Membaca Konflik Mengungkap Terorisme dalam Perspektif Fungsionalisme

teror-6Ciri lain dari negara demokrasi adalah adanya peran pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Pers bertindak atas dasar ketidakberpihakan dan mengandalkan netralitas. Selain memegang peranan dalam akses informasi publik, pers juga memiliki fungsi edukasi dan kontrol.

Meski memiliki kebebasan penuh, namun media memiliki social responsibility, pola pertanggungjawaban sosial. Media harus mempertanggungjawabkan apa yang ditulis atau ditayangkan di hadapan publik. Setiap problem atau informasi yang ditampilkan mengandung unsur-unsur yang harus tidak bertentangan dengan etika sosial atau hukum-hukum adat.teror-7

Tema-tema seperti kekerasan dan konflik, krisis, kejadian panas dan berita yang menaktukan sengaja ditulis dengan angle-angle yang menggunakan diksi terlalu berlebihan sehingga memunculkan kesan mendramatisir masalah. Berdasarkan pada   relevansi   dan   signifikansinya,   negara sesungguhnya telah memberi tempat pranata (kelembagaan) adat pada  pengaturan  legal  di  dalam  sistem  hukum  positif.  Walaupun demikian pengaturan tersebut, sampai saat ini, masih tidak cukup kuat   sebagai   fondasi   bagi   pelaksanaan   pranata   adat   dalam penanganan  konflik-konflik sosial.  Oleh  sebab  itu  pada  bagian  ini, penting  untuk  menelaah  secara  kritis  pengaturan  pranata  adat dalam penanganan konflik sosial.teror-1

Prinsip Pranata Adat Dalam Pencegahan dan Penghentian Konflik

Pranata   adat,   dalam   tradisi   ilmu   sosiologi,   merupakan susunan pengetahuan terkait tentang baik buruk, benar salah, dan kebenaran-kebenaran   tentang   kehidupan   (nilai   sosial)   yang dikodefisikasikan    sebagai    peraturan    bertingkah    laku    para anggotanya,  serta  dijaga  oleh  peranan  kepemimpinan  (posisi sosial) dalam  pelaksanaannya. Pengertian  ini  membagi  pranata adat  kedalam  tiga  dimensi  sosial,  yaitu  nilai  sosial  yang  telah terbangun    lama,    peranan    kepemimpinan    dalam    menjaga seperangkat   aturan   dan   praktik   dari   nilai   sosial   yang   telah dijadikan sebagai kebiasaan sehari-hari para anggota.Ketiga   dimensi   sosial   pranata   adat   tersebut   kemudian mengait     bidang-bidang     kehidupan     termasuk     diantaranya pengelolaan tanah milik kolektif masyarakat, tata cara perkawinan, dan  mekanisme  penanganan  sengketa  atau  konflik  diantara  para anggotanya. Kesatuan  masyarakat  yang  memiliki  tiga  dimensi sosial  disebut  sebagai  masyarakat  adat.

Kongres  Adat  Nusantara  I (KMAN   I)   pada   maret   1999.   KMAN   I   menyatakan   bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta  memiliki  sistem  nilai,  ideologi,  ekonomi,  politik,  budaya  dan wilayah sendiri.

teror-4Pada   banyak   literatur   dalam   penanganan   konflik,   baik pencegahan   dan   penghentian   kekerasan,   serta   mekanisme penyelesaian   masalah,   pranata   adat   memiliki   prinsip   yang berbeda-beda. Namun  demikian  konteks  masyarakat  adat  dalam  negara hukum  Indonesia  menyebabkan  prinsip  tersebut  harus  selaras dengan  sistem  hukum  yang  berlaku.

pengoptimalan    fungsi    pranata    adat    dalam penanganan konflik sosial berhadapan  dengan prinsip keselarasan dengan   sistem   hukum   positif.   Kenyataan   ini   mengharuskan penetapan  porsi sejauh  mana  pranata  adat  memiliki  kewenangan dalam penanganan  kasus konflik sosial diantara para anggotanya.teror-8

Indonesia seakan tidak bisa lepas dari terorisme. Ibarat tumor ganas yang melekat pada tubuh seseorang, begitulah terorisme di tubuh ibu pertiwi. Belum sempat kita memulihkan luka dalam ingatan kita akibat terorisme yang pernah terjadi, kembali kita dikejutkan dengan peristiwa terorisme baru yang menyerang sebuah gereja di Samarinda dan wihara di Singkawang selama 2 hari terakhir (13-14 November 2016).

Pertama, perlu dipahami terorisme bukanlah individu. Meskipun terorisme kerap dilakukan oleh individu, tetapi dibalik itu ada dorongan yang lebih besar yang menuntun pada perilaku terorisme. Pelaku terorisme, sama seperti kita, merupakan bagian dari suatu sistem dalam struktur sosial, yang mana merupakan konstruksi sistem kompleks yang bisa terdiri dari kebudayaan, etnisitas, agama, dan lainnya.

teror-9Di samping itu, terminologi yang disandarkan pada kata “jihad” yang kian populer juga adalah “Jihad Konstitusi”. Terminologi ini mengandung gagasan menarik dan tepat dalam konteks Muslim Indonesia. Sebab, realitas kenegaaan kita adalah “Negara Pancasila”, bukan “Negara Islam”. Maka, jihad dalam arti perjuangan nilai-nilai Islam harus dilakukan secara konstitusional.

Maka, logika perjuangan umat atau juga ormas Islam bukan lagi syariatisasi, konstitusionalisasi: mengajukan ketentuan hukum Islam untuk diuji oleh publik dan negara sesuai dengan logika publik dan ketentuan negara. Jihad dilakukan di tingkat logis dan formal, bukan paksaan dan kekerasan. Maka, jihad adalah jalan untuk menghidupkan, bukan mematikan. Ia boleh berarti perang jika itu demi maslahat atau penyelamatan kehidupan yang lebih luas.

Terlepas dari semua itu, terkait teror di Gereja Oikumene, mengutip Qardhawi, dalam kondisi damai seperti di Indonesia, tak ada alasan apa pun melakukan jihad dalam makna perang. Sebab, itu berarti menciptakan kekacauan dan kerusakan di Bumi Pertiwi yang damai ini.

Karena itu, jihad di negeri ini adalah “Jihad Sipil” (al-Jihad al-Madani): melawan korupsi, menegakkan hukum dan kedilan, serta memastikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan persatuan umat Islam.*( leskolive/pm/2016 )

About admin

Check Also

Mengangkat Harkat Martabat Orang Papua di Dunia Internasional ( Pdt. Lipiyus Biniluk, M.TH )