hakim-1

DPR Setujui Tiga Nama Calon Hakim Agung

Sidang Paripurna DPR RI akhirnya menyetujui tiga nama calon hakim agung di ruang Paripurna, Senayan, Jakarta.hakim-2

“Berdasarkan pendapat dan pandangan Fraksi-fraksi, Komisi III DPR RI memberikan persetujuan terhadap tiga (3) calon hakim agung, yakni Panji Widagdo untuk calon hakim agung kamar peradilan perdata, Ibrahim untuk calon hakim agung kamar peradilan perdata, dan Edi Riadi untuk calon hakim agung kamar peradilan agama,”ujar Wakil ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman dalam laporan yang dibacakannya di sidang paripurna.

Ketiga calon hakim agung terpilih tersebut, lanjut Benny telah melalui berbagai rangkaian Proses Uji Kelayakan dan Kepatutan yang merupakan rangkaian dalam memberikan persetujuan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dan transparasi antar lembaga negara. Sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan itu berlangsung pun, Komisi III telah melakukan tahapan lainnnya seperti pengumuman nama lima calon hakim ahung dan dua calon hakim Ad Hoc Tipikor di MA pada surat kabar nasional guna mendapatkan masukan dari masyarakat luas.

“Komisi III DPR menyadari dan memahami bahwa kecakapan, kemampuan, integritas dan moral calon hakim agung merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan lembaga peradilan yang akuntable dan berwibawa. Karena itu, dalam melaksanakan uji kelayakan, Komisi III DPR mengutamakan kualitas calon hakim agung yang meliputi integritas, Visi dan Misi, serta kompetensi.”

hakim-1Sebelumnya, selain tiga nama calon hakim terpilih tersebut, terdapat empat nama lainnya yang diajukan Komisi Yudisial dalam Surat Komisi Yudisial yang disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, dan Pimpinan Komisi III DPR RI dengan surat No. 190/PIM/RH.01.08/6/2016 tertanggal 29 Juni 2016, perihal Usulan nama calon hakim agung tahun 2016, dan Surat No.191/PIM/RH.04/6/2016 tertanggal 29 Juni 2016 perihal usulan nama calon hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di MA tahun 2016. Serta surat Ketua DPR terhadap hasil keputusam rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI No. PW/12379/DPR RI/ VII/ 2016 tertanggal 28 Juli 2016, dimana telah menugaskan Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan terhadap calon hakim agung dan calon hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di MA.

About admin

Check Also

jawa-sentris-2

Wakil Ketua DPR: Pemerintah 2 tahun Pembangunan Tak Jawa Sentris

Pada 20 Oktober mendatang, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memasuki …