Recent Posts

Lukas Enembe ” Pejabat Pemerintah Pusat, jangan sembarang main proses pemekaran daerah “

 

Lukas Enembe ” Pejabat Pemerintah Pusat, jangan sembarang main proses pemekaran daerah “

Parliamentmagazine. Jakarta.  Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe meminta Pemerintah Pusat tidak seenaknya memproses permintaan pemekaran yang diajukan orang-orang yang mengatasnamakan masyarakat Papua.

“Di Papua ada Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Pejabat pemerintah pusat harus mengerti itu, dimana kewenangan ada di pemerintah provinsi dan lembaga-lembaga seperti DPRP, MRP. Jadi pemekaran harus mendapat persetujuan dari lembaga-lembaga ini dulu, pusat jangan proses sembarang,” kata Enembe kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Minggu (2/11).

Menurut Enembe, dampak kedepan jika pemekaran terjadi, yang menikmati itu bukan orang asli Papua. “Hari ini saya katakan, dana Otsus untuk Papua ini hanya transit saja, selanjutnya itu keluar. Jadi tidak akan menjawab permasalahan di Papua. Untuk itu, tidak ada lagi pemekaran di Papua. Kami ada mekanismenya, jangan seenaknya bicara pemekaran,” katanya.

Saat ditanya soal bagaimana dengan kabupaten yang diusulkan masyarakatnya sendiri, kata Enembe, kabupaten yang telah disetujui untuk dimekarkan itu berjumlah 22, ini sesuai dengan mekanisme dan telah di setujui oleh DPR dan MRP.

“Masyarakat siapa yang dimaksud, kalau disuruh referendum untuk menguji masyarakat atau tidak ya tidak. Pasti mereka katakan tidak. Itu pasti elit-elit politik dan kelompok-kelompok yang kalah politik yang berjuang ke Jakarta untuk membicarakan pemekaran agar bisa jadi kepala daerah di situ. Jadi Mendagri jangan bicara sembarang, yang dimaksud masyarakat itu siapa?,” katanya.

Soal Pergub yang mengatur soal pemekaran, kata Enembe, pemerintah provinsi sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) soal pemekaran. “Jadi saya pikir, program pemerintah pusat jangan aneh-aneh untuk Papua. Disini ada Otsus titik, untuk itu semua kewenangan ada di sini, jangan terapkan UU Nasional di Papua. Jangan bikin masalah,” katanya.

Kalau dikatakan program itu untuk mendukung menyejahterakan masyarakat, kata Enembe, sampai saat ini tidak ada kesejahteraan di Papua. “Artinya, dana masuk banyak tetapi rakyat tidak sejahtera, elit-elit politik yang menikmati itu,” kata Enembe. ( ZA/PM/XI/2017 )

Gubernur Direncanakan Buka Event Border Trade Fair 2017

Gubernur Direncanakan Buka Event Border Trade Fair 2017

JAYAPURA-Gubernur Papua Lukas Enembe,S.IP,MH dijadwalkan akan membuka Border Trade Fair atau Pameran Perdagangan dengan melibatkan negara-negara pasifik, di perbatasan Skouw yang akan dilaksanakan tanggal 23-25 November 2017.

Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Suzana Wanggai menyampaikan, pameran perdagangan tersebut untuk memperkenalkan wajah baru wilayah perbatasan Bumi Cenderawasih yang awalnya diresmikan Presiden Joko Widodo.

“Disisi lain, untuk merealisasikan komitmen Gubernur Papua, yang berencana agar wilayah perbatasan Skouw, menjadi pintu gerbang perdagangan dengan negara-negara pasifik,”ungkapnya, akhir pekan kemarin.

Kemudian, kata Suzana Wangga membenarkam, pameran tersebut dilangsungkan untuk memperliatkan bahwa Papua itu ramah akan investasi.“Makanya, pameran perdagangan ini merupakan momentum untuk menarik minat investasi itu masuk ke Papua,”ujar Suzana Wanggai.

Pada pameran tersebut, ungkap Susana Wanggai, akan dihadiri beberapa negara pasifik akan diundang sebagai peninjau ataupun partisipan.“Dalam pameran itu, negara pasifik bisa datang langsung untuk ikut sebagai partisipan atau pun peninjau. Yang jelas bagi kami salah satu atau dua-duanya sama pentingnya,”jelasnya.

Pelaksanaan pameran tersebut, kata Suzana Wanggai sekalian untuk saling tukar menukar informasi ataupun pengalaman dengan masyarakat kami di Papua tentang hasil produksi maupun hal perdagangan lainnnya.

Ditempat yang sama, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty berharap pada pameran perdagangan ini, dapat terjadi aksi saling tukar menukar informasi tentang produksi perdagangan dengan negara pasifik.

Dilain pihak, pemerintah provinsi hendak memberikan kesempatan kepada masyarakat pedagang di Papua, terutama orang asli Papua untuk memamerkan hasil-hasil produksinya supaya dilirik oleh negara pasifik.

“Yang pasti dalam pameran ini kita mau menampilkan bahwa hasil produksi Papua sangat baik dan mampu bersaing dengan produk luar negeri lainnya. Makanya, melalui pameran ini saya harap seluruh hasil produksi rakyat Papua dapat ditampilkan. Sehingga dapat dilihat oleh teman-teman dari negara pasifik,”tuturnya. (Anshafira 11/17)

Presiden PKS: Kepemimpinan Lukas Enembe Sudah Teruji

Presiden PKS: Kepemimpinan Lukas Enembe Sudah Teruji

JAKARTA-Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman mengakui, hubungan antara Partai PKS dengan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang juga Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH sudah terjalin sejak 10 tahun silam.

Bahkan semasa Lukas Enembe masih menjabat Wakil Bupati kemudian menjadi Bupati Kabupaten Puncak Jaya, hubungan PKS sudah terjalin dengan baik. “Ketika beliau (Lukas Enembe) masih menjabat Wabup Puncak Jaya, kami Partai PKS sudah sama-sama. Jadi kami sudah mempunyai hubungan historis sejak lama sehingga kami sudah mengetahui bagaimana dan apa hasil kinerja beliau. Sejauh penilaian kami bahwa Lukas Enembe termasuk Gubernur Papua yang sangat baik dalam mengelola sistem pemerintahan dan mengelola pembangunan serta mampu menjalin keharmonisan masyarakat,”ungkap Presiden PKS kepada wartawan usai menyerahkan Surat Keputusan dukungan atau rekomendasi dari Partai PKS kepada Lukas Enembe untuk maju Pilgub Papua 2018, Rabu (1/11/2017) di Kantor DPP Partai PKS di Jakarta.

Disamping memiliki hubungan yang cukup lama, ternyata PKS juga menilai Gubernur Lukas Enembe mempunyai sikap yang bijak dimana Papua termasuk daerah yang seluruh agama dan suku ada hidup diatas Tanah Papua saling berdampingan. “Beliau juga sangat baik dalam mengakomodir keberagaman itu,” ucapnya.

Sekedar diketahui bahwa SK atau rekomendasi yang diserahkan Partai PKS tersebut sudah mencantumkan sekaligus nama pasangan Lukas Enembe pada Pilgub Papua 2018 yakni Klemen Tinal, SE, MM. Presiden PKS mengatakan, penyerahakan rekomendasi ini sebenarnya direncanakan akan dilakukan sekitar dua pekan lalu namun karena satu dan lain hal sehingga baru bisa dilakukan saat ini.

“Ini sifatnya sudah dalam bentuk Rekomendasi kami dari DPP PKS kepada pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal. Ini jelas sudah final bahwa kami PKS sudah menjadi keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat memberikan dukungan,” tegasnya.

Ia menambahkan, sikap dukungan dan rekomendasi dari pusat ini sudah satu pintu bahwa seluruh pengurus dan simpatisan PKS mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota sudah pasti mendukung Lukas Enembe dan Klemen Tinal pada Pilgub Papua 2018.

“Perlu diketahui bahwa pemberian rekomendasi ini bukan asal-asalkan melainkan dari usulan daerah yang kemudian dibahas ditingkat pusat hingga mengeluarkan keputusan yang akan diikuti hingga ke akar rumput,”bebernya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang juga Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP,MH, menjelaskan, Partai PKS secara resmi sudah menyerahkan rekomendasi partai untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua atas nama Lukas Enembe dan Klemen Tinal.

Enembe berharap bahwa PKS memberikan dukungan penuh khususnya pada saat pelaksanaan pemilu. Sebab, Enembe mengakui bahwa solidaritas Partai PKS sangat kuat hingga ke tingkat kampung-kampung. “Dengan rekomendasi ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari kader-kader partai di Papua,”tandasnya. (Anshafira 11/17)

Napak Tilas Kisah Kehidupan masa lalu Bp Lukas Enembe

Masa lalu yang menyedihkan dan hidup yang sulit….telah membentuk Karakter Kepemimpinan Bp. Lukas Enembe. Tekadnya yang kuat untuk menuntut ilmu dan untuk membangun Papua…telah berbuah hasil dengan terpilihnya beliau sebagai Gubernur Papua.

 

Lukas Enembe Ucapkan Selamat Atas Gelar Profesor dari Jenderal Tito Carnavian

Lukas Enembe Ucapkan Selamat Atas Gelar Profesor dari Jenderal Tito Carnavian

Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Kepolisian Studi Strategis Kajian Kontra- Terorisme di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Prosesi pengukuhan dilaksanakan dalam sidang Senat Terbuka dipimpin oleh Gubernur STIK-PTIK Irjen Pol Remigius Sigid Tri Harjanto di auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017).

Keputusan pengukuhan Tito sebagai guru besar telah ditandatangani oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir melalui Surat Keputusan Nomor 98876/A2.3/KP/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Dengan demikian Tito resmi memiliki gelar sebagai profesor.

“Menetapkan dan mengangkat Jenderal Polisi Drs H Muhammad Tito Karnavian MA PhD dalam jabatan akademik sebagai guru besar dan dosen tidak tetap bidang Ilmu Kepolisian Studi Strategis Kajian Kontra Terorisme,” ucap perwakilan guru besar pada senat akademik, Iza Fadri saat membacakan SK Menristek Dikti.

Usai pembacaan SK Menteri, Tito pun menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Peran Polri dalam Penanganan Terorisme di Indonesia”.

Proses administrasi untuk pengusulan jabatan akademik guru besar ini telah dilakukan sejak awal Juli 2017.

Sebelumnya, PTIK telah menginventarisasi karya-karya akademik dan memverifikasi atas kegiatan ilmiah serta karya tulis penerima Bintang Adhi Makayasa tahun 1987 itu.

Tercatat pada tahun 2008, Tito mendapat beasiswa pada program PhD bidang Strategic Studies dari disiplin ilmu politik internasional di Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Nanyang Technological University (NTU) Singapore.

Tertarik dengan dunia terorisme dan insurgensi, Tito kemudian menulis disertasi tentang “Insurgensi Islamis” dengan studi kasus gerakan Jamaah al Islamiyyah.

Pada bulan April 2013, ia berhasil mempertahankan disertasinya dan memperoleh gelar PhD dengan penghargaan 2nd Class Upper atau setingkat Magna Cum Laude dengan GPA 4.25.

Pada 2011, Tito juga menyelesaikan pendidikan Lemhannas dengan predikat penerima Bintang Seroja lulusan terbaik.

Hadir dalam acara tersebut Menristek Dikti M Nasir, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DPR RI Setya Novanto, Wakil Ketua DPR RI Fachri Hamzah, anggota DPR Agus Hermanto dan sejumlah petinggi Polri lainnya.

Selain itu hadir pula sejumlah tokoh masyarakat, antara lain Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin dan Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid.

” Menatap Papua Sejahtera 2018-2023 ” By : Lukas Enembe ( Bagian 1 )

” Menatap Papua Sejahtera 2018-2023 ” ( Bagian 1 )

By : Lukas Enembe

Akhir tahun 2017 ini….adalah masa akhir kepemimpinan saya bersama Bapak Klement Tinal sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Provinsi Papua. Berbagai suka dan duka telah kita jalani bersama, saya akui….saya sangat bekerja keras untuk bisa membangun suatu PONDASI yang kokoh bagi pembangunan Provinsi Papua yang kita cintai ini. Khususnya di tahun- tahun pertama kepemimpinan saya…saya sangat jarang sekali tidur dan bahkan hampir tidak ada waktu untuk keluarga.

Saya menyadari, bahwa memimpin masyarakat Papua dengan tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan yang rendah, banyak masyarakat yang hidup didaerah terpencil dan terisolasi dari segala akses publik…bukanlah pekerjaan yang mudah. Terkdang saya merasa iri dengan rekan-rekan Gubernur lainnya di Indonesia. Kompleksitas permasalahan di Papua sangat banyak sekali. Seorang pemimpin daerah di Papua harus rela diterjang ombak lautan, berjalan dihutan belantara yang lebat, diterpa teriknya sinar mentari dan mendaki bukit serta menyusuri lembah dan pantai..demi untuk menemui masyarakat dan melihat secara langsung keadaan mereka.  Bukan sesuatu yang aneh lagi, jika saya sering digigit nyamuk dan serangga hutan yang ganas dalam setiap perjalanan ke suatu daearah pedalaman.

Uang saja tidak cukup…untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, karena Papua karakteristik masyarakatnya dan wilayahnya multi kompleks dan multi dimensial. Jika hanya dengan dasar payung hukum Pemrintahan Daerah yang saat ini ada, yaitu Undang-Undang Otsus, tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang ada di Papua. Apalagi  Undang-Undang Otsus yang ada saat inipun, berjalan tidak dengan sepenuhnya atau berjalan setengah hati. Jalan satu-satunya adalah dengan diperbaharuinya Undang-Undang Otsus menjadi Undang-Undang Pemerintahan Papua atau UU Otsus Plus. Untuk memperjuangkan UU Otsus Plus ini, rintangannya juga sangat berat dan hebat dan bahkan sempat ada praduga kepada saya, bahwa dengan UU Otsus Plus ini…kekuasaan seorang Gubenur jadi sangat besar dan dengan dan yang besar. Sebenarnya, itulah intinya…untuk membangun Papua saya perlu tambahan kewenangan, jika soal dana untuk membangun Papua jika kewenangan itu ada, bisa kami cari sendiri.

Mungkin pada saat ini, Pimpinan negara ini belum mempunyai satu sudut pandang yang sama dengan kami di Papua, tentang pentingnya UU Pemerintah Papua itu. Kami akan terus berjuang, agar bisa terdapat persamaan prespsi antar pejabat pemerintah pusat dalam memandang urgensi perlunya UU Otsus Plus itu. Biarlah waktu berjalan dulu..dalam perkembangannya, akan terbukti bahwa apa yang saya sampaikan…untuk memecahkan masalah Papua yang super multikompleks ini..ialah perubahan UU Otsus Papua.

Banyak kemajuan yang telah kami capai bersama Bapak Klement Tinal selama 4 tahun dalam memimpin Papua. Khusus dalam hal pembangunan infrastruktur, gebrakan dari Bp Presiden Joko Widodo sangat membantu percepatan pembangunan Papua. Namun, kami juga mengakui…..masih banyak yang harus dibenahi dalam pembangunan di Papua, khsususnya dalam bidang kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan.

Di akhir tahun 2017 ini, gonjang-ganjing menjelang Pilgub dan Pilpres juga menerpa saya dengan berbagi isue dan tuduhan, yang juga sangat menguras energi pemikiran dan tenaga serta waktu saya. Namun saya legowo, inilah politik dan inilah konsukuensi yang harus saya hadapi dalam suasana panas tahun politik 2018 dan tahun 2019 ini.

Didada saya saya hanya ada merah putih, tidak sebersitpun terbetik niat untuk menjadikan Papua Merdeka dari Indonesia dan sebagi Gubernur, saya Pamong Praja yang loyal pada atasan saya yaitu Mendagri dan Presiden RI. Terkadang, mungkin ada salah presepsi jika membaca berita-berita di media, seolah-olah saya ingin melawan kepada pemerintah pusat. Style bahasa Papua dan Bahasa Melayu yang dipergunakan di Indonesia dalam beberapa bahasa banyak perbedaannya. Dan masyarakat Papua, dalam berbahasa, terkadang menyampaikan apa adanya, suatu peryataan yang jujur dan tanpa rekayasa. Maknanya…saya sebagai Gubernur Papua, yang benar-benar sangat tahu permasalahan yang ada di masyarakat saya, dan itulah yang harus saya sampaikan kepada Pemerintah Pusat, agar jangan sampai ada salah konsep atau salah Program nantinya di Papua. Apa yang terbaik untuk masyarakat Papua, juga berarti yang terbaik untuk Pemerintahan Republik Indonesia.

Secara umum, kehidupan antar suku dan agama serta keamanan sosial politik di Papua dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini suatu kondisi yang bisa dibilang luar biasa, bagaimana saya meyakinkan masyarakat Papua dengan konsep KASIH MENEMBUS PERBEDAAN. Sebenarnya jika mau dikatakan sulit, ya sangat sulit untuk bisa menciptakan suatu kondisi yang sangat nyama dalam kehidupan beragama antar suku di Papua ini.

Saya juga ingin menyampaikan bahwa masa depan Papua yang Sejahtera, telah terlihat didepan mata, mari satukan tekad dang semangat untuk menyonsongnya. Kita kerahlan tenaga dan fikiran kita untuk bersama-sama membangun Papua. PON XX tahun 2020 juga sangat penting bagi batu loncatan pembangunan infrastruktur dan jati diri masyarakat Papua. Kita harus tunjukan pada dunia bahwa Papua Bisa…! Papua harus sukses penyelenggaraan dan sukses Prestasi.

 

( Bersambung )

Report By: Adrian Indra

Presiden Jokowi : Kader Bela Negara harus sebarluaskan nilai-nilai Bela Negara

Presiden Jokowi : Kader Bela Negara harus sebarluaskan nilai-nilai Bela Negara

The ENEMBE INSTITUTE NEWS Plt Bupati Kabupaten Bener Meriah Drs. Hasanuddin Darjo, MM pimpin peringatan Hari Bela Negara (HBN)  di lapangan upacara Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah, Senin (19/12)

Turut hadir dalam upacara HBN tersebut para anggota Forkopimda, para pejabat perangkat daerah, para pimpinan bank cabang, ibu-ibu ketua organisasi wanita, para anggota ormas, TNI, POLRI, serta PNS dan Honorer dilingkungan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.

000hcZtXJ

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam amanatnya yang disampaikan oleh Plt Bupati Kabupaten Bener Meriah Drs. Hasanuddin Darjo, MM mengatakan, pada hari ini, kita memperingati hari bela negara yang dilaksanakan secara serentak di seluruh pelosok tanah air. pada momentum hari bela negara tahun ini, kami ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk belajar dari sejarah perjuangan bangsa. Sejarah mencatat bahwa Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat tidak lepas dari semangat bela negara dari seluruh kekuatan rakyat. mereka berjuang mengorbankan jiwa raganya untuk membela tanah airnya dari para penjajah. Sejarah juga telah mencatat bahwa membela negara tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata, akan tetapi juga dilakukan oleh setiap warga negara dengan kesadarannya untuk membela negara melakukan upaya-upaya politik maupun diplomasi.

“Upaya ini tercatat pada lembaran sejarah ketika 68 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, atas prakarsa Mr. Sjarifoeddin Prawiranegara, dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat. Langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan kelangsungan hidup negara sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Negara Republik Indonesia masih eksis. nilai-nilai heroik tersebut yang perlu terus kita aktualisasikan melalui berbagai karya nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,”kata Plt Bupati Bener Meriah Drs. Hasanuddin Darjo, MM mengulangi amant Presiden RI.

Lebih lanjut amanat Presiden Joko Widodo disampaikan Darjo, pada momentum peringatan hari bela negara hari ini, kami ingin mengajak seluruh Rakyat Indonesia belajar dari sejarah perjuangan bangsa untuk menatap masa depan. Saat ini, tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa, sudah berkembang baik fisik maupun non fisik, ancamannya berkembang menjadi bersifat multidensi. Bagi kami, upaya untuk melawan aksi pencurian ikan di perairan kita adalah tindakan bela Negara, upaya mewujudkan kedaulatan pangan adalah bela Negara, upaya untuk bisa tegak berdiri di kaki sendiri secara ekonomi juga adalah upaya bela negara. Para guru, bidan, dan tenaga kesehatan yang tengah berjuang melakukan tugasnya di pelosok tanah air, sesungguhnya sedang melakukan bela Negara, merekalah yang telah membuat Republik ini bisa tetap eksis untuk hadir melayani rakyatnya.

Upaya kita melawan ancaman kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan adalah upaya bela negara. Negara ini akan menjadi kokoh dan besar ketika bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Selain itu, ancaman kedaulatan kita muncul dari tindak pidana kejahatan luar biasa, yakni: korupsi termasuk didalamnya pungli, yang telah nyata-nyata merusak fondasi kekuatan kita sebagai bangsa dan menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Upaya untuk melawan korupsi di semua tingkatan merupakan wujud pembelaan kita pada negara.

Masih amanat presiden pada HBN 2016 yang disampaikan Plt Bupati Bener Meriah, kesadaran bela negara sangat penting untuk ditanamkan sebagai landasan sikap dan perilaku Bangsa Indonesia. Hal ini merupakan bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas dinamika ancaman sekaligus untuk mewujudkan ketahanan nasional, kesadaran bela negara dapat diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara masing-masing, untuk mengimplementasikan hak-hak warga negara dalam pembelaan negara, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah menyelenggarakan program pembentukan kader bela negara. Program ini bertujuan untuk mewujudkan terbentuknya kader bela negara yang memiliki kesadaran sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi pentingnya aktualisasi nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai tersebut adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila serta rela berkorban. Melalui kegiatan ini juga kita membangun karakter disiplin, optimisme, kerja sama dan kepemimpinan guna turut menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Selanjutnya Presiden RI Joko Widodo meminta, dari para kader bela negara, diharapkan mampu menyebarluaskan  nilai-nilai bela negara kepada masyarakat di wilayah masing-masing serta di lingkungan tugas dan pekerjaannya, dengan demikian akan terwujud implementasi dari gerakan nasional bela negara. “Kami ingin menegaskan tantangan besar dalam sejarah adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup kita sebagai bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi serta berkepribadian dalam bidang kebudayaan, oleh karena itu, bela negara memiliki spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya, bela negara bisa dilakukan oleh setiap warga negara yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran dan profesinya.”kata Plt Bupati Bener Meriah pada amanat Presiden RI.

Tambahnya lagi, pada kesempatan yang baik ini, kami ingin mengajak seluruh warga negara untuk membangun keinsyafan bersama bahwa kelangsungan hidup kita sebagai bangsa adalah penjumlahan dari seluruh kekuatan rakyat, dengan kekuatan rakyat semesta maka bangsa ini akan mampu menghadapi segala jenis ancaman dan tantangan. Itulah esensi dari sistem pertahanan rakyat semesta yang terbukti dalam sejarah bisa membuat republik ini berdiri tegak. “Akhirnya, kami juga mengingatkan kita semua, bahwa tugas sejarah kita adalah membela negara ini dari kemiskinan, keterbelakangan , kebodohan dan ketergantungan, tugas bela negara ini adalah tugas yang sangat berat yang ada di depan mata kita saat ini, tapi dengan semangat persatuan, kerja keras dan perjuangan kita bersama, tugas sejarah itu bisa kita pikul bersama, semoga ALLAH yang maha kuasa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua, dalam setiap upaya pengabdian terbaik kepada bangsa dan Negara,”demikian amanat Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan oleh Plt Bupati Kabupaten Bener Meriah Drs. Hasanuddin Darjo, MM dalam upacara HBN Tahun 2016.Adrian Indra/Pm/X/2017.

Demokrat: SBY-Jokowi Juga Bahas Pertemuan KaBIN- Gubernur Papua

Jakarta – Bukan hanya UU Ormas yang jadi pembahasan dalam pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan antara KaBIN Jenderal Budi Gunawan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe rupanya jadi topik pembicaraan keduanya.

Juru bicara Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, dalam pertemuan 1,5 jam Jokowi-SBY, soal pertemuan Budi dan Lukas menjadi bahasan serius. Bahkan SBY sampai menitip pesan kepada Jokowi terkait itu.

“Pak SBY kepada Presiden meminta agar mengingatkan langkah para pejabat negara, jangan sampai melampaui kewenangannya seperti dalam kasus pertemuan KaBIN dan Gubernur Papua bulan September lalu,” ujar Imelda Jumat (27/10/2017).

Imelda mengatakan ada kesan tak enak dalam pertemuan Budi-Lukas yang juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw. SBY tak ingin pertemuan itu disusupi kepentingan seperti Pilkada 2018.

“Terkesan pertemuan itu seolah-olah ada pressure. Pertemuan itu terkesan gubernur bertemu dalam konteks urusan pilkada,” sebut Imelda.

SBY, menurut Imelda, mengadu ke Jokowi bukan tanpa alasan.

“Secara partai kita punya laporan (pertemuan KaBIN-Gubernur Papua) itu dari Pak Lukas sehingga buat kami, kemudian pernah kita rilis, tinggal cek saja rilis itu, sikap PD itu,” terangnya.

Menurut Imelda, SBY sangat memberi perhatian atas pertemuan KaBIN-Gubernur Papua. Karena itu, ada semacam keresahan dari SBY.

“Itu salah satu yang jadi kegelisahan, bukan kegelisahan, tapi salah satu concern Pak SBY menyangkut langkah pejabat negara yang diharapkan jangan sampai melampaui batas kewenangannya. (Pejabat negara) sesuai tupoksinya saja, sih,” sebut Imelda.

Pertemuan KaBIN dan Lukas Enembe santer terkait isu mengamankan suara Jokowi di Pilpres 2019. Saat itu dikatakan Lukas harus berpasangan dengan Paulus Waterpauw di Pilgub Papua 2018 karena satu dua hal. Namun Kapolri menyebut Paulus urung maju dalam Pilkada Papua.

“Kapolda Sumut yang untuk Papua dia tidak mau. Dia telah memutuskan tidak mau,” ujar Tito di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).

Soal pertemuan, Lukas menegaskan tidak ada hubungannya dengan urusan politik. Pertemuan tersebut semata-mata laporan dari Lukas agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua.

“Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus),” ujar Lukas saat dihubungi, Jumat (15/9).