MEMBUMIKAN NAWACITA DI BUMI CENDRAWASIH ( DRAFT BUKU ) BAB I

gg

 

Desain Cover:

PT BIMA PRATAMA RAYA

 

Editor:

Adrian Indra, S.Sos

Charles Sinaga, SE

ISBN:

…………………………….

Cetakan I, Desember 2016

Diterbitkan Oleh:              

…………………………

Copyrights@leniskogoya2016

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All Right Reserved

 

Team Penyusun :

Lenis Kogoya, S.Th, M.Hum

Elang Oasis Rubra, SH, MH

Dr. Ir. Eddi Berutu, MA

 

DAFTAR ISI

Sambutan

Pengantar            

Bagian I  TANAH PAPUA

  • Awal Bertemu
  • Masalah Papua
  • Konsep Pembangunan Papua
  • Memahami Papua, Menggerakan Papua

Bagian II  NAWACITA

  • Konsep NAWACITA
  • Cita-cita TRISAKTI dan NAWACITA
  • Mengapa harus NAWACITA
  • 3 Jalan perubahan untuk pembangunan Indonesia
  • Infrastruktur Fokus Utama Pembangunan Pemerintahan Jokowi – JK

Bagian III  MEMBUMIKAN NAWACITA di TANAH PAPUA

  • Pembebasan Tahanan Politik
  • 6 Kali Mengunjugi Papua
  • Trans Papua
  • Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
  • Tol laut Papua
  • Kereta Api Trans Papua
  • Infrastruktur Kelistrikan
  • Harga BBM Yang Sama dengan Daerah lain
  • Indexs Pembangunan Manusia
  • Sektor Kesehatan
  • Sektor Pendidikan
  • Bandara Udara
  • Pelabuhan Laut
  • Pasar Mama Mama
  • Program Rumah Pangan Kita
  • Program Keluarha Sejahtera
  • Kartu I Love Papua
  • Masalah Adat
  • Pabrik Sagu

BAB IV PENUTUP

                          

                                                  SEKAPUR SIRIH

 sirih

           Puji dan syukur kami  panjatkan  kepada  Tuhan yang MahaKuasa, karena atas izinNYA, akhirnya penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudulMembumikan NAWACITA di Tanah Papua “. Penulis sebagai putra Papua, merasa sangat terpanggil untuk menuliskan buku ini, akan bisa menjadi suatu sumber bacaan dan referensi yang akan berguna di kemudian hari. Adat budaya bangsa telah ada sebelum negara ini ada, adat budaya jangan dilupakan, bahkan harus terus dijaga dan dikembangkan untuk memperkuat jati diri bangsa. Dengan Jatidiri inilah, bangsa Indonesia akan bersatu untuk mendukung program pembangunan pemerintah dalam suatu bingkai Bhineka Tunggal Ika. Dalam Era pemerintahan sebelumnya, adat budaya bangsa ini kurang mendapat perhatian.

          Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada membawa bangsa Indonesia untuk menyadari perjalanan visi sembilan kebijakan prioritas yang mendasari berbagai program kerja atau terkenal dengan istilah nawacita. Kesembilan prioritas tersebut adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran untuk memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

           Kemudian, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Lalu, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; melakukan revolusi karakter bangsa; dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

           Presiden Jokowi adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia pertama yang paling sering menginjakkan kakinya di Bumi Cendrawasih sejak pengambilan sumpah dan pelantikan dirinya sebagai Presiden ke-7 RI untuk periode 2014-2019 pada 20 Oktober 2014.   Bagi Presiden Jokowi, rakyat Papua tidak hanya membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan, pembangunan adat budaya, pembebasan tahanan politik, tetapi rakyat Papua juga butuh didengar dan diajak bicara. Itulah sikap dasar Presiden Jokowi dalam membicarakan setiap persoalan yang ada di Papua dan membawa dirinya untuk menaruh perhatian besar pada Papua.

              Buku ini disusun dimulai dengan berbagai kondisi dan permasalahan yang ada di Papua, selanjutnya membahas tentang Nawacita dan yang terakhir tentang berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan di Papua.

                        Akhirnya, kami juga ucapkan terimakasih kepada semua pihak dan teman-teman dari Papuan Centre, LMA Papua dan Lesko Institute yang banyak membantu dalam penyusunan buku ini.

TEAM PENYUSUN :

-Lenis Kogoya, S.Th, M.Hum

-Elang P Oasis Rubra, SH, MH

-Dr. Ir. Eddy  Berutu, MA

 

                                                KATA SAMBUTAN

jokowi

Saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku yang berjudul ” Membumikan Nawacita di Tanah Papua“ ini. Nawacita bukan hanya membangun infrastruktur yang keras, tapi juga membangun infrastruktur yang lunak, yaitu adat dan budaya bangsa. Dengan adanya dimensi-dimensi budaya dan kebudayaan serta adat, itu menjadikan identitas, menjadikan karakter kita, dan menjadikan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu lebih nampak. Saya mendengar bahwa ada pandangan masyarakat, pemerintah sekarang ini dipandang hanya fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang keras-keras saja  seperti jalan tol, jembatan, rel kereta api, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan lain-lain.

Karena itu, saya telah melaksanakan dialog dengan para budayawan, saya ingin mendapatkan masukan dan input dari budayawan agar pembangunan infrastruktur yang lunak, infrastruktur yang tidak keras, juga dapat dimulai. Saat ini, saya sudah meminta teman-teman budayawan untuk menyusun desain kebuayaan nasional Indonesia.

Dalam membangun tanah Papua, konteksnya adalah untuk mewujudkan point ke 3 Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari desa dan dari timur. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan telah menjadi komitmen pemerintahan lima tahun ke depan. Dalam hal konsep pembangunan Papua dan Papua Barat pemerintah Indonesia telah dan sedang menjalankan program holistik atau menyeluruh untuk membangun Papua melalui penyelesaian yang terintegrasi. Holistik maksudnya masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan masalah keamanan, masalah HAM, dan diplomasi dipaketkan semua sehingga terintegrasi penyelesaiannya.

Semoga buku ini, bisa menjadi bahan bacaan tambahan referensi kepada masyarakat, khususnya dikalangan masyarakat adat diseluruh Indonesia.

Presiden Republik Indonesia

 

Ir. H. Joko Widodo

 

BAB I TANAH PAPUA

 

bab-1

AWAL BERTEMU

Telepon berdering di telepon genggamnya, entah dari siapa datangnya.  Sang penelepon mengundang Lenis untuk datang ke sebuah warung makan sederhana di bilangan jalan di Solo. Lenis merespon akan segera datang untuk menemui pengundang. Ketika Lenis memasuki warung makan sederhana itu, dia disambut oleh seseorang yang tadi mengaku menelepon. Rupanya di dalam warung sederhana ini sudah ada seorang tokoh di Solo yakni Walikota Solo, Joko Widodo atau yang lebih akrab dipanggil Jokowi. Lenis telah lama mengenal Jokowi,  tetapi hanya melalui media cetak maupun media elektronik. Kali ini Lenis dapat bertemu langsung Jokowi, meskipun tidak direncanakan sebelumnya. Pertemuan pertama Lenis dengan Jokowi berlangsung cair karena berlangsung di suatu tempat yang sangat cocok untuk bersantai dan pembicaraan lebih kepada musik, dimana keduanya memiliki hobi yang sama kepada musik. Jokowi sangat mengapresiasi lagu “Damai Negeriku”  yang sangat kental kepada kecintaan Tanah Air Indonesia.

lk

           Pertemuan santai yang tak direncanakan sebelumnya itu berakhir dalam suasana yang akrab dan mengesankan bagi Lenis Kogoya, setidaknya lagu gubahannya “Damai Negeriku” dan “Menolong Saudaraku” mendapat apresiasi  dari seorang tokoh Solo yang juga seorang peminat musik serius. Waktu berjalan begitu saja sejak pertemuan pertama dengan Jokowi. Lenis menganggapnya kejadian biasa saja seperti halnya Lenis banyak bertemu tokoh-tokoh nasional yang berkunjung ke Papua dalam suasana santai. Sampai suatu ketika Lenis menerima lagi kontak melalui telepon genggamnya. Kali ini ada semacam undangan dari staf Jokowi kepada Lenis untuk bertemu Jokowi kembali.  Tetapi tempatnya tidak di Solo, melainkan di Jakarta. Lenis menyambut undangan ini dengan terbuka, santai  dan gembira tanpa pretensi apa-apa.

            Rupanya tempat yang dipilih di Jakarta berkaitan dengan keberadaan Jokowi yang lebih sering ke Jakarta dalam rangka kegiatannya untuk bersama pasangannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akan maju menjadi pasangan calon Jokowi-Ahok untuk Pilkada DKI Jakarta 2013-2018. Lenis menemui terlebih dulu tim Jokowi sebelum bertemu Jokowi kemudian.

           Pertemuan Jokowi dengan Lenis Kogoya tetap berlangsung santai saja. Lenis lebih banyak mendengar Jokowi bicara tentang rencana-rencana dia dan pasangannya Ahok  dalam Pilkada DKI Jakarta 2013-2018. Lenis menyerap semua kata-kata Jokowi dan menyimpannya dalam hati sampai suatu ketika Lenis meyakini akan ada manfaatnya di kemudian hari. Sementara ini Lenis lebih bersifat pasif, tetapi dia menyatakan simpati  dan akan ikut mengajak teman-teman asal Papua dan Indonesia Timur, yang ber-KTP DKI Jakarta untuk mendukung kepada Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2013-2018. Di dalam suasana kampanye Pilkada DKI Jakarta 2013-2018, Lenis bekerja diam-diam. Lenis mendukung Jokowi-Ahok secara diam-diam dan tidak menonjolkan diri.

          Tetapi diam-diam pula komunikasi dengan Jokowi terus berlangsung dan tidak pernah putus sampai akhirnya pasangan Jokowi-Ahok memenangi Pilkada DKI Jakarta 2013-2018 dan kemudian dilantik secara resmi menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2013-2018. Lenis telah menyerap semua Visi Jokowi. Dan Lenis menyimpan kata-kata Jokowi dalam hati.  Sampai suatu ketika Lenis meyakini akan ada manfaatnya di kemudian hari, bahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan terbukti menjadi kenyataan. Dalam awal-awal Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta, bukan hanya kontak pribadi Jokowi-Lenis tetap kerap terjalin.

          Tetapi Jokowi telah mengundang Lenis Kogoya, seorang tokoh dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat propinsi Papua dan Papua Barat, yang dipilih melalui Musda Lembaga Masyarakat Adat di Jayapura pada 7-8 Desember 2010. Lenis Kogoya  secara secara formal diundang oleh Jokowi ke kantor Gubernur DKI Jakarta di jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Ada apa gerangan dengan undangan spesial dari Jokowi untuk Lenis Kogoya? Bahkan bila dihubung-hubungkan keterkaitan kota megapolitan Jakarta dengan propinsi Papua dan Papua Barat agak sulit dicari kaitan relevansi langsungnya. Atau dalam kata-kata  anak muda sekarang: “Tidak bakalan nyambung”. Rupanya sejak pertemuan pertama kali di Solo, Jokowi telah mengkaji, menilai dan menyimpan potensi dahsyat yang  ada pada diri Lenis Kogoya. Jokowi meyakini,  suatu ketika potensi Lenis Kogoya dapat disinergikan dengan dirinya untuk kepentingan Bangsa Indonesia, yang lebih luas.

           Sejak pertemuan di kantor Gubernur DKI Jakarta, komunikasi Jokowi dengan Lenis semakin intens. Kali ini program dahsyat sedang dirancang Jokowi rupanya. Jokowi memerlukan sinergi dari seorang Lenis Kogoya. Jokowi memerlukan peranan Lenis Kogoya untuk sebuah misi nasional. Jokowi harus merancangnya bersama-sama Lenis Kogoya, kalau misinya secara nasional ingin sukses di Papua dan Papua Barat bahkan kawasan Indonesia Timur.

          Jokowi yang tengah menjabat Gubernur DKI Jakarta belasan bulan saja ternyata diam-diam akan ikut mencalonkan diri menjadi calon Presiden RI,  dalam Pemilu Presiden RI 2014-2019. Dan niat itu dinyatakan Jokowi kepada Lenis Kogoya secara khusus, secara langsung, secara empat mata. Lenis merasa mendapat kehormatan besar dari seorang Jokowi. Dan tentunya Lenis  ikut terpanggil untuk ikut mendukung Jokowi. Kali ini Lenis akan mendukungnya secara aktif.  Karena kampanye Jokowi akan menjangkau area yang jauh lebih luas dari sekedar area ibukota Jakarta, melainkan secara nasional, seluruh Indonesia, yang tentunya mencakup daerah tertentu yang kurang dikuasai oleh Jokowi tetapi sangat dikuasai oleh Lenis Kogoya yakni Tanah Papua, provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Meskipun pencalonan Jokowi secara formal belum dilakukan, bahkan masih jauh. Tetapi sebuah rancangan bagi pemenangan Pemilu Presiden RI 2014-2015 telah dimulai dilakukan. Dan Lenis Kogoya adalah menjadi bagian yang sangat aktif di dalamnya. Lenis bersama Jokowi dan tim suksesnya mulai merancang kampanye pemenangan Pemilu Presiden RI 2014-2015.

            Lenis sudah memiliki strategi  jitu bahwa untuk menguasai pemilih dan pemilik suara di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat  harus melalui jalur masyarakat adat. Bahkan Lenis meminta kepada Jokowi, agar dipisahkan secara tegas, bahwa proses pemenangan Pemilu Presiden RI harus mengabaikan harapan-harapan kemenangan kepada peran jalur-jalur koneksi di birokrasi pemerintahan Papua dan Papua Barat.

           Oleh karena itu, dalam menuju pemenangan Pemilu Presiden RI 2014-2015, Jokowi setuju atas usulan Lenis Kogoya untuk mengundang para Kepala Suku seluruh Indonesia untuk bertemu di Kendari, Sulawesi Tenggara. Masing-masing Kepala Suku bebas berbicara menyampaikan aspirasinya. Kepala Suku Betawi yang nota bene berada di kawasan Jakarta dan sekitarnya, secara terang-terangan menolak Jokowi dipilih menjadi Presiden RI. Alasannya karena tugas Jokowi bekerja untuk Jakarta baru berlangsung belasan bulan saja dan dia tidak boleh meninggalkan tanggungjawabnya dan melupakan janjinya begitu saja kepada warga DKI Jakarta khususnya warga Betawi, yang terus menerus dipinggirkan. Papua Barat yang diwakili oleh Maurits Saifa menyatakan akan mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat bila Jokowi tidak terpilih menjadi Presiden RI.

          Papua yang diwakili oleh Lenis Kogoya menyatakan mendukung Jokowi sebagai Presiden RI. Dan bila Jokowi tidak terpilih, dia mewakili rakyat Tanah Papua dan “Lembaga Masyarakat Adat” Papua, akan melantik sendiri, Jokowi sebagai  Presiden RI.

          Sampai disini, belum ada calon Wakil Presiden RI untuk mendampingi Jokowi sebagai calon Presiden RI.  Jokowi memanggil Lenis Kogoya, secara khusus  ke Jakarta untuk membicarakan hal ini secara empat mata.  Lenis Kogoya sendiri mengusulkan bila calon Wapres RI datang dari unsur TNI (Pensiunan), dia mengusulkan Panglima TNI, jenderal Muldoko, yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun.  Dan bila calon Wakil Presiden RI berasal dari  kalangan sipil, calon hendaknya yang memiliki kedekatan dengan berbagai Kepala Suku di Indonesia. Akhirnya seperti sama-sama diketahui, Jokowi memilih tokoh senior dari suku Bugis, M. Jusuf Kalla untuk mendampinginya sebagai calon pasangan Presiden RI dan Wakil Presiden RI.

           Dalam kampanye pemenangan Pemilu Presiden RI 2014-2015 khusus untuk Tanah Papua dan Papua Barat,  Jokowi secara khusus melakukan pembicaraan empat mata dengan Lenis Kogoya. Terus terang Jokowi menyatakan memiliki dana yang sangat terbatas untuk kampanye yang meliputi Tanah Papua dan Papua Barat  yang sangat luas. Lenis Kogoya secara spontan menyatakan akan membantu Dana dan Tim Sukses dengan cara menjual kayu, dari bisnis perkebunan kayu yang dimiliki keluarganya. Jokowi menyatakan terima kasih atas dukungan spontan dari Lenis Kogoya.  Jokowi berjanji akan mendanai dari segi logistiknya. Selama kampanye di Tanah Papua dan Papua Barat,  Lenis Kogoya terus mendampingi semua kegiatan Jokowi berkampanye.

         Kemenangan telak Jokowi di Papua dan Papua Barat pada Pemilu Presiden RI 2014-2015, jelas tidak dapat dilepaskan dari peranan Lenis Kogoya selaku Ketua “Lembaga Masyarakat Adat” Tanah Papua dan tim sukses yang dibentuknya. Jokowi tahu itu. Dan Jokowi sangat faham bagaimana melakukan pendekatan yang cocok, pendekatan yang sebaik-baiknya dan pendekatan yang seharusnya  dilakukan kepada masyarakat Tanah Papua. Bahkan Jokowi berjanji akan melakukan kunjungan kerja secara reguler ke provinsi Papua dan Papua Barat minimal tiga kali dalam satu tahun.

MASALAH PAPUA

x5

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dan kesejahteraan penduduk di Indonesia bukanlah isu baru yang senantiasa menjadi isu tak kunjung padam. Ukuran ketimpangan yang sederhana, indeks gini misalnya, memberikan sinyal yang  mendebarkan bagi  banyak kalangan. ada empat masalah besar di Papua. Pertama, gagalnya otonomi khusus (otsus), terutama pembangunan di bidang kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, adanya diskriminasi dan marjinalisasi terhadap masyarakat asli Papua. Ketiga adanya  perasaan traumatis dari sebagian masyarakat di Papua, akibat tindakan represif aparat masa lalu (yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM), tapi tidak diselesaikan secara tuntas. Keempat, masih terdapat perbedaan persepsi tentang terintegrasinya Papua ke dalam wilayah NKRI melalui Pepera 1969.

          Sejak tahun 2005, Indeks Gini Indonesia konsisten meningkat dari  0,363  (2005)  menjadi  0,413 (2013), dan masih pada kisaran 0,41 pada Maret 2015 (BPS, 2016). BPS mengingatkan angka 0,4 adalah petanda lampu kuning. Ketimpangan yang meningkat berarti  terdapat perbedaan penerima manfaat atas pembangunan, dan menjadi  petanda perbedaan yang semakin menyolok aksesibilitas  antara kelompok penduduk.

          Ketimpangan yang “sudah” melampai batas aman ini tentunya menjadi  peringatan dini  bagi pemerintah.  Lebih utama ketika  pembangunan disandingkan  antara  wilayah.  Pulau Papua yang  terdiri dari dua provinsi, senantiasa berada pada posisi  terbawah  ketika  berbicara tentang kemakmuran dan kesejahteraan wilayah dan penduduk. Untuk ukuran kualitas hidup penduduk, misalnya, diukur dari Indek Pembangunan Manusia berada pada pada posisi buncit (lihat tabel 1).

TABEL 1.

Perkembangan IPM berdasarkan Pulau Besar, 2010 – 2014

PULAU 2010 2011 2012 2013 2014
Sumatra 66.61 67.11 67.68 68.36 68.85
Jawa + Bali 68.43 69.07 69.66 70.30 70.82
Kalimantan 66.11 66.66 67.34 68.02 68.55
Sulawesi 64.25 64.98 65.59 66.16 66.73
Maluku 63.53 63.97 64.68 65.44 65.96
Nusa Tenggara 60.19 61.19 61.90 62.72 63.29
Papua 57.03 57.46 57.93 58.58 59.02
Indonesia 66.53 67.09 67.70 68.31 68.90

Sebagai contoh lima tahun terakhir (2010 – 2014)  Rata rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  Pulau Papua sangat sedikit bergerak. Bahkan  terjadi penurunan kualitas hidup bila dibandingkan dengan kesenangan hasil/capaian IPM  Pulau Papua dengan IPM secara nasional.  Tabel 1.  Memperlihatkan terdapat selisih antara IPM Indonesia dengan Papua sebesar 9,51 pada tahun 2010 (66.52 – 57.03); selanjutnya pada tahun 2014 selisih capaian membesar menjadi  9.89. Semakin melebarnya selisih terjadi divergensi pembangunan antara pembangunan nasional dengan pembangunan regional Papua.

x6

          Belum  lagi ketika fakta fakta tentang kemiskinan disajikan tentang kemiskinan. Tingkat kemiskinan nasional adalah 11,3% pada tahun 2015, sementara itu Pulau Papua masih ditemukan 25,73% (Papua Barat)  dan 28,4% (Papua) pada tahun yang sama. Padahal secara demografis, jumlah penduduk papua, masih relatif r endah dengan tingkat sebaran yang lebar.  Melalui  RPJMN 2015 2019, tingkat kemiskinan papua pada tahun 2019 ditargetkan menjadi 20,6%. Ini berarti terdapat 7,8%  selama lima tahun atau rata rata  1.56% pertahun terjadi penurunan kemiskinan bagi Papua.

           Secara kewilayahan,  dilihat berdasarkan desa-kota,  dari jumlah desa 6.  269 desa  (BPS, 2014) tidak satu pun desa yang memiliki status desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun 2015 yang ditetapkan oleh Kementrian Desa. Sedangkan desa maju 12 desa, desa berkembang adalah 171 desa, desa tertinggal adalah 1.126 desa, dan desa sangat tertinggal adalah 4.960 desa (Lihat lampiran 1). Jelas ini bukan pekerjaan yang mudah mengingat Papua memiliki karakteristik geografis/topografis, karakter budaya dan psikologi sosial yang beragam. Selain itu, dari sisi  perekonomian nasional, kontribusi  perekonomian Papua  masih berkisar 2,2% pada tahun 2015; dan masih didominasi oleh kontribusi Jawa sebesar 58%. Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor primer/ektraktif seperti pertanian dan pertambangan. Meningkatkan nilai tambah perekonomian menuntut kesiapan sumber daya manusia yang handal dan dukungan prasarana dan sarana yang memadai.  Di sinilah tantangannya, termasuk sumber sumber pembiayaan dari Pusat dan Daerah.

yyy

(Kendaraan pengangkut penumpang berupaya melintasi Sungai Eikai yang belum berjembatan pada kilometer 171 jalan trans Nabire-Paniai, Papua, )

22

( Truk-truk dan kendaraan angkutan terjebak di kubangan lumpur di jalan lintas Merauke-Boven Digul, Kabupaten Boven Digul )

33

( Proses pembangunan jalan di ruas Mbua-Dal, Kabupaten Nduga, Papua, Selasa (16/8/2016) oleh Denzipur 12/Nabire dan Denzipur 13/Sorong. Pelebaran dan penurunan tingkat kecuraman jalan dilakukan dengan metode peledakan dan pengerukan dengan alar berat.)

KONSEP PEMBANGUNAN PAPUA

Papua masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, kualitas hidup manusia yang rendah,  sumber daya alam yang tidak terkelola untuk kemakmuran rakyat papua, infrastruktur yang buruk.  Isu isu itu telah direspon oleh  Kabinet Kerja  yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional. Tujuan pengembangan Wilayah Papua tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Papua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Papua dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah yang berbasis kesatuan adat melalui:

(a) pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan hidup yang berkelanjutan, serta pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat yang terjangkau, berkualitas, dan layak,

(b) pengembangan kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis wilayah adat khususnya di Provinsi Papua melalui pengembangan industri kecil  dan menengah dibidang pertanian berbasis komoditas lokal, pengembangan perkebunan dan pertanian tanaman non-pangan, Pengembangan kemaritiman yaitu industri perikanan dan pariwisata bahari; pengembangan potensi budaya dan lingkungan hidup, yaitu pariwisata budaya, cagar alam dan taman nasional; dan pengembangan hilirisasi komoditas minyak, gas bumi dan tembaga.

(c) penyediaan infrastruktur yang berorientasi pelayanan dasar masyarakat maupun peningkatan infrastruktur yang berorientasi pengembangan investasi dan pengembangan komoditas, serta

(d) peningkatan SDM dan Ilmu dan teknologi secara terus-menerus.

Dibawah Kabinet Kerja  tahun 2015 – 2019 telah memberikan prioritas program pembangunan yang mencakup :

  1. Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
  2. Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan parawisata bahari;
  3. Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati;
  4. Percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, miny ak, gas bumi dan tembaga;
  5. Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon; serta
  6. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat;
  7. Pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Papua yang mandiri, produktif dan berkepribadian.

           Adapun sasaran pengembangan Wilayah Papua pada tahun 2015- 2019, dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Papua, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 kawasan ekonomi khusus, 1 kawasan industri, pengembangan 5 kawasan adat dan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.

         Untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Wilayah Pulau Papua dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi 9,5 persen di tahun 2019; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 22,63 persen di tahun 2019; (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar rata-rata 61,40 pada tahun 2019.

         Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Papua akan dilakukan optimalisasi peran 2 kota otonom berukuran sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer, dan hub untuk Pulau Papua dan Maluku dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara.

Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akan dilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaran berkurangnya jumlah  desa tertinggal sedikitnya 340 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 140 desa.

          Untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat 4 pusat pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, akan dikembangkan 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.

         Pelaksanaan Otonomi Daerah di Wilayah Papua ditunjukkan dengan: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 10 persen untuk propinsi dan 7 persen untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35 persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 35 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yangmendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 provinsi dan 20 kabupaten/kota di wilayah Papua; (4) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50 persen dan S2-S3 sebesar 5 persen; (5) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen  pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Papua sebesar 30 angkatan; (6) Terlaksananya evaluasi otsus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus; (7) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Papua (dengan proyek awal Provinsi Papua); (8) Meningkatnya implementasi pelaksanaan  SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (9) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 40 persen; (10) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (11) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Papua; (12) Terlaksananya penguatan kelembagaan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua dan Papua Barat.

           Sasaran penanggulangan bencana di Wilayah Papua adalah mengurangi Indeks Risiko Bencana pada 10 kabupaten/kota sasaran (Kota Jayapura, Kota Sorong, Kota Manokwari, Kabupaten Merauke, Sarmi, Yapen, Nabire, Raja Ampat, Teluk Bintuni dan Biak Numfor) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKW, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

MEMAHAMI PAPUA

Rencana rencana pembangunan di atas yang disusun secara nasional tidaklah semudah implementasinya. Kita perlu ingat bahwa pembangunan pada esensinya adalah pembebasan dari segala bentuk belenggu, baik struktural maupun kultural, untuk menempatkan manusia secara bermartabat. Rumus lama ini senantiasa didengungkan namun sulit untuk diterjemahkan ke dalam praksis pembangunan.  Membangun Papua dimulai dari  rakyat papua; dari sejarah, pengalaman, nilai nilai budaya dan psikologis papua.  Pembangunan Papua tidak semata mata wajah ekonomi , melainkan pembangunan utuh dalam konteks ruang sosial  (social space).

Penggerak utama pembangunan didasarkan pada  insentif kultural (budaya), insentif sosial  dan insentif ekonomi. Ketiganya menjadi  kesatuan yang tidak terpisahkan. Mengabaikan yang satu akan menggagalkan bangunan keseluruhan.  Apakah strategi dan program serta langkah langkah yang diambil oleh Pusat ( sebagaimana terdapat dalam dokumen RPJMN 2015 – 2019) akan  tepat sasaran  dan memenuhi kehendak masyarakat Papua.

          Masalah dasar yang ada di Papua, dapat diuraikan sebagai berikut 1. Kondisi alam dan Geografis 2. Masyarakat yang Multi etnik 3. Masalah kemahalan harga sembako, BBM dan barang-barang kebutuhan lainnya ( khususnya bagi masyarakat di pedesaan dan pengunungan ). 4. Kesulitan Transpotasi darat Laut dan udara. 5. Perekonomian 6. Ketersediaan listrik 7. Ketersediaan sarana Pendidikan 8. Ketersediaan sarana Kesehatan 9. Adat budaya 10. Gangguan Keamanan dan Gerakan Separatis 11. Program Otsus yang tidak berjalan. Tantangan dalam membangun infrastruktur di Papua dan Papua Barat adalah kondisi fisik, baik dalam hal topografis maupun geologis. Banyak daerah terdiri dari tanah gambut atau tanjakan curam dengan lapisan lahan tipis yang berisiko tanah longsor dan erosi. Sebagian besar daerah di Papua dan Papua Barat bercurah hujan musiman yang tinggi.

          Biaya untuk membangun jalan raya yang bermutu dan terencana dengan baik ke daerah-daerah pegunungan tersebut menelan biaya Rp 6 – 10 miliar per kilometer, jauh melebihi apa yang telah dianggarkan di masa lampau. Selain itu, kepadatan penduduk di Tanah Papua yang rendah (luas Tanah Papua tiga kali pulau Jawa, sedangkan jumlah penduduknya tidak sampai jumlah penduduk pulau Lombok). Kedua faktor ini berimplikasi pada kebutuhan jaringan jalan raya dan tenaga listrik yang lebih besar untuk melayani penduduk yang sedikit. Di samping itu, selama ini infrastruktur tersebut tidak dipelihara dengan cukup baik. Sehingga, terutama di luar kawasan perkotaan, sangat sedikit yang tersisa dari investasi di masa lalu dalam hal jalan raya, sistem air bersih, atau kapasitas tenaga listrik. Masalah kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di 2 daerah tersebut merupakan tantangan paling besar yang menyulitkan pembangunan infrastruktur. Karena pemekaran terjadi dengan cepat – dari 11 kabubaten/kota pada tahun 1999 menjadi 38 kabupaten/kota pada tahun 2009 – sebagian besar pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Papua Barat masih baru dan relatif belum berpengalaman. Penduduk pribumi Papua menggunakan 250 bahasa yang berbeda. Pendidikan di wilayah ini sangat terbatas: pendidikan rata-rata di enam dari 27 kabupaten  tidak mencapai 4 tahun dan di 19 kabupaten lainnya pendidikan rata-ratanya hanya antara 4 dan 8 tahun.

MASYARAKAT ADAT PAPUA

Menurut definisi yang diberikan oleh UN Economic and Sosial Council (dalam Keraf, 2010: 361) “masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang, karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka”.

Masyarakat hukum adat menurut UU No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BAB I Pasal 1 butir 31 adalah:

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turuntemurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,
dan hukum.

Apakah Perdasus No. 23 Tahun 2008 tentang hak ulayat (hak adat orang asli Papua atas tanah) sudah jelas mendudukkan posisi mereka dalam pembangunan sektoral (misalnya kehutanan) di Tanah Papua? Berikut ini adalah saduran dari makalahnya Maria Rita Roewiastoeti,SH berjudul “Posisi Hak Adat Orang Papua Dalam Konteks Otonomi Khusus” dalam kesempatan Seminar dan Lokakarya tentang Kebijakan Pembangunan Kehutanan, Hak-hak Masyarakat Adat dan Partisipasi Masyarakat Sipil yang diselenggarakan oleh Koalisi LSM Lokal, Nasional dan Internasional di Billy Jaya Hotel, Manokwari, Papua Barat (3-4/2/2012.
Kalau kita membaca ulang Perdasus Papua 2008:23, di situ kita dapat memahami bahwa banyak kejanggalan yang justru membingungkan. Peraturan Daerah Khusus (perdasus) sebagai aturan turunan dari UU Otsus Papua semestinya mengacu pada UU Otsus tersebut. Tetapi kenyataan bahwa: pertama, pasal-pasal Perdasus 2008:23 terbukti menguraikan, membuat definisi baru, mengubah status hak dan merugikan kepentingan orang pribumi Papua melampaui apa yang dirumuskan dalam UU acuannya.

Fakta ini sudah cukup untuk menggugat Perdasus 2008:23 ke PTUN (pengadilan tata usaha negara) karena bertentangan juga dengan undang-undang acuannya, yakni UU Otsus 2001:21. Kedua, legislator 2001 salah memahami konsep “masyarakat hukum adat” (MHA) dan menyimpang dari rumusan UUD 1945 juncto UUA 1960:5. Dalam UU Otsus 2001:21 dikatakan bahwa “masyarakat hukum adat” (MHA) adalah warga masyarakat asli. MHA termaksud adalah orang (anggota/warga) suatu komunitas. Padahal “masyarakat hukum adat” (MHA) merupakan konsep “pemerintahan tradisional” yang (bisa jadi) dikenal dalam kebudayaan-kebudayaan setempat. Oleh sebab itu perihal MHA diatur dalam bab VI UUD tentang Pemerintahan Daerah. Senada dengan itu konsep MHA oleh legislator 1960 diadopsi dari hasil penelitian Van Vollenhoven (1925). Yang dimaksud MHA disini adalah lingkungan-lingkungan hukum adat (adat rechtkringen) di wilayah jajahan Hindia Belanda (Nederland Indie) yang pada masa itu berjumlah 19 (sembilan belas) sesuai dengan jumlah wilayah administrasi pemerintahan. Menurut hasil penelitian tersebut hampir semua rechtkringen di Hindia Belanda mengenal apa yang namanya hak ulayat (beschikkingsrecht) kecuali di Ngada (salah satu tempat di pulau Flores/NTT). Dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak semua tempat di Nusantara ini mengenal konsep hak ulayat (beschikkingsrecht).

Perdasus Papua 2008:23 hanya bisa dipahami (dengan kritis) bilamana disandingkan dengan UU Otonomi Khusus Papua 2001:21. UU Otsus 21/2001 secara tegas mewajibkan pemerintah provinsi Papua untuk mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat orang asli Papua. Hal ini termuat pada pasal 43(1): “Pemerintah provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku”. Pendefinisian tentang siapa komunitas termaksud dalam UU 2001:21 tersebut juga mengubah status hak dan merugikan kepentingan orang pribumi (asli) Papua melampaui apa yang dirumuskan dalam UU acuannya, termasuk konstitusi negara. UU 2001:21 Pasal 1(p): “masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.” Selanjutnya pasal 43(2): “hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat (MHA) dan hak perorangan warga MHA yang bersangkutan.”

Sedangkan tentang Hak Ulayat (hak adat), kalau kita sandingkan UU 2001:21 dengan Perdasus 2008:23, nampak seolah-olah identitas komunitas dan hak adatnya atas tanah hanya bisa diakui kalau ada pengakuan dari Gubernur (kepala daerah/pemerintahan) Daerah Papua. Legislator justru menempatkan pemerintah sebagai seakan-akan pemilik yang sebenarnya atas wilayah Tanah Papua, sehingga komunitas masyarakat adat setempat (orang asli Papua) yang sudah ada jauh sebelum lahirnya UUD 1945, UU Agraria 1960 dan UU Otsus 2001 itu sebagai seolah-olah pendatang baru yang membutuhkan pengakuan dan penempatan di suatu wilayah. UU 2001:21 pasal 1(s): “Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh MHA tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persandingannya adalah Perdasus 2008:23 pasal 7: “Tanah ulayat yang sudah diakui oleh Gubernur akan diukur batas-batasnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan peta hasil pengukuran dicatatkan dalam daftar-daftar tanah dan menjadi acuan dalam pemberian hak oleh BPN.” Kejanggalan juga dapat terbaca pada UU 2001:21 pasal 1(r): “Masyarakat hukum adat (MHA) adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya”; yang disandingkan dengan Perdasus 2008:23 pasal 8(1): “Setelah ada keputusan pengakuan oleh Gubernur, MHA yang bersangkutan berwenang: Mengelola tanah hak ulayat sesuai hukum adat setempat; Melakukan musyawarah dengan pihak luar yang memerlukan tanah tersebut untuk berbagai kepentingan; Menyerahkan sebagian atau seluruh tanah ulayat kepada warga untuk dikuasai oleh masing-masing warga sebagai hak perorangan.

”Kejanggalan lainnya tentang hak ulayat terdapat pada UU 2001:21 pasal 43(3): “Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat MHA yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan”; Perdasus 2008:23 pasal 8(2): “Pengelolaan hak ulayat MHA tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”, pasal 8(3): “Setelah bermusyawarah dengan pemegang hak ulayat, pihak yang memerlukan tanah harus mendapatkan izin lokasi dari pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, pasal 9: “Kewenangan pengelolaan dalam pasal 8 tidak berlaku terhadap tanah-tanah ulayat yang sudah dilepaskan kepada pihak lain sebelum Perdasus ini dan dikuasai dengan suatu hak sesuai peraturan perundang-undangan”. Kalau mencermati yang terakhir ini, justru melegitimasi kawasan-kawasan lahan (tanah dan hutan) yang telah dikuasakan oleh pemerintah atas nama kepentingan pembangunan negara seperti kawasan-kawasan hutan konservasi, kawasan konsesi pertambangan, kawasan konsesi HPH (IUPHHK), kawasan HGU Perkebunan Sawit dan kawasan permukiman transmigrasi nasional yang sudah habis membagi-bagi wilayah Tanah Papua seperti “kue”.

 Lantas bagaimana dengan penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan pasca pemberlakuan Perdasus 2008:23 dalam kerangka Otsus 2001:21 tersebut? Pengaturannya ditegaskan dalam UU 2001:21 pasal 43(4): “Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga MHA untuk keperluan apapun dilakukan melalui musyawarah dengan MHA dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya”. Aturan mainnya sebagaimana dijabarkan dalam Perdasus 2008:23 pasal 10(1): “Dalam hal sebagian atau seluruh tanah hak ulayat dilepaskan sebagaimana pasal 8(3) maka tanah tersebut dilepaskan kepada Negara sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara”; pasal 10(2): “Hak ulayat yang dilepaskan kepada Negara oleh BPN tersebut diberikan kepada pihak lain dengan suatu hak berdasarkan permohonan sesuai peraturan perundang-undangan”; pasal 10(3): “Permohonan hak itu harus dilakukan oleh pihak yang memerlukan tanah selambat-lambatnya 12 bulan sejak pelepasan hak ulayat kepada Negara”; pasal 10(4): “Tindakan pelepasan hak ulayat itu berarti melepaskan juga semua bangunan, tanaman keras dan SDA di atasnya”; dan pasal 13(1): “Pemegang hak ulayat berkewajiban melepaskan tanah tersebut yang diperlukan pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan umum dengan ganti kerugian atas faktor fisik dan non-fisik.

Dengan mengacu pada konteks persandingan Perdasus 2008:23 dengan UU 2001:21 dan UUD 1945, maka banyak kejanggalan yang sekiranya bisa mengarah ke kewenangan PTUN. Pertama, pasal2 PerDasus 2008:23 terbukti menguraikan, membuat definisi baru, mengubah status hak dan merugikan kepentingan orang pribumi Papua melampaui apa yang dirumuskan dalam UU acuannya. Fakta ini sudah cukup untuk menggugat PerDaSus 2008:23 ke PTUN (pengadilan tata usaha negara) karena bertentangan dengan undang-undang acuannya, yakni UU OtSus 2001:21. Kedua, legislator 2001 salah memahami konsep “masyarakat hukum adat” (MHA) dan menyimpang dari rumusan UUD 1945 juncto UUA 1960:5. Dalam UU OtSus 2001:21 dikatakan bahwa “masyarakat hukum adat” (MHA) adalah warga masyarakat asli Papua. MHA adalah orang (anggota/warga suatu komunitas). Padahal “masyarakat hukum adat” (MHA) merupakan konsep “pemerintahan tradisional” yang (bisa jadi) dikenal dalam kebudayaan setempat. Oleh sebab itu perihal MHA diatur dalam bab VI UUD tentang Pemerintahan Daerah. Senada dengan itu konsep MHA oleh legislator 1960 diadopsi dari hasil penelitian Van Vollenhoven (1925). Yang dimaksud MHA disini adalah lingkungan2 hukum adat (adat rechtkringen) di wilayah jajahan Hindia Belanda (Nederland Indie) yang pada masa itu berjumlah 19 (sembilan belas) sesuai dengan jumlah wilayah administrasi pemerintahan. Menurut hasil penelitian tersebut hampir semua rechtkringen di Hindia Belanda mengenal apa yang namanya hak ulayat (beschikkingsrecht) kecuali di Ngada (salah satu tempat di pulau Flores). Dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak semua tempat di Nusantara ini mengenal konsep hak ulayat (beschikkingsrecht).

Dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 18B(1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yag bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang”; pasal 18B(2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. UU Agraria 1960:5 pasal 3: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Alasan ketiga, mengenai hak-hak asli suku-suku pribumi di Tanah Papua. Dalam pasal 43(2) UU Otsus 2001:21 hak-hak itu diberi nama “hak-hak masyarakat adat Papua” yang terdiri atas (1) hak ulayat MHA dan (2) hak perorangan warga MHA. Rumusan pasal ini mengandaikan bahwa di provinsi-provinsi di Tanah Papua: 1) ada konsep hak ulayat; 2) ada konsep masyarakat hukum adat (MHA); 3) tidak ada hak perorangan lain di luar MHA. Rumusan pasal 43(2) dengan sekali tepuk telah memaku realitas setempat pada suatu situasi tanpa pilihan. Isi pasal ini perlu dipertanyakan dg keras karena kehilangan landasan kultural Papua. Padahal semestinya hak-hak orang Papua dirumuskan sesuai realitas hidup suku-suku pribumi Papua sendiri, bukan mengacu pada undang-undang nasional yang uniform (berlaku sama di mana-mana). Dengan kata lain, pasal 43(2) juncto pasal 43(1) Otsus 2001:21 melawan identitas budaya serta hak-hak atas sumber ekonomi tradisional (dan ancestral domain) suku-suku pribumi Papua sebagaimana dijamin oleh pasal 28I(3). Pelanggaran hak-hak konstitusional ini bisa dibawa ke mahkamah konstitusi. Sayangnya, apakah orang asli Papua mempunyai kekuatan berarti untuk mem-PTUN-kan Perdasus 2008:23 tersebut? Bisa juga tidak, tidak juga bisa. Mengapa? Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28I(3): “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” dan UU Otsus 2001:21 pasal 43(2): “Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat MHA dan hak perorangan warga MHA yang bersangkutan”.

Berpijak pada persandingan-persandingan di atas, maka apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh pemerintah setempat untuk melindungi kepentingan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat adat (orang asli) Papua dalam konteks pemberlakuan kekhususan di era otonomi daerah ini? Pemerintah bisa saja bertindak mengabaikan politik hukum nasional maupun regional yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan berani ambil risiko dari pilihan tersebut. Alih-alih berkuasa dengan tangan besi, pemerintah lebih baik memfasilitasi kelompok-kelompok progresif agar berinisiatif mengusulkan rancangan peraturan daerah khusus yang lebih mewakili aspirasi rakyat pribumi (orang asli) setempat di Tanah Papua. Selanjutnya sikap mana yang perlu diambil oleh Mayoritas Rakyat (orang asli) Papua? Bersikap aktif dan kritislah terhadap aturan hukum terutama yang terkait langsung dengan peri-kehidupan dan masa depan orang pribumi Papua. Tinggalkan kebiasaan bersikap pasif dan berserah diri dalam proses pembentukan hukum. Jangan tinggal diam dan menyerahkan perubahan politik hukum agraria itu kepada pemerintah (entah di pusat, entah di daerah). Lakukan sejumlah hal guna memperbaiki cara berpikir dan bersikap terhadap hukum nasional dan hukum-hukum adat Papua sedemikian rupa sehingga Rakyat pribumi Papua sendiri mengendalikan arah perubahan politik hukum yang sejalan dan mendukung harapan-harapan memperoleh kehidupan yang lebih manusiawi, berkeadilan dan berharga diri. Sangat layak apabila orang pribumi Papua sendiri mendefinisikan hak-hak aslinya atas tanah baik dalam arti sumber ekonomi alamiah maupun dalam arti wilayah perpangkalan budaya (ancestral domain). Untuk mewujudkan perubahan tidak ada jalan lain kecuali kuasai sebanyak mungkin kursi-kursi dalam dewan perwakilan rakyat (DPR) Papua oleh orang-orang yang sungguh paham dan bersedia memperjuangkan keselamatan masa depan Rakyat pribumi Papua. Jangan hanya sibuk berebut jabatan dalam pemerintahan daerah namun kendalikan dan awasi jalannya pemerintahan di provinsi-provinsi di Tanah Papua ini agar tidak menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan oleh Rakyat dalam Perdasus dan Perdasi sesuai amanat UU Otsus 2001:21

masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat”. Secara sederhana dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggalnya. ILO (dalam Keraf, 2010:361) mengkategorikan masyarakat adat sebagai:

Suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di sebuah negara, dan yang statusnya sebagian atau seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh hukum atau aturan mereka sendiri yang khusus.
Suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai suku asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang mendiami negeri tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya bangsa penjajah, atau sebelum adanya pengaturan batas-batas wilayah administratif seperti yang berlaku sekarang, dan yang mempertahankan atau berusaha mempertahankan–terlepas dari apapun status hukum mereka–sebagian atau semua ciri dan lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik yang mereka miliki. Dalam pengertian itu masyarakat adat juga dikenal sebagai memiliki bahasa, budaya, agama, tanah dan teritoriyang terpisah dari kelompok masyarakat lain, dan hidup jauh sebelum terbentuknya negara bangsa modern.

Selanjutnya Keraf (2010:362) menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu:

  1. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian.
  2. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut.
  3. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah.
  4. Mereka mempunyai bahasa sendiri
  5. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.

Masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa. Suhandi (dalam Ningrat, 2004:4) mengemukakan sifat-sifat dan ciri-ciri umum yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai berikut:

  1. Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat.
  2. Sikap hidup dan tingkah laku yang magis religius
  3. Adanya kehidupan gotong royong
  4. Memegang tradisi dengan kuat
  5. Menghormati para sesepuh
  6. Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional
  7. Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis
  8. Tingginya nilai-nilai sosial.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi nenek moyangnya. Dalam kesehariannya, meskipun kini sudah banyak pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masyarakat tradisional tetap berusaha menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat tersebut dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidup di sekitarnya.

KONSEP PEMBANGUNAN PAPUA

Papua masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, kualitas hidup manusia yang rendah,  sumber daya alam yang tidak terkelola untuk kemakmuran rakyat papua, infrastruktur yang buruk.  Isu isu itu telah direspon oleh  Kabinet Kerja  yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional. Tujuan pengembangan Wilayah Papua tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Papua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Papua dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah yang berbasis kesatuan adat melalui:

(a) pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan hidup yang berkelanjutan, serta pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat yang terjangkau, berkualitas, dan layak,

(b) pengembangan kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis wilayah adat khususnya di Provinsi Papua melalui pengembangan industri kecil  dan menengah dibidang pertanian berbasis komoditas lokal, pengembangan perkebunan dan pertanian tanaman non-pangan, Pengembangan kemaritiman yaitu industri perikanan dan pariwisata bahari; pengembangan potensi budaya dan lingkungan hidup, yaitu pariwisata budaya, cagar alam dan taman nasional; dan pengembangan hilirisasi komoditas minyak, gas bumi dan tembaga.

(c) penyediaan infrastruktur yang berorientasi pelayanan dasar masyarakat maupun peningkatan infrastruktur yang berorientasi pengembangan investasi dan pengembangan komoditas, serta

(d) peningkatan SDM dan Ilmu dan teknologi secara terus-menerus.

Dibawah Kabinet Kerja  tahun 2015 – 2019 telah memberikan prioritas program pembangunan yang mencakup :

  1. Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
  2. Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan parawisata bahari;
  3. Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati;
  4. Percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, miny ak, gas bumi dan tembaga;
  5. Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon; serta
  6. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat;
  7. Pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Papua yang mandiri, produktif dan berkepribadian.

           Adapun sasaran pengembangan Wilayah Papua pada tahun 2015- 2019, dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Papua, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 kawasan ekonomi khusus, 1 kawasan industri, pengembangan 5 kawasan adat dan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.

         Untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Wilayah Pulau Papua dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi 9,5 persen di tahun 2019; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 22,63 persen di tahun 2019; (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar rata-rata 61,40 pada tahun 2019.

         Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Papua akan dilakukan optimalisasi peran 2 kota otonom berukuran sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer, dan hub untuk Pulau Papua dan Maluku dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara.

Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akan dilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaran berkurangnya jumlah  desa tertinggal sedikitnya 340 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 140 desa.

          Untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat 4 pusat pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, akan dikembangkan 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.

         Pelaksanaan Otonomi Daerah di Wilayah Papua ditunjukkan dengan: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 10 persen untuk propinsi dan 7 persen untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35 persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 35 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yangmendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 provinsi dan 20 kabupaten/kota di wilayah Papua; (4) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50 persen dan S2-S3 sebesar 5 persen; (5) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen  pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Papua sebesar 30 angkatan; (6) Terlaksananya evaluasi otsus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus; (7) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Papua (dengan proyek awal Provinsi Papua); (8) Meningkatnya implementasi pelaksanaan  SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (9) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 40 persen; (10) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (11) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Papua; (12) Terlaksananya penguatan kelembagaan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua dan Papua Barat.

           Sasaran penanggulangan bencana di Wilayah Papua adalah mengurangi Indeks Risiko Bencana pada 10 kabupaten/kota sasaran (Kota Jayapura, Kota Sorong, Kota Manokwari, Kabupaten Merauke, Sarmi, Yapen, Nabire, Raja Ampat, Teluk Bintuni dan Biak Numfor) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKW, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

GERAKAN SEPARATIS PAPUA

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan gerakan separatis yang dibentuk pada tahun 1965 dengan tujuan memisahkan diri dari kedaulatan NKRI pada saat itu. Organisasi ini terbentuk akibat perasaan bahwa Papua sama sekali tidak memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia. Gerakan ini mengklaim bahwa Papua adalah wilayah otonom yang seharusnya menjadi sebuah negara berdaulat dengan pemerintahan sendiri.

jjjj

Dalam tinta emas sejarah Indonesia, pembebasan Irian Barat yang kemudian menjadi wilayah kedaulatan NKRI pada tahun 1963 merupakan otentifikasi kerasnya perjuangan bangsa Indonesia atas kemerdekaan. Namun ironisnya, dua tahun berselang, gerakan separatis Papua muncul dan ini mengancam integrasi wilayah NKRI.

Selain perihal perasaan tidak adanya hubungan historis dengan NKRI, kasus-kasus pelanggaran HAM oleh TNI/ABRI di Papua, kesenjangan sosial, diskriminasi ekonomi dan politik, serta perampasan alam mereka oleh Freeport Sulphur menjadi variabel pendorong sehingga Free West Papua Campaign ini semakin responsif ingin memisahkan diri.

OPM di Oxford

Free West Papua Campaign melalui situs websitenya, www.freewestpapua.org mengklaim juga akan membuka kantor di Papua Nugini dan Jerman beberapa bulan ke depan selain di Oxford, Inggris. Keberadaan kantor OPM di Oxford ini dipelopori oleh Benny Wenda, tokoh separatis yang berusaha menjadikan isu pembebasan Papua sebagai isu internasional.

Michael Tene, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, mengatakan bahwa pembukaan kantor OPM di Oxford ditentang keras oleh pihak Kemenlu dan memprotes kebijakan ini melalui duta besar Inggris, Mark Canning, di Indonesia. Tene menambahkan, tidak ada satupun negara di dunia yang mendukung gerakan Free West Papua dan bahkan dalam setiap sidang forum PBB tidak pernah sekalipun menyinggung masalah Papua. Namun, perlu setrategi bijak yang harus diimplementasikan oleh pemerintah. Kebijakan yang relevan ialah bukan mendikte dan menuntut pemerintah Inggris untuk menutup akses bagi OPM di Oxford dan menutup kantor disana melainkan dengan cara menyelesaikan konflik internal dan mensosialisasikannya kepada rakyat Papua secara langsung.

Menurut Alex Jemadu, pakar ilmu politik internasional, yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus merunut ke diplomasi dalam negeri, bukan memprotes keras pihak Inggris karena ini hanya akan menimbulkan reaksi keras dari pemerintah Inggris tentang Indonesia. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah membangun politik hukum yang selama ini terindikasi adanya diskriminasi dan pelanggaran HAM berat di Papua yang bertujuan agar rakyat Papua mengurungkan niat memisahkan diri. Ia juga menambahkan ada dualisme perspektif yang harus dikaji oleh pemerintah , yaitu masalah keutuhan wilayah NKRI dan pelanggaran HAM di Papua. Artinya harus ada diplomasi domestik, bukan memprotes keras pihak Inggris karena ini hanya akan memanaskan hubungan harmonis antara Indonesia – Inggris.

Data yang dilansir oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa ada 6000 pelanggaran HAM di Papua sepanjang 2013. Selain itu, dia mendapat kabar ada 300-an mahasiswa Papua yang mengikuti program pemerintah untuk kuliah di Jawa dan Sumatera, kini telantar karena tidak memiliki biaya. Ini sebuah fakta di mana diskriminasi radikal telah dirasakan rakyat Papua.

Belum lagi perihal PT Freeport Sulphur. Pemerintah Indonesia dianggap lebih mementingkan pihak luar dibandingkan “anak kandungnya” sendiri. Terkait masalah Freeport, aksi demonstrasi dan “keringat darah” rakyat Papua seperti diabaikan pemerintah Indonesia. Mereka merasa alam yang mereka miliki dieksploitasi habis-habisan. Mereka tidak diberi aksesi lebih untuk masuk ke dalam Multi National Corporation (MNC) tersebut sebagai pekerja dan hanya mendapatkan laba 1 persen.

Kita masih ingat goresan tinta emas di mana pada 1 Mei 1963 Irian Barat diakui secara de jure sebagai bagian dari wilayah NKRI melalui perjanjian New York yang mengakhiri konflik dengan Belanda. Namun tampaknya kemenangan Indonesia dalam memperebutkan negeri Papua hanya sebatas euforia yang berlebihan. Setelah diperjuangkan, negeri Papua seolah diabaikan begitu saja.

Protes keras yang disampaikan oleh seorang mahasiswa Papua secara langsung dan saya sangat merasa empati terhadap penderitaan mereka. Saat pertemuan mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia di Padang bulan April kemarin, seorang mahasiswa yang menjadi delegasi dari Papua mengklaim bahwa rakyat Papua akan memisahkan diri secepatnya jika pemerintah tidak kunjung memperhatikan nasib mereka, terutama masalah PT Freeport.

Meskipun kasus OPM ini belum mendapat respon di forum internasional, bukan berarti pemerintah Indonesia berdiam diri. Strategi dan usaha radikal OPM ini adalah untuk menarik perhatian PBB agar kemudian dijadikan isu internasional di forum PBB dan ketika kasus ini menjadi isu internasional di forum PBB, probabilitas lebih besar berada di tangan OPM mengingat masifnya tingkat pelanggaran HAM dan ketidakadilan di Papua di mana pelanggaran HAM merupakan hal yang tabu bagi PBB dan dunia internasional.

Statemen mengejutkan juga datang dari pihak Kanada yang ternyata mendukung pelepasan diri negeri Papua menjadi negara Papua dengan otoritas pemerintahan sendiri. Pada 7 Mei 2013 yang lalu, Political Counsellor of Embassy of Canada, Mr. Jonathan Yendall, memberikan kuliah umum di Auditorium Sutan Balia FISIP Universitas Riau bagi mahasiswa Hubungan Internasional. Pada saat itu, ada pertanyaan terkait kasus OPM dan Yendall mengungkapkan bahwa Kanada, Amerika Serikat, dan Australia sempat membahas isu ini dan mereka sepakat tentang rencana besar Free West Papua Campaign yang gencar memisahkan diri dari NKRI dengan alasan tingginya jumlah pelanggaran HAM disana. Yendall menambahkan, jika pertumpahan darah dan diskriminasi masih berlanjut di negeri Papua, bukan tidak mungkin isu ini akan diangkat menjadi isu internasional dan besar kemungkinan forum internasional akan berkonsensus tentang pembentukan negara Papua dengan kedaulatan sendiri.

Jika Kanada, Amerika Serikat, dan Australia setuju tentang rencana besar OPM, Indonesia harus bergerak lebih dinamis dalam berdiplomasi dengan negeri Papua. Sebuah ultimatum keras terhadap pemerintah Indonesia jika ingin menjaga keutuhan wilayah NKRI. Menafsirkan hal ini, baik Inggris ataupun OPM sendiri tidak dapat dikambinghitamkan. Pihak yang seharusnya mengintropeksi diri ialah pemerintah Indonesia sendiri. Memprotes pihak Inggris hanya akan memperburuk situasi. Melakukan diplomasi domestik dan mengupayakan kesejahteraan serta keadilan di tanah air Papua adalah variabel penentu keberhasilan dalam penyelesaian kasus ini. Integrasi nasional adalah hal mutlak!

Tiga ratus anggota kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Goliat Tabuni, turun gunung dan melakukan ikrar mendukung pembangunan negara Indonesia, di Kabupaten Puncak Jaya.

Ikrar kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi ini dilakukan setelah menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-71, di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada Rabu 17 Agustus 2016.

Ratusan anggota OPM ini sebelumnya terlibat aktif dalam perjuangan membentuk negara Papua Barat. Mereka berasal dari wilayah Tingginambut sebanyak 60 orang, Philia 30 orang, Yambi 90 orang, dan wilayah Kalome sebanyak 120 orang.

Ikrar kembali ke NKRI ini dibacakan oleh Boni Telenggen, dihadapan seluruh peserta upacara yang disaksikan langsung Bupati Puncak Jaya Henok Ibo, dan berlangsung di lapangan Roh Kudus, Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.

Bupati Puncak Jaya Henok Ibo yang selama empat tahun belakangan berjuang untuk menurunkan kelompok OPM ini mengatakan, terhambatnya pembangunan di daerah pegunungan tengah ini lantaran sering digangu OPM.

“Khususnya di wilayah basis OPM pimpinan Jenderal Goliat Tabuni ini, gangguan pembangunan disebabkan karena kelompok bersenjata kerap kali melakukan aksi teror,” katanya, Kamis (18/8/2016).

Aksi teror itu dilakukan bukan hanya kepada aparat keamanan, dan masyarakat umum, tetapi juga terhadap para pengusaha. Dengan bergabungnya 300 orang anggota OPM ini diharapkan dapat membantu pembangunan lebih cepat.

Para anggota OPM yang bergabung dengan NKRI akan diberikan pekerjaan kepada mereka oleh pemerintah daerah, seperti mandor, Satpol PP, bahkan hingga menjadi tenaga mandor proyek swakelola masyarakat.

Sementara itu, Boni Telenggen, salah satu pimpinan OPM yang ikut bergabung kedalam NKRI mengaku, selama ini dirinya dan teman-temannya di hutan berjuang. Namun tak ada hasil kepastian kemerdekaan negara Papua Barat.

“Kami memilih bergabung dengan NKRI tanpa adanya paksaan,” tegasnya.

Ratusan anggota OPM ini memegang bendera merah putih sambil meneriakan kata “merdeka” tanda mereka telah sah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Dari pantauan di lapangan, upacara HUT Kemerdekaan di Kabupaten Puncak Jaya yang kerap kali berlangsung secara aman dan lancar. Bupati Puncak Jaya Henok Ibo memimpin upacara didampingi unsur muspida

Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya menilai gerakan-gerakan separatis di Papua tidak akan ada lagi atau akan berkurang,  Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memerhatikan persoalan mendasar di Papua.

“Pak Jokowi sudah pegang adat. Tidak ada cerita di Papua ribut. Pak Jokowi sudah kenal wali kota dan gubernur se-Papua. Pasti aman,” kata Lenis, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6). Menurutnya, permasalahan gerakan separatis di Papua selama ini muncul karena kurangnya perhatian pemerintah pusat. “Papua merasa disisihkan. Sumber daya alam terus dibawa keluar, kita tetap miskin. Ini seperti setiap anak kecil yang marah jika tidak dikasih susu, pasti ngamuk,” ujarnya. Oleh karena itu, Lenis optimistis ke depannya Papua tidak akan bergejolak. “Tidak ada masalah di Papua. Pendekatannya tidak lagi dengan kekerasan,” kata Lenis. “Pak Jokowi pastikan akan fokus mengelola Papua dengan baik. Apalagi, kami sudah masuk istana. Kami merasa memiliki NKRI, itu yang terpenting. Mari kita bangun Indonesia sama-sama,” ujarnya.

Meningkatnya perhatian yang diberikan Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia rupanya belum melunakkan hati seluruh masyarakat Papua, terutama kelompok separatis yang semakin gencar menyerang Indonesia di forum internasional.

Peristiwa terakhir tentang serangan diplomatik oleh negara lain terkait kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas Papua terjadi pada sesi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ke-71 di Markas PBB New York pada 24 September 2016.

Sebanyak enam pemimpin negara kawasan Pasifik, yakni Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Tonga Akilisi Pohiva, Presiden Nauru Baron Waqa, Presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine dan Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga mengajukan pernyataan yang mengusik kedaulatan NKRI atas Papua. Bahkan, mereka berenam menuduh adanya aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara sistematis yang dilakukan Pemerintah Indonesia di Papua.

Menanggapi pernyataan “keroyokan” enam negara yang menunjuk Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare sebagai juru bicara itu, tampil diplomat muda Nara Rakhmatia, Sekretaris Kedua Perwakilan Tetap RI (PTRI) di PBB, New York. Ia menyampaikan ketegasan sikap Indonesia bahwa Papua bagian dari NKRI. Nara menyebut pernyataan keenam pemimpin negara tersebut menunjukkan pelanggaran prinsip Piagam PBB dengan ikut campur urusan dalam negeri dan melanggar kedaulatan negara lain, yakni Republik Indonesia.

Pernyataan yang dibacakan Nara itu ditutup dengan ungkapan dalam Bahasa Indonesia bahwa jika satu jari menunjuk pihak lain, maka sesungguhnya jempol orang itu sedang menunjuk dirinya sendiri.

Hak jawab yang disampaikan Nara hanya berdurasi sekira lima menit, namun menjadi buah bibir, baik di media nasional, maupun internasional, bahkan menjadi viral di media sosial.

Khususnya di Indonesia, tidak sedikit media yang tidak saja mengulas isi pernyataan Indonesia tentang Papua, tapi juga fakta bahwa Nara merupakan diplomat muda Kementerian Luar Negeri sekaligus perempuan belia yang tegas dalam bersikap untuk negara dan bangsanya. Terlepas dari fakta bahwa sisi kepentingan kemanusiaan Nara yang sangat menarik sebagai bahan berita, maka esensi bahwa pernyataannya menunjukkan Indonesia masih punya masalah dalam politik luar negerinya, terutama soal pandangan negara-negara Pasifik terhadap kedaulatan RI atas Papua, tampaknya terlupakan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir mengemukakan bahwa Nara menyampaikan tanggapan itu semata-mata karena sikap tegas Indonesia kepada negara mana pun yang mengusik kedaulatan NKRI.

Terkait orang yang menyampaikannya, Arrmantha menegaskan bahwa Nara adalah diplomat Indonesia yang dididik dan dilatih sejak awal, sebagaimana diplomat Kemlu RI lainnya, baik perempuan maupun laki-laki, untuk senantiasa membela kepentingan Indonesia kapan pun dan di mana pun.

“NKRI bagi diplomat kita adalah harga mati. Tidak ada lagi kawasan Indonesia yang bisa dipertanyakan di forum apapun, kecuali yang berada dalam negosiasi perbatasan,” kata diplomat karir yang turut serta sebagai anggota Delegasi RI pada Sidang Umum PBB 2016. Arrmanatha mengatakan bahwa semua tuduhan kepada Indonesia yang disampaikan enam negara Pasifik tersebut tidak berdasar karena faktanya Indonesia adalah negara demokratis yang senantiasa memperjuangkan HAM di ASEAN dan dunia.

Indonesia juga telah meratifikasi delapan dari sembilan konvensi utama HAM PBB, dan Indonesia memiliki Komisi Nasional (Komnas) HAM sejak 1993.Dalam pernyataan Nara, Indonesia juga menilai keenam pemimpin negara itu salah tempat karena sesi Sidang Umum PBB saat itu tengah membahas Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan upaya internasional untuk mengatasi tantangan, seperti pemanasan global dan terorisme, dalam mencapai target tersebut.

Namun, keenam negara tersebut malah menyampaikan pernyataan yang tidak benar mengenai Papua dan salah satu negara, bahkan secara langsung mempertanyakan kedaulatan RI terhadap Papua.

Terkait kadar kepatutan dari pernyataan yang disampaikan seorang diplomat muda untuk menjawab enam pemimpin negara, Arrmanatha mengatakan Indonesia sudah mengantisipasi akan adanya pernyataan dari beberapa negara terkait Papua dalam Sidang Umum PBB. Oleh karena itu, semua delegasi Indonesia dipersiapkan sejak jauh-jauh hari untuk tegas dengan sikap pemerintah Indonesia dan saat itu diplomat yang bertugas adalah Nara.

Arrmanatha menegaskan diplomat Indonesia selalu siap membela kedaulatan Indonesia di forum internasional sehingga anggapan bahwa Papua adalah salah satu kelengahan dalam diplomasi Indonesia sangatlah tidak benar. Apalagi, Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Kemlu RI senantiasa menggembleng (drilling) para kader diplomatnya. “Anda dapat bertanya pada diplomat termuda yang ada di sini, bahwa drilling di Sesdilu kita diajari diplomasi yang sopan, tidak menyakiti, tapi sekali itu soal kedaulatan NKRI, tidak ada sopan-sopan diplomasi,” kata alumni University of Buckingham dan University of Leicester, Inggris, itu.

Tuduhan kepada Indonesia tentang Papua di forum PBB yang disanggah oleh Nara bukanlah kejadian pertama, karena kejadian serupa terjadi pada Sidang Umum PBB 2015. Namun, saat itu hanya Kepulauan Solomon yang menyerang Indonesia dengan tuduhan yang sama, yakni soal pelanggaran HAM di Papua.

Untuk menanggapi kritikan itu, Delegasi Indonesia menugasi Sekretaris Kedua PTRI New York Nona Gae Luna, posisi yang kini ditempati Nara Rakhmatia. Jawaban Nona saat itu pada prinsipnya sama dengan yang disampaikan Nara, yang menekankan kedaulatan NKRI atas Papua, dan upaya Pemerintah RI untuk terus meningkatkan penegakan HAM di dalam negeri, termasuk di Papua dan Papua Barat.

Bagi khalayak umum di Indonesia, tampilnya Nara Rakhmatia dan Nona Gae Luna menjadi contoh diplomat muda yang membela kedaulatan Indonesia atas Papua di kancah internasional.

Namun, perlu diingat pula bahwa para diplomat muda yang tampil di PBB itu merupakan bagian dari keluarga besar awak Kemlu, baik yang di Indonesia maupun yang tersebar di 132 perwakilan RI di dunia dalam menjaga nama baik dan memperjuangkan kepentingan Indonesia.Upaya Nara, Nona, dan Delegasi Indonesia membela kedaulatan RI atas Papua di forum PBB juga merupakan kesatuan dari upaya-upaya diplomatik yang dilakukan secara konsisten di kawasan Pasifik.

Salah satunya, pada Juli 2016 lalu, Delegasi Indonesia yang dipimpin Direktur Jenderal Kerja Sama Asia-Pasifik (Aspasaf) Desra Percaya, berhasil menggagalkan upaya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang menghimpun kerja sama negara-negara Melanesia di Pasifik.

ULMWP merupakan kelompok separatis Papua yang terus gencar mengampanyekan pemisahan Papua dari Indonesia di luar negeri karena mereka menganggap Pemerintah RI yang berkuasa telah melakukan pelanggaran HAM dan menganaktirikan Papua dari wilayah lain. Kelompok itu berupaya memperkuat aksinya dengan membuka membuka kantor perwakilan di luar negeri, terutama di negara-negara Pasifik, antara lain Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Kampanye hitam ULMWP akhir-akhir ini juga makin gencar melalui media sosial dengan mengedarkan gambar-gambar yang berisi kebohongan, salah satunya, foto perwakilan ULMWP bersama Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon yang diklaim sebagai pertemuan khusus untuk menyerahkan laporan pelanggaran HAM di Papua Barat.

Bantahan atas klaim sepihak ULMWP itu disampaikan langsung oleh Juru Bicara Sesjen PBB Stephane Dujarric pada Juni 2016 bahwa Sesjen PBB Ban Ki-Moon tidak pernah bertemu secara khusus dengan tokoh ULMWP. Dujarric juga mengatakan bahwa Sesjen PBB tidak pernah menerima dokumen dari ULMWP tentang laporan pelanggaran HAM di Papua.

Dalam dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Arrmanatha mengatakan, Indonesia semakin mengintensifkan upaya membalikkan kebohongan-kebohongan yang disebarkan kelompok separatis Papua dengan menunjukkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Upaya itu, dikemukakannya, termasuk mengundang awak media dari kawasan Pasifik untuk berkunjung dan meliput situasi di Papua.

Oleh karena itu, Indonesia punya kepentingan besar di negara-negara Pasifik dalam menggalang dukungan luar negeri terhadap fakta-fakta yang dilakukan pemerintah dalam membangun Papua dan kawasan Timur Indonesia, di mana mayoritas ras Melanesia Indonesia tinggal di sana. Jumlah ras Melanesia di Indonesia sangat signifikan, yakni mencapai 11 juta jiwa yang tersebar di Papua dan Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kepulauan Maluku.  Menurut Peneliti Bidang Politik Luar Negeri Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth, upaya untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dalam mempertahankan kedaulatan atas Papua harus dilakukan melalui pendekatan dari dalam dan luar negeri.

Pertama, Pemerintah Indonesia harus merealisasikan janji untuk menyejahterakan Papua melalui pembangunan fisik maupun nonfisik, seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Kedua, pendekatan diplomatik di kawasan Pasifik perlu ditingkatkan, tanpa mengabaikan perhatian ke negara lain, mengingat ULMWP memiliki banyak jaringan di berbagai negara.

“Kita lihat kenapa Papua Nugini tidak melihat isu ini, karena mereka tetangga terdekat kita dan melihat sendiri perkembangan di Papua, jadi menjaga hubungan baik dengan para tetangga di Pasifik ini sangat penting,” kata Adriana.

Sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara di Pasifik, Presiden Jokowi juga telah menunjuk Duta Besar Djauhari Oratmangun sebagai utusan khusus pemerintah Indonesia di kawasan tersebut, sehingga diharapkan komunikasi Indonesia dengan pemerintah serta rakyat negara-negara Pasifik akan semakin intensif.

Upaya menjalin hubungan baik dengan negara-negara Pasifik juga tampak ketika Indonesia dengan sigap mengirimkan bantuan kepada Fiji saat Badai Winston menghantam negara tersebut pada Februari 2016. Indonesia tidak hanya memberikan bantuan logistik, tetapi juga dalam proses rehabilitasi, dan puluhan anggota zeni tempur Tentara Nasional Indonesia (Zipur TNI) tetap tinggal di sana guna membantu pembangunan kembali fasilitas umum, seperti di sekolah dan unit kesehatan.

Upaya merawat dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara di Pasifik itu bukanlah proses instan yang hasilnya bisa langsung dirasakan. Pemerintah Indonesia melalui para diplomatnya harus memupuknya secara terus-menerus, hingga suatu hari, saat negara membutuhkan dukungan, hasilnya akan tampak. Apakah para tetangga itu akan memberikan dukungan mereka, atau setidaknya tidak ikut-ikutan menyerang Indonesia.

Tidak hanya di Pasifik, tugas membina hubungan baik dengan negara lain itu juga harus dilakukan oleh para diplomat RI di seluruh dunia, tentunya tanpa melupakan peran semua Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri sebagai second track diplomacy melalui prinsip politik bebas-aktif.

POTENSI STRATEGIS PAPUA

xxxx

Papua merupakan pulau yang terbesar dalam gugusan kepulauan Nusantara dan setiap orang tahu bahwa Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satu perusahaan terbesar di dunia ada di Papua dan kontribusi kekayaan alam Papua terhadap perusahaan tentu signifikan. Masih banyak potensi yang bisa dikembangkan di Papua dan data menunjukan Papua masih terbilang kecil dibandingkan pulau lain dalam kontribusi ke PDB nasional.

Implikasi dari perbedaan kontribusi ini adalah adanya ketimpangan kondisi perekonomian dan taraf kehidupan masyarakat. Menurut rencana dalam Nawacita Jokowi JK  kondisi Papua ini akan menjadi prioritas pembangunan yang menyatakan strategi membangun Indonesia dari pinggiran. Tentu saja rencana ini perlu dinyatakan dalam eksekusi, dan Bappenas juga sudah menuangkannya dalam proyek-proyek strategis Papua.

Dimulai dari pembangunan bandara dilakukan di beberapa lokasi seperti Taria, Keenyam, Aboy,Koroway Batu dan pengembangan bandara Sentani, Mopah. Untuk perhubungan laut direncanakan pembangunan pelabuhan Jayapura, Pomako, Serui dan pembangunan dermaga terminal penumpang dan peti kemas pelabuhan Depapre, pembangunan terminal agribisnis, pergudangan, dan pelabuhan ekspor di Serapuh & Wogikel  dan juga rencana pengembangan pelabuhan Merauke. Untuk ketenagalistrikan direncanakan PLTMG Serui 10 MW, PLTMG  Mobile PP (Jayapura) 50 MW, PLTU Timika 14 MW, PLTU Jayapura – Holtekamp  50 MW, PLTA Orya/Genyem (On Going)   20 MW. Untuk pembangunan jalan terdiri dari jalan Sarmi – Ampawar – Barapasi – Sumiangga – Kimibay. Jalan Merauke – Okaba – Buraka – Wanam – Bian – Wogikel, jalan ring road kota Jayapura, jalan Timika “ Potowaiburu “ Wagete – Nabire, jalan lingkar Numfor, jembatan Holtekam, jalan Yetti – Ubrub. Pembangunan rumah khusus perbatasan di Kota Jayapura, Kab Keerom, Kab Pegunungan Bintang, Kab Boven Digoel dan Kab Merauke, serta di pulau terluar. Pembangunan jalan Sumohai – Dekai Oksibil  Iwur – Waropko.

Untuk saluran irigasi dilakukan, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Bonggo, Bendung Wanggar, pengendalian banjir Kabupaten Keerom. Pembangunan embung di Kabupaten Merauke dan pembangunan jaringan dan intake Danau Sentani untuk Kota Jayapura dan Kota Sentani tahap  III (lanjutan).

Pembangunan ASDP dilakukan melalui pengembangan pelabuhan penyeberangan Waren di Kabupaten Waropen, pelabuhan penyeberangan Kaonda Kabupaten di Kepulauan Yapen, pelabuhan penyeberangan Numfor di Kabupaten Biak Numfor. Pembelian kapal motor sungai 200 GT untuk Kab Mimika, kapal motor sungai 200 GT untuk Kab Mappi.  Juga pembangunan telekomunikasi dan informatika dilakukan di beberapa titik seperti pembangunan Backbone Palapa Ring, pembangunan serat optik antar seluruh kabupaten/kota, pengembangan transmisi penyiaran TVRI.

Proyek strategis provinsi Papua ini merupakan bagian dari pembangunan Papua, masih ada rencana strategis untuk Provinsi Papua Barat yang juga perlu mengejar ketinggalan yang ada. Pembangunan ini tentu memerlukan sekali pembangunan manusia yang merupakan dasar untuk pertumbuhan Papua.

Papua mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo, karena Papua sangat strategis dan didukung dengan potensi alam yang sangat besar, sehingga manusianya harus disejahterahkan.

Dalam konteks tersebut, khusus untuk Kabupaten Merauke ada beberapa program strategis disamping ada jalan perbatasan, ada juga lumbung pangan nasional.

Hal itu dikemukakan Asisten Deputi I Kantor Staf Presiden, Febri Kalvin Tetelepta , kepada wartawan di Gedung Negara, Rabu (18/5). Menurutnya, Merauke dalam sejarah pernah mensuplai makanan secara besar baik untuk kebutuhan orang Papua sendiri maupun ke luar (Kawasan Pasifik,red), sehingga potensi yang ada harus dikembangkan.

“Kita sangat berterima kasih karena bupatinya sangat cerdas dan SKPD juga sangat tahu tentang permasalahan serta bupati tahu apa masalahnya, tahu solusinya dan berani mengambil keputusan sehingga kita butuh pemimpin yang cerdas seperti ini sehingga presiden mendapat mitra positif di daerah,”ungkapnya.

Dikatakan, pihaknya juga melakukan peninjauan ke pelabuhan perikanan sehingga pelabuhan tersebut bisa berfungsi dengan baik. Selain itu, pihaknya juga sudah membicarakan dengan Pelindo IV sehingga di Papua ini ada Pelabuhan Hap di Sorong . Di samping itu, Merauke juga  menjadi pelabuhan Vider termasuk Manokwari, Jayapura dan Depapre.

“Kami juga akan memastikan pelabuhan perikanan di Sorong bisa berfungsi secepatnya dan kalau bisa berfungsi pada Tahun 2016 ini. Kalaupun ada masalah- masalah regulasi Kantor Staf Presiden akan mendorong bersama Menteri terkait. Presiden sudah menaruh hati kepada Papua dan mempunyai perhatian yang besar di Papua,”ujarnya.

Ditambahkan, kunjungan Presiden di Papua bukan sekedar kunjungan seremonial sebagai bentuk komitmen untuk membangun Papua secara bermartabat dan mempunyai kesejahteraan serta mempunyai nilai yang sama dengan seluruh rakyat Indonesia. “Orang Papua adalah orang yang mempunyai harkat dan martabat dan identitas Papua harus dihargai,”

Dari sekian banyak pulau di Indonesia, pulau Papua adalah yang terbesar dari pulau-pulau yang ada di Indonesia, dengan luas mencapai 890,000 Km2, kemudian diikuti pulau Kalimantan dengan luas 743.330 Km2 di urutan ke-tiga yaitu pulau Sumatera dengan luas pulau 425.000 Km2 berikutnya pulau Sulawesi dengan luas 174.600 Km2 dan yang terakhir adalah pulau Jawa dengan luas sekitar 126.700 Km2.

Pulau Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia (pulau terbesar di dunia pertama adalah Greenland). Pulau Papua terbagi dalam dua Negara, yaitu Indonesia dan Papua Nugini. Sedangkan Pulau Kalimantan, atau yang lebih terkenal dengan nama Pulau Borneo, merupakan pulau terbesar ketiga di dunia dan ditempati oleh tiga Negara yaitu, Indonesia, Brunei Darusallam dan Malaysia. Dari sejumlah 17.504 pulau, hanya 69 000 pulau yang mempunyai nama, sisanya sebanyak 10.600 pulau tidak mempunyai nama.

Pulau yang tak mempunyai nama secara umum pulau-pulau kecil dan tidak berpenghuni. Pulau Indonesia yang paling mendekati batas barat, adalah pulau Weh, Sedangkan yang paling berada pada posisi paling timur pulau Papua.

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia masih mempunyai banyak kelemahan dalam hal menjaga keamanan kepulauannya. Contoh, beberapa pulau kecil yang berbatasan dengan Negara tetangga, seringkali diklaim oleh Negara tetangga sebagai miliknya, hal tersebut di samping merugikan Negara Indonesia, dan juga bisa menimbulkan konflik antar Negara yang berkepanjangan.

Dengan direbutnya beberapa kepulauan yang berdekatan dengan Negara tetangga, tentu saja sangat merugikan bangsa Indonesia, selain itu juga jelas berkurangnya pulau Indonesia tentunya. Sebab pulau-pulau yang ada di Indonesia secara umum kaya sakan sumber daya alamnya.

Pulau Papua sangat kaya dengan berbagai potensi sumberdaya alamnya. Sektor pertambangannya sudah mampu memberikan kontribusi lebih dari 50% perekonomian Indonesia termasuk Papua, dengan kekayaan tambangnya seperti, tembaga, emas, minyak dan gas bumi menempati posisi terbaik, dan dapat memberikan kontribusi ekonomi Indonesia. Di bidang pertambangan, provinsi ini memiliki potensi 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga, semuanya terdapat di wilayah konsesi Freeport.

Di Samping itu, masih terdapat beberapa potensi tambang lain seperti batu bara yang berjumlah 6,3 juta ton, batu gamping di atas areal seluas 190.000 ha, pasir kuarsa seluas 75 ha dengan potensi hasil 21,5 juta ton , lempung sebanyak 125 juta ton dan hasil tambang lainnya seperti pasir besi, nikel dan krom.

Karena 90% dari daratan Papua adalah hutan, produk unggulan banyak lahir dari belantara yang dipenuhi lebih dari 1000 spesies tanaman. Lebih dari 150 varientas di hutan itu merupakan tanaman komersial. Hutan di Papua mencapai 31.079.185,77 ha, yang terdiri atas hutan konservasi seluas, 6.436.923.05 ha. (20, 71%), hutan lindung sekitar 7.475.821,50 ha (24,05%), hutan produksi tatap 8.171.606,75 ha (26,3%) hutan produksi terbatas 1.816.319 ha (5.84%) dan hutan yang dapat dikonversi 6.354.726 ha (20,45%). Ditambah areal penggunaaan lainnya 821.787,91 ha (2, 64%).

Hutan-hutan di provinsi ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah, contoh, sebanyak 323.987 m³, kayu bangunan/timber sebanyak 1.714 m³, kayu balok olahan/block board sebanyak 1.198 m³, triplek/plywood sebanyak 88.050 m3 dan kayu olahan/chips sejumalh 45.289 m³.

xxx

Di sektor perkebunan, dari 5.459.225 ha lahan yang ada, tak kurang dari 160.547 ha sudah dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat (PR) maupun perkebunan besar (PB), tenaga kerja dengan total produksi 62.153 ton. Komoditas unggulan pada tahun 2005 dengan total produksi 12.347 ton (19,87%), sawit dengan produksi 31.021 ton (49,91%), kakao dengan produksi 11.363 ton (18,28%), kopi Arabic produksi 2.583 ton (4,16%), buah merah dengan produksi 1.889 ton (3.04%), karet dengan total produksi 1.458 ton (2, 35%) pada tahun 2005 kayu mencapai 20.711 ton serta yang lainnya masih banyak lagi.

Papua selain kaya akan tambang, mineral, hutan dll, provinsi ini juga memiliki lahan pertanin sawah teknis beririgasi dengan luas persawahan mencapai 3.845 ha. Ditahun 2006, ada lahan sawah yang beririgasi nonteknis sekitar 3.696 ha. Jumlah keseluruhan irigasi primer (induk) mencapai 1.984 Km, irigasi sekunder 23.45 Km, dan irigasi tersier 4.25 Km.

Sawah yang demikian luas dapat menghasilkan sekitar 61.922 ton padi per/tahun. Kekayaan sumber daya alam Papua menjadi fokus pembahasan dalam Konferensi internasional Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan berkelanjutan.

xx

About admin

Check Also

papaua-ps

PAPUA NEWS MAGAZINE : Tanpa Papua Indonesia Bisa Apa?

Apa yang terjadi pada mahasiswa Papua di Jogja beberapa waktu lalu hanyalah satu dari rentetan …