursi

Calon Gubernur 3  : Jhon Wempi Wetipo atau Lenis Kogoya

Partai Pendukung : PDIP (7  Kursi ), PKB   (5  Kursi ) = Total  12 Kursi.

Calon Gubernur 4  : Calon Independent.

GRAND TOTAL = 56 kursi.

B. Kemungkinan Skenario II Koalisi Dukungan Partai Politik

Calon Gubernur 1   : LUKAS ENEMBE

Partai Pendukung : Partai Demokrat ( 16 Kursi ), Golkar ( 6 kursi ) PAN ( 2 Kursi ), Hanura ( 5 Kursi ), PKPI ( 2 Kursi ), PDIP ( 7 kursi ), Nasdem ( 3 kursi ) Total : 41 Kursi

Calon Gubernur 2  : Paulus Waterpauw / Lenis Kogoya

Partai Pendukung : Gerindra ( 6 kursi ), PKS ( 3 Kursi ), PPP ( 1 Kursi ), PKB ( 5 kursi ) = 15 kursi

Calon Gubernur 3  : Calon Independent.

GRAND TOTAL = 56 Kursi

 

C. Kemungkinan Skenario III Koalisi Dukungan Partai Politik

Calon Gubernur 1   : LUKAS ENEMBE

Partai Pendukung : Partai Demokrat ( 16 Kursi ), Golkar ( 6 kursi ) PAN ( 2 Kursi ), Hanura ( 5 Kursi ), PKPI ( 2 Kursi ), PDIP ( 7 kursi ), Nasdem ( 3 kursi ), PKB ( 5 Kursi ), PPP ( 1 Kursi )  Total : 47 Kursi

Calon  Gubernur 2   : Calon Independent.

D. Kemungkinan Skenario IV Jika calon Independen gagal mendapatkan verifikasi KPU maka, Lukas Enembe akan maju sebagai calon tunggal.

Ada 4 Partai yang memegang peranan cukup menentukan dalam menentukan komposisi jumlah peserta Pilgub Papua 2018 ini, yaitu : PDIP ( 7 Kursi ), Golkar ( 6 Kursi ) dan PKB ( 5 Kursi ) serta Nasdem ( 3 Kursi ).

Aroma koalisi Partai Politik pendukung pemerintah Pusat, bisa juga mempunyai pengaruh dalam Pilkada Papua 2018 ini. Garis kebijakan yang diperkirakan akan diambil oleh koalisi ini adalah : Mendukung Petahana atau Mendukung Jago sendiri.

Begitu juga dengan PDIP, akan ada 3 kemungkinan kebijakan yang akan ditempuh, yaitu : Mendukung Jago Koalisi Partai Pemerintah, mendukung Jago dari kadernya sendiri , mendukung petahana.

Oleh karena itu, posisi calon wakil Gubernur ( 02 ) akan menjadi sangat seksi dalam Pilgub Papua ini, karena sudah barang tentu, tiap-tiap Parpol ingin mengusulkan kader dari Partainya yang akan mendamping sang calon Gubenur Lukas Enembe.

Pilkada Papua ini akan sengit pertimbangannya ketika dalam menentukan siapa calon yang akan dijagokan, karena setiap partai pastinya ingin mendukung calon yang kemungkinan menangnya cukup besar. ( Berdasarkan dukungan basis masa real dan berdasarkan hasil survey )

Bisa saja, dalam Pilkada Papua, juga akan terjadi seperti Pilkada DKI, yang mana Gerindra dan PKS ditambah 1 atau 2  partai lainnya, akan bertarung melawan Sang Gubernur Petahana.

Dalam menganalisa dukungan Paratai Politik ini, selain dianalisa dari Koalisasi  yang ada di DPD, juga dianalisa dari dasar koalisi di DPP serta analisa ke arah Pilpres 2019.

Kembali kami garisbawahi, ini hanya analisa dari kacamata Media, bisa benar dan bisa meleset, namun kami sudah berusaha untuk bisa menganalisa dengan seakurat mungkin. Kalau keputusan pasangan mana yang akan didukung, hanya Pimpinan tetinggi dari masing-masing Partai politik itulah yang tau. ( Pimpred/VII/PM/2017 )

( YANCE MOTE, SH, MH, Tajuk Pemikiran ) : Meningkatkan IPM Papua melalui Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua

Meningkatkan IPM Papua
melalui
Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua
Oleh : Yance Mote, SH, MH

Dibawah Kepeminpinan Gubernur Lukas Enembe, berkat kerja keras dan kerja cerdas beserta Stafnya, Tahun 2016, berhasil meningkatkan IPM Papua sebesar 1,4 % dan ini adalah peningkatan IPM yang tertinggi diseluruh Indonesia. ” Walaupun secara keseluruhan IPM Papua adalah yang terendah dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

Siapapun Gubernur Provinsi Papua yang terpilih dalam Pilkada 2018-2023, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, dalam berbagai bidang, khususnya dalam menaikan angka IPM dan menekan angka kemiskinan di Papua. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) ialah standar pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

 

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Papua terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2016.

IPM Papua meningkat dari 54,45 pada tahun 2010 menjadi sebesar 58,05 di tahun 2016. Selama periode tersebut, IPM di provinsi paling timur Indonesia ini rata-rata tumbuh sebesar 1,15 persen periode 2015-2016, IPM Papua tumbuh 1,4 persen dan menjadi provinsi dengan kecepatan petumbuhanIPM tertinggi se-Indonesia. Meskipun demikian, dengan nilai IPM yang masih berada di bawah 60, pembangunan manusia Papua masih berstatus “rendah”.

Data sebaran IPM Papua Tahun 2015


Apa yang Menyebabkan IPM Tumbuh dengan Rendah ?

1)            Kebijakan Pembangunan yang tidak searah dan terstruktur.Sistem otonomi daerah telah memilah dan memisah tanggung jawab pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, didetilkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai penterjemahan prioritas visi-misi Presiden yang terpilih sesuai janji kampanyenya. Sementara itu, para bupati dan pemerintah kota memiliki otonomi dan kebebasan yang sangat luas dalam merumuskan, memprioritaskan dan membina sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang ada di daerahnya. Pemerintah Pusat kehilangan kendali terhadap standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh para bupati. Pemerintah Provinsi, yang semestinya berfungsi ganda sebagai aparat Pemerintah Pusat di daerah, tidak memiliki fungsi sebagai atasan komando yang dapat mengarahkan prioritas pembangunan manusia di daerah kabupaten kota. Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (MusRenBang), sesuai namanya adalah forum untuk musyawarah, bukan badan yang memiliki kewenangan direktif.

2)            Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak terstruktur dan terpola. Atribut kualitas dasar sumber daya manusia adalah kesehatan, pendidikan dan pembinaan karakter. Dalam era otonomi dewasa ini tidak ada lagi program Pemerintah yang terpadu dan terstandar mengenai pemeliharaan kesehatan dan penyiapan ibu-ibu dalam mempersiapkan kehamilan, persalinan dan perawatan balita. Program pengendalian kelahiran diserahkan kepada para bupati dan pemerintah kota. Demikian juga halnya dengan pemeliharaan gizi yang sebelumnya ada di Posyandu sudah hilang. Sarana dan prasarana sekolah yang dibangun pemerintah Orde Baru, gagal dirawat dan diremajakan oleh Pemerintah Daerah. Penyediaan sarana pendidikan diserahkan kepada mekanisme pasar yang memperkenalkan sekolah unggulan dan komersialisasi pendidikan. Adanya kemajuan informasi, komunikasi dan teknologi, serta media televisi yang memproduksi tayangan yang tidak  mendukung pembinaan karakter, ditambah hilangnya pendidikan budi pekerti dari kurikulum sekolah, berakumulasi ketiadaan pembangunan insan yang berkarakter.

3)            Ego sektoral, kedaerahan dan kepartaian yang tidak mendukung secara kondusif untuk penataan kelembagaan.   

Pemerintah yang terbentuk saat ini sebagai hasil dari produk reformasi, adalah pemerintahan presidensial yang sarat dengan nuansa parlementarian dan kepartaian. Program-program Presiden sebagai penguasa eksekutif harus dikompromikan dengan pertimbangan politis di lembaga parlemen. Demikian juga adanya beberapa partai yang memiliki platform dan agenda yang berbeda tetapi berada dalam satu kabinet dapat memunculkan kesetiaan ganda. Pengukuran kinerja yang diterjemahkan dan dimonitor oleh UKP4 mendorong masing-masing kementerian bersikap ego sektoral untuk memenuhi KPI masing-masing. Pemerintah Kabupaten/kota yang merupakan koalisi semu pragmatis antar partai untuk pemenangan jabatan, menjadi berdimensi jangka pendek dan pragmatis. Hal-hal tersebut di atas tidak mendukung terciptanya penataan kelembagaan yang disiapkan untuk menghadapi persaingan global.

4)            Persaingan dari Negara dan Institusi global.  Peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Penetrasi pasar barang, jasa, teknologi dan tenaga kerja terampil dari negara-negara sekitar dapat mempersempit dan meminggirkan kemampuan tenaga kerja domestik untuk meningkatkan keunggulannya. Kesulitan menerobos pasar luar negeri yang lebih efisien dan unggul, juga tidak mendukung kepada peningkatan pendapatan nasional.  Keunggulan kompetitif negara lainnya merupakan barrier alami. Integrasi dan kesepakatan pasar bersama baik secara global, regional dan segmentasi dengan segala aturan, disiplin dan pembatasannya merupakan tambahan permasalahan dalam memproteksi dan membesarkan pelaku pasar domestik.

Untuk memecahkan pokok persoalan peningkatan indeks pembangunan manusia , maka perlu disusun langkah-langkah sebagai berikut :

1)        Menyelaraskan dan merestrukturisasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Pusat dan Daerah.

Sistem yang dianut Indonesia saat ini dalam perencanaan pembangunan nasional, tidak memberi peluang dan rangsangan untuk terjadinya pembangunan nasional secara terpadu. Ketidak terikatan daerah untuk sejalan senafas dengan kebijakan presiden dalam RPJMN, merupakan konsekuensi dari terlepasnya visi-misi presiden dengan visi misi kepala daerah otonom, baik pada tingkat kabupaten kota maupun provinsi.Seperti dijelaskan di atas, musrenbang bukan sebuah forum komando perencanaan dan pengambilan keputusan, melainkan lebih merupakan forum urun rembug dan penyelarasan. Seharusnya Pemerintah Pusat harus memegang komando dalam penentuan prioritas pembangunan, yang diwujudkan dalam penguasaan sarana, prasarana, pembinaan ke sdm an, dan penetapan standarisasi minimal kualitas layanan di tiap daerah. Penyerahan seluruh kewenangan  ke daerah, dengan menyisakan hanya 6 bidang di tingkat pusat, tanpa tanggung jawab pemenuhan kualitas pelayanan minimum adalah sebuah blunder dan cuci tangan politis.

2)        Mempersiapkan kualitas kesehatan, pendidikan dan karakter generasi penerus dengan kebijakan dan implementasi yang bersifat nasional.

          Investasi di bidang sumber daya manusia seperti kesehatan, pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda, adalah investasi yang bersifat jangka panjang, yang hasilnya tidak akan segera terlihat dalam lima atau sepuluh tahun (dua periode kepala daerah). Seorang kepala daerah pada umumnya tidak akan tertarik melakukan investasi non fisik yang hasilnya akan dinikmati oleh orang lain, yang akan memerintah di tahun ke 11 misalnya. Dengan keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang ada, maka dia mungkin akan lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, sekolah, irigasi dll sesuai janji kampanye pragmatis dari pada peningkatan gizi ,penghidupan posyandu atau membangun sekolah SD.

          Adalah juga hal yang umum ditemukan, bahwa pejabat pimpinan di tingkat daerah diangkat bukan berdasarkan kompetensinya, tetapi lebih karena pertimbangan lain. Maka tidak mengherankan kalau seorang sarjana agama misalnya mengepalai dinas pekerjaan umum, sementara seorang yang berlatar belakang tehnik, mengepalai dinas penerangan atau pendidikan . Rotasi dan mutasi yang merupakan kebijakan sepenuhnya kepala daerah, mengakibatkan pembinaan kompetesi ke sdm an yang telah dilakukan oleh aparat pusat ke daerah, menjadi mubazir. Sudah saatnya hal ini ditinjau dan ditarik kembali menjadi kewenangan di tingkat pusat.

Posyandu, Keluarga Berencana, SD INPRES, Pupuk Bimas/Inmas, Penyangga stabilitas nilai tukar barang pertanian, Proyek Irigasi merupakan program unggulan Pemerintah Orde Baru untuk mensejahterakan rakyat. Dimana hal itu saat ini? Nyaris tidak terdengar. Pemerintah Pusat boleh berkilah, bahwa sesuai tuntutan demokrasi, dalam UU otonomi daerah, hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tetapi benarkan demikian?

          Undang-undang Dasar mengamanatkan bahwa memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas Pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat. Undang-undang Dasar dan Undang undang 32 thn 2004 tentang Otonomi Daerah sangat jelas membedakan bahwa Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah daerah otonom bukanlah Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Lalu kenapa Pemerintah Pusat cuci tangan dan menyerahkan kewenangan tersebut dengan segala konsekuensinya ke pemerintah daerah?.  Siapa yang bertanggungjawab atas rendahnya daya saing indeks pembangunan manusia Indonesia?

3)        Menata secara konsisten sistem perpolitikan, penyelenggaraan pemerintahan dan kepartaian sesuai dengan prinsip Pemerintahan Presidensial.

Sistem Pemerintahan Indonesia saat ini merupakan anomali dalam sebuah sistem demokrasi. Tidak jelasnya komando dan lingkup kerja eksekutif versus legislatif memperunyam situasi. Lembaga legislatif di tingkat pusat, telah mencampuri terlalu jauh tugas-tugas lembaga eksekutif. Persetujuan anggaran termasuk perubahannya sampai satuan tiga misalnya, telah menyentuh hal-hal teknis yang merupakan kewenangan eksekutif. Demikian juga, koalisi Partai Pemerintah versus Penyeimbang/ oposisi menjadi tidak jelas. Partai koalisi Pemerintah dalam beberapa hal bertentangan dengan kebijakan yang diambil Pemerintahnya, atas nama kebebasan mandat demokrasi yang kelewat absurd.

              Pemerintah harus kembali melaksanakan secara murni dan konsekuen, sistem pemerintahan presidensial di negara yang berbentuk kesatuan ini. Negara ini, bukan negara parlementer dengan sistem federal. Lalu kenapa praktek penyelenggaraan pemerintahan menjadi parlementer dan federal?

4)        Menyesuaikan dan mempersiapkan kebijakan, aturan dan kelembagaan dalam menghadapi persaingan pasar global.

          Indonesia harus kreatif dalam menciptakan kondisi termasuk aturan yang kondusif dan memihak kepentingan nasional, tanpa terkesan melakukan proteksi dan diskriminasi yang tidak cerdas. Dalam profesi hukum misalnya, dapat diciptakan aturan bahwa orang asing dapat berpraktek baik untuk litigasi maupun non litigasi apabila telah memiliki sertifikat tertentu yang dikeluarkan otoritas lembaga terkait di Indonesia. Barang yang masuk ke Indonesia misalnya harus lolos standar local content, atau label halal dsb. Kelembagaan harus direformasi yang memungkinkan debirokratisasi, pelayanan satu atap dan pelayanan melalui elektronik.

Mendengung-dengungkan slogan dan jargon nasionalisme, untuk mencintai roduk dalam negeri misalnya, bukan lagi pilihan yang efektif. Konsumen yang cerdas dan rasional pada umumnya hanya akan memilih barang dan jasa berdasarkan perbandingan harga, kualitas, ketersediaan dan pelayanan purna jual. Apabila barang impor lebih menyediakan hal itu, konsumen akan memilih hal tersebut, dan tidak perlu harus diberikan stigma tidak nasionalis. Seorang nasionalis haruslah yang rasional.

 

 

Pencapaian Pembangunan Manusia Tingkat Kabupaten/Kota Papua 2016

Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di Papua pada tahun 2016 cukup bervariasi. Capaian Angka IPM dibedakan menjadi 4 kategori yaitu Sangat Tinggi; Tinggi; Sedang; dan Rendah. Di Papua sendiri, tidak ada satu kabupaten pun yang IPM-nya berkategori Sangat Tinggi. Mayoritas kabupaten berstatus ‘Rendah’. Kabupaten dengan IPM berstatus “sedang” adalah Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Keerom, Waropen, dan Supiori. Adapun kabupaten/kota dengan status IPM “tinggi” adalah Jayapura, Biak Numfor, Mimika, dan Kota Jayapura. Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Papua hanya sebesar 26,56. Dilihat menurut komponen pembentuk IPM, nilai setiap komponen Kabupaten Nduga menjadi yang paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Papua. Nilai tiap komponen IPM tahun 2016 di Nduga yaitu: AHH saat lahir sebesar 54,50 tahun yang berarti tiap bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga usia 54,50 tahun; HLS sebesar 2,34 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun di Nduga memiliki peluang untuk bersekolah hanya selama 2,34 tahun atau hanya sampai kelas 2 SD; angka RLS sebesar 0,70 tahun yang berarti penduduk Nduga usia 25 tahun ke atas secara rata-rata hanya menempuh pendidikan 0,70 tahun atau tidak tamat kelas 1 SD; dan angka pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) hanya Rp3,72 juta per tahun.

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) arah pembangunan jangka panjang yang salah satunya adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, salah satu arah yang ditetapkan adalah pembangunan sumber daya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Unsur – unsur penting bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi.

Kualitas hidup yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan unsur – unsur derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator untuk mengukur kondisi suatu bangsa yang mampu bersaing di era global. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang – Undang kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi – tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat berkomitmen menggenjot Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayahnya untuk menuntaskan angka buta aksara. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda, di Jayapura, Kamis (15/9/2016), mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menurunkan angka buta aksara. Tetapi pada prinsipnya untuk menuntaskan hal ini butuh dukungan dari kabupaten dan kota, karena akumulasi IPM berasal dari kabupaten dan kota tersebut.

Untuk IPM sendiri ini bergerak secara pelan-pelan, saya akui bahwa untuk meningkatkan IPM ini butuh waktu 10-30 tahun ke depan, oleh sebab itu dengan segala daya yang ada kami berkomitmen untuk mengenjotnya,” ( Elias Wonda )

Menurut Elias, IPM Papua diklaim rendah oleh pemerintah pusat, dikarenakan pemerintah pusat lebih melihat angka buta aksara dan harapan lama sekolah, sedangkan dari sisi proses belajar mengajar, umumnya di setiap sekolah di Papua sudah berjalan dengan baik.

Kami berharap agar ada dukungan dari kepala daerah terhadap peningkatan IPM, pasalnya jika ada kepedulian maka secara perlahan kabupaten bisa meningkatkan angka IPM,” ( Elias Wonda ). Dia menjelaskan sebelumnya pada 2010 angka buta aksara di Papua sebanyak 633.080 jiwa dan 2015 jumlah tersebut berkurang menjadi 584.441.

“Presentasi angka buta aksara ini berdasarkan usia 15-59 tahun dan mulai bertahap menurun, walaupun secara perlahan bisa dilihat angka harapan lama sekolah (HLS) 2015 ke bawah masih rendah, sehingga ada peningkatan tetapi secara perlahan,” ( Elias Wonda ) Dia menambahkan HLS dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan penentu dari IPM dari bidang pendidikan, selain harapan hidup, melek huruf dan standar hidup.

Kalau untuk Papua, beberapa daerah seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor dan Supiori IPMnya tinggi, tetapi karena kabupaten lainnya rendah maka IPM Papua rendah dan bertahan di angka 56,75,” ( Elias Wonda )

Untuk itu, demi mendukung tercapainya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pemerintah memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yang salah satunya adalah pemerintah bertanggung jawab untuk memberdayakan ekonomi masyarakat , Pendidikan dan kesehatan secara terukur dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya dalam bidang peningkatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Dari uraian di atas sesungguhnya kita sudah bisa mengetahui  sebagian tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah untuk memberdayakan masyarkat, namun pertanyaan yang muncul adalah apakah pemerintah telah mengetahui tugas dan tanggung jawab tersebut? Pertanyaan ini muncul karena kenyataan sekarang pemerintah disetiap program pemberdayaan masyarakat belum benar – benar memberdayakan masyarakat sebagai mana mestinya, melainkan sebatas yang penting program itu terlaksana. Hasilnya program yang dilaksanakan tidak menghasilkan sebuah perubahan yang dialami oleh masyarakat yang sesuai dengan tujuan dari program tersebut.

Pemerintah daerah sesungguhnya memiliki tangggung jawab untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat begitupun akses dan peleyanan terhadap kesehatan. Untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut pemerintah daerah seharusnya mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pembinaan lokal dan pemberdayaan keluaraga. Yang mana pembinaan lokal merupakan serangkaian langkah yang harus diterapkan pemerintah guna menggali, meningkatkan dan mengarahkan peran serta masyarakat setempat. Pemerintah juga dapat melakukan pembinaan keluarga yang merupakan segala upaya memfasilitasi keluarga yang bersifat tidak memerintah guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga agar mampu mengidentifikasi masalah, merncanakan dan mengambil keputusan untuk melakukan pemecahannya dengan benar tanpa atau dengan bantuan pihak lain.

Dengan sendirinya apabila masyarakat telah berhasil diberdayakan sehingganya masyarakat tau, mau dan akan mampu mengatasi masalahnya niscahya angka kesakitan akan menurun sehingga dengan sendirinya pengeluhan terhadap pelayanan kesehatan pun akan berkurang dan masyarakat akan hidup sehat, dengan begitu angka harapan hidup akan meningkat, begitu pula angka putus sekolah akan menurun bukannya meningkat terus seperti saat ini. Apabila keluarga mampu benar – benar diberdayakan sehingga masyarakat akan tahu betapa pentingnya sekolah, dan keluarga akan mau untuk mendorong agar anggota keluarganya sekolah dan yang pasti keluarga mampu menyekolahkan anggota keluarganya. Apabila hal ini terjadi maka dengan sendirinya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat karena kita memiliki masyarakat yang berkualitas.

Semua konsep tentang pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dan yang telah dilaksanakan pemerintah semestinya akan berhasi jika para pelaku dari pemberdayaan masyarakat itu benar – benar melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat. Ingat memeberdayakan masyarakat itu harus dengan tulus dan ikhlas sebagai tanggung jawab, bukan dengan maksud tertentu untuk kepentingan para pelaku.

Prioritas pembangunan terutama dalam peningkatan IPM dapat diukur minimal 3 komponen pokok.

1. Bidang Kesehatan

Hal ini dapat diukur dari panjangnya usia harapan hidup masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Apakah penduduk itu miskin atau kaya, apabila usia harapan hidupnya panjang, maka akan mempengaruhi IPM di daerah itu. Pembangunan bidang kesehatan ini akan lebih tepat sasaran bilamana pembangunannya difokuskan pada penduduk miskin yang rentan terhadap berbagai penyakit yang memungkinkan penduduk tidak berumur panjang. Karena masih lemahnya akses mereka terhadap pusat-pusat kesehatan dan lemahnya pengetahuan mereka tentang pentingnya perilaku hidup sehat dan menjaga kesehatannya, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Untuk itu sangat diperlukan adanya perhatian dan komitment yang tinggi dari para pemimpin, utamanya pemimpin daerah. Disini bila pemerintah daerah berkomitment tinggi untuk meningkatkan IPM di daerahnya, khususnya bidang kesehatan, maka pembangunan yang dijalankan harus diprioritaskan atau memperhatikan pada masyarakat miskin dan mendorong mereka untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan berperilaku hidup sehat dan berumur panjang.

2. Bidang Pendidikan

Untuk meningkatkan IPM bukan hanya dengan membangun sekolah unggulan atau membangun gedung sekolah yang megah dengan berbagai fasilitas, tetapi juga bisa dilakukan dengan mengikutsertakan para pemuda/i Papua yang telah tamat SLTA ( yang tidak melanjutkan kuliah ) dalam pelatihan-pelatihan keterampilan bengkel, ppternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, maupun berwira usaha yang secara terus menerus diberikan pendampingan sehingga mereka bisa Mandiri.  IPM akan meningkat bila anak-anak usia sekolah Papua semua mendapat kesempatan untuk bersekolah setinggi-tingginya. Dan para pemuda/i asli Papua yang tidak mempunyai pekerjaan bisa membangun usahanya sendiri dengan didampingi oleh team dari Pemerintah Provinsi Papua.

3. Bidang Ekonomi atau Kewirausahaan

Hal ini sangat terkait dengan pendapatan masyarakat. Karena rata-rata pendidikan masyarakat relatif rendah, produktivitas mereka juga rendah, untuk itu perlu adanya dorongan dan motivasi untuk memberdayakan mereka. Menghidupkan kembali sifat gotong-royong untuk bangkit bersama membangun bangsa. Turut menentukan peningkatan IPM dalam bidang ekonomi antara lain, adanya partisipasi angkatan kerja, terutama partisipasi wanita dalam bekerja. Ini dapat menggambarkan bahwa persentase penduduk yang membutuhkan pekerjaan (aktif secara ekonomis) atau memberi gambaran seberapa besar keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi produktif. Syarat utama untuk meningkatkan IPM dalam bidang ekonomi adalah semua penduduk bekerja, apapun pekerjaan yang dijalaninya, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini akan memberikan kontribusi dan sumbangan yang luar biasa dalam proses peningkatan IPM di daerah tersebut.

Faktor Kepemimpinan Sebagai Penentu

Untuk mewujudkan tiga komponen pokok diatas, diperlukan adanya faktor kepemimpinan yang handal, dan pengaruh yang kuat mempunyai jaringan yang luas sampai ke tingkat pedesaan. Pemimpin di daerah bisa saja melakukan kunjungan ke desa-desa dan memberikan motivasi, dorongan dan proses pemberdayaan kepada mereka hidupnya yang kurang beruntung. Pendekatan semacam itu akan ikut mempengaruhi peningkatan IPM dan pemimpinnya sendiri akan merasa dekat di hati rakyat. Bila kita mempunyai pemimpin yang tegas, dan pemimpin itu mempunyai visi dan misi yang jelas, memiliki jaringan yang luas dan kuat, mampu menyatukan berbagai unsur masyarakat dan mampu mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dan menata lingkungan (environment) yang kondusif dan menghimpun sumber pendanaan yang mudah dijangkau masyarakat, khususnya masyarakat miskin, maka dia akan mampu meningkatkan IPM di daerahnya.

Bagi anak-anak yang tidak sempat mengikuti pendidikan pada umumnya, bisa saja didorong untuk mengikuti pendidikan atau kursus paket A, B dan C, dan keberadaannya dapat dihitung, dalam hal ini adalah lamanya sekolah, sehingga angka rata-rata lamanya pendidikan masyarakat dapat meningkatkan. Karena peningkatan IPM berkaitan dengan proses pengentasan kemiskinan, maka salah satu terobosan untuk menangani masalah tersebut adalah dengan membentuk pos-pos pemberdayaan keluarga (Posdaya). Pos-pos ini dapat dipergunakan sebagai forum silaturahmi antar anggota masyarakat, agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang jelas dan dapat mengakses pendidikan, agar para orang tua memiliki motivasi untuk menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, akses kesehatan dan akses kewirausahaan, agar masyarakat mempunyai kegiatan usaha di lingkungannya dan pada akhirnya masyarakat bisa mandiri serta menghasilkan pendapatan yang lebih meningkat, sehingga dapat ikut serta menaikkan Indeks Pembangunan Manusia.

YANCE MOTE, SH, MH

( AI/PM/VII/2017 )

 

Menganalisa Calon wakil Pendamping Lukas Enembe di Pilgub Papua 2018

Menganalisa Calon wakil Pendamping Lukas Enembe di Pilgub Papua 2018
oleh : Pimpinan Redaksi ( Pimpred )

 

Jakarta, Parliamentmagazine. Tanpa terasa sebentar lagi jagad raya tanah Mulia Papua akan sedikit berguncang dengan acara pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua 2018-2023. Kita sudah sering mendengar, istilah Politik itu cair dan istilah dalam politik, tidak ada teman atau lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang yang abadi. Di pertengahan bulan Juli 2017, aroma menaiknya tensi perpolitikan di Papua dipacu dengan penetapan Gubernur Lukas Enembe sebagai tersangka oleh Gakkumdu Papua, dalam kasus Pilkada Tolikara. Mungkin dalam penetapan ini, memang benar-benar hanya berdasarkan dari segi penegakan hukumnya, tapi banyak juga yang berprsangka penetapan ini ada kaitannya dengan Pilgub Papua 2018.

Sontak saja, hal ini seperti Petir di siang hari, dan membangkitkan gelora perlawanan dari para loyalis Lukas Enembe dari berbagai unsur masyarakat.  Suara perlawanan muncul dari segala arah baik dari DPRI Pusat, DPRD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Politikus Partai dll. Padahal, Lukas Enembe belum mengeluarkan sepatah katapun dari mulutnya tentang pendapatnya mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka. Untunglah, masalah itu segera dengan cepat diatasi sehingga tidak terjadi gejolak lainnya yang lebih besar.

Menganalisa setiap Pemilihan calon Gubernur di suatu Provinsi, memang sangat menarik, dan ini memang tugas dari Media sebagai Insan Pers untuk mencermatinya. Dalam Pilgub Papua kali ini, Parliamentmagazine akan coba menganalisa siapa alternatif-alternatif  calon Wakil Gubernur Papua 2018-2023.

Kenapa disebutkan alternatif-alternatif ? karena “cair”nya dari Politik itu, sampai last minute bisa saja terjadi perubahan yang sangat tidak diduga duga sebelumnya. Pertarungan dukungan Partai Politik untuk Pilgub Papua 2018-2023 tidak terlepas dari kebijakan Ketua Umum Partai Politik Pemerintah Pusat Jakarta.

Menurut pengamatan Media, dalam memilih seorang wakil Gubernurnya, Lukas Enembe berpatokan pada unsur figur dari dukungan Partai. Maksudnya, selain dukungan partai tersebut bisa menambah koalisinya di Provinsi Papua, juga sekaligus untuk bisa membangun kerjasama yang solid dengan partai-partai koalisi Utama pendukung Presiden RI pada Pilpres yang lalu. Dan secara analisa Politik, partai yang sangat memungkinkan untuk menjembatani hubungan “persaudaraan” politik antara Papua dan Jakarta adalah PDIP dan Nasdem.

Kenapa PDIP dan Nasdem ? kita sudah ketahui bersama dukungan dari Megawati SP sebagai Ketum PDIP dan Surya Paloh sebagai Ketum Nasdem, sangat militan dalam mendukung Presdien Jokowi ketika Pilpres 2014. Nasdem dan Surya Paloh mempunyai dukungan Media berupa Metro TV dan Media Indonesia yang nantinya pasti akan jor-joran dan habis-habisan dalam mensosialisasikan calon Wakil Gubernur Paua dari Nasdem.

Dalam Hal jumlah kursi, seperti diketahui, Partai Demokrat  Papua dengan 16 kursi, sudah bisa mengusung Gubernur sendiri ( syarat untuk bisa mendukung Gubernur sendiri 12 kursi ). Partai lainnya (PDIP 7 kursi ) , Golkar (6 kursi), Gerindra (6 kursi), Hanura (5 kursi) dan PKB (5 kursi), Nasdem (3 kursi) dan PKS (3 kursi), dan PAN (2 kursi), PKPI (2 kursi) serta PPP (1 kursi).

Berkaca dari pengalaman pemerintahan Lukmen periode I, bahwa memang agak sedikit repot jika dalam melaksanakan pembangunan Papua, tanpa ada dukungan secara politik dari partai koalisi Papua dengan Partai koalisi Pemeritah Pusat. Untunglah melalui jalur pendekatan persuasif, Lukas Enembe bisa berhasil meyakinkan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan berbagai pembangunan Infrastruktur yang penting di Papua dengan anggaran pembangunan yang cukup besar nilainya, yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Papua.

Jika begitu siapa saja calon wakil Gubernur yang akan dipertimbangkan oleh Lukas Enembe ? Di dekade 2018-2023 ini, sepertinya, pertimbangan dari seorang Lukas Enembe, bukan soal pasangan putra Gunung dan putra Gunung, atau putra Gunung dan putra Pantai, tapi soal nilai kepentingan Politik untuk masa kedepannya. Khususnya untuk membangun ” Keharmonisan ” antara Papua dan Koalisasi Partai Pendukung Pemerintah di Pusat. Dari sekian banyak nama calon wakil Gubernur yang beredar di Media, kami mencoba membedah dan menganalisanya dari sudut seperti yang diuraikan diatas.

Altenatif I ( Klemen Tinal/KT )

Dengan catatan Partai Golkar mendukung LE dan koalisasinya, sedikit ulasan tentang KT. Klemen Tinal selama ini dikenal “cukup dekat” dengan pemilih pendatang dan muslim, di sisi lain basis pemilih di Timika yang memiliki jumlah pemilih sebesar 222.619 pada Pilpres lalu menjadi satu modal dasar untuk mendongkrak perolehan suara LUKMEN Jilid 2. Dan jumlah pemilih dari kalangan pendatang dan muslim cukup signifikan bahkan nantinya bisa menjadi penentu, dalam Pilgub Papua ini

 

Altenatif II ( Edoardus Kaize/EK )

 Jika Golkar tidak mendukung Koalisi Partai Demokrat. dan PDIP masuk mendukung, makan Peta untuk calon Wagub kemungkinan besar bisa jatuh ke EK. Tidak tertutup kemungkinan Lukas Enembe menggandeng Edoardus Kaize, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, yang kini menjabat Wakil Ketua I DPR Papua. Menanggapi isu itu, Edo Kaize tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya tertawa dan menyatakan belum bisa berkomentar banyak.

“Saya tidak bisa komentar hari ini, nanti setelah, usai rapat kerja daerah khusus PDIP Papua di Kota Jayapura, sekaligus pembukaan pendaftaran calon bupati/wakil bupati yang akan ikut pilkada serentak, 2018 dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam pilgub 2018 baru ada gambaran,” katanya, pekan lalu. Meski tidak memberikan jawaban pasti, namun Edo seakan “mengirim” sinyal, ia siap mendampingi Lukas Enembe jika memang dirinya dipinang sebagai bakal calon Wakil Gubernur Papua.

“Saya kan tidak bisa bilang ya, atau tidak. Saya selalu kembali kepada aturan partai, dukungan partai. Mau maju kalau tidak ada dukungan bagaimana? Tapi kenapa harus takut,” ujarnya. Edo memastikan, hingga kini PDI Perjuangan belum menentukan arah dukungan kepada bakal calon dalam pilgub Papua mendatang. Katanya, pengurus partai “Banteng kekar dalam lingkaran” mempersilahkan siapa saja mendaftarkan diri untuk mendapat dukung. Kalaupun PDIP Papua, 2015 lalu mendeklarasikan John Wempi Wetipo (JWW) sebagai bakal calon Gubernur Papua, semua berubah ketika ada SK DPP PDIP nomor 04 mengenai penjaringan dan penyaringan calon bupati/wali kota, gubernur dan wakil gubernur.

“Itu deklarasi kami pada waktu itu. Tapi kami harus kembali pada mekanisme SK DPP 04. Kami tetap mengacu ke situ. Kalau kami tidak mengacu pada SK 04, kami salah. Siapapun silahkan mendaftar. Siapa saja punya hak. Partai ini bukan punya pribadi, milik semua. Di Papua, saya hanya dipercayakan sebagai ketua DPD,” katanya.

Dan jika ini terjadi, koalisi Partai Demokrat ditambah PDIP akan semakin memperkuat posisi Politik Lukas Enembe baik di Papua maupun di Pusat.

Altenatif III ( Laurenzus Kadepa /LK)

Bagaimana Jika Golkar dan PDIP tidak bergabung ke Kubunya Lukas Enembe ? sepertinya pilihan bisa ditujukan pada Laurenzus Kadepa. Tambahan dukungan 3 kursi dari Partai Nasdem akan cukup lumayan buat kubu Lukas Enembe. Kedekatan sang Ketum Partai Nasdem dengan Presdien Jokowi juga sangat dekat sekali. Dan dengan adanya kader dari Partai Nasdem yang nantinya ( jika ) dipilih jadi wakil Gubernur Papua, makan dukungan Metro TV dan Harian Media Indonesia akan sangat jor-joran. Laurenzus Kadepa mempunyai basis massa suara dari wilayah Meepago yang diperkirakan bisa ikut membantu mendulang suara dari (  potensi suara ) yang ada di : Paniai 120.000, Deiyai 75.000. Dogiyai 96.000. Nabire 195.000. Intan Jaya 75.000. Timika  210.000. Saat ini, Bung LK begitu nama panggilannya sedang sibuk mengorganisir pembentukan suatu Organisasi yang mempersatukan pemuda-pemudi dari suku pendatang di Papua untuk bersatu dalam suatu wadah organisasi bernama : Front Pemuda Nasional Peduli  Papua ( FPNP ). Dari kegiatannya sebagai Ketum DPP FPNP ini, simpatisan dan calon pemilih dari kalangan pendatang sangat mungkin bisa juga diraih oleh Bung LK.

Dan Bung LK, salah satu pendukung militan dari Lukas Enembe yang cukup keras, ketika Lukas Enembe dijadikan tersangka dalam kasus Pilkada Tolikara, Bung LK berkali-kali bersuara keras di Media dan menggalang kekuatan dari politisi untuk mengadakan pembicaraan dengan Ka.Polda Papua.

Tentunya semua yang diraikan diatas hanya berupa analisa dari kacamata saya sebagai Insan PERS dan dari sudut pandang Media dan berdasarkan pisau analisa dari kepentingan merangkul Partai Politik dan kerjasama politik antara Pusat dan Papua. Kita ketahui bahwa untuk memilih wakilnya adalah hak Prerogatif dari Bapak Lukas Enembe. Tidak tertutup kemungkinan, Lukas Enembe bisa saja menentukan pilihannya yang lain. Siapapun yang dipilih adalah putra terbaik Papua, yang akan mengemban amanah untuk membangun Papua.

( AI/Pimpred/Parliamentmagazine/VII/2017 )

 

Apedius I. Mote, ST : Pembangunan Bidang Kesehatan Papua terus ditingkatkan

Pembangunan Bidang Kesehatan Papua terus ditingkatkan

Jakarta. Parliamentmagazine. Gubernur Lukas Enembe menekankan bahwa dalam program Papua Bangkit Mandiri Sejahtera, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat menjadi prioritas yang akan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Dengan demikian, layanan tersebut nantinga dapat setara dengan standar pelayanan nasional. Agar bisa diberikan layanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat asli Papua.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai mengatakan bahwa sejumlah layanan kesehatan di Papua sudah mulai mendekati standar pelayanan nasional.

Salah satunya seperti pelayanan cakupan imunisasi, dimana standar cakupan pelayanan imunisasi secara nasional mencapai 85 persen dan saat cakupan angka pelayanan imunisasi di Papua capai 73 persen.

“Semua gerakan yang kita lakukan untuk mengejar agar Papua juga bisa mencapai standar cakupan pelayanan nasional. Dimana untuk standar nasional harus mencapai minimal 85 persen. Sebelum saya menjabat sebagai Kadinkes maka standarnya dibawah 50 persen dan saatnya kita berhasil mencapai 73 persen. Kami optimis dalam dua tahun ini kita bisa capai standar pelayanan nasional,” kata Giyai kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Menurutnya, beberapa cakupan pelayanan telah berjalan dengan baik dan secara umum pihaknya berupaya agar bisa menekan prevalensi penyakit endemis seperti kusta, filariasis dan malaria.

Pihaknya juga optimis mampu mencapai standar nasional sebab hal ini ditunjang oleh kerjasama tim yang baik antar jajaran Dinkes Provinsi Papua.

“Kami berharap teman-teman di Dinkes kabupaten/kota juga dapat memaksimalkan dana yang diberikan baik melalui dana otsus maupun dana alokasi kesehatan,” katanya.

Dirinya menjelaskan, beberapa torehan positif dibidang kesehatan di era kepemimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, antara lain mampu menurunkan angka kematian Ibu (AKI) dari angka 575 per 100 ribu kelahiran hidup menjadi menjadi 380 per 100 ribu kelahiran hidup. Selain itu, untuk angka kematian balita (AKB) menurun dari angka 54 per 1000 kelahiran hidup menjadi 13 per 1000 kelahiran hidup.

“Masih perlu kerja keras dalam meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali (K4). Gizi buruk juga menurun dari 21,6 persen menjadi 7,7 persen, cakupan imunisasi meningkat dari 57,5 persen menjadi 67 persen,” kata mantan Direktur RSUD Abepura ini.

Giyai menambahkan, Pemprov Papua mampu memberikan jaminan kesehatan orang asli Papua (OAP) di layanan rujukan meningkat dari 80 persen menjadi 100 persen.

“Tahun 2016 ada 10 kabupaten yang memperoleh piagam penghargaan imunisasi dasar lengkap dari Kementerian Kesehatan dan Kabupaten Jayapura sukses dalam pemberian obat pencegahan masal 5 tahun menuju bebas Filariasis 2020,” katanya.( Pimpred/Parliamentmagazine/VII/2017 )

 

Apedius I. Mote, ST : Papua Mulai Bangun Infrastuktur untuk PON XX 2020

              Apedius I. Mote, ST : Papua Mulai Bangun Infrastuktur untuk PON XX 2020

Jakarta, Parliamentmagazine : POX XX Papua tahun 2020 adalah batu loncatan dan Stimulus pendongkrak pembangunan sarana phisik sekaligus pembangunan raga masyarakat Papua.

Olahraga adalah budaya dan jiwa masyarakat Papua, sehingga dengan adanya PON XX ini adalah sebagai pembuktian prestasi masyarakat Papua secara nasional maupun Internasional. Provinsi Papua telah membenahi infrastruktur untuk menyambut ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang jatuh pada tahun 2020.

Gubernur Papua Lukas Enembe, menyebut sejak satu tahun terakhir pihaknya telah mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang venue. Termasuk perbaikan infrastruktur jalan dan perluasan sejumlah bandara.

Kami tengah membangun jalan dan memperluas sejumlah bandara yang ada di masing-masing kabupaten di Papua, untuk menunjang transportasi bagi atlet,” ( Lukas Enembe )

Bahkan untuk menjadi tuan rumah pekan olahraga bergengsi di Indonesia itu, pihaknya telah membangun sejumlah venue di beberapa kabupaten meskipun jaraknya berjauhan.

Dipercayanya Papua sebagai tuan rumah sebagai bentuk pemersatu bangsa. Papua dinilai layak dan sama dengan propinsi lain di negeri ini,” ( Lukas Enembe ).

Pihaknya menargetkan pada PON mendatang Papua akan tampil maksimal dan masuk dalam jajaran propinsi tertinggi meraih medali.

”Kita tidak akan muluk-muluk maksimal masuk dalam lima besar karena selama mengikuti PON prestasi Papua cukup menjadi perhitungan kontingen lain,” ( Lukas Enembe ).

Menurut Enembe, Papua akan belajar banyak dari propinsi yang sudah lebih dulu menjadi tuan rumah PON seperti Jawa Barat, Riau dan, Sumatera Selatan. Sejak PON terakhir, tercatat Riau dan Palembang serta Jabar, termasuk tuan rumah yang berhasil menggelar hajat olahraga empat tahunan itu. ( Pimpred/Parliamentmagazine/VII/2017)

Apedius Mote : Papua Sudah Bisa Eksport Langsung Kayu Olahan Ke China

ParliamentMagazine, Jakarta. Wujud Program Papua Bangkit Mandiri Sejahtera yang dicanangkan oleh Gubernur Papua bersama dengan wakilnya terus diupayakan diwujudkan secara aplikatif. Salah satu terobosan penting dan prestisius adalah dalam hal eksport langsung produk hasil alam Papua ke Luar Negeri. Tanggal 10/4/2016 adalah hari yang bersejarah bagi pelaksanaan eksport langsung tersebut.

Makna terpenting dengan adanya bukti nyata eksport langsung ini ialah, Papua mampu dan bisa. Dikemudian hari bukan hanya kayu olahan saja yang akan dieksport keluar negeri. Bisa saja nantinya Papua akan eksport Kopi, buah Merah olahan, Kakao, atau sapi potong.

Pelaksanaan ekspor langsung (direct call) ke negara tujuan china di Pelabuhan Jayapura ini bisa dilakukan berkat kerjasama dengan PT Pelindo 4 (persero). Perseroan telah merintis pengapalan ekspor langsung (direct call) ke negara tujuan pada awal tahun 2016 melalui pelabuhan Makasar dilanjutkan ke Papua Barat dan Papua.

Ini karya nyata yang dilakukan Pemda Papua dan Pelindo 4, riil dan konkrit, tidak hanya teori atau wacana, dan langsung bisa dinikmati,” ( Lukas Enembe  Minggu (10/4/2016) )

Dengan ekspor langsung ucap Gubernur, pengusaha Papua mendapatkan penghematan waktu pengiriman 10 hari dan hemat biaya hampir 300 dollar AS sampai 600 dollar AS per kontainer.

Tahap selanjutnya, kata Lukas volume komoditas ekspor dari Papua akan dapat di tingkatkan dari waktu ke waktu, jika sekarang hanya 40 kontainer per minggu mungkin selanjutnya bisa 100 kontainer per minggu dan terus meningkat.

Sebelumnya, hasil kayu olahan asli Papua jika akan dikirim ke luar negeri harus melalui antar pulau dulu seperti ke Surabaya atau Jakarta. Sehingga membuat double handling turun naik pindah kapal dan biayanya tinggi.

Direktur Utama PT Pelindo 4, Doso Agung menyampaikan melalui ekspor dan impor langsung dari dan ke Papua akan mampu meningkatkan indeks ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kalau usaha pertambangan dan kehutanan kan ada batas masanya, tapi kalau usaha jasa/services di bidang Kepelabuhanan akan menghasilkan manfaat selamanya. Selain dapat melancarkan perdagangan dan ekonomi di Papua,” ( Doso Agung ).

Saat ini jumlah komoditas ekspor langsung dari Papua masih berkisar rata-rata 40 kontainer per minggu.

Doso Agung berkeyakinan bahwa ke depan hal ini akan dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi ekspor komoditas lainnya di masa mendatang seperti produk ikan beku, hasil laut olahan dan rumput laut, kakao, Kopi, buah merah olahan, atau bahkan Papua bisa eksport sapi potong, jika di Papua bisa dibangun Peternakan sapi potong yang terbesar di Indonesia.

( ZA/Parliamentmagazine/VII/2016 )

Tinjauan terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat, oleh : Yance Mote, SH, MH

Tinjauan terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat, oleh : Yance Mote, SH, MH

( Forum Intelektual Muda Papua )

 

 

Isu penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat masih menjadi suatu pembicaraan menarik. Begitu juga saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan yang memberikan hak masyarakat adat atas “hutannya”. Berikut kajiannya selengkapnya.

Dasar Hukum

  • Pasal 18B ayat (2) UUD’ 45
  • UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
  • UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
  • Putusan MK No. 35/PUU-X/2012
  • Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011

Ada beberapa bahasan yang mengemuka mengenai tinjauan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Beberapa hal tersebut sebagai berikut:

26059-1

  1. Status Hukum Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Pasal 33 UUD’45 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ini berarti Negara memiliki hak menguasai hutan.

Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 menyatakan bahwa hak menguasai negara itu berarti Negara memiliki kekuasaan untuk mengadakan kebijakan (beleid), melakukan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Berdasarkan dasar tersebut, jelas bahwa hal-hal mengenai status hutan, penetapan kawasan hutan, dan pemanfaatannya diatur oleh Pemerintah. Hutan adat merupakan salah satu obyek pengaturan tersebut.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), hanya ada dua kategori status hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak. Status hutan itu ditetapkan oleh Pemerintah. Sebelum ditetapkan ke dalam kategori hutan tertentu, terlebih dahulu Pemerintah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan (berarti kawasan itu ditetapkan sebagai hutan secara tetap).

Dalam UU Kehutanan, hutan adat tidak memiliki status tersendiri dan ada dalam kategori hutan negara. Hal ini menjadi masalah karena menurut UU Kehutanan hutan negara adalah hutan yang tidak dapat dibebani hak atas tanah (berarti termasuk hak masyarakat hukum adat). Namun, pasca lahirnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Putusan MK No. 35) hutan adat dikeluarkan dari lingkup hutan negara dan dimasukkan ke dalam kategori hutan hak sehingga pengelolaannya pun diserahkan ke masyarakat hukum adat bersangkutan dengan tetap memperhatikan fungsi hutan yang dimaksud. Selain hutan adat, juga dikenal hutan milik desa yang pengaturannya ada berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Adapun untuk mengetahui lebih lanjut mekanisme penetapan hutan-hutan serta pengimplementasian Putusan MK No. 35 membutuhkan penyelidikan lebih jauh ke regulasi teknis.

 

  1. Cara Menetapkan Hutan Adat dan Lembaga/Instansi yang berwenang untuk memberikan Status Hukum Hutan yang dikategorikan Sebagai Hutan Adat.

Selain membagi kategori hutan berdasarkan subyek pengelolanya, UU Kehutanan juga mengatur kategori hutan berdasarkan fungsinya. Fungsi hutan menurut UU Kehutanan dibagi tiga, yaitu konservasi, lindung, dan produksi. Penetapan fungsi hutan berkaitan erat dengan aturan untuk pemanfaatannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penetapan dan penamaan hutan akan membawa dua status nama sekaligus, yaitu nama pengelolanya dan fungsinya. Sebagai contoh, hutan adat produksi.

Dalam proses penetapan hutan, terlebih dahulu dimulai dari proses penetapan suatu kawasan hutan oleh Pemerintah. Pemerintah yang berwenang melakukan penetapan hutan adalah Kementerian Kehutanan (atau sekarang disebut Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup). Sebagai Pemerintah yang berwenang melakukan pengurusan terhadap hutan, ada empat hal yang dilakukan yaitu perencanaan kehutanan, pengelolaan kehutanan, penelitian dan sosialisasi, dan pengawasan. Dikarenakan bahasan kali ini fokus terhadap penetapan hutan, maka yang hanya dijabarkan lebih lanjut mengenai perencanaan kehutanan saja.

Perencanaan kehutanan merupakan proses yang terdiri dari beberapa hal, yaitu: inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.

  • Inventarisasi Hutan

Inventarisasi hutan merupakan sarana untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi ini dilakukan dengan mengetahui status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Hasil inventarisasi inilah yang akan digunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan bahkan sistem informasi kehutanan.

  • Pengukuhan Kawasan Hutan

Pengukuhan kawasan hutan didasarkan dari hasil inventarisasi hutan. Proses pengukuhan kawasan hutan itu melalui tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan juga harus diperhatikan rencana tata ruang wilayah yang ada.

  • Penatagunaan Kawasan Hutan

Setelah melalui pengukuhan kawasan hutan, diselenggarakanlah penatagunaan kawasan hutan. Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.

  • Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan dengan tingkat-tingkat tertentu, yaitu: provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan ini tentulah harus memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat selain faktor-faktor menentukan lainnya. Menurut Pasal 34 dan 67 UU Kehutanan masyarakat hukum adat dapat mengelola hutan.

  • Penyusunan Rencana Kehutanan

Setelah melalui semua tahapan diatas, Pemerintah menyusun rencana kehutanan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah spesifik.

Mengenai kewenangan Pemerintah (Kementerian Kehutanan) dalam penetapan kawasan hutan, melalui Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 dinyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat serta merta dilakukan hanya berdasarkan penunjukan sepihak dari pihak Pemerintah (Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan[1]). MK membatalkan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan sepanjang frase “ditunjuk dan/atau”. Ini artinya penetapan kawasan hutan harus melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan dan melibatkan partisipasi publik terutama dalam informasi kehutanan yang ada.

Mengenai prosedur penetapan hutan secara spesifik, sejauh yang kami perhatikan masih belum memiliki kejelasan mekanisme dan tata caranya selain daripada kewenangan Kementerian Kehutanan untuk menetapkan hutan. Untuk itu perlu kajian bahasan dan kajian lebih lanjut untuk memberikan tindak lanjut penetapan hutan adat sebagai mandat Putusan MK No. 35.

  1. Kegunaan Hutan bagi Masyarakat Adat

Hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat hukum adat yang menopang keseharian mereka sekaligus merupakan titipan bagi generasi mendatang. Hutan adat merupakan kekayaan penting bagi masyarakat adat dalam menjamin kesejahteraan hidup mereka. Untuk memenuhi hak kehidupan masyarakat adat, pengakuan eksistensi masyarakat adat dibutuhkan agar mereka dapat memperoleh penetapan status hutan adat.

Manfaat hutan bagi masyarakat adat telah terbukti begitu besar, antara lain, sebagai sumber air, mencegah tanah longsor, dan menjaga keberlangsungan hidup.  Hutan merupakan sumber mata pencarian para masyarakat hukum adat. Selain kebutuhan ekonomis, tidak lupa juga hutan juga berfungsi sebagai sarana ritual relijius mereka. Banyak contoh masyarakat hukum adat yang dapat diangkat sebagai bukti ketergantungan hidup mereka untuk pemanfaatan hutan adat tersebut.

[1] Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

LP3MP KAJIAN TENTANG : “ MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT PAPUA MELALUI BUDIDAYA PERKEBUNAN KAKAO HYBRIDA UNGGUL DENGAN SISTEM PENDAMPINGAN BERKELANJUTAN“ Oleh : YANCE MOTE, SH, MH

           LP3MP KAJIAN TENTANG : “ MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT PAPUA MELALUI BUDIDAYA PERKEBUNAN KAKAO HYBRIDA UNGGUL DENGAN SISTEM PENDAMPINGAN BERKELANJUTAN“

Oleh : YANCE MOTE, SH, MH

Direktur Excecutive LP3MP

                                                         

KAJIAN LP3MP

TENTANG :  “ MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT PAPUA  MELALUI BUDIDAYA PERKEBUNAN KAKAO HYBRIDA UNGGUL  DENGAN SISTEM PENDAMPINGAN BERKELANJUTAN“ UNTUK MENDUKUNG GERAKAN NASIONAL KAKAO ( GERNAS KAKAO )

  1. PENDAHULUAN

Pada hari Kamis, 06 November 2014  Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Widodo berkunjung ke perkebunan Gerakan Nasional (Gernas) Kakao di Dusun Limbongbassi, Desa Saletto, Kecamatan Simboro, pada hari kedua safari kunjungannya ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Saat berdialog dengan para petani kakao di Saletto, Presiden berjanji akan mendorong industri kakao berinvestasi di pusat-pusat porduksi untuk memberikan nilai tambah bagi petani, sehingga pada tiga tahun mendatang Indonesia dapat menjadi produsen Kakao terbesar di dunia.

st042unxin

“Kita harapkan dalam tiga tahun kedepan, Indonesia bisa jadi negara pengekspor kakao nomor satu di dunia, di atas  negara Pantai Gading dan Ghana. Petani juga harus kerja keras,” kata Presiden.

Pada hari jumat tanggal 30 May 2015, Presiden RI, Joko Widodo saat konfrensi pers di halaman kantor Bupati Parigi Moutong (Parimo) menyampaikan bahwa, Tanaman kakao menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat untuk pengembangan dan peningkatan kualitasnya kedepan.

Pentingnya peningkatan mutu, kualitas serta kuantitas komoditi andalan ini dinilai sangat perlu karena berkaitan dengan devisa negara, dimana Indonesia khususnya Propinsi Sulteng merupakan penghasil terbesar dan pengekspor kakao.

Terkait peningkatan mutu dan kulitas kakao, saat ini pemerintah pusat kata Jokowi telah bekerjasama dengan pemerintah daerah melaksanakan sejumlah program, salah satu diantaranya yakni program gerakan nasional (Gernas) kakao. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan dana Rp 1,2 triliun untuk merehabilitasi dan memperbaiki perkebunan kakao di Indonesia. Kebijakan itu ditempuh untuk mendukung target menjadi produsen Kakao terbesar dunia, pada tahun 2018 mendatang

  1. DASAR PEMIKIRAN

Ada yang salah atau ada yang kurang sempurna dalam tata kelola Budidaya kakao di Indonesia, khususnya di Papua. Kekurangannya dalam hal pendampingan yang berkelanjutan oleh tenaga penyuluh atau tenaga ahli kakao. Akibatnya banyak kebun kakao rakyat yang tidak terkelola atau terserang oleh hama penyakit. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka target untuk menjadi negara pengekspor kakao no.1 di dunia,  yang telah di intruksikan oleh Presiden Joko Widodo dikuatirkan tidak akan tercapai

Selama ini, tanaman kakao terbesar di indonesia khususnya  adalah di Sulawesi Barat. Namun jika berbicara tanaman kakao terbaik, juga ternyata masih ada di Papua. Kualitas biji kakao di papua tergolong sangat baik dan bisa menghasilkan coklat yang sangat nikmat.

“Biji kakao Papua di atas kualitas biji kakao yang dikembangkan di wilayah lain di Indonesia,” kata peneliti asal Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Drs I Made Budi, M.Si, seperti dilansir liputan6, 03/02/15.

Menurut Drs I Made, sebanyak 100 kg biji kakao Papua dapat menghasilkan sekitar 30-35 kilogram cocoa butter atau lemak kakao.

“Rendemen biji kakao Papua bisa mencapai 30-35%,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut dia, biji kakao dari wilayah lain di Indonesia hanya bisa menghasilkan antara 20-25 kilogram lemak kakao saja.

“Lemak kakao adalah bagian yang paling bernilai karena bisa diolah menjadi berbagai produk turunan mulai dari makanan sampai kosmetika,” jelasnya.

Dia menambahkan, ada dua jenis tanaman kakao yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia; pertama, di Minahasa, Sulawesi Utara diperkenalkan oleh Spanyol pada 1560. Kedua; di Papua, tanaman ini dibawa oleh Belanda pada 1955.

  • KONDISI PERKEBUNAN KAKAO PAPUA SAAT INI

Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir produktivitas biji kakao Papua mengalami penurunan yang sangat drastis. Bila di tahun 2007, produksi biji kakao Papua mencapai 9.455 ton, maka di tahun 2015 produktivitas biji kakao Papua hanya 2.038 ton. Itu artinya dalam waktu itu biji kakao Papua mengalami penurunan sebesar 78,44 %.

lamp-kakao-1

Hal demikian terungkap dalam sambutan tertulis Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua  yang dibacakan Kabid Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Papua Karel Yarangga, SP.,M.Si, pada acara pembukaan sosialisasi intensifikasi dan rehabilitasi tanaman kakao, Rabu (8/7/2015) di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire.

Dikatakan John Nahamuri, subsektor perkebunan dapat menjadi andalan bagi perekonomian masyarakat Papua, kesesuaian argo ekonomi, ketersediaan sumber daya lahan dan sosial budaya masyarakat merupakan modal/potensi yang sangat berharga. Dari potensi yang menjadi lahan perkebunan seluruhnya seluas 5.554.000 hektar, pemanfaatannya total secara keseluruhan baru mencapai kurang dari 300.000 hektar atau hanya sebesar 5,4 %.

Dan khusus untuk Kabupaten Nabire, dari potensi lahan seluas lebih kurang 330.000 hektar pemafaatannya kurang dari 30.000 hektar termasuk perkebunan besar atau lebih kurang 9 %. Secara nasional, pemerintah telah menentukan komoditas perkebunan sebagai komiditi utama yang  berjumlah 15 komoditi.

Dari 15 komoditas itu, 5 diantaranya sangat cocok dikembangkan di Papua, yakni kakao, kopi, kelapa, karet dan kelapa sawit. “Oleh pemerintah Provinsi Papua, 5 komoditi tersebut sudah ditetapkan sebagai komoditas strategis untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Gubernur Papua yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera,” ungkapnya.

Khusus untuk komoditas kakao di Papua, sudah dikembangkan cukup luas. Ada beberapa sentra pengembangan kakao, antara lain, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Nabire, Waropen dan Kabupaten Kepulauan Yapen dengan luas area secara keseluruhan mencapai 32.492 hektar dan melibatkan 26.365 kepala keluarga petani. “Kabupaten Nabire sendiri berada diurutan 4 dengan luas area 3.160 hektar dan melibatkan lebih dari 1.500 kepala keluarga petani. Tadi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire menyampaikan 2 ribu lebih, itu hanya areal yang menghasilkan, sedangkan jumlah ini mencakup total keseluruhan termasuk tanaman yang tidak menghasilkan seperti rusak atau mati,” tuturnya.

Terangnya, perkembangan harga kakao dipasar baik dalam maupun luar negeri terus mengalami kenaikan, 20 tahun terakhir seiring dengan permintaan yang terus meningkat. Kondisi ini merupakan peluang besar bagi perkebunan kakao di Papua. Namun disayangkan produksi kakao di Papua termasuk Nabire dalam 8 tahun terakhir mengalami penurunan bahkan sangat drastis.

lampiran-kakao-2

Sebagai gambaran pada tahun 2007, produksi kakao Papua mencapai 9.455 ton dan tahun 2015 hanya 2.038 ton atau mengalami penurunan sebesar 78,44 %.
Menurut Karel, penyebab utama dari penurunan produksi Kakao Papua adalah kondisi tanaman yang tidak terawat, terserang hama dan penyakit dengan tingkat serangan sedang sampai berat. Selain itu, rata-rata produktivitas tanaman rendah karena pemanfataan bibit yang asal-asalan.

Untuk melakukan perbaikan kualitas produksi maka perlu perbaikan kondisi tanaman melalui rehabilitasi, insentifikasi, peremajaan dan pengendalian hama penyakit. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat petani kondisi itu sangat memprihatinkan karena masyarakat petani kehilagan pendapatan yang berdampak pada kesejahteraan. Oleh sebab itu, dibutuhkan terobosan, kebijakan dan program yang melibatkan semua steakholder agribisnis yang bermata rantai dalam perkakaoan. “Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi dan kabupaten, sepatutnya bersama masyarakat petani dan semua pemangku kepentingan bersinergi membangun kembali kejayaan kakao Papua,” kata Yarangga.

  1. PERMASALAHAN

Meskipun memiliki potensi menjadi sumber penghasilkan biji kakao terbaik namun masyarakat  enggan mengembangkan kakao. Salah satu faktor penyebabnya adalah serangan penggerak buah kakao (PBK).

Saat petani lebih tertarik menanam sayuran dan talas meskipun hasilnya tidak sebaik kakao. “Dari sekarung kakao kami bisa dapatkan Rp. 500.000,- sementara talas satu karungnya hanya Rp. 100.000”, ungkapnya. Ketika ditanya, apakah berminat menerima bantuan pemerintah. Ia menggeleng. “Selama masalah hama tidak terselesaikan, kami tidak lagi berminat menanam cokelat”, katanya. Ia mengaku sudah trauma untuk mengembangkan kakao kembali. Tapi jika masalah PBK bisa diatas ia mengakui bisa menggerakkan masyarakat untuk kembali menanam kakao dan merawat kebun dengan baik.

Tata kelola budidaya kakao perlu diperbaiki. Di lapangan, banyak petani yang sudah tidak tepat dalam berbudidaya, khususnya saat pemeliharaan tanaman dan pemupukan. Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Gamal Nasir mengatakan, di lapangan, khususnya sentra perkebunan kakao, penggunaan dan tata cara menaburkan pupuk sudah tidak tepat lagi, bahkan ada yang tidak memberikan pupuk.

“Petani perlu diajari dan dibimbing di lapangan. Belum ada tata kelola dalam budidaya dan kesuburan tanah,” kata Gamal saat membuka Workshop Manajemen Berkelanjutan Kesuburan Tanah dan Pemupukan Kakao di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Karena itu menurut Gamal, petani perlu mendapat penyuluhan dan pendampingan. Tanpa adanya penyuluhan, maka bantuan yang pemerintah berikan baik pupuk dan benih tidak akan terlihat keberhasilannya. “Jadi di lapangan banyak perlu dibenahi dalam budidaya kakao di tingkat petani,” ujarnya.

Laporan dari BPKP, ungkap Gamal, petani banyak yang menggunakan pupuk tidak sesuai formula. Bahkan di lapangan tidak terlihat lagi pupuk formula yang sesuai dengan kondisi tanah. Kondisi tersebut membuat produksi kakao dalam negeri menurun. Hal ini menjadi alasan DPR yang menganggap Gernas Kakao gagal, sehingga anggaran untuk pengembangan kakao dipangkas habis. Jika sebelumnya mencapai Rp 1,4 triliun, maka tahun ini tinggal Rp 213 miliar. “DPR menganggap Gernas Kakao tidak ada manfaatnya karena produksi kakao kita turun,” ujar Gamal.

Padahal lanjut dia, harus dibedakan hasil dari tanaman yang terkena program Gernas Kakao dengan yang tidak. Hasil evaluasi Kementerian Pertanian, produktivitas tanaman kakao yang terkena program Gernas cukup tinggi antara 1,5-2 ton/hektar (ha). Sedangkan tanaman kakao yang tidak terkena Gernas, produktivitasnya di  bawah 1 ton/ha.

Selain itu, luas lahan tanaman kakao yang ikut program Gernas hanya 26,6% dari total 1,7 juta hektar (ha). Karena lahan yang terkena Gernas Kakao jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak terkena menyebabkan kenaikan produksi tidak banyak. Saat ini produksi kakao Indonesia sekitar 728 ribu ton. “Bagaimana kalau tidak ada Gernas sama sekali. Bisa-bisa produksi akan turun drastis,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Dewan Kakao Indonesia, Soetanto Abdoellah mengakui, adanya penurunan produksi kakao di dalam negeri karena faktor menurunnya kesuburan tanah. Hal ini karena banyak lahan yang tak lagi diberikan pupuk oleh petani. Akibatnya tanaman tidak optimal dalam memproduksi kakao. Padahal salah satu cara untuk meningkatkan produksi tanaman adalah dengan pemupukan. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka), Jember menurut Soetanto, sebenarnya sudah mengeluarkan formula pupuk untuk berbagai lahan di Indonesia. Farmula tersebut mengandung kadar N, P dan K yang berbeda-beda untuk tiap sentra kakao.

Ada 3 Point penyebab turunnya hasil produksi kakao Indonesia Umumnya dan Papua khususnya yaitu :

  1. Ketika awal menanam kakao memakai bibit yang asal-asalan ( bukan bibit Hybrida Unggul Bersertifikat ).
  2. Kurangnya perawatan kebun kakao.
  3. Terserang hama penyakit.
  4. Menurunnya unsur kesuburan tanah.
  5. Masyarakat tidak didampingi secara terus menerus dalam budidaya kakao.
  6. Tidak melaksanakan program revitalisasi pohon kakao yang sudah tua dan tidak produktif dengan cara sambung samping.
  1. USULAN PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN

Gerakan Nasional Tanam Kakao atau Program Revitalisasi Kakao, di Papua tidak bisa dilaksanakan hanya secara parsial dengan penanaman saja atau dengan revilasasi saja. Jika tidak dilaksanakan dengan sistem pendampingan oleh tenaga ahli kakao secara berkelanjutan, akan menyebabkan program Gernas Kakao atau revitalisasi kakao tersebut akan sia-sia dan keinginan Presiden Jokowi agar tahun 2018, Indonesia bisa menjadi negara penghasil kakao no. 1 di dunia tidak akan tercapai. Di tingkat administrasi pemerintahan, Program Gerakan Revitalisasi Kakao Nasional (GERNAS Pro-Kakao) diumumkan oleh Departemen Pertanian, atau tepatnya  Direktorat Jenderal Perkebunan pada tanggal 18 Juli 2008, yang didukung oleh pemangku kepentingan (stakeholders) sektor kakao di Indonesia. Wakil Presiden M Jusuf Kalla secara resmi menetapkan GERNAS tersebut pada tanggal 10 Agustus 2008 di Mamuju Sulawesi Barat. Acara pencanangan ini diikuti oleh pernyataan kesiapan empat Gubernur se-Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Barat, Tengah dan Tenggara untuk menjadi penanggung jawab GERNAS di wilayahnya masing-masing. GERNAS, yang secara resmi akan beroperasi pada periode tahun 2009-2011 ini, kemudian diperluas hingga juga mencakup lima provinsi lain di Indonesia Timur, yaitu Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Papua Barat dan Papua.

tambang-emas

Menurut Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan, dalam pertemuan di Bali pada bulan Oktober yang lalu, anggaran Program GERNAS ini diperkirakan mencapai Rp 13,7 triliun, termasuk Rp 2,5 triliun yang dialokasikan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa kegiatan dalam GERNAS antara lain: (1) Peremajaan tanaman yang rusak berat seluas 70 ribu ha, (2) Rehabilitasi tanaman yang rusak sedang seluas 235 ribu ha, (3) Intensifikasi tanaman yang kurang dipelihara seluas 145 ribu ha, (4) Pemberdayaan 450 ribu petani (termasuk pelatihan pengendalian hama dan penyakit), (5) Penyediaan dan pelatihan tenaga pendamping sebanyak 360 orang, (6) Pembangunan empat unit stasiun penelitian serta penguatan / pembangunan tujuh unit laboratorium lapangan, dan (7) Perbaikan mutu sesuai dengan standar mutu dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

LP3MP  secara penuh  mendukung Program GERNAS ini sebagai upaya nyata untuk mengembangkan industri kakao Indonesia dan mengantisipasi berbagai kemungkinan ke depan, termasuk yang terburuk. Terlalu mahal biaya ekonomi-sosial-politik yang harus ditanggung masyarakat, apabila sektor yang  pernah jaya dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarkat desa, ternyata harus ambruk karena kesalahan manajemen dan perencanaan. Dalam rangka mendukung program GERNAS KAKAO ini, LP3MP akan mengandeng pihak-pihak Foundation dan NGO dari Dalam negeri dan luar negeri yang peduli pada pengembangan kakao Papua  sebagai upaya nyata untuk mengembangkan industri kakao Indonesia dan mengantisipasi berbagai kemungkinan ke depan .

imagesjjjsk

Proses menuju industri kakao yang berkelanjutan ini memerlukan paling tidak lima tahun dukungan pembinaan dan pemantauan yang ketat, termasuk pembangunan infrastruktur komersial, dan kerangka kebijakan yang benar-benar bervisi pembangunan usaha dan sistem agribisnis yang sekaligus memberdayakan petani. Dalam konteks ini GERNAS seharusnya mampu mencapai visi strategis seperti di atas, serta menjadikan sektor kakao di Indonesia yang lebih tangguh, melalui serangkaian program baik dari pemerintah, swasta, dan inisiatif masyarakat madani di Indonesia. Berhubung cukup banyak dana publik yang dibutuhkan untuk mendukung Program GERNAS ini, para pemangku kepentingan sektor kakao tentu diharapkan mampu berkontribusi dalam hal desain, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi program-program yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri kakao yang berkelanjutan.

LP3MP mengusulkan untuk melaksanakan PILOT PROJECT BUDIDAYA KAKAO HYBRIDA UNGGUL DENGAN SISTEM PENDAMPINGAN BERKELANJUTAN.

Luas lahan Pilot Project dilahan seluas 100 Ha, milik masyarakat Adat Papua.

Dengan sistem ini penanaman kakao akan dilaksanakan dengan cara:

  1. Memakai bibit kakao Hybrida unggul bersertifikat dari klon yang tahan hama penyakit.
  2. Menerapkan Imunitas Dini terhadap hama penyakit.
  3. Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah
  4. Melaksanakan pendampingan secara berkelanjutan sampai masa panen.
  5. Mendorong masyarakat untuk sering melaksanakan perawatan kebun kakaonya.
  1. TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PILOT PROJECT.

Program Pilot Project ini memanfaatkan tenaga pendamping untuk menyampaikan pesan dan informasi yang bersifat inovatif yang mampu memberdayakan petani. Akan tetapi, dalam proses pendampingan tidak terlepas dari kendala misalnya kinerja tenaga pendamping. Salah satu hal yang mampu mengendalikan kinerja pendamping adalah komunikasi. Komunikasi berfungsi sebagai alat utama bagi sukses atau tidaknya organisasi dalam hubungannya dengan lingkungan tugas.

Kegiatan pendampingan dan demplot  yang akan dilaksanakan di sentra pengembangan kakao masyarakat Adat di Papua. Kegiatan pendampingan dilaksanakan selama program Gernas dilaksanakan dan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan di lapangan. Kegiatan demplot dilakukan pada pertanaman kakao petani. Data yang dikumpulkan dari kegiatan demplot meliputi data keragaan tanaman dan komponen hasil. Adapun metode yang dapat dilakukan antara lain melalui ceramah, diskusi dan peragaan teknologi, dalam bentuk:

  • Pendampingan yaitu mendampingi pelaksanaan kegiatan Gernas Mulai dari Penanaman sampai dengan Panen pada kebun Kakao masyatakat adat.
  • Demontrasi teknologi yaitu melakukan demonstrasi teknologi sesuai kebutuhan petani kakao.
  • Pemberdayaan/kursus Tani, melakukan Kursus Tani bagi petani sesuai kebutuhan spesifik lokasi.

Kegiatan pendampingan, demonstrasi teknologi dan pemberdayaan/kursus tani bagi petani kakao . Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao) meliputi intensifikasi, rehabilitasi kebun dan pemberdayaan petani. Rehabilitasi kebun dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi tanaman kakao pada kebun-kebun yang kurang produktif dan terserang hama dan penyakit dengan intensitas serangan sedang. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan rehabilitasi kebun yaitu terlaksananya rehabilitasi kebun kakao yang tanamannya kurang terawat dan tidak produktif serta terserang OPT (hama dan penyakit). Upaya perbaikan kondisi tanaman (pertumbuhan dan produktivitas) melalui teknologi sambung samping. Kebun kakao yang akan direhabilitasi harus memenuhi beberapa syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan pada kegiatan gernas kakao.

777perbandingan-kakao

Selain kegiatan rehabilitasi kebun, Gernas Kakao juga melaksanakan kegiatan intensifikasi kebun. Intensifikasi tanaman merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memperbaiki kondisi tanaman yang kurang terawat, produksinya rendah, terserang hama/penyakit sehingga dilakukan perbaikan pengelolaan tanaman. Intensifikasi bertujuan untuk memperbaiki kondisi kebun kakao yang tanamannya kurang terawat, terserang hama/penyakit dan dipelihara sesuai dengan baku teknis budidaya tanaman kakao. Kegiatan yang dilakukan untuk intensifikasi tanaman kakao diantaranya pemupukan dan penyarungan pada buah muda kakao (pentil). Perlakuan penyarungan buah pentil bertujuan untuk menekan serangan hama Penggerek Buah Kakao (PBK). Selanjutnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani pelaksana Gernas kakao agar mau dan mampu melaksanakan pengelolaan tanaman kakao sesuai dengan teknis budidaya tanaman kakao maka dilaksanakan pelatihan dalam bentuk kursus tani dengan metode ceramah, diskusi, demonstrsi dan kunjungan lapangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan Pendampingan Gernas Kakao Papua  sebagai berikut:

  • Pemupukan pada tanaman belum menghasilkan, tanaman yang telah menghasilkan dan tanaman yang sudah tidak produktif lagi (tanaman tua).
  • Penyarungan buah kakao, dimaksudkan untuk melindungi buah dari serangan hama dan penyakit.
  • Sanitasi kebun kakao Milik Masyarakat Adat Papua.
  • Kursus Tani bagi petani kakao Masyarakat Adat Papua.

6666index

Melalui kegiatan pendampingan Gernas Kakao Masyarakat Adat Papua, dilakukan demplot pemupukan pada 10 orang petani pelaksana . Demplot pemupukan dilakukan pada tanaman yang belum menghasilkan dan tanaman yang sudah menghasilkan tetapi sudah tidak terawat dan tanaman tua hasil sambung samping. Hasil pelaksanaan demplot untuk tanaman yang belum menghasilkan pada saat pendampingan memperlihatkan keragaan pertumbuhan yang baik, sementara untuk tanaman yang sudah tua sudah memperlihatkan keluarnya buah pentil (ukuran ± 8 cm) dan tanaman hasil sambung samping sudah mulai membentuk cabang dan mengeluarkan daun-daun baru . Petani sudah melakukan pemupukan 2 kali setahun karena sudah menyadari bahwa tanpa pupuk tanaman kakao akan kurus dan tidak berbuah. Hasil penelitian perlakuan pemupukan pada tanaman hasil sambung samping di BPTP Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pemberian pupuk nyata dapat meningkatkan produktivitas kakao sebesar 0.4 ton/ha dibanding pemupukan cara petani .

Kegiatan pendampingan selanjutnya yaitu perlakuan penyarungan pada tanaman kakao yang telah mengeluarkan buah-buah pentil berukuran sekitar ± 8 -10 cm atau menurut petani sebesar batu bateray. Hal ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menekan tingginya serangan hama penggerek buah kakao (PBK). Serangan hama penggerek buah kakao dapat menyebabkan kehilangan hasil hingga 80%. Akibat serangan hama PBK tersebut biji kakao menjadi rusak (lengket) dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setelah dilakukan pendampingan dan demplot penyarungan buah kakao di lahan petani, hasil yang diperoleh cukup baik dimana biji-biji kakao tidak lengket lagi dan diperkirakan tingkat serangan menurun hingga 90% . Hama Penggerek Buah Kakao (PBK) menjadi kendala yang serius dan petani mulai mengendalikannya dengan penyarungan buah. Buah yang tidak disarung menunjukkan tingkat serangan PBK sedang hingga berat, sebaliknya buah yang disarung, bebas hingga ringan dari serangan PBK. Penyakit VSD juga ditemukan tetapi intensitasnya ringan. Hama Helopelthis tidak dijumpai, karena petani intensif melakukan penyemprotan insektisida.

Menurut hasil penelitian Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember (2004) bahwa perlakuan dengan penyarungan merupakan salah satu cara untuk menekan serangan hama penggerek buah kakao (PBK). Hama PBK merupakan hama utama pada tanaman kakao. PBK umumnya menyerang buah kakao yang masih muda dengan panjang sekitar 8 cm. Stadium yang menimbulkan kerusakan adalah stadium larva. Kerugian akibat serangan hama PBK dapat mencapai 80% (jika serangan berat). Selain menggunakan cara sarungisasi, pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida dan tanaman yang tahan hama PBK. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu: (i) melakukan pangkasan pemendekan tajuk (< 4 m); (ii) panen sering, sebelum ulat keluar; (iii) sanitasi dan membenamkan kulit buah dan plasenta.

Peningkatan produksi dan produktivitas pada kegiatan pendampingan ini, salah satunya diharapkan pada tanaman yang telah dilakukan rehabilitasi melalui perlakuan sambung samping menggunakan klon-klon unggul yang telah direkomendasikan oleh Puslit Kopi dan Kakao Indonesia, Jember dan bibit asal Somatic Embriogenesis (SE). Waktu pelaksanaan sambung samping dilakukan pada awal musim kemarau. Sambung samping kakao dilakukan dengan 2 (dua) sambungan per pohon, yaitu pada dua sisi batang bawah dengan ketinggian sekitar 50 cm dari permukaan tanah. Pemupukan dilakukan 1 (satu) setahun pada awal musim hujan. Jenis dan dosis pupuk sesuai dengan rekomendasi dari Puslit Kopi dan Kakao, Jember. Hasil penelitian Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember Indonesia (2004) menunjukkan bahwa perlakuan sambung samping yang menggunakan klon unggul dapat meningkatkan produksi hingga 100% dengan pemeliharaan yang intensif. Klon yang direkomendasikan untuk peremajaan yaitu Sulawesi 1, Sulawesi 2, ICCRI 03, ICCRI 04 dan Scavina 6.

Hasil penelitian di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Kolaka, Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa keberhasilan sambung samping oleh petani sekitar 60%. Sambung samping ini menggunakan batang atas (entres) kakao unggul lokal yang telah terpilih dan berasal dari tanaman yang sehat, yaitu Sulawesi-1 dan Sulawesi-2. Entres diambil dari cabang produktif dengan diameter cabang 10-15 mm dengan panjang sekitar 15 cm (Pranowo 2012).

Sanitasi kebun dilakukan salah satunya untuk menekan populasi hama PBK dengan memutus siklus hidup serangga hama dan memetik buah-buah yang terserang hama/penyakit. Sanitasi dilakukan dengan cara membenamkan kulit-kulit buah kakao sehabis panen dan buah-buah yang terserang penyakit busuk buah kakao. Kondisi kebun milik petani di Papua sebagian besar kurang terawat , sehingga sangat perlu dilakukan sanitasi kebun.

Kursus tani (Pemberdayaan petani)

Kursus tani dilaksanakan sebanyak dua kali pada masing-masing kabupaten. Tema kursus tani yang diangkat yaitu: (i) Dinamika Kelompok; (ii) Perlakuan sebelum dan sesudah sambung samping pada tanaman kakao; (iii) Budidaya Tanaman Kakao dan (iv) Pembuatan rorak. Narasumber pada kursus tani adalah peneliti dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember (Puslit Koka), Penyuluh dan PLTKP (Petugas Lapang Tenaga Kontrak Pendamping) Gernas Kakao Masyarakat Adat Papua.

Informasi yang diperoleh pada saat kegiatan kursus tani bahwa topografi kebun sebagian besar berbukit, curah hujan hampir merata sepanjang tahun. Hampir seluruh tanaman kakao sudah direhabilitasi dengan cara sambung menggunakan klon 23 (Sulawesi 1) dan 25 (Sulawesi 2) sejak tahun 2000-an. Keragaan tanaman rerata bagus, sehat, kanopi pendek (3-4 m), pemangkasaan baik dan pembuahan cukup lebat dan terus menerus. Petani tidak menggunakan tanaman penaung, tetapi di beberapa tempat, petani menanam langsat, durian, pisang dan kelapa di dalam kebun kakaonya.

Kursus Tani di Sebatik Tengah yaitu konservasi lahan dengan teras dan rorak, mengingat lahan yang berbukit, pengendalian PBK, kanker batang serta pemangkasan dan pengelolaan penaung. Sementara di Kabupaten Berau fokus materi yang didiskusikan adalah sambung samping, persiapan dan pasca penyambungan. Kakao diusahakan tanpa penaung, namun di beberapa tempat pekebun menanam sejumlah spesies tanaman buah. Untuk keperluan rehabilitasi, pekebun menggunakan entres rekomendasi pemerintah yaitu 23 (Sulawesi 1) dan 25 (Sulawesi 2). Pertumbuhan tunas hasil sambungan cukup besar, namun beberapa sambungan khususnya Sulawesi 2 terserang PPK (penyakit pembuluh kayu, VSD (Vascular Streak Dieback ).

Lesko petani-kakao-di-kampung-ham888onggrang-ketika-melakukan-pemisahan-biji-kakao-yang-terserang-hama-dan-yang-baik

  • SUMBER PENDANAAN PROGRAM
  1. Dari Dana APBD Provinsi Papua.
  2. Dari Dana Otsus Provinsi Papua.
  3. Dana Hibah dari Pemerintah/NGO Jepang.

 

 

 

  • PENUTUP

Keberhasilan Program GERNAS KAKAO MASYARAKAT ADAT PAPUA ini tergantung pada kerja keras semua stakeholder yang berkomitmen untuk membangun sebuah industri perkakaoan yang makmur dan berkelanjutan. Industri kakao Indonesia berpotensi untuk dijadikan contoh model kemitraan swasta dengan pemerintah (public-private partnership) yang berhasil dan diikuti oleh sektor pertanian lain di Indonesia. Dalam rangka menyukseskan GERNAS, harus ada Action Plan yang menentukan kewajiban dan tanggung jawab semua stakeholder, khususnya dari pemerintah dan pihak swasta. Dalam menjalankan program GERNAS KAKAO ini, khususnya di Papua  harus dilaksanakan dengan sistem pendampingan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan Ilmu Pengetahuan dan Pengalaman masayarakat ADAT Papua dalam Budidaya Kakao. Semoga dengan adanya Pilot Project dari LP3MP ini, akan bisa ikut mensukseskan Intruksi Presiden Joko Widodo yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil Kakao No.1 di Dunia. Dengan luasnya wilayah dan kesuburan tanahnya, Papua dan  diharapkan sebagai Daerah Penopang bagi keberhasilan program Gernas Kakao Nasional tersebut.

Gubernur Papua Lukas Enembe, ketika mengadakan kunjungan ke Lintau, Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, telah melihat langsung kakao Lintau yang bisa ditanam di Papua untuk mendukung Program GERNAS KAKAO yang telah dicanangkan Presiden Jokowi tersebut.

 

 

Jayapura, 3 Juli 2017

 

                                              

Direktur Kajian                                                       Direktur Excecutive

 

ADRIAN INDRA, S.Sos                                      YANCE MOTE, SH, MH

 

YANCE MOTE, SH, MH ( Tajuk Pemikiran ) : Propektif Budidaya Ternak Babi

Program ekonomi Rakyat Papua : Budi Daya Ternak Babi di Papua

By : Yance Mote, SH, MH ( Direktur Excecutive LP3MP )

bb3

Beternak merupakan salah satu tradisi turun-temurun bagi suku-suku di pedalaman Papua dan pada umumnya di Indonesia. Di masa dulu dan masa kini, diharapkan usaha ternak tersebut mendongkrak ekonomi keluarga pada  kelas sosial jelata.

Perbedaan kualitas ternak dua periode tersebut tampak dalam nilai dan bisnis jual beli babi. Misalnya; nasehat orang tua ketika beternak di kandang trasional. Babi dipelihara di kandang ataupun dilepas ke lingkungan sekitarnya, serta pakan yang diberikan berupa ubi mentah dan kulit ubi, maupun jenis tumbuhan lunak tertentu, seperti beberapa jenis rumput-rumputan. Namun, kehebatan saat itu, terdapat ketika beternak babi dalam jumlah banyak atau dalam jumlah puluhan dan ratusan ekor. Hal ini dipandang sebagai harta pewaris atau pemiliknya digolongkan dalam kelompok bangsawan menurut sebutan adat di daerah pegunungan tengah Papua.

ACD Systems Digital Imaging
ACD Systems Digital Imaging

Bila kita bandingkan, peternakan tradisional berbeda sekali dengan peternakan zaman kini. Pemeliharaan ternak babi masa kini, yakni kandang harus bersih, pakan dan bibit unggul pun diperhitungkan sebagai faktor penentu keberhasilan peternak (subjek) dan peternakan (objek).

Perbedaan tersebut sering disampaikan pendamping Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yaitu pada kualitas bibit, pakan bergizi, keberhasilan kandang atau kualiatas kandang, serta kebersihan ternak sendiri. Jika demikian, produksi ternak dimotivasi KSM, ketika monitoring usaha masyarakat di lapangan.

Apakah harapan demikian akan terwujud? Menurut Alumni Peternakan Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire, Simson Tekege, melalui wawancara bersama penulis di Jalan Baru, Nabire pada Selasa, 11 Agustus 2015 siang mengatakan, tingkat peternakan masyarakat lokal berbeda pada tingkat semi modern. Artinya, masyarakat beternak modern, namun masih terdapat hambatan kebiasaan beternak secara tradisional.

Usaha ternak dan peternakan bibit lokal di beberapa kelompok KSM berkisar hingga 15 juta rupiah per ekor. Dalam ternak kandang tersebut, beberapa ternak mendapat harga dari 6 juta sampai 10 juta rupiah. Sedikit kebanggaan adalah masih terdapat kemampuan hasil tersebut bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat binaan. Hasil tersebut bisa digunakan  untuk keperluan pengembangan beternak babi secara baik atau sesuai anjuran konsultan.

Penentuan Harga Babi dapat Mempengaruhi Kehidupan Masyarakat Pegunungan

Meski demikian, perlu diingat, semakin mahal ternak babi perekor, maka semakin susah pasaran yang baik. Penentuan harga dapat mempengaruhui pasar. Semakin mahal harga jual babi, semakin harga jual babi. Sehingga, semakin banyak ternak atau daging babi yang tidak akan laku di pasaran, mengutip prinsip pasar ekonomi.

Ketika penulis mewawancarai Marten Dogopia, peternak babi di Kabupaten Deiyai pada Rabu, 22 Juli 2015 di Bomou, Deiyai, beliau mengingatkan agar para pemeliharaan bibit babi beternak babi secara benar dengan memperhatikan faktor-faktor pada babi.

Menurut Marten, pihak pemerintah, dalam arti dinas terkait agar menugaskan dokter hewan yang ada pada dinas terkait untuk dapat mendeteksi ternak babi peliharaan oleh masyarakat.

Marten menilai, hal tersebut dilakukan agar ke depan bisa memanfaatkan babi-babi peliharaan ini. Ketika terjadi acara besar (Natal, dls), maka masyarakat dapat mengorbankan hasil ternaknya, supaya masyarakat juga dapat memegang kebisaan-kebiasaan yang diwariskan orang tua secara tradisi di tiap suku, lebih khusus pada suku Mee. Itulah pendayagunaan ternak babi.

Selain itu, bersama Marten Dogopia, Yeheskiel Doo, peternak babi di Kabupaten Deiyai, mengatakan, jika menjadi bangsawan ternak babi di zaman sekarang, peternak akan mampu menyekolahkan anaknya, kesehatan keluarga terjamin, dan keluhan ekonomi berkurang.

Yeshekiel juga mengingatkan bahwa bangsawan peternakan masa sekarang berbeda dengan zaman dulu. Jika ternak babi dipelihara secara baik dan benar sesuai perkembangan zaman. Sehingga, peternak siap menjadi kuat di tengah beragam suku dan budaya, serta beranekaragam kehidupan masyarakat di masa mendatang.

bb6

Kelebihan Babi Lokal

Babi merupakan salah satu ternak yang dipelihara dan menjadi kebiasaan terun temurun bagi suku-suku pedalaman/pegunungan Papua. Masyarakat berpandangan bahwa babi memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dalam keuangan maupun pengkonsumsian pada nilai babi. Sehingga, kehidupan masyarakat pegunungan cukup sangat terpenuhi.

Ketika terjadi sengketa sosial dalam perlindungan maupun pendayagunaan babi lokal, mereka (masyarakat pegunungan) biasa menjago-jagokan diri bahwa kamu ini miskin, kamu ini tidak pernah memilihara babi, dls. Sehingga, masyarakat yang hendak mau berekembang akan menanggapi hal ini dengan serius agar dia menjadi kaya dan mampu membatasi masalah dengan pendayagunaan babinya.

Kata bijak dari suku Mee mengatakan, “Ukaa motii kenetee,  Mapega motiikenetee.” Artinya, ketika orang mengatakan kamu tidak kaya karena tidak punya babi dan kebun, itu adalah sesuatu kekuatan yang engkau berani untuk memasang tali busur dan ikatan panah supaya kamu juga jago dan bisa menghadapi masalah.

Mengapa orang Mee mengatakan, “Akiki daba mee?” Mengapa? Karena babi menjadi kekuatan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah pada masyarakat Mee. Contohnya; babi dijual dengan penjualan babi secara utuh / penjualan dengan pemotongan, maka hasil itu mereka gunakan untuk dapat menyelesaikan masalah penaruhan maskawin, denda pembunuhan, pembiayaan pendidikan sekolah dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi dan serta pasca sarjana.

Namun, itu sebelum ada babi-babi, selain babi lokal. Masyarakat non Papua telah mendatangkan babi berwarna merah, yang artinya membahayakan. Mengapa? Karena melihat kelebihan babi lokal yang tadinya dipelihara dengan jumlah nilai yang cukup tinggi, maka masyarakat non Papua akan menggunakan banyak startegis untuk tidak mendayagunakan babi lokal dengan pemeliharaannya.

Sehingga, masyarakat non Papua telah melakukan pemeliharaan dengan sepintas. Mereka akan menggunakan pemeliharaan singkat yang sangat meragukan bagi rakyat Papua. Tidak salah, mengapa? Karena Pemeliaraan babi  mereka hanya 7 bulan hingga 9 bulan. Ketika dibanding dengan babi lokal, pola pemiliharaan cukup beda, kenapa? Karena ketika babi modren itu dibeli, kulitnya cukup lembeh. Selain itu, kepuasaan dalam keluarga juga tidak menjamin. Hal ini disebabkan oleh pola pemberian pakan yang dicampuri dengan berbagai warna keracunan terhadap masyarakat Papua melalui babi. Untungnya saja, bahwa alam Papua sangat kuat untuk memagari orang Papua.

Penulis sendiri pernah mengkomsumsi babi modren dan babi lokal. Dengan cara yang berbeda, babi tersebut penulis konsumsi dengan rasa masing-masing  babi tersebut. Yang membedakan saya adalah babi modren, mengapa? Karena babi lokal sudah mendasari perut saya. Hal ini memotivasi saya untuk memberikan sumbangan pikiran kepada bapak, kakak, mama untuk mengangkat kebiasaan kita yang menjadi tulang danging bagi masyarakat pedalaman / pegunungan Papua melalui tulisan ini. Pesan penulis, kandangkanlah babi pada kandangnya, supaya jangan terjadi pembunuhan babi antara masyarakat A dan B (sesama Papua). Melalui kandang atau memagari kandang babi harus dipelihara supaya tidak terjadi permusuhan. Sehingga, tidak menjadi pemusnahan babi lokal ketika kita sadari pembahasan ini.

Beternak babi merupakan salah satu usaha yang dikelola oleh sebagian penduduk di Indonesia. Hal ini dikarenakan dapat memberikan keuntungan yang besar jika dikelolah dengan baik termasuk kotorannya yang dapat dijadikan sebagai pupuk dan sumber bahan bakar yang menjanjikan. Dalam beberapa kepercayaan agama abrahamik, babi tidak boleh untuk disentuh (najis) dan dianggap haram untuk dimakan.

Babi sendiri sebenarnya telah diternak dan dikonsumsi selama ribuan tahun oleh orang Eropa dan orang Asia kebanyakan. Babi adalah makanan yang umum di nusantara sebelum masuknya agama Islam dari Timur Tengah. Beberapa suku bangsa di Indonesia yang masih menjalankan tradisi aslinya selain suku Tionghoa-Indonesia masih mengonsumsi babi sebagai makanan keseharian, seperti suku Bali, Toraja, Papua, Batak, Manado, dll. Dalam masyarakat Jawa, babi disebut celeng dan juga merupakan hewan ternak yang umum sebelum menyebarnya agama Islam yang mengharamkan babi di nusantara.

DSC06425-640x320

Tipe dan bangsa-bangsa babi terbentuk sebagai akibat dari tiga sebab : 1) Oleh permintaan para konsumen; 2) oleh sifat bahan-bahan makanan yang tersedia, dan 3) oleh cara beternak moderen atau pun tradisional yang dilakukan oleh peternak. Keberhasilan di dalam usaha ternak babi sangant tergantung kepada pemeliharaan induk dan pejantan yang memiliki sifat-sifat baik. Oleh karena itu para peternak yang maju, tentu saja akan selalu mengadakan seleksi terhadap ternaknya. Seleksi berarti memilih hewan ternak yang bernilai tinggi, yakni memilih babi-babi yang menguntungkan.dengan tujuan utama untuk menghasilkan daging babi yang berkualitas baik atau tinnggi. Tergantung dari lamanya dipiara, babi yang dibesarkan digolongkan menjadi tipe lemak dan tipe bekon.

Pemilihan babi yang berkualitas baik tergantung dari kejelihan kita dalam pengamatan tentang bibit. Dengan mengamati saja tidak cukup, dan harus melihat catatan, untuk mengetahui jenis babi baik atau jelek, babi tipe apa dan sebagainya perlu diadakan penilaian agar kita bisa memilih ternak babi sesuai dengan apa yang kita tuju. Memilih ternak dengan tujuan tertentu, maka diperlukam informasi data tentang ternak tersebut secara lengkap, antara lain : recording tentang kapasitas produksi ( umur, pertambahan berat, produksi daging, lemak dan sebagainya).

Babi adalah omnivora, yang berarti mereka mengonsumsi baik daging maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, babi adalah salah satu mamalia yang paling cerdas, dan dilaporkan lebih pintar dan mudah dipelihara dibandingkan dengan anjing dan kucing. Babi hutan (Sus scrofa) atau celeng adalah nenek moyang babi liar yang menurunkan babi ternak (Sus domesticus). Daerah penyebaran adalah di hutan-hutan Eropa Tengah, Mediterania (termasuk Pegunungan Atlas di Afrika Tengah) dan sebagian besar Asia hingga paling Selatan di Indonesia. Ia termasuk familia Suidae yang mencakup warthog dan bushpig di Afrika, pygmy hog di utara India, dan babirusa di Indonesia. Berat babi hutan dapat mencapai 200 kg (400 pound) untuk jantan dewasa, serta panjangnya dapat mencapai 1,8 m (6 kaki). Jika terkejut atau tersudut, mereka dapat menjadi agresif – terutama bila betina dewasa sedang melindungi anaknya – dan jika diserang akan mempertahankan dirinya dengan taringnya (Anonim,2011).

Babi liar (babi hutan) mungil, Aili (batak), Jani (dayak), Babui (kayan), Dahak (Kapuas) spesis ini belum dijinakkan, diburu sebagai sumber daging tergolong besar tinggi 1m panjang 1m dan berat dewasa bisa 150 kg, makanannya tumbuhan biji-bijian, buah-buahan, rumput-rumputan, serangga, hewan melata dan liar.

Jenis -jenis babi, antara lain : babi Jawa, babi Sumatra, babi Bali ini adalah babi Lokal, dengan ciri-ciri seperti berikut :

  1. Ciri -ciri Babi Jawa, sebagai berikut : 1) Warna : putih, hitam, berbulu lebar; 2) Bentuk Badan : tubuh pendek agak gemuk, punggung agak cekung, badan dan moncongnya panjang, ambing baik dengan paling sedikit 6 pasang puting susu, simetris dan terletak secara baik, khusus untuk Tangerang pada leher sebelah kiri dan kanan ada Tassle (daging menggantung).
  2. Ciri -ciri Babi Bali, sebagai berikut : 1) Warna : belang hitam putih; 2) Bentuk Badan : berbadan kecil, kaki pendek, punggung melengkung ke bawah sehingga bagian perutnya hampir menyentuh tanah, kulitnya pada babi dewasa berlipat-lipat, ambing baik dengan paling sedikit 6 pasang puting susu, simetris dan terletak secara baik (Hartati,2011).

Ada beberapa jenis bibit babi antara lain : Berksive, Chester White, Tamworth, Yorkshire, Sadleback, Hampshire, babi Celeng dll. Tipe babi :

  1. Tipe lemak (lard type), memiliki ciri-ciri: Ukuran tubuh berlebihan, lebar dan dalam. Cepat atau mudah menjadi gemuk, kemampuan dalam pembentukan lemak cukup tinggi, Ukuran kaki pendek. Contoh : bangsa-bangsa babi Indonesia cenderung ke arah tipe lemak.
  2. Tipe daging (Meat type=pork type), memiliki ciri-ciri:
    Ukuran tubuh panjang, dalam, halus. Bagian sisi tubuh panjang, dalam halus. Punggung berbentuk busur, kuat dan lebar. Susunan badan padat, lemak sedikit Kepala dan leher ringan, halus. Ukuran kaki panjang sedang, tumit pendek kuat. Ham berkembang cukup bagus dan dalam
    Kelompok babi ini banyak diternakkan di AS Contoh: Hampshire, Polan China, Spotted Poland China, Berkshire, Chester White, Duroc.
  3. Tipe dwiguna (bacon type). Termasuk kelompok babi type sedang ialah yang memiliki tanda-tanda sebagai berikut: Ukuran tubuh panjang dan dalamnya tubuh sedang dan halus. Ukuran lebar tubuh sedang, timbunan lemak sedang, halus. Kelompok babi tipe bacon banyak diternakkan di Inggris, Belanda, Kanada dan Polandia. Contoh : Yorkshire, Landrace, Tamworth
    Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tipe babi: PemasaranTujuan peternak; Bangsa atau strain; Makanan; Saat pemotongan. (Saulandsinaga, 2010).
  4. PEMBAHASAN
    Babi adalah sejenis hewan ungulata yang bermoncong panjang dan berhidung lemper dan merupakan hewan yang aslinya berasal dari Eurasia. Kadang juga dirujuk sebagai khinzir dalam bahasa Arab (Anonim, 2011).

Tipe babi
Pada babi terdapat 3 tipe yaitu :
1. The old fashioned or extrem lard type, tipe yang banyak lemaknya
2. The intermediate or meat type, yaitu tipe seimbang antara daging dan lemak
3. The bacon type, yaitu tipe daging

The old fashioned or extremlard type
Ukuran panjang mulai dari kecil sampai dengan sedang,berbadan gemuk dan berkaki pendek dan kecil. Babi ini sudah tidak lagi disukai karena banyak lemak . karena di Inggris pada waktu dulu membuat minyak lemak tetpi sekarang tidak dan tidak disukai karena kebanyakan orang disana tidak mempunyai lemari es. Babi jenis ini masih sedikit di Inggris.

The intermediate or meat type
Babi jenis ini tumbuh dengan cepat dan berat badan cukup bila dipotong bagus. Karena proporsi antara daging dan lemak seimbang. Bagi para peternak, memelihara jenis babi ini sangat bagus karena mempunyai pertumbuhan yang cepat, mudah dipelihara dan pertumbuhannya merata. Kaki sedikit lebih panjang dibanding dengan lard type dengan panjang badan cukup dengan perkembangan ham yamg baik.
Bentuk badan bagus dari depan tampak kecil dan kebelakang makin membesar. Bagian depan kecil tidak menurunkan harga sebab bagian depan harganya murah bila dibandingkan dengan bagian belakang (hamnya) yang paling mahal.

The bacon type
Yang penting pada tipe ini panjang badan dan bentuk halus (merata)., bila dilihat dari depan ramping, sedang pada tipe lemak (lard type) dilihat dari depan tampak menggembung (gemuk). Ham besar dan lemak cukup saja, lemak pada ham tidak disukai.

Di inggris dan Eropa lainnya ada penilaian terhadap babi dengan melihat kondisi. Kriteria terbagi 5 kelas yaitu kurus, agak sedang, sedang, agak gemuk dan gemuk, dan yang terbagus adalah pada kreteria sedang karena pada penjualan diutamakan panjang badan dan lemak cukup, bukan dengan banyak lemak.

Penilaian babi
1. Berat (weight)
Untuk menimbang babi harus diketahui umur babi yang akan ditimbang. Disukai babi yang berat 200-225 pound dengan ADG (Average Daily Gain) 1 ¼ pounmulai dari lahir.

  1. Bentuk (form)
    Dikehendaki bentuk badan yang panjang karena dengan bentuk badan yang panjang karena dengan bentuk yang panjang ham, loin dan bacon mempunyai bentuk bagus. Kebanyakan orang keliru memilih babi, karena yang dipilih shoulder besar dan ham kecil.
  2. Kondisi (conditio)
    Lemak harus pas. Kencang terutam pada bagian ham. Kalau dilihat dari depan tampak besar padat bukan gemuk dan bila dipegang pada bagian ham dengan tangan cukup.
  3. Kualitas (quality)
    Babi sehat, bulu halus dan rebah, kulit halus, proporsi seimbang karena diduga secara eksterior bahwa babi yang berkualitas baik mempunyai daging yang baik pula, demikian pula sebaliknya.
  4. Kepala dan leher (head and neck)
    Kepala dan leher harus kecil, karena kepala berat tidak banyak dagingnya.
  5. Bagian depan (forequarters)
    Ramping dan kompak (harmonis/serasi)kaki mengangkang lebar
  6. Badan (body)

Paling penting untuk pembeli karena kebanyakan daging terdapat pada daerah ini. Badan harus tebal, panjang, juat (kencang) dan bagian bawah perut lurus.

  1. Bagian belakang (hindquarters)

Ham, Rump merupakan bagian yang termahal dari keseluruhan daging babi, daging harus lunak dan tidak banyak lemak (Soenarjo. 1988).

Babi piara ada 312 varietas dan 87 varietas yang resmi kini dikenal dengan babi unggul, merupakan hasil seleksi dan persilangan beberapa bangsa babi sehingga dihasilkan bangsa baru kemudian menyebar keseluruh dunia misalnya 60% babi potong komersial didunia adalah Yorkshire (large White).

  1. Yorkshire
    Termasuk tipe bacon (dwiguna) berasal dari Inggris, dikenal dengan large white babi ini berwarna putih dengan muka oval, telinga tegak termasuk type keibuhan karena litter sizenya banyak dan keibuannya bagus, persentase karkasnya tinggi, berat jantan 320-455 kg, induk.
  2. Landrace
    Berasal dari Denmark, termasuk babi bacon berkualitas tinggi.
    Ciri-ciri yang dimiliki antara lain: Tubuh panjang, besar (lebar) dan dalam. Warna putih dengan bulu yang halus. Kepala kecil agak panjang, dengan telinga terkulai. Leher panjang, Punggung membentuk seperti busur, panjang dan lebar, Bahu rata, halus, Kaki letaknya baik dan kuat, dengan paha yang bulat dan tumit yang kuat pula, Putting susu 6-7 buah, Berat jantan dewasa 320-410 betina 250-340 kg.
  3. Duroc

Berasal dari Amerika Serikat . Ciri-ciri yang dimiliki antara lain:
a. Tubuh panjang, besar.
b. Warna merah yang bervareasi mulai dari merah muda sampai merah tua.
c. Punggung berbentuk busur yang dimulai dari leher sampai ekor dengan titik tertinggi di tengah.
d. Kepala sedang dengan telinga terkulai kedepan dan mukanya agak cekung.
e. Produsi susu cukup baik dan banyak anak.

  1. Hampshire dan Saddlebac

Adalah salah satu babi termuda yang cepat menjadi populer. Asal atau bentuk di Kentucky (AS). Ciri-ciri yang dimiliki: Warna hitam dengan warna putih berbentuk pita yang lebar mengelilingi. Bahu sampai kedua kaki depan. Warna putih ini besarnya sangat bervareasi ada yang sempit dan ada yang lebar. Punggung membentuk busur, kuat. Kepala halus dengan rahang yang ramping dan telinga tegak. Letak bahu baik dan halus. Tubuh halus, kuatØ. Induk banyak aktif.

  1. Babi Lokal:
    a) Babi Batak:
    Tinggi pundak 54-51 cm, panjang 71-95 cm.
    Telinga tengah warna rata-rata hitam walaupun ada warna bercak-bercak putih. Bulu pada bagian bahu dan leher agak tebal.
    Rata-rata putting susu 10.
  2. b) Babi Bali:
    Warna hitam dan bulu agak kasar.
    Punggung melengkung kebawah, tidak sampai ketanah, cungurnya relative pendek.
    Telinga tegak tinggi,
    Pundak 48-54 cm, Panjang tubuh 94 cm.
    Puting susu 12-14 buah dengan jumlah anak perkelahiran 12 ekor.
  3. c) Babi Tana Toraja
    Babi kecil (minipig)
    Tinggi pundak 45 cm, panjang 71 cmü
    Warna hitam putih dan ada yang hitam semua.
    (Saulandsinaga, 2010).

Praktikum penilaian ternak babi, yang dinilai adalah babi Yorkshire sow. Hasil praktikum kelompok 3 sore menujukan bahwa Babi yang paling baik adalah babi C, kedua babi A ketiga babi B keempat babi D dengan nilai babi C : 60,35, babi A: 60,11, babi B: 59,18 dan babi D: 55,01. Hasil dari kelompok 3 sore kurang tepat karena urutan babi yang terbaik seharusnya babi A,B,C dan D. Hasil kurang tepat dikarenakan saat praktikum babi yang diamati tidak mau berdiiri dan penilainya berdesak-desaakan akibatnya penilaianya kurang tepat.
Ciri babi Yorkshire : berwarna putih, kadang-kadang terdapat bercak-bercak dengan pigmen warna hitam, telinga tegak, badannya panjang dan dalam. Yorkshire beranak banyak, efisiensi penggunaan pakan tinggi, pertumbuhan cepat dengan pertambahan berat badan 1,01 kg. Menghasilkan karkas yang panjang (31,5 inchi). Pemilihan bibit yang baik yaitu melalui tanda-tanda babi yang sehat : Babi kelihatan lincah (gesit), nafsu makan baik, kotoran tidak terlalu encer atau keras dan pertumbuhan bagus. Ciri-ciri induk yang bagus : 1) sehat, tidak cacat dan dapat berfungsi dengan baik, mempunyai jumlah puting susu minimal 8 pasang, 8 di kiri dan 8 di kanan yang letaknya symetris berjarak sama, tidak mempunyai puting susu yaang buntu. 2) mempunyai proporsi tubuh yang baik, panjang tubuhnya sedang, otot yang baik didaerah pinggul dan bahu,3) kaki kuat lurus, bisa berdiri tegak, tumit kuat, ekor melingkar,4) Pertumbuhan cepat dan menghasilkan anak yang lahir banyak, minimal 8 ekor dan berat lahir minimal 1,1 kg (Anonim,2011).
Keberhasilan di dalam usaha ternak babi adalah juga sangant tergantung kepada pemeliharaan induk dan pejantan yang memiliki sifat-sifat baik. Oleh karena itu para peternak yang maju, tentu saja akan selalu mengadakan seleksi terhadap ternaknya. Seleksi berarti memilih hewan ternak yang bernilai tinggi, yakni memilih babi-babi yang menguntungkan. Dengan seleksi itu diharapkan ada perbaikan karakter ekonomi tertentu, terutama mengenai :

  1. Pertumbuhan : Cepat
    b. Daya Tahan : Kuat
    c. Produksi : Cukup Baik

Di dalam suatu usaha untuk memajukan dan mengembangkan ternak babi, para peternak bukanlah sekedar memperbanyak atau mengembangbiakkan ternaknya, melainkan sekaligus memuliakan ternak (mengupgrade). Di sini pada semua babi induk dan ejantan yang hendak dikawinkan harus dilakukan seleksi terlebih dahulu. Dengan demikian perkawinan bukan terjadi secara kebetulan atau liar, melainkan diatur dan terarah.

Pelaksanaan Seleksi
Untuk memilih babi-babi dewasa yang hendak dijadikan bibit, bias dilakukan dengan berbagai cara, yakni atas dasar :
1. Pemilihan individu.
2. Pemilihan atas hasi produksi.
3. Pemilihan berdasarkan silsilah.
1. Pemilihan individu

Pemilihan individu ini terutama berpangkal pada:
a) Kesehatan
Babi yang hendak dijadikan bibit harus betul-betul kuat dan sehat. Tanda-tanda babi yang sehat
§ Nafsu makan baik, normal.
§ Pertumbuhan baik, cepat menjadi besar.
§ Lincah, gesit. – Kotoran tan terlalu keras atau encer.
§ Air kencing keluar terputus-putus(pejantan).
§ Ekor melingkar

  1. b) Kesuburan dan sifat keibuan
    Babi induk yang subur Induk yang subur ialah induk yang pada setiap kali birahi mampu memproduksi ata mengovulasikan sel telur dalam jumlah besar, 14 – 18 buah. Dan sejumlah besar di antaranya bias ditunasi, sehingga pada saat induk itu melahirkan jumlah anaknya pun cukup banyak. Dan induk yang subur ini pada umumnya memiliki intensitas beranak yang cukup baik, minimal dua kali beranak dalam waktu 1 tahun.
  • Sifat keibuan Adalah induk-induk yang pandai merawat anak-anaknya da produksi air susu pun banyak, sehingga mereka selalu siap menyusui anaknya dengan rajin. Hal ini sama sekali berbeda dengan induk-induk yang memiliki sifat buas, mereka pasti akan selalu memusuhi anak-anaknya dan bahkan kurang mengerti terhadap anak-anaknya yang tertindih. Jadi induk-induk yang baik bukan saja mereka yang bias menghasilkan anak banyak, melainkan juga induk-induk yang mampu memproduksi air susu yang cukup tinggi dan bias merawat anak-anaknya dengan baik. Sebab induk yang produksi susunya sedikit, anak-anaknya pasti banyak yang mati kelaparan. Demikian pula bagi induk yang tak memiliki sifat keibuan, maka anak-anak asuhannya pun pasti akan banyak yang mati akibat tertindih atau terlantar. Demikian kedua faktor ini betul-betul sangat penting di dalam seleksi. Walaupun jumlah anak yang dilahirkan itu bias dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti umur induk, kondisi induk waktu kawin serta pejantan yang dipakai, namun setiap individu secara alamiah memiliki tingkat kesuburan dan sifat keibuan yang berbeda-beda.
  1. c) Pemilihan atas hasil produksi
    Seleksi yang didasarkan atas hasil produksi ini sangat erat hubungannya dengan kesuburan dan sifat eibuan induk. Sebab pemilihan bibit ini ditujukan terhadap hasil produksi keturunan. Adapun hasil keturunan yang dimaksud antara lain ialah :
    Jumlah dan berat anak pada setiap kelahiran hendaknya merata, tidak ada ynag terlalu kecil ataupun terlalu besar. Sedangkan berat anak babi waktu lahir yang akan dijadikan bibit rata-rata 1,5 kg dengan jumlah anak yang dilahirkan rata-rata 12-14 ekor. Angka kematian sampai pada penyapihan rendah. Jumlah anak yang bias dipelihara sampai umur 3 minggu : 10-12 ekor, sedangkan sampai dengan disapih pada umru 6-8 minggu : 9-5 ekor. Pertumbuhan berat badan cukup bagus, Misalnya : 1. Umur 3 minggu mencapai berat 6 kg 2. Umur 6 minggu: 13 kg. 3. Umur 8-10 bulan mencapai 100 kg (dipotong). Persentase kerkas tinggi : 70-75%. Lebih jelasnya perhatikan diagram berikut :
  2. Pemilihan berdasarkan silsilah
    Babi-babi yang hendak dipakai sebagai bibit harus diketahui jenis atau bangsa serta tipenya. Pemilihan terhadap suatu bangsa babi atau strain yang hendak diternakkan tentu saja tergantung pada kesenangan peternak dan lingkungan di mana bangsa tersebut sudah banyak diternakkan. Dan selanjutnya untuk mengetahui bangsa babi tersebut termasuk tipe pedaging atau spek, bias diamati pada bentuk luarnya.

Keberlangsungan hidup masyarakat Papua tak lepas dari keberadaan babi. Babi menjadi salah satu hewan yang dipandang penting bagi kehidupan masyarakat Papua dalam berbagai aspek. Bukan hanya sebagai hewan ternak yang kemudian dimanfaatkan dagingnya sebagai santapan. Bukan hanya dijadikan hewan ternak yang membantu ekonomi keluarga.

Di atas itu semua, babi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Papua, terutama dalam hal misitis, babi dianggap sebagai hewan yang sakral dan sering dilibatkan dalam berbagai upacara adat. Selain aspek ekonomi dan kepercayaan, masih banyak aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat Papua lain yang bersinggungan dengan babi.

Tulisan ini akan membahas secara singkat peran babi dalam kehidupan masyarakat Papua di pedalaman dan di perkotaan.

Pembahasan

Babi bagi Masyarakat Pedalaman

Sejak dahulu, keberadaan babi memang sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Papua. Pada mulanya babi dibawa oleh pendatang-pendatang dari Eropa pada abad-abad kolonialisme. Bahkan di beberapa daerah, babi menjadi satu-satunya hewan ternak yang dapat hidup karena Papua merupakan sebuah wilayah yang secara geografis merupakan pegunungan dan lembah-lembah yang menyebabkan babi dapat berkembang biak dengan baik.

Di beberapa daerah pedalaman di Papua, babi masih dianggap sebagai hewan sakral yang dagingnya tidak boleh dimakan secara cuma-cuma dan tanpa alasan atau hanya sebagai pengenyang perut semata. Babi hanya dikonsumsi ketika ada sebuah upacara-upacara tertentu, misalnya Pesta Babi atau Upacara Bakar Batu.Memotong dan memakan babi hanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa penting seperti pembakaran mayat, perkawinan dan ritus inisiasi.

Berkenaan dengan pentingnya peran babi dalam kehidupan adat di Papua, banyak penduduk di Papua, terutama yang tinggal di daerah pegunungan yang mendiami lembah bermata pencaharian sebagai peternak babi. Memelihara babi merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat di Papua pedalaman atau oleh orang-orang asli Papua. Beternak babi kemudian menjadi salah satu mata pencaharian yang cukup digemari oleh masyarakat Papua. Memang jarang ada orang Papua yang beternak babi hanya untuk dimanfaatkan dagingnya.

Hal ini terlihat dari pengaturan rumah Honai yang merupakan rumah adat orang Papua yang memiliki atap berbentuk bulat kerucut dari jerami. Menilik dari adanya rumah Honai, terlihat bahwa babi memiliki kedudukan yang penting bagi masyarakat Papua dan bahwa beternak babi menjadi mata pencaharian yang hampir utama. Rumah Honai terbagi dalam tiga tipe, yaitu bangunan untuk laki-laki (Honai), bangunan untuk perempuan (Ebei), dan satu tipe khusus untuk kandang babi (Wamai). Kandang babi menjadi hal yang penting pada rumah Honai, karena babi merupakan hewan ternak yang kerap menjadi peliharaaan masyarakat Papua pedalaman hingga sekarang.

Sejak zaman dahulu, babi dianggap sebagai status simbol bagi si pemilik babi di masyarakat. Semakin banyak babi yang dimiliki seseorang atau sebuah kampung, semakin tinggi pula statusnya, semakin banyak yang dapat dihadiahkannya dan semakin besar pula pesta diselenggarakannya. Misalnya bagi masyarakat Dani, dari sudut pandang sosial, babi itu sangat penting. Jumlah babi yang dimiliki seseorang, ikut menentukan bagaimana dia dipandang oleh orang lain.

Karena babi dianggap sebagai status simbol, maka masyarakat Papua kerap kali menjadikan babi sebagai alat tukar sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah babi yang dimiliki dan mendongkrak status sosial. Misalnya, dalam masyarakat Dani, babi dipakai sebagai alat tukar jasa, prestasi, dan utang. Hingga kini pun babi masih tetap digunakan sebagai mas kawin yang diberikan kepada mempelai wanita menjelang pernikahan. Bahkan biasanya babi digunakan sebagai alat ukur wanita.

Kornelis K.A dalam tulisannya yang berjudul Hukum Adat Mendominasi Hukum Positif di Papua menuturkan bahwa dalam hukum adat di Papua pun, masyarakat kerap menjadikan babi sebagai alat pembayaran denda atau ganti rugi. Hal ini tentu saja menunjukkan betapa babi memang dianggap sebagia hal yang penting di samping uang. Sedikit mengenai hukum adat Papua, masyarakat Papua kebanykan lebih suka menyelesaikan sebuah perkara secara hukum adat ketimbang secara hukum positif (perdata dan pidana).

Dalam dunia seni, babi juga digunakan sebagai pewarna hitam pada kerajinan yang dibuat oleh para wanita dan pria Arfak. Beberapa perhiasan seperti gelang, anyaman tas dan busana bagi wanita dan pria memang memliki warna dominan yaitu, putih, hitam, merah, dan kuning. Warna hitam biasanya memang didapatkan dari asap lemak babi dan damar. Untuk itulah babi menjadi penting bagi dunia kerajinan atau seni bagi masyarakat Papua pula.

A.E. Dumatubun dalam tulisannya, Kebudayaan, Kesehatan Orang Papua dalam Perspektif Antropologi, juga menyebutkan bahwa di dalam dunia medis secara tradisional, babi juga digunakan sebagai obat. Taring babi sering digunakan sebagai alat mengingsisi luka dalam prinsip pola penghisapan farah di daerah sepanjang sungai Tor, daerah Sarmi, Marind-anim, Kimaam, dan Asmat.

Salah satu peran babi yang sangat signifikan bagi masyarakat Papua adalah dalam aspek kepercayaan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, masyarakat Papua menganggap babi sebagai hewan yang sakral. Bahkan ada pula kepercayaan bahwa babi merupakan perwujudan dari arwah roh suci (kapes fane) yang biasanya merasuki tubuh wanita.[4] Selain itu, babi juga memiliki peran yang sangat penting dalam upacara adat. Ada sebuah tradisi yang disebut Pesta Babi. Tradisi ini memperbolehkan masyarakat untuk memakan babi secara besar-besaran dan dalam jangka waktu cukup panjang, yaitu satu minggu. Ada pula Upacara Bakar Batu yang kemudian melibatkan babi sebagai bahan makanan yang dipotong, dibakar, dan disantap bersama oleh semua anggota. Itulah, babi sering digunakan sebagai santapan hanya ketika upacara atau inisiasi tertentu yang dianggap sakral. Selain dalam peristiwa-peristiwa tersebut, babi sangat jarang dikonsumsi dagingnya.

Babi bagi Masyarakat Perkotaan

Berlaku hal yang kontradiktif dengan masyarakat Papua pedalaman, bagi masyarakat perkotaan, babi bukan merupakan hewan yang dianggap penting. Babi sangat jarang ditemui di daerah perkotaan Papua. Mereka lebih suka memelihara anjing ketimbang babi karena pemeliharaannya lebih mudah dan bersih. Selain itu, bagi masyarakat kota, babi tak lagi memiliki status sebagai hewan yang sakral sehingga patut dipelihara. Tak adanya pandangan bahwa babi merupakan hewan sakral, orang kota tak ragu untuk memakan daging babi dan memelihara babi untuk sekadar untuk kepentingan ekonomi.

Yang menjadi salah satu faktor pemicu juga adalah kehidupan beragama yang kental di perkotaan. Orang-orang di desa cenderung masih menganut paham animisme, berbeda dengan orang kota yang sudah banyak yang beragama. Seperti yang kita ketahui, dalam agama tertentu, babi justru menjadi hewan yang wajib untuk dihindari. Meskipun demikian, memang tak dapat disangkal bahwa beberapa masyarakat yang beragama pun terkadang masih mengikuti upacara yang melibatkan pemakanan babi.

Kesimpulan

Pandangan yang berbeda antara masyarakat pedalaman dan perkotaan mengenai arti babi bagi kehidupan mereka menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda pula antara dua masyarakat tersebut. Bagi masyarakat pedalaman, babi dianggap sebagai hewan sakral yang bernilai sangat tinggi bagi kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan masyarakat kota yang tidak lagi memandang babi sebagai hewan istimewa, sehingga tak ada perlakuan dan anggapan khusus terhadap babi.

Adapun perbandingan sifat-sifat terpenting kedua tipe tersebut ialah :

  1. KESIMPULAN

Pemerintah perlu memberikan bantuan indukan babi super dan sehat kepada Kepala keluarga yang miskin di 7 Wilayah Adat di Papua dan yang tidak mempunyai pekerjaan di Papua. Tiap KK diberikan 2 pasang Indukan.

Bantuan Indukan Babi ini juga harus disertai dengan biaya untuk pembuatan kandang dan biaya pakan. Tenaga pendamping dari Dinas Pertanian/Peternakan juga harus secara aktif memantau kesehatan  Indukan babi yang diberikan ini.

Program-program nyata seperti ini akan lebih terasa dan lebih nyata dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat.

Agar, program ini bisa berjalan secara berkelanjutan, perlu ditugaskan badan khusus untuk menyelenggarkan program ini, yang dalam hal ini dibawah Kendali Kantor Staf Khusus Presiden RI.

sistem bantuan ini bersifat bagi hasil, yaitu 70 : 30, dengan penjelasan setiap anak babi yang dilahirkan nantinya, adalah 70% jadi milik Masyarakat dan 30% lagi adalah milik dari Badan Pengelola Program ini.

Badan Pengelola, akan membagikan kembali kepada masyarakat, hasil dari yang diterima dari kerjasama ini.

Bagaimana bisa mewujudkan Program ini ? perlu upaya yang solid dari berbagai Organisasi yang ada dan yang pedulipada pembangunan Papua, untuk mengajukan Program ini ke Kementerian Pertanian RI dan Juga ke Presiden RI. ( YANCE MOTE, SH, MH )

Generasi Milenial, By : Yance Mote, SH, MH

Generasi Milenial, By : Yance Mote, SH, MH

Seharusnya Provinsi Papua memiliki suatu Pelatihan Khusus bagi pemuda Papua yang akan dipersiapkan 5 tahun kedepan yang siap untuk menjadi sebagai generasi Z. Peningkatan SDM bukan hanya melalui sekolah saja, pelatihan Khusus keterampilan Manajerial dan Tekhnologi lebih dibutuhkan.
Dari diskusi-diskusi dan posting di Facebook, kita seharusnya bisa menambah ilmu dan membuka wawasan tentang perubahan dunia terjadi.
Lalu,,,,,s0 What ? ya kita harus mendorong kepada Gubernur dan kepala Daerah agar segera mempersiapkan calaon Generasi Z OAP untuk 5 Tahun kedepan……..
Oleh karena itu, saya tidak akan pernah bosan untuk menulis dan memberikan informasi mengenai Perkembangan Sumber Daya Manusia dan Upaya untuk peningkatannya. Jika kita tidak mulai dari sekarang, BERGERAK dalam membentuk SDM OAP, kita akan jadi penonton di tanah kita sendiri.

Telinga kita mungkin pernah mendengar dengan istilah generasi milenial. Meski tak terlalu paham artinya, istilah itu nyatanya sudah masuk dalam percakapan sehari-hari. Sebagai gambaran singkat, generasi milenial, yang juga punya nama lain Generasi Y ini, adalah kelompok manusia yang lahir di atas tahun 1980-an hingga tahun 1997. Mereka disebut milenial karena merupakan satu-satunya generasi yang pernah melewati milenium kedua, sejak teori generasi ini dihembuskan pertama kali oleh Karl Mannheim pada 1923.

Sebagai Generasi Milenial, banyak banget stereotipe serta kebiasaan yang harus kita tinggalkan. Misalnya, Generasi Milenial dicap lebih banyak berinteraksi di dunia maya dibanding di dunia nyata. Akhirnya, kita jadi lebih pandai mencari teman lewat media sosial dibanding mencari teman dengan bertemu dan berkumpul langsung. Ini terjadi karena kita attach banget sama gadgets. Ujung-ujungnya, komen di Instagram jadi rame banget, deh. Generasi Milenial memang nggak ragu untuk memuji atau mencela di ranah publik.

Nggak sedikit juga yang bilang bahwa Generasi Milenial lembek di dunia kerja. Padahal, potensi mereka tinggi banget. Generasi Milenial dinilai jauh lebih pintar dan sangat kreatif dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi tetep aja banyak kakak-kakak, om-om, atau tante-tante yang mengeluh tentang kinerja generasi ini.

Nah, diantara banyaknya tanggapan tentang Generasi Milenial, saya pengen mengajak kamu terus bersyukur dan selalu termotivasi sebagai seorang milenial. Kenapa? Karena sebetulnya banyak banget keuntungan yang kita punya sebagai Generasi Milenial. Salah satunya,kKemudahan mendapatkan akses informasi, kebebasan berpendapat dan peluang untuk bisa terlibat bisa bikin kita lebih mudah maju.

Coba pikirkan keuntungan-keuntungan berikut ini, supaya kita bisa terus bersyukur dan termotivasi menjadi generasi yang jauh lebih kece!

1. Generasi Milenial punya akses teknologi yang jauh lebih baik

Generasi Milenial tahu banget bagaimana cara menggunakan komputer, laptop, smartphone dan berbagai aplikasi yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Mengerjakan tugas sekolah atau tugas kuliah pun jadi lebih gampang. Dulu, mana ada aplikasi bermanfaat yang bikin hidup lebih optimal?

Selain akses teknologi, zaman sekarang akses internet juga udah gampang banget, apalagi buat kita yang tinggal di kota besar. Mau cari informasi apa aja, kita bisa Google. Dalam dua detik, jawabannya udah keluar. Kalau dulu, kakak, om, tante dan orang tua kita musti nongkrong dulu di perpustakaan atau ngejar-ngejar ahli materi yang bersangkutan.

Generasi Milenial 5 - Youthmanual

2. Generasi Milenial punya kemampuan menyusun konsep pemasaran yang jauh lebih baik

Beruntungnya, semua urusan dan pengalaman kita menggunakan teknologi bisa jadi nilai tambah. Misalnya, perusahaan-perusahaan sekarang banyak mencari tenaga kerja baru yang jago ngulik media sosial, lho.

Pokoknya, apapun yang kamu lakukan sebagai hobi di bidang teknologi, bisa jadi modal kerja nanti.

Bahkan hobi ngulik gadgets dan medsos bisa dianggap seperti “latihan” belajar prinsip-prinsip marketing, lho. Di medsos ‘kan kita berusaha bikin foto yang bagus serta caption yang menarik. Dengan kata lain, kita belajar membangun brand tentang diri sendiri. Itu kenapa, Generasi Milenial harusnya udah gape dalam menyusun konsep marketing yang menarik.

Generasi Milenial 4 - Youthmanual.jpg

3. Generasi Milenial punya target yang jauh lebih baik

Generasi Milenial kreatif dan inovatif!

Salah satu pendapat yang “menampar” Generasi Milenial adalah kita ini generasi yang meremehkan proses, dan pengennya serba instan. Mungkin ada beberapa dari kita yang memang seperti itu. Makanya, coba ubah penilaian ini supaya punya gambaran lebih besar. Mungkin sebenarnya kita bukannya mau “serba instan”. Mungkin sebenarnya kita mengejar target tinggi, sehingga kita bekerja dengan lebih efisien dan cepat. Meski begitu, usahakan tetap menjaga profesionalitas, ya! Jadi meskipun prosesnya nggak lama, hasilnya tetep oke.

Generasi Milenial 3 - Youthmanual

4. Generasi Milenial punya pilihan tempat kerja dan kesempatan yang jauh lebih baik

Zaman dahulu, jenis pekerjaan dan tempat bekerja terbatas banget. Kalau nggak kerja di perusahaan besar, ya kita diharapkan jadi Pegawai Negeri Sipil. Sekarang perusahaan start up bertebaran di mana-mana. Otomatis, kesempatan kita untuk mengerjakan apa yang kita suka punya wadah yang semakin besar.

Selain itu, kebiasaan kerjanya pun sudah banyak berubah. Kita bisa terlibat lebih banyak, berdiskusi dengan siapa saja, dan pendapat kita semakin dihargai. Hal ini seharusnya bisa bikin pola pikir kita sebagai Generasi Milenial jadi lebih beragam.

Generasi Milenial 2 - Youthmanual

5. Generasi milenial punya lingkungan sosial yang lebih berwarna dan bisa menerima perbedaan dengan lebih baik

Generasi Milenial juga punya sosial awareness yang tinggi banget. Lagi-lagi, ini karena interaksi kita dengan internet tinggi banget, dan beragam pendapat dan karakter bisa kelhiatan lewat internet.

Maka ketika kerja nanti, Generasi Milenial bakal terbiasa dsama lingkungan kerja dengan orang-orang yang berbeda. Kita nggak akan mengalami kesulitan beradaptasi karena pada dasarnya, kita sudah melihat perbedaaan itu sejak dini.

Future Leaders diciptakan oleh Pemimpin yang Hebat By: Yance Mote, SH, MH

Future Leaders diciptakan oleh Pemimpin yang Hebat By: Yance Mote, SH, MH

Pemimpin Masa Depan

Genderang pemilu telah mulai berkumandang perang politik akan segera dimulai. Semua partai sibuk dengan idealisme dan kepercayan diri yang penuh dengan konsep dipaparkan melalui permainan kata yang cukup membuat terkesima ketika mendengarnya. Kesejahteraan, kemakmuran, kamapanan, keadilan, pemerataan, vigur pemimpin diusung sebagai janji politik.

Sadar atau tidak mereka, blunder politik, blunder birokrasi, blunder pemimpin, blunder janji telah terjadi disana sini. Semua partai sibuk dengan vigur dan pemimpinnya masing-masing yang diyakini dapat membawa pembaharuan bukan berdasar pada pemahaman yang melalui analisis yang panjang terhadap kemampuan pemimpinnya.

Carut-marut, kekusutan, acak kadut kehidupan berbangsa disuatu Negara merupakan harga mati yang harus dibayar oleh pemimpinnya. Wujudnya ketika permasalahan di suatu Negara tersebut telah demikIan kompleksnya.

Pemimpin-pemimpin masa depan ideal adalah pemimpin yang mempunyai ide-ide cemerlang sehingga dapat memberikan terobosan-terobosan baruyang cemerlang pula bagi suatu paradigma perubahan, pemimpin masa depan adalah pemimpin yang menjadikan masalah sebagai suatu solusi bagi perbaikan, pemimpin masa depan adalah pemimpin yang general yang mampu meramu berbagai keahlIan, keadaan dan kepentingan menjadi suatu kekuatan, pemimpn masa depan adalah pemimpin yang ketika bermimpi kemudIan menjadikannya nyata, pemimpin masa depan adalah pemimpin yang percaya diri karena kemampuannya melewati berbagai pengalaman pahitnya kehidupan, pemimpin masa depan adalah pemimpin yang tidak berada dibawah bayang-bayang pendahulunya, karenanya Ia semu.

Bukanlah ………..

Pemimpin yang hanya mampu bermain dengan kata-kata, pemimpin yang hanya tebal teori dan retorika, pemimpin yang mencari solusi dengan lari dari masalah, pemimpin yang percaya diri dengan dukungan dari para anteknya, pemimpin yang hanya menjual wibawa, pemimpin yang hanya mengandalkan silsilah keluarga.

Apakah ada……???

Banjir dan kemacetan di suatu ibu kota suatu Negara merupakan masalah umum yang dihadapi hampir oleh setiap Negara yang dipandang sebagai suatu masalah, rencana untuk memindahkan ibukota Negara ke daerah yang masih baru dengan harapan penataan kota dapat dilakukan sejak dini dIanggap sebagai sebuah solusi, solusi yang mencerminkan pengambilan keputusan bukan berdasarkan pada perbaikan namun lebih kepada penyelesaIan masalah dijawab dengan lari dari masalah tersebut. Apakah dilokasi yang baru nantinya tidak akan muncul masalah baru dan ketika muncul masalah baru, keputusan yang dIambil lagi-lagi dengan memindahkan lagi lokasi kota tersebut, kapan sebenarnya kita tahu kalau sebenarnya kita telah keluar dari masalah ataukah kita hanya terjebak pada sebuah blunder sebagai akibat dari suatu keputusan.

Warisan tahta kekuasaan dahulu kala hanya terjadi pada sistem kerajaan, sekarang terjadi pula pada suatu sistem pada pemerintahan suatu Negara. Akhirnya tidak ada hal baru muncul, yang ada hanyalah berupaya melanjutkan dan mewariskan cita-cita pendahulunya, padahal zama saat ini dengan pendahulunya sangatlah berbeda. Ilmu teori pun selalu diperbaharui mengikuti perkembangan zaman, begitu juga dengan teknologi. Sedangkan konsep suatu Negara yang menyangkut ratusan juta jiwa masih menggunakan konsep yang merupakan warisan usang dari pendahulunya, sungguh suatu yang ironi.

Rakyat tidak butuh wibawa dari seorang pemimpinnya melainkan ide-ide yang dapat membawa suatu perubahan yang tentunya lebih baik akan jauh lebih penting dari wibawa tersebut. Sudah saatnya rakyat diberikan angin segar dengan datangnya pemimpin yang mempunyai ide segar. Angin perubahan tidak dihembuskan oleh wibawa pemimpinnya melainkan melalui keputusan heroik yang dIambil.

Kata-kata intelektual yang enak didengar, membuat kagum yang mendengarkannya, hanya akan menina bobokan pendengarnya. Sedangkan sebenarnya mereka harus bangun dari tidur dan bersama-sama beranjak menuju suatu kemajuan bersama. Rakyat butuh suara ayam berkokok, butuh sinar mentari agar terjaga dari tidur dan mimpi kemudIan memulai hari-hari dengan suatu kemandirIan yang difasilitas oleh pemimpinnya.

Retorika dan teori adalah suatu yang datang belakangan, Ia hadir ketika sesuatu telah dibuktikan melalui praktik yang telah terbukti dan teruji terlebih dahulu, melalui tindakan-tindakan kemudIan dibukukan untuk dijadikan pemahaman oleh mereka yang membutuhkannya. Pemimpin dengan segudang teori dan retorika harus masih melalui tahapan praktek karena dIa hanya mempunyai pemahaman tetapi tidak memiliki praktiknya. Berapa lama rakyat harus menunggu hasil perbuatan dari pemimpin seperti ini, jikalau masih memerlukan uji coba dari teori yang dipahaminya, berapa banyak yang akan menjadi korban dari kegagalan hasil uji coba keputusan.

Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin lainnya. Semangat tersebut mendasari GE, Nutrifood dan Tempo untuk meluncurkan program Jalan Pemimpin, hari Senin lalu .

Konsep program ini adalah pemberian mentoring selama satu tahun bagi sembilan belas anak muda Indonesia yang saat ini sedang mengembangkan komunitas di masyarakat. Selama satu tahun tersebut, mereka akan mendapatkan bimbingan dan feedback langsung dari para praktisi senior yang sudah berpengalaman di bidang yang relevan dengan komunitas yang mereka tekuni.

Tujuan dari program tersebut adalah menjaring 19 pemuda dari seluruh penjuru Indonesia untuk mengembangkan program di komunitasnya dengan harapan bahwa ke depannya mereka menjadi sosok pemimpin yang mampu berkontribusi bagi Indonesia. Pendaftaran yang dibuka  itu diikuti oleh sebanyak 300 aplikan yang kemudian diseleksi lagi melalui proses wawancara.

“Dari 300 CV yang masuk kita melakukan seleksi lagi dengan wawancara, lalu kita pilih 19 orang yang memang sesuai kriteria yang kita inginkan. Kita memilih program-program komunitas yang memberikan dampak positif maupun manfaat, tak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang lain dan masyarakat luas,” ungkap Yosea Kurnianto, Ketua Tim Pelaksana Program Jalan Pemimpin.

Setelah proses seleksi, terpilihlah 19 ide kreatif dan inspiratif yang digagas oleh peserta-peserta tersebut. Misalnya saja peserta asal Lampung, Alan Rahmadi, ia bersama komunitasnya bertekad untuk melestarikan bahasa dan aksara Lampung. Ada juga peserta dari Papua yang muncul dengan program “Buku untuk Papua”. Ide-ide kreatif lainnya misalnya komunitas pembuat robot, festival musik punk dan ide-ide lainnya.

Program ini sangat menarik karena para calon pemimpin Indonesia tersebut akan dipertemukan dengan 19 tokoh berpengaruh dan telah menjadi pemimpin hebat di perusahaan atau organisasi mereka masing-masing. Mereka pun muncul dari berbagai kalangan, mulai dari bidang bisnis komersial hingga professional di bidang kedokteran dan motivator. Beberapa di antara mereka adalah Presiden Direktur GE Indonesia Handry Satriago, Direktur Bank Mandiri, Budi Sadikin, Direktur HR Indofood Josef Bataona, Rene Suhardono penulis, Nova Riyanti Yusuf, anggota DPR dan masih banyak tokoh lainnya.

“Pengalaman merupakan hal terpenting bagi pengembangan diri. Jalan Pemimpin akan memberikan pengalaman belajar yang berharga, baik untuk para calon pemimpin (metees) dan para pemimpin masa kini (mentors),” ujar Arif Zulkifli, Chief Editor Tempo.

Kegiatan saling menularkan pengalaman selama satu tahun tersebut kemudian akan direkam dalam bentuk buku yang akan diluncurkan setelah program berakhir. Tujuannya adalah si pembaca, masyarakat luas, akan terinspirasi dan tergerak hatin

Dalam kehidupan sosial manusia sering kita mendengar pemimpin. Definisi pemimpin secara pribadi adalah peran/pelaku/orang yang bisa memberikan pengaruh banyak terhadap orang lain/kelompok. Biasanya pemimpin mempunyai jiwa yang sangat bijaksana, jujur,mempunyai pandangan luas kedepan, tekad yang solid dan rela berkorban demi apa yang ia pimpin. Di zaman reformasi ini kita (mahasiswa) selaku inspirator peradaban harusnya turut serta dalam menjadi pemimpin masa depan indonesia. Namun banyak kalangan muda khususnya mahasiswa yang jarang atau sedikit sekali yang memberanikan diri sebagai pemimpin. Menjadi pemimpin memang tidak semudah apa kita bayangkan. Berbicara di depan kelompok, memberikan instruksi atau perintah pada kelompok lalu melihat dan menunggu hasil apa yang dilakukan kelompok, haruslah mengawasi, memberikan nasihat, bertanggung jawab atas tindakan bawahannya dan mampu konsisten terhadap tujuan yang ingin dicapai, membagi waktu untuk kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama, bersikap adil terhadap yang lain. Terlebih lagi seorang pemimpin harus mempunyai visi dan misi bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk apa yang ia pimpin.
Hal-hal itu mungkin yang membuat beberapa kalangan muda khususnya mahasiwa enggan untuk menjadi pemimpin muda masa kini. Sebab tidak semua orang bisa menjadi pemimpin yang sejatinya mampu mengemban semua amanah yang diberikan. Mahasiwa zaman reformasi sekaligus globalisasi yang rata-rata mengaku kekinian, yang masih ingin hidup bebas tanpa aturan, merasakan masa mudanya tanpa tanggung jawab, mendapat perhatian dari orang lain untuknya dan mementingkan diri sendiri dibanding orang lain. Sejatinya pemimpin masa depan bukanlah pemimpin yang ada sekarang. Melainkan masih dalam bentuk benih benih yang terdidik dan terlatih dalam materi kepemimpinan.

Yakni Kitalah ( Pemuda /Mahasiswa) sebagai agen perubahan yang seharusnya mulai sadar dan mulai bergerak dan belajar untuk memantapkan diri sebagai calon generasi terbaik pemimpin muda dari kalangan terpelajar (Mahasiwa). Pemimpin tidaklah bekerja sendiri, pemimpin bukanlah peran yang paling berat. Tapi pemimpin adalah orang yang berani dan yang siap memberikan perubahan yang positif terhadap apapun dan mampu konsistensi dalam tujuan dari kelompok dan pemimpin tidak bekerja sendiri. Jangan takut untuk tidak amanah menjadi pemimpin. Walau menjadi pemimpin itu sulit.  ( IP/PM/VI/2016 }