Eksistensi Masyarakat Adat dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi, Oleh : Lenis Kogoya, S.Th, M.HUM

global4Undang-Undang no 6 tahun 2014 Tentang Desa secara signifikan telah memberi perubahan terhadap dinamika ketatanegaraan di Indonesia. UU Desa secara tegas memberikan kejelasan status desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kejelasan status memiliki arti penting mengingat ini akan memberikan kemandirian lebih bagi desa untuk mengembangkan potensi lokal,memberikan akses pelayanan public yang lebih mudah kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakatnya, dimana tujuan pengaturan desa yaitu:

  1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
  3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
  4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
  5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
  6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
  8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
  9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

global3Satu poin yang perlu dicermati, UU Desa juga dapat dikatakan menjadi bukti konkret komitmen negara dalam rangka menghormati masyarakat hukum adat, melalui pengaturan desa adat.

  • Desa adat tentu memiliki perbedaan dengan desa tanpa embel-embel “adat”, dimana desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, dan tidak bertentangan dengan kepentingan dan prinsip NKRI. Pengaturan desa adat dalam UU Desa juga memberikan perlindungan secara yuridis terhadap eksistensi hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat hukum adat, karena dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif,
  • dimana dalam hal ini masyarakat hukum adat dapat dipastikan berada dalam posisi lemah.

Desa adat sendiri sebenarnya telah secara “tidak langsung” diakui eksistensinya dalam masyarakat. Sebagai contoh, Di Provinsi Riau sudah ada 10 desa di Siak yang mengusulkan diri menjadi desa adat kepada Kementerian Dalam Negeri.

  • Jumlah ini belum termasuk ratusan desa adat lainnya yang belum atau terlambat mendaftar. Selanjutnya di Provinsi Bali kini tercatat 1.453 desa adat.
  • Eksistensi desa adat di Bali menjadi sorotan, karena desa pekraman (sebutan desa adat di Bali) memberikan corak tersendiri terhadap berjalannya pemerintahan daerah Bali, dimana terdapat dua jenis desa yakni desa dinas dan desa adat. Selama ini kedua sistem pemerintahan itu berjalan saling melengkapi, dimana desa dinas mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, sedangkan desa adat mengurus masalah yang berkaitan dengan adat.
  • Dua contoh diatas dapat memberikan gambaran secara umum bagaimana desa adat dengan tradisi serta norma yang berlaku di dalamnya tetap mempu bertahan di masa kekinian.

global2Berbicara mengenai masa kekinian, tentunya berkaitan dengan fenomena globalisasi yang tengah melanda Indonesia. Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesalinghubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern.

  • Globalisasi telah membuka lebar jalinan interaksi dan transaksi antar individu, kelompok dan antar negara yang membawa implikasi politik, ekonomi, sosial dan budaya beserta iptek (PEST) pada tingkat dan intensitas yang berbeda.
  • Indonesia, jelas tidak dapat terlepas dari pengaruh globalisasi yang massif, terlihat dari bagaimana kecenderungan masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan produk dan kebudayaan asing.

Dalam konteks hukum, globalisasi memberikan pengaruh yang besar, dimana Perkembangan Sistem Hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih civil law dan common law system dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum.

  • Keadaan ini praktis menyebabkan memudarnya peranan pranata hukum adat di Indonesia. Padahal disadari atau tidak, hukum adat merupakan pranata hukum yang justru mampu menangkal pengaruh globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Globalisasi, yang sebagian besar merupakan hasil pemikiran bangsa Barat, tentu tidak dapat sepenuhnya diadaptasi oleh bangsa Timur (termasuk Indonesia) yang juga memiliki budaya serta norma yang secara moril menjadi suatu hal yang harus dijalankan oleh masyarakatnya. Hingga saat ini, pluralisme hukum adat di Indonesia yang tumbuh kembang secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakatnya dengan tetap bertumpu pada karakteristik masyarakat adat dan pola pikir participerend coschmish.global1
  • Pola pikir yang mengedepankan keseimbangan ini diyakini masih relevan untuk diterapkan dalam perkembangan saat ini, karena nyatanya pola pikir ini sangatlah selaras dengan semangat sustainable development atau pembangunan berkelanjutan.Selain itu, memberikan hukum adat ruang untuk tetap ada, berarti juga memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat, karena dengan begitu, dapat meastikan hak-hak masyarakat hukum adat yang diamanatkan konstitusi tetap terjaga, sehingga tidak lagi termaginalkan.

Selain memberikan proteksi, diperlukan juga ruang bagi hukum adat untuk berperan sebagai filter terhadap pengaruh globalisasi yang tidak kompatibel dengan tradisi dan budaya Bangsa Timur. Salah satu bukti bahwa peranan masyarakat ada dalam hal ini adalah bagaimana desa adat di Bali terus bertambah dan tetap dengan konsisten menjalankan kegiatan adat, di tengah pesatnya pembangunan objek wisata kelas global di seluruh pulau Bali.

Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sangatlah tinggi, dimana kebutuhan ini dapat dipenuhi oleh pengaturan terkait desa adat dalam UU Desa. Harapannya, di masa mendatang hukum adat mampu terus berkembang dan memberi corak tersendiri bagi hukum positif di Indonesia, yang pada akhirnya akan memberikan rasa adil bagi seluruh rakyat Indonesia.*( papuannewsmagazine/2016 )

About admin

Check Also

tokoh-ps

PAPUAN NEWS MAGAZINE : Tokoh Pejuang Pepera.. ONdoafi Ramses Hoee….ďiberikan Gelar…ANAK SATELIT

Tokoh Papua yang juga salah seorang pelaku sejarah Pepera, Ramses Ohee, dengan tegas menyatakan bahwa …