Lukas Enembe Simbol Martabat Orang Papua Asli. By : Adrian Indra (Pimpred Parliament Magazine )

Lukas Enembe Simbol Martabat Orang Papua Asli.
By : Adrian Indra (Pimpred Parliament Magazine )

Jakarta.Parliamentmagazine. Dalam permulaan tulisan ini, saya ingin mengangkat terlebih dahulu penuturan dari Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyatakan hukum di Indonesia berbeda dengan hukum adat di Papua untuk kasus tindak pidana seperti pembunuhan. Ia mengatakan hal itu berdasarkan pengalamannya menjadi Kepala Kepolisian Daerah Papua pada 2012-2014.

“Sistem hukum kita tidak mengenal bagaimana cara melindungi korban. Konsep hukum di Papua menarik,” ucap Tito di Unika Atma Jaya, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2017.

Tito menceritakan, sistem hukum di Indonesia dalam menangani kasus pembunuhan, misalnya, sudah mengatur mulai proses di kepolisian hingga penahanan. Namun, dalam hukum adat di Papua, ada kompensasi yang harus dibayarkan dari pelaku kepada korban. Menurut dia, warga suku di Papua berkewajiban mengikuti arahan kepala suku. Jadi, apabila terjadi kasus tertentu, kepala suku wajib melindungi anggotanya.

Tito mencontohkan, apabila anggota suku ada yang terbunuh, tidak menutup kemungkinan terjadi perang antarsuku. Kepala suku bisa mendeklarasikan untuk perang demi melindungi anggota suku. Bahkan mekanisme perang pun teratur. Kedua pihak menyepakati waktu perang dan jeda di sela-sela waktu perang.

Namun Tito menegaskan, hukum adat tersebut tidak bisa diterapkan di Tanah Air. “Tapi, kalau diterapkan hukum nasional, kacau,” ujarnya. Sebab, ia menilai hukum adat tersebut bisa termasuk dalam kategori pembunuhan. Bagi mereka, hukum tidak bisa selesai hanya sampai jaksa. Tapi ada tuntutan berupa uang yang akan diserahkan kepada keluarga korban dan sisanya untuk pesta suku.

Tito menuturkan, suatu ketika, terjadi perang suku di Timika soal sengketa tanah. Perang tersebut mengakibatkan belasan orang tewas. Ada istilah bayar kepala dan bayar darah. Bayar kepala adalah memberikan kompensasi bagi korban yang meninggal. Sedangkan bayar darah adalah kompensasi untuk korban yang terluka.

Mengingat Papua dengan mengingat Gus Dur adalah merayakan kembali perjuangan kemanusiaan. Gus Dur telah berjasa dalam mengembalikan harga diri, harkat, dan martabat orang Papua, yang telah lama dicengkeram oleh rezim militer. Menurut Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yoboisembut, Gus Dur telah memberi ruang bagi warga Papua dalam konteks keindonesiaan, yang melindungi dengan hati, bukan memaksakan kehendak rezim militer. Gus Dur menggunakan pendekatan dialogis dan menghargai HAM dalam penyelesaian masalah-masalah di Papua, yang pada pemerintahan Orde Baru dilakukan dengan strategi militer dan kekerasan. Gus Dur juga berjasa mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, yang tidak sekadar nama, tapi juga mengandung unsur sejarah, makna, dan landasan kebudayaan yang menghargai tradisi orang Papua. Pendekatan kebudayaan inilah yang menjadi referensi dalam melihat Papua sebagai bagian dari kesatuan NKRI.

Pada titik ini, Presiden Jokowi perlu melihat kembali akar masalah yang terjadi di Papua. Saya yakin presiden telah memahami peta masalah yang terjadi di bumi Cenderawasih. Tapi pendekatan komprehensif berbasis kemanusiaan diperlukan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Jokowi dapat mengaji pada Gus Dur, bagaimana memperlakukan warga Papua sebagai keluarga, menjadi bagian NKRI, bukan orang asing di negerinya sendiri. Presiden Joko Widodo sangat memahami kondisi kejiwaan dari masyarakat Papua dan Presiden tentunya sudah sangat faham, bahwa dalam menangani segala persoalan di Papua harus dilakukan secara hati-hati dan secara bijak.

Penghormatan terhadap Harkat dan Martabat Orang Papua antara satu kelompok masyarakat dengan lainnya merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan Papua “Tanah Damai.” Hal ini penting keberadaan manusia yang menumpang di pulau papua ini merupakan berbeda – beda ras, etnik dan budaya.
Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua sudah menjadi simbol sebagai seorang Pemimpin Besar di Papua yang juga indentik dengan kehormatan harkat martabat Orang Papua Asli serta Pemimpin besar para kepala suku yang ada di Papua. Disinilah letaknya bahwa pada diri seorang Lukas Enembe, bukan hanya sebagai seorang Gubernur saja, tapi Lukas Enembe sudah menjadi “Orang Tua” dan pemimpin besar yang menyatu dengan jiwa masyarakat Papua. Jadi segala sesuatu yang menimpa kepada Lukas Enembe, sudah pasti akan menimbulkan gejolak yang besar kepada masyarakat Papua. Jadi dalam hal ini, jika Pemerintah Pusat memang ingin membangun Papua secara utuh, maka hormatilah para pemimpin mereka dan para Kepala Sukunya. Selain dari itu, peranan Pendeta juga memberikan andil yang besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua.
Kepala Suku Papua memegang peranan yang penting. Oleh karena itu dia selalu dihormati dan mendapatkan tempat yang layak.  Ia memegang peran penting dalam mengambil keputusan atas beragam persoalan.  Tanah Papua memiliki ratusan Suku. Masing-masing memiliki bahasa, adat istiadat, cara bertahan hidup, teritorial sendiri dan kepala sukunya masing-masing. Semua suku hidup independen, tanpa saling menganggu satu sama lain. Jika terjadi salah paham, kepala sukulah yang akan berusaha mencari solusi. Kepala suku akan duduk manawegai (dialog) untuk menemukan kata mufakat.

Tetapi , akhir-akhir ini, terdapat banyak kepala suku. Terutama menjelang even-even politik, pemilu dan pemilukada. Dengan mudahnya seseorang diberikan kepala suku. Bahkan pada sosok yang tak memiliki hubungan dara papua sedikitpun.  Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan pada generasi muda. Sebenarnya, bagaimana proses dan mekanisme penentuan sesorang menjadi kepala suku?

Penentuan Kepala Suku

Ternyata kepala suku di Papua ditentukan melalui tiga cara. Masing-masing suku, barang kali memiliki caranya sendiri. Tetapi secarah umum dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Diwariskan

Model kepala suku yang pertama ialah kepah suku ditentukan berdasarkan garis keturunun. Sama persis seperti penobatan raja-raja yang mengikuti garis keturanan. Jika seseorang menjadi kepala suku, maka salah satu anaknya akan mengantikannya jika suatu kelak.
Biasanya anak laki-laki yang akan dipilih sebagai kepala suku. Hal ini sesuai dengan sistem patrialki, mengikuti garis keturnan Bapa yang dianut oleh mayoritas masyarakat Papua.
Salah satu contohnya ialah yang terjadi pada suku sentani (Phuyakha) di Kabupaten Jayapura.  Dalam penentuan Ondoafi atau Ondofolo, yudith N. A Karetji, dalam tesisinya menyebutkan penentuan kepala adat ini dengan sistem diwariskan.

2. Dipilih

Penetapan kepalah seuku model kedua ialah dengan cara dipilih. Bentuk penetapak kepala suku seperti dengan mengikuti asas semokrasi. Musyawara dan mufakat.
Biasanya akan di adakan suatu pertemua. Bentuknya macam-macam, bisa mubes, kongres atau pun kongres. Ada Kriteria yang harus dimiliki seseorang untuk dicalonkan sebagai kepalah suku.
Model Kedua, dengan cara dipilih sering dilakukan pada era demokrasi sekarang ini. Contohnya baru-baru ini, masyarakat adat suku Yeresiam di Nabire mengadakan mubes untuk menetapkan kepala suku. Hasilnya, Daniel Yarawoby dipercaya menajdi Kepala Suku Yerisiam.

Sebagai Informasi, Suku Yerisiam adalah masyarakat adat yang mendiami pesisir pantai Kabupaten Nabire.  Suku ini terdiri dari empat sub suku yakni sub suku Waoha, Sub suku Koroba, Sub suku Sakwari dan sub suku Akaba.

3. Diberilan/ditetapkan

Mekanisme penentuan kepala suku model ketika ialah penetapan. Tanpa melalui pemilihan atau pun dengan alasan keturunan, seseorang yang diangap layak dapat ditetapkan menjadi kepala suku.
Biasanya, masyarakat dalam suatu komotias suku, akan menilai sesorang berdasarkan tindakan, cara berbicara, juga kecakapannya dalam menyelesaikan masalah. Tidak hanya itu, masyarakat pun, pada umumnya akan tau, bahwa seseorang yang diangap layak menjadi kepala suku akan tau banyak hal tentang hukum adat.
Tetapi yang lebih penting, orang seseorang yang ditetapkan sebagai kepala suku ialah ia yang berasal dari suku itu sendiri. Misalanya, suku mee akan memilih seorang pria mee sebagai kepala suku.

Kondisi masyarakat Papua pada saat ini, masih dalam krisis kepercayaan terhadap Pemerintah Pusat dan Jakarta. Banyak sekali rasa duka lama, kekecewaan lama dan kemarahan yang lama yang masih terpendam pada saat ini. Karena kondisi inilah Presiden Joko Widodo mencoba secara perlahan untuk memperbaikinya, dan bahkan dalam 1 tahun pernah sampai 7 kali mengunjungi Papua. Di Papua ada kondisi yang berbeda dan secara politik kondisi Papua harus sangat hati-hati menanganinya, dan keadaan masyarakat Papua yang berbeda, masyarakat Papua sangat sensistif dengan isue-isue dan keadaan-keadaan yang melukai hati mereka.
Kasus pemanggilan Gubernur Papua sebagai saksi dalam kasus beasiswa, merebak menjadi isue yang seolah-olah ingin mengkriminalisasi Gubernur Papua. Ini adalah seperti upaya yang ke 3 kalinya, sebelumnya Gubernur Papua pernah dijadikan tersangka dalam kasus Proyek Jalan Kemiri-Depapre lalu kasus  Pilkada Tolikara. Semua kasus tersebut seolah-olah dipaksakan dalam moment menjelang Pilkada 2018 ini. Jadi, sangat wajar masyarakat Papua bertanya-tanya dan bangkit kembali kemarahannya serta kekecewaannya kepada Pemerintah Pusat.
Presiden dan Ka.Polri harus bijak mengevaluasi kasus ini dari sudut dampak politiknya dan dari sudut perasaan hati masyarakat Papua. Masyarakat Papua jangan terus dilukai hatinya dan terus dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang kurang bijkasana dan dilaksanakan pada saat yang tidak tepat.
Sebahagian besar masyarakat Papua sudah bisa menilai, semua kasus yang menimpa Lukas Enembe saat ini, diduga berhubungan kuat dengan Pilkada Gubernur Papua dan secara tidak langsung seperti ada upaya untuk menjatuhkan kredibilitas seorang Lukas Enembe. ( AI/PM/IX/2017 )
 

About parliament

https://plus.google.com/u/0/+PARLIAMENTMAGAZINEjpk

Check Also

Mengangkat Harkat Martabat Orang Papua di Dunia Internasional ( Pdt. Lipiyus Biniluk, M.TH )