BAB III BUKU MEMBUMIKAN NAWACITA DI TANAH CENDRAWASIH ( DRAFT )

BAGIAN III

MEMBUMIKAN NAWACITA DI TANAH PAPUA

d1

PEMBEBASAN TAHANAN POLITIK

           Pembebasan lima orang tahanan politik (tapol) Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  9 Mei 2015 merupakan langkah strategis sebagai awal pembangunan di Papua dan Papua Barat. Agar mereka bebas membangun Indonesia bersama-sama karena mereka juga bagian dari anak bangsa. ipaya Presiden membebaskan tapol adalah upaya saling memahami apa yang diinginkan masyarakat tanah Papua mengingat Papua merupakan bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

d2
Rakyat Papua merupakan bagian dari bangsa Indonesia, mereka perlu keluar dari tahanan agar bisa bekerja demi menunjang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua. Kami telah berdiskusi dengan Presiden Jokowi terkait pembinaan lima orang tapol yang baru dibebaskan mulai dari penyerahan di tujuh wilayah adat untuk kemudian diserahkan ke keluarga dan diberi fasilitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.

         Lenis Kogoya sudah bicara sebagai fasilitator antara para tapol dengan Presiden. Ada di antara mereka yang mau sekolah, maka Presiden akan fasilitasi. Ada yang mau bekerja, maka Presiden memberikan modal, bahkan ada satu orang yang minta rumah itu pun sudah dicatat sebagai bagian dari pembinaan. Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, berpendapat bahwa pembebasan tapol di Papua secara bertahap merupakan wujud komitmen Presiden Jokowi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, terutama untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi dan sosial di wilayah paling timur Indonesia. Lebih bagus lagi kalau tokoh-tokoh lokal yang dibebaskan ini kemudian bisa dibina untuk nantinya masuk ke sistem pemerintahan karena mereka merupakan genuine leaders yang harus bisa diintegrasikan dalam sistem pemerintahan kita.

          Praktik serupa, sudah lebih dulu diterapkan oleh Kuba dan Brazil di mana pemimpin negaranya juga berasal dari pemimpin masyarakat lokal. Presiden Jokowi menyampaikan grasi secara langsung kepada lima tapol di Lapas Abepura, Jayapura, yakni Apotnalogolik Lokobal (divonis 20 tahun penjara), Numbungga Telenggen (divonis penjara seumur hidup), Kimanus Wenda (divonis 19 tahun penjara), Linus Hiluka (divonis 19 tahun penjara) dan Jefrai Murib (divonis penjara seumur hidup).

Pembangunan TRANS PAPUA

         Papua telah sekian lama menjadi negeri yang terpinggir­kan, mereka seolah bukan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia padahal kita ketahui Bumi Papua menyimpan surga dunia yang kaya raya dan juga turut serta membangun keuangan negara, tambang emas Freeport misalnya. Bumi cenderawasih sudah saatnya menjadi perhatian khusus pemerintah, pembangunan harus dirasa merata oleh seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.

d3

          Presiden Jokowi seperti  terus mengebut pembangunan di bumi cenderawasih. Ini merupakan suatu wujud tindakan nyata beliau dalam menuntaskan sejumlah persoalan di Papua. Sangat miris, melihat Papua yang begitu asri dengan buminya namun rakyatnya menjerit karena semua kebutuhan pokok masyarakat serba mahal, harga-harga kebutuhan pokok masyarakat bisa tiga bahkan empat kali lipat lebih mahal dari harga-harga di luar papua. Hal inilah yang membuat Presiden Jokowi merasa bahwa pembangunan jalan trans Papua dinilai amat penting untuk meringankan harga-harga bahan pokok kebutuhan masyarakat di Papua, dengan adanya jalan Trans Papua diharapkan tidak ada lagi air mineral yang harganya mencapai lima puluh ribu rupiah, ungkap Presiden.

d5

        Pembangunan jalan trans Papua ini adalah awal dari terbukanya ‘ikatan ketertinggalan’ daerah-daerah di Papua. Pembangunan seperti inilah yang semestinya menjadi fokus pemerintah, karena tingkat membutuhkannya sangat tinggi, ketimbang semakin mempercantik kota-kota di Indonesia dengan infrastruktur-infrastruktur yang sejatinya belum tepat sasaran. Untuk mendorong percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih, Pa­pua, seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo, Balai Jalan Wilayah X Papua dan Papua Barat menggenjot percepatan pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 4.325 kilometer.  Dari jumlah ini, 827 kilometer masih hutan belantara, pemerintah masih membutuhkan dana sekitar Rp 15 triliun guna membuka jalan sepanjang 827 kilometer yang masih berupa hutan belantara itu.

d6

Jalan Trans Papua ini nantinya akan menghubungkan sejumlah ruas jalan, seperti Manokwari, Sorong, Wondama, Enarotali di Pania, Nabire, Bioga, Sugapa, Ilaga, Mulia di Puncak Jaya, Sinak, Karubaga di Tolikara, Ilu, Jayapura dan Elelim. Sedangkan jalur lintas bawah, yakni ruas Jalan Habema, Wamena, Paro, Mapenduma, Kenyam, Oksibil di Pegunungan Bintang, Dekai di Yahukimo, Iwur, Tanah Merah, Merauke, dan Waropko. Soal biaya, hingga 2018 ditargetkan proyek ini selesai dibutuhkan biaya sekitar Rp 30 triliun untuk pemba­ngunan Trans Papua, atau setiap tahun membutuhkan dana sekitar Rp 6 triliun.

d8

           Dalam setiap proyek besar tentu selalu dihadapkan dengan kendala-kendala klasik di lapangan. Dalam proyek pem­ba­ngu­nan jalan trans papua ini, tantangan pertama dalam pemba­ngu­nan jalan tol Trans Papua ada­lah mo­bilisasi peralatan. Ini sangat sulit, kare­na lokasi proyek di daerah terpencil bahkan terisolasi. Lokasinya di atas pegunungan, jadi kalau kita pakai eskavator itu kita harus preteli dulu eskavatornya, pakai helikopter taruh di sana nanti sampai di sana dipasang lagi, jadi lebih kompleks dalam mobilisasi alat, mobilisasi bahan bakar, serba mahal, jadi Trans Papua itu kendalanya adalah keterisolasian wilayah, terbatasnya semua fasilitas.

d11

Lalu kendala kedua adalah masalah keamanan, ada pekerja proyek ini yang menjadi korban penculikan dan si penculik meminta tebusan. Daerah-daerah konflik yang agak tinggi intensitasnya kita menghadapi berbagai penculikan. Diculik kita tebus lagi, pekerjanya diculik, jadi pekerja-pekerja Papua yang kita pekerjakan itu juga kadang disandera.

Pembangunan jalan Trans Papua ini akan sangat bermanfaat bagi rakyat Papua. Jalan ini akan membuat masyarakat semakin mudah untuk berkomunikasi antar kabupaten, dan juga yang terpenting adalah meningkatkan perekonomian ma­syarakat dengan aksesibilitas yang tinggi. Jalan ini dimaksudkan agar rakyat tidak terlalu terbebani dengan harga-harga yang melonjak tinggi dari harga aslinya.

Seperti kata Theo Hesegem, anggota Tim Peduli Hak Asasi Manusia Pegunungan Tengah Papua. Beliau menjelaskan bahwa mahalnya harga-harga kebutuhan masyarakat di Papua disebabkan langkanya bahan bakar minyak. Kalaupun ada BBM atau bensin di tengah warga, harganya pasti selangit. Ini sudah lama terjadi, membuat ma­sya­rakat di Papua khususnya di pegunungan merasakan adanya diskriminasi ekonomi dibandingkan masyarakat Indonesia di wilayah lain.

d10

Betapa tidak, seluruh kebutuhan ma­syarakat diangkut melalui pesawat, biaya bahan bakar pesawat ini yang membuat harga-harga melonjak tak terkendali. Kita harapkan dengan adanya jalan Trans Papua ini, masyarakat dapat me­nik­mati keadilan harga. Sudah sekian lama papua terbelenggu dari keterasingan pembangunan yang menyiksa. Akses rakyat akan semakin ringan dalam mobilitas sosialnya, lebih jauh masyarakatnya pun akan lebih terbuka dengan masyarakat daerah lain, pendek kata ja­lan Trans Papua ini pun akan membuka kebudayaan papua dari ketermarjinalan, jalan Trans Papua ini adalah cahaya bagi rakyat papua.

Dalam proyek jalan Trans Papua ini masalah keamanan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, mengingat pa­pua adalah salah satu daerah yang inte­nsitas konfliknya tinggi. Seperti kita ketahui empat Pekerja jalan trans papua di Mulia Kabupaten Puncak Jayatewas ditembak kelompok bersenjata pa­da selasa (15/3/2016). Akibat kejadian ter­sebut selain empat orang pekerja me­ninggal dunia akibat ditembak, satu unit excavator dan satu unit buildozer milik PT Modern dibakar (Detik.com). Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa proyek jalan trans papua tetap akan terus berlanjut.

Geliat Papua untuk merdeka melalui kelompok separatis OPM (Organi­sasi Papua Merdeka) tentu memiliki banyak andil dalam meneror para pekerja yang tujuan akhir mereka adalah menggagalkan proyek pembangunan jalan trans papua. Namun, setelah kejadian penembakan, TNI mulai menyia­ga­kan pasukan untuk menjaga pekerja proyek yang sedang bekerja di daerah hutan, kita tentu berharap TNI-POLRI dapat mengawal pembangunan tersebut. Keamanan menjadi salah satu kendala pembangunan jalan trans Papua, sinergitas dengan seluruh elemen daerah di Papua harus terus digalakkan, ka­rena tanpa pendekatan kultural, tampaknya agak sulit untuk menyamakan persepsi akan pentingnya jalan trans Papua pada seluruh rakyat Papua.

          Manajemen konflik pemerintah diuji dalam pro­yek jalan trans Papua ini, tentu negara tidak boleh kalah dengan kelompok separatis, Papua yang sejahtera adalah keniscayaan, sudah saatnya label ‘Papua yang termarjinalkan’ dihapus, mereka berhak hidup layak dan nyaman sebagaimana di daerah Indonesia tengah dan barat.

          Trans Papua adalah jalan nasional, atau jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, untuk menghubungan satu wilayah provinsi dengan provinsi yang lain. Dalam hal ini menghubungkan Manokwari yang ada di Papua Barat dengan Merauke yang ada di provinsi Papua. Pembangunan Trans Papua, tentu saja membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten, agar jalan nasional itu bisa terkoneksi dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Trans Papua menjadi hub yang akan menghubungan satu kota dengan kota lain, kota dengan distrik, termasuk koneksi antar distrik. Pada saat pemerintah tengah berusaha keras mewujudkan Trans Papua, ada perkembangan baru di Papua dan Papua barat yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PAPUA

d12

         Dalam hal ini adalah pengembangan kawasan ekonomi baru di wilayah Selatan Papua. Timika, misalnya. Di Timika akan dikembangkan menjadai sebuah kawasan ekonomi baru,

menyusul rencana pembangunan smelter di Timika. Kawasan Selatan Papua juga akan menjadi bagian dari konsep Tol Laut yang digagas Jokowi. Sorong akan menjadi pelabuhan laut dalam (deep sea port), yang akan ditopang pelabuhan di sekitarnya seperti Merauke dan Jayapura. Antara Sorong dan Merauke sendiri setidaknya ada tiga  pelabuhan yakni, Teluk Bintuni, Kaimana dan Timika.

Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pengembangan pelabuhan di Sorong, Kaimana, Timika dan Merauke. Masing kota-kota ini tengah dikembangkan menjadi kawasan ekonomi yang baru di Papua. Sejauh ini, belum ada konektivitas memadai dari Sorong-hingga Merauke. Dari perkembangan yang demikian, kita melihat bahwa konsep tol laut yang digagas Jokowi memang perlu dikembangkan hingga Papua. Bagaimanapun juga, konsep tol laut merupakan suatu kebijakan distributive yang sangat memperhitungkan arus barang dengan rantai berimbang antara ekspor impor yang berkorelasi pada harga. Konsep ini pada dasarnya adalah sebuah upaya meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

TOL LAUT DI PAPUA

d1212

          Menjadikan Papua sebagai bagian dari tol laut, pada dasarnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Papua. Pada sisi lain tol laut yang dikembangkan tentu saja akan menekan biaya logistik dan pada gilirannya akan menekan harga jual, utamanya barang-barang kebutuhan pokok. Oleh karena itulah, munculnya usulan agar tol laut tidak hanya berhenti di Sorong saja, namun dikembangkan pula hingga Jayapura dan Merauke pada dasarnya adalah sebuah aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan ada peningkatan daya saing daerah, terjadi pertumbuhan ekonomi di wilayah, serta ada kelancaran distribusi arus barang dan kebutuhan sehingga mampu menekan harga. Pengembangan tol laut dari Sorong ke wilayah lain di Papua masih dilakukan pengkajian mendalam. Ada pemikiran tol laut di kembangkan dari Sorong menuju Depapre di Nabire dan dilanjutkan ke Jayapura. Bila jalur ini yang menjadi pilihan, arus barang melalui laut akan didukung oleh distribusi di daratan melalui jalur trans Papua. Persoalannya bila tol laut dikembangkan di wilayah utara, harus didorong tumbuhnya kawasan-kawasan ekonomi di bagian utara Papua.
Pada sisi lain, muncul usulan tol laut Timika. Usulan ini mengemuka saat presiden melakukan kunjungan kerja ke Papua belum lama ini. Pemerintah provinsi Papua mengusulkan ke Jokowi agar tol laut juga bisa sampai ke Pelabuhan Timika dan Pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura. Presiden sendiri menyatakan akan mempertimbangkan usulan itu. Selain Depapre, Timika menjadi salah satu alternatif pengembangan tol laut di Papua. Timika memiliki pelabuhan yang memadai untuk sandar kapal kapal logistik. Wilayah ini juga dinilai strategis untuk dijadikan tempat transit barang untuk beberapa Kabupaten di pegunungan Papua. Barang dari Timikabisa dibawa ke Paniai. Dari Painai bisa diteruskan keDeiyai, Dogiyai, Nabire, Puncak Jaya, Intan Jaya. Singkatnya, distribusi barang dari Timika bakal memperpendek distribusi arus barang.

          Memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di Papua saat ini, pengembangan tol laut Papua sebaiknya memang dikembangkan hingga Jayapura untuk wilayah utara dan pengembangan tol laut hingga Merauke untuk wilayah Selatan. Orientasi keduanya sangat jelas yakni meningkatkan daya saing daerah, mendorong tumbuhnya kawasan pertumbuhan ekonomi yang baru, kelancaran arus barang dan jasa. Selanjutnya, pengembangan tol laut hingga Merauke perlu mendapat pertimbangan pemerintah pusat, mengingat akan dikembangkannya kawasan pertumbuhan ekonomi di Papua bagian Selatan. Kawasan pertumbuhan diantaranya adalah kawasan industri di Timika menyusul dibangunnya smelter di Timika. Sementara di Merauke terus dikembangkan sebagai lumbung pangan nasional. Kawasan industri kebudayaan dan wisata juga ada di wilayah selatan yakni di Asmat dan Kaimana.

          Mengkoneksikan antar kawasan pertumbuhan ekonomi di kawasan Selatan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk diantaranya dukungan jalan. Oleh karena itu diperlukan sebuah jalur ekonomi baru di wilayah Selatan Papua. Ini bisa diwujudkan dengan membangun trans Papua di bagian selatan. Trans Papua bagian selatan akan menghubungkan Sorong-Bintuni-Timika-Asmat dan Merauke. Jalan ini akan mengkoneksikan kawasan-kawasan ekonomi dan pertumbuhan baru di Papua dan Papua Barat sekaligus mendukung program tol laut. Pada sisi lain pembangunan jalan baru diwilayah selatan akan membantu melancarkan arus distribusi barang di kawasan pegunungan. Pembangunan trans Papua bagian Barat setidaknya akan mengkoneksikan pelabuhan kargo Sorong dengan:
-Pusat industri nasional PT. Petro China (Sorong),
-Kawasan Industri Teluk Bintuni – BP Tangguh, Genting Oil
-Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Teluk Triton di Kaimana dan potensi cadangan Migas.
-Kawasan Industri Timika – PT. Freeport Indonesia (pelabuhan cargo)
-Kawasan Industri kebudayaan Papua di Asmat
-Program ketahanan pangan dan energy nasional. Merauke Integrated Food and Energy Estate(MIFEE) di Merauke.
-Pusat kawasan pengembangan Agropolitan Bomberai (Fakfak) dan Minapolitan (Kaimana) mendukung inter modal supply chain.

Pembangunaan ruas jalan Sorong – Teluk Bintuni – Kaimana – Timika – Asmat  – Merauke, sekaligus dapat dijadikan pilot project membangun aksesibilitas di selatan papua dengan membangun Rel Kereta Api. Konsep pengembangan moda darat terbaru di Papua untuk jalur Sorong (kepala burung) sampai di Merauke (ekor burung) sangat layak dikembangkan.

KERETA API TRANS PAPUA

d14

Pemerintah sendiri akan melakukan studi kelayakan pembangunan jaringan kereta api di Papua. Usulan awal dibangun jaringan kereta api antara Sorong-Manokwari sepanjang 390 Km. Jaringan serupa juga akan dikembangkan di daerah lain di Papua.  Namun, memperhatikan kondisi Papua di bagian tengah yang didominasi wilayah pegunungan, dibutuhkan biaya yang sangat besar apabila jaringan kereta api dikembangkan di wilayah pegunungan. Berdasarkan hasil pemetaan Balai Jalan Nasional wilayah X Papua, jaringan kereta api bisa dikembangkan di wilayah  selatan Papua yang terdiri dari kabupaten Merauke tembus ke Tanah Merah, Boven Digul.

          Sementara untuk bagian utara adalah Jayapura-Sarmi atau Jayapura-Mamaeramo Raya. Untuk wilayah Papua Barat hampir semua wilayahnya bisa dikembangkan jalur kereta api, karena topografi yang datar. Dengan demikian pembangunan jalan Sorong – Teluk Bintuni – Kaimana – Timika – Asmat  – Merauke, bisa seiring sejalan dengan pembangunan jalur kereta di rute yang sama.

           Di sisi lain pengembangan jalur ekonomi baru di wilayah selatan Papua Barat dan Papua juga sangat mendukung apabila dilihat dari berbagai aspek. Apabila diperhatikan dari  aspek ekonomi, jalur ini  merupakan jalur pergerakan antar daerah industri sekaligus  mendorong pertumbuhan kawasan samping dan belakang (hinterland).  Jalur di wilayah Selatan Papua Barat dan Papua akan mengkoneksikan sejumlah kawasan pertumbuhan di wilayah tersebut. Perkembangan di kawasan-kawasan ekonomi di wilayah Selatan sangat berpotensi untuk memberikan multiplier effect bagi kawasan sekitarnya.

           Karena kawasan pertumbuhan ada di sepanjang garis pantai di wilayah Selatan, sangat dimungkinkan efek dari pertumbuhan ekonomi dinikmati mereka yang tinggal di daerah pegunungan. Dengan kata lain, perkembangkan di Selatan akan mendorong terjadinya pertumbuhan di wilayah samping dan belakang (hinterland). Ini berarti kawasan di Utara akan menikmati efek pertumbuhan yang terjadi di sepanjang garis pantai di wilayah Selatan. Selanjutnya apabila ditinjau aspek sosial, kehadiran jalur Sorong-Timika-Merauke akan mengurangi beban sosial (kemiskinan) yang dialami penduduk Papua selama ini karena adanya keterisolasian dan mempersempit disparitas antar penduduk dan wilayah. Pembangunan jalan di jalur Sorong-Timika-Merauke akan menambah konektivitas antar wilayah baik di Papua Barat maupun Papua, terutama di kawasan pegunungan.

          Jalur baru ini akan mendukung jalur trans Papua yang sudah ada dan bisa diintegrasikan dengan jalur trans Papua. Pembangunan jalur pendukung, yang bertumpu pada dua jalur utama dimaksud, akan membuka isolasi di kawasan pegunungan dan tentu saja akan semakin memperpendek arus distribusi barang dan kebutuhan pokok masyakarat di kawasan pegunungan. Karena ada pilihan jalur alternatif dan tidak bertumpu pada satu jalur utama saja, yakni  menggunakan jalur utama di wilayah Utara atau Selatan untuk bisa masuk ke kawasan pegunungan di bagian tengah.

Selain itu dari aspek teknis topografi dan daya dukung tanah berada di daerah dataran rendah. Untuk membuka jalan, syarat ketinggian maksimum 12 persen. Wilayah selatan di Papua Barat dan Papua telah memenuhi persyaratan dimaksud. Sehingga pembangunan jalan di wilayah ini relatif lebih mudah di bandingkan dengan pembangunan jalan di kawasan pegunungan. Di wilayah pegunungan tengah, tingkat ketinggian bisa mencapai 70 persen. Dengan tingkat ketinggian yang maksimum seperti ini, akaan tinggi pula tingkat kesulitan pembangunan jalan dengan demikian biaya yang dibutuhkan juga sangat besar. Demikian pula dengan waktu penyelesaian jalan bersangkutan.

INFRASTRUKTUR KELISTRIKAN

d15165

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan ‎enam infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Nilai investasi dari enam proyek tersebut mencapai Rp 989 miliar. Adanya proyek tersebut dapat memenuhi kebutuhan listrik wilayah Papua dan Papua Barat. Jokowi mengatakan, dengan peresmian enam infrastruktur kelistrikan tersebut akan mendorong pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) di wilayah Papua dan Papua Barat.

Tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Papua bahwa sampai saat ini rasio elektrifikasi baru sekitar 47 persen,” kata Jokowi, saat meresmikan enam infrastruktur kelistrikan di Gardu Induk Wamena 20 MVA, Jayapura, Papua, Senin (17/10/2016).

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyebutkan, enam infrastruktur kelistrikan tersebut adalah:

  1. Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW
    2. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1, 25 MW
    3. Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem – Waena – Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkit
    4. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp – Jayapura sepanjang 43,4 kilo meter sirkit
    5. Gardu Induk Waena – Sentani 20 Mega Volt Ampere
    6. Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere.

Keseluruhan total proyek tersebut mencapai Rp 989 miliar,” ungkap Sofyan.‎ Kehandalan listrik di Papua dan Papua Barat semakin baik karena ditopang dengan sistem transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt (kV) dan Gardu Induk 20 MVA. Untuk diketahui kedua nfrastruktur tersebut baru pertama kali dibangun di Papua.

“Khusus untuk SUTT 70 kV yang terbentang dari Orya Genyem hingga Jayapura terdiri dari 323 tower,” ucap Sofyan. Keberhasilan pengoperasian enam infrastruktur kelistrikan ini penting untuk sistem Provinsi Papua dan Papua Barat, mengingat kebutuhan akan listrik yang terus meningkat di kedua provinsi tersebut.

d15

Saat ini, kondisi kelistrikan di Papua dan Papua Barat mempunyai total daya mampu 294 Mega Watt (MW) dengan beban puncak 242 MW, pertumbuhan beban rata-rata 8 per per tahun, dan jumlah pelanggan sebanyak 521 ribu pelanggan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, tapi masih ada sekitar 12.000 desa yang belum mendapatkan fasilitas listrik dengan baik. Dari 12.000 desa itu, sekitar 3.500 di antaranya ada di Papua. Melihat langsung suasana Kabupaten Deiyai, yang terletak di kawasan pegunungan Papua, pada malam hari. Sangat berbeda dengan di Pulau Jawa atau wilayah-wilayah Indonesia lainnya yang sudah mendapatkan listrik sejak lama, hanya segelintir rumah saja yang bercahaya di malam hari karena memiliki genset.

Tak ada penerangan di jalan-jalan, benar-benar gelap. Berjalan-jalan pada malam hari di sana sempat beberapa kali tersandung dan menginjak lubang.  Tapi penduduk setempat sudah sangat terbiasa dengan kegelapan itu. Anak-anak kecil berlari-larian tanpa alas kaki di jalan tanpa cahaya itu, tak terjatuh atau tersandung-sandung. Sedangkan orang-orang dewasa berkumpul dan bercengkrama sejak sore hingga tengah malam.

Di rumah-rumah yang memiliki genset, penghuninya berkumpul bersama menonton televisi, anak-anaknya bisa belajar.

Listrik memang barang mewah di sini. Genset harganya sudah jutaan rupiah, lalu untuk mengoperasikannya butuh biaya besar. Untuk menyalakan listrik selama 5 jam saja dibutuhkan 5 liter solar yang harganya Rp 10.000/liter. Maka pemilik genset harus punya uang Rp 1,5 juta/bulan untuk listrik 5 jam/hari. Tapi mulai 27 Oktober 2016 lalu, suasana akan mulai berubah. Sebab, PLN sudah masuk dan melistriki Deiyai selama 24 jam per hari. PLN mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik Pemkab Deiyai yang berkapasitas 2 x 500 kVa atau 1 Megawatt (MW) guna menerangi Deiyai. Dengan begitu, tanpa memiliki genset pun penduduk bisa mendapatkan listrik. Kalau memakai genset butuh Rp 1,5 juta/bulan untuk listrik 5 jam/hari, listrik dari PLN yang 24 jam hanya belasan ribu per bulan saja, dengan catatan digunakan buat lampu penerangan dan kebutuhan pokok lain.

Ketika PLN meresmikan beroperasinya PLTD di Kabupaten Deiyai, warga setempat begitu gembira. Lapangan di kampung yang biasanya gelap menjadi terang benderang dengan lampu-lampu.
Direktur Bisnis Regional Maluku-Papua PLN, Haryanto WS, berharap mengalirnya listrik PLN ini membawa banyak manfaat bagi kehidupan warga Kabupaten Deiyai. Sebab, listrik adalah salah satu kunci untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk penerangan anak-anak belajar di malam hari, memajukan perekonomian penduduk, dan memperluas akses informasi untuk masyarakat.

“Saya mohon maaf pada masyarakat Deiyai bahwa baru pada kesempatan ini PLN masuk ke Kabupaten Deiyai. Saya berharap dengan masuknya listrik ke Deiyai ini anak-anak bisa belajar lebih tekun, lebih lama, bisa menyerap lebih banyak pelajaran. Masyarakat bisa lebih produktif, listrik bisa dipakai untuk menjahit, bisa buka usaha fotokopi, toko-toko bisa buka lebih malam sehingga ekonomi tumbuh lebih cepat, informasi bisa diterima lebih baik,” tutupnya.

 HARGA BBM YANG SAMA DENGAN DAERAH LAIN

e1

Harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua dan Papua Barat kini sudah sama dengan di Pulau Jawa. Masyarakat Papua dan Papua Barat bisa menikmati harga BBM yang murah setelah diresmikannya kebijakan BBM satu harga oleh Presiden Jokowi di Papua, Selasa 18 Oktober 2016 kemarin.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mendukung penuh keputusan Jokowi yang menyamaratakan harga BBM di Papua dengan Pulau Jawa. Menurut dia, keputusan ini akan berdampak positif.

Maka kalau pemerintah memutuskan seluruh harga untuk seluruh Nusantara, termasuk Papua pasti mempunyai dampak positif. Pertama, daya beli akan meningkat. Kedua, ada peluang untuk mempercepat pembangunan di pulau Papua,” kata Kurtubi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Politikus Partai Nasdem ini melihat keputusan tersebut merupakan implementasi keadilan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih jauh lagi kebijakan ini menjadi bagus sekali menjaga keutuhan wilayah NKRI. Jangan sampai dibiarkan berlarut. Jangan sampai ini menjadi alasan bagi Papua untuk memisahkan diri dari NKRI kalau harga BBM yang mereka bayar lebih mahal, bahkan kita dengar Rp 100 ribu per liter. Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

e2

Ketika melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 di Bandar Udara Nop Goliat Dekai Yahukimo, Papua, Selasa (18/10), Presiden Jokowi menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan berada dalam kondisi harus menerima harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tinggi. Presiden menjelaskan, masyarakat di Papua selama puluhan tahun membeli BBM dengan harga beberapa kali lipat dari masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah.

“Kita ketahui bersama bahwa sudah berpuluh-puluh tahun kita nikmati harga yang ada di Indonesia barat dan Indonesia tengah. Harganya seperti yang sekarang, contoh 6.450 rupiah per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari 50 ribu rupiah per liter, ada yang 60 ribu per liter, sampai seratus ribu per liter. Bayangkan,” kata Presiden Joko Widodo.

Presiden menjelaskan, jika terjadi kenaikan harga BBM sebesar seribu rupiah saja, masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding di wilayah lainnya. Presiden memastikan tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi.

Untuk itulah Presiden Jokowi telah menugaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pertamina untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut menurut presiden, diharapkan ke depannya perekonomian Papua akan semakin tumbuh.

“Oleh sebab itu kenapa kita membeli Air Tractor ini. Kita sekarang baru beli 2, nanti kita akan tambah tiga lagi menjadi lima untuk di Papua dan Kalimantan Utara. Tugas ini sudah saya berikan kepada Menteri BUMN kepada Pertamina. Dan kita berharap bagi rakyat Papua kebijakan BBM satu harga nanti bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Ini memang ‘step by step’, tahapan demi tahapan,” lanjutnya.

Presiden Jokowi sebelumnya memerintahkan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Dwi Soetjipto mencari solusi untuk menyeragamkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua sama dengan di daerah lainnya di Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan masalah untung rugi seperti disampaikan Dwi bukan merupakan alasan untuk tidak mewujudkan keinginan itu.

“Saya yakin Pertamina dapat mengemban tugas ini dengan baik melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan yang ada. Dan saya kira sebagai BUMN Pertamina sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar kalau Pemerintah memerintahkan untuk mengemban tugas mewujudkan keadilan terutama di harga BBM,” kata Presiden Jokowi.

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto sebelumnya mengatakan bila kebijakan tersebut diterapkan di Papua, maka Pertamina akan menderita kerugian sebesar 800 miliar rupiah. Meski demikian, Presiden Joko Widodo tetap bertekad untuk mewujudkan kebijakan tersebut dan menginstruksikan Pertamina untuk mencari solusinya. Salah satu solusi yang disebutkan Presiden ialah dengan melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina lainnya.

e3

Presiden pun memastikan bahwa dirinya akan selalu memantau harga-harga di tingkat penyalur dan pengecer di Papua. Terhadap semua kabupaten ataupun wilayah yang ada di Papua, Presiden menegaskan bahwa hanya satu harga BBM yang berlaku.

Pesawat Pengangkut BBM

Sementara itu, Pesawat pengangkut BBM yang dimaksud Presiden, memiliki kapasitas sebesar empat ribu liter. Adapun pengoperasian pesawat tersebut ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT. Pelita Air Service.

Menurut keterangan Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto, pengadaan pesawat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan guna mendukung kebijakan satu harga BBM.

Selain pengadaan pesawat penyalur BBM, Pertamina juga mengembangkan sembilan lembaga penyalur baru atau APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). APMS tersebut disebar di delapan kabupaten, yakni tujuh kabupaten di Provinsi Papua dan satu kabupaten di Papua Barat yang sudah berjalan sejak Agustus hingga Oktober lalu.

Dengan harga BBM yang sama rata, Kurtubi menilai Presiden Jokowi menunjukkan betul-betul bahwa Papua bagian dari NKRI, satu wilayah yang tidak bisa dipisahkan. Ia menambahkan, pihak Pertamina harus mematuhi keputusan Presiden Jokowi ini, walaupun nantinya akan mengalami kerugian.

Menurut Kurtubi, ada beberapa alternatif untuk mengantisipasi kerugian tersebut. Pertama, menerapkan subsidi silang di lingkungan Pertamina sendiri.

Ingat, Pertamina merupakan perusahaan negara yang berkewajiban menyalurkan BBM ke seluruh Nusantara. Karena Pertamina perusahaan negara, maka dengan gampang bisa diatur bahwa subsidi untuk distribusi bisa dibiayai dengan keuntungan dari kegiatan lain,” Kurtubi menegaskan.

 INDIKATOR  INDEXS PEMBANGUNAN MANUSIA

e4

            Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua  meningkat dari tahun 2014 sebesar 56,75 naik menjadi 57,25 ditahun 2015. Anggaran daerah juga naik pada 2016, untuk Papua Rp43,6 triliun atau naik 15 persen dan Papua Barat Rp16,5 triliun atau naik 10 persen.

SEKTOR KESEHATAN

f1

Di sektor kesehatan, pemerintah  ada 3.600.162 jiwa menerima KIS (Kartu Indonesia Sehat), 26 program nusantara sehat di kedua provinsi tersebut, serta menurunnya pengidap malaria sebanyak 2.744 jiwa.

SEKTOR PENDIDIKAN

f2

Sektor pendidikan, sebanyak 358.617 penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ada 10 sekolah baru berpola asrama, 25 pembangunan sekolah garis depan, 33 sekolah menerima bantuan ruang kelas baru, 500 beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM).

Selain itu, ada 45 pembangunan perpustakaan dan pusat sumber belajar, 646 guru garis depan, 40.166 guru menerima bantuan program peningkatan karir, 141 guru mengikuti program pertukaran kepala sekolah, dan 336 guru menerima bantuan program kualifikasi S1 dan S2.

Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya pada Rapat Kerja Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga se Provinsi Papua, menyatakan bahwa pembangunan sektor pendidikan memiliki peran penting dan strategis, karena itu dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Papua, pendidikan menjadi sektor  prioritas  yang  berada pada  urutan pertama diantara sektor-sektor prioritas lainnya.

Oleh sebab itu, layanan  pendidikan harus  dipastikan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai ke daerah – daerah terpencil dan terisolir, untuk mendongkrak IPM Papua yang berada pada 63% dibanding rata-rata nasional 73%.

Untuk itulah, Gubernur berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, harus benar-benar serius memikirkan program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang bisa menjawab persoalan-persoalan mendasar. Dimana enam masalah mendasar tersebut adalah, pertama, Masih banyak penduduk usia 0 – 6 Tahun yang belum mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini karena terbatasnya lembaga PAUD mengakibatkan  anak masuk SD kurang siap dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekolah.

Kedua, Masih  banyaknya  penduduk usia 7–12 tahun dan 13-15 tahun belum mendapat kesempatan menikmati layanan pendidikan dasar, hal ini karena terbatasnya ketersediaan gedung sekolah disejumlah kampung yang tersebar digunung dan lembah  belum memiliki infrastruktur Pendidikan Dasar. Hal ini mengakibatkan anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang seharusnya duduk dibangku pendidikan dasar namun tidak bisa menikmatinya, hal ini berakibatkan pada rendahnya capaian  Angka Partisipasi Murni SD dan Angka Partisipasi Murni SMP di beberapa kabupaten yang  berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf di Papua sebagai indikator pengukur keberhasilan pembangunan pendidikan oleh MDGs, yang secara nasional dari tahun ke tahun kita selalu berada diurutan terendah.

Ketiga, APM SD terendah ada di kabupaten Nduga, 15,6%  ini artinya penduduk usia 7 -12 Tahun di kabupaten Nduga yang bersekolah di SD hanya 15,6% sedangkan 84,4% tidak bersekolah.

Keempat, Masih banyak sekolah dasar di wilayah terpencil dan terisolir belum tersedia rumah kepala sekolah dan rumah  guru sehingga banyak kepala sekolah dan  guru  meninggalkan tempat tugas yang mengakibatkan  tingginya angka ketidakhadiran kepala sekolah dan guru di tempat tugas;

Kelima, Masih tingginya angka Tuna Aksara atau buta aksara penduduk usia 15 – 59 tahun. Ada sekitar 675,253 jiwa atau 35,98%  dari  1,876,746 jiwa,  masih tuna aksara;

Dan keenam, Kekurangan guru sekolah dasar di daerah- daerah pedalaman  terpencil yang mengakibatkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik.

Gubernur kembali menegaskan bahwa persoalan-persoalan pendidikan seperti saya sebutkan ini,   tentunya sangat berat dan komprehensif, sehingga tidak dapat  dituntaskan, kalau upaya-upaya  penuntasannya   hanya  dilakukan oleh Dinas Pendidikan  Provinsi dan  Dinas Pendidikan  kabupaten/kota.  Karena persoalan pendidikan di Papua merupakan persoalan yang berdampak sistemik, sehingga harus ditangani secara bersama dengan melibatkan Instansi/SKPD dan lembaga-  lembaga terkait lainnya sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarkat. Untuk itu pada Rakernis ini saya mengajak  Bapak/Ibu, mari kita satukan hati dan pikiran kita,  secara cermat dan sungguh- sungguh  melakukan evaluasi  terhadap  seluruh proses penyelenggaraan pendidikan yang  sudah kita lakukan selama ini untuk memastikan   capaian dan permasalahan pembangunan pendidikan di tanah ini.

Lanjutnya, satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dilakukan analisis  terhadap kondisi umum pendidikan, prioritas bidang, prioritas wilayah dan anggaran sebagai suatu kesatuan analisis pemecahan masalah penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Papua. Kalau siklus analisis ini dilakukan secara baik tahap demi tahap, maka dipastikan  program yang  akan disusun, harus tepat sasaran, tepat pembiayaan, yang implementasinya akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat semakin nyata.

Hal penting lainnya yang tidak boleh kita lupa dalam penyelenggaraan pendidikan adalah  masalah budaya. Di Provinsi Papua ini ada 7 wilayah adat atau budaya yaitu Mamta, Saireri, Bomberai, Domberai, Mipago, Lapago dan Hainam. Faktor budaya harus dapat dipertimbangkan, dalam Rakernis ini agar penyelenggaraan pendidikan terutama di Sekolah Dasar yang berada di daerah pedalaman dan terpencil mampu menjembatani kesenjangan budaya di dalam keluarga dan masyarakat dengan budaya belajar di sekolah. Kita juga merasakan bahwa sampai saat ini kita dalam pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra masih terbatas. Karena itu saya berharap ke depan ketika  telah terbentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masalah pengembangan, pembinaan dan perlindungan budaya Papua termasuk bahasa dan sastra hendaknya menjadi perhatian serius. Tuturnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengharapkan bupati dan wali Kota di Papua mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan sektor pendidikan di masing-masing daerah.

“Saya sudah sampaikan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk anggaran murni dari APBD kepada pendidikan itu paling tidak 20 persen,” kata Muhadjir di Merauke, Kamis (6/10).

Sebenarnya, kata dia, amanat undang-undang sudah dijelaskan demikian sehingga pemerintah daerah wajib menerapkan agar sektor pendidikan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

“Kalau saya masih menjadi menteri, akan saya perhatikan kabupaten/kota yang telah mengalokasikan anggaran 20 persen APBD untuk pendidikan, tidak termasuk DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus),” katanya.

Ia menambahkan, salah satu daerah yang sudah menyatakan siap mengalokasikan sebagian dari APBD sebagai formula kemajuan pendidikan adalah Merauke. “Bupati Merauke sudah mengatakan siap menjalankan itu,” ujarnya.

Menurut dia, pada 2016, dana APBN untuk dunia pendidikan mencapai Rp 400 triliun. Namun, dana itu dibagi lagi, misalnya, anggaran untuk fungsi pendidikan ke beberapa kementerian sehingga total untuk Kemendikbud sendiri adalah Rp 39 triliun.

“Angka Rp 39 triliun itu termasuk untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dan, tunjangan profesi untuk guru swasta juga diambil dari sini,” katanya.

Dari total anggaran itu, dia menambahkan, 65 persen diturunkan ke kabupaten/kota melalui DAU, sementara DAK untuk pembayaran gaji guru dan tunjangan profesi guru serta bantuan operasional sekolah.

“Mestinya kepala dinas, bupati, dengan bantuan yang cukup besar, pemerintah daerah sudah harus bisa membangun daerahnya masing-masing,” kata Muhadjir.

Muhadjir menaruh perhatian khusus pada Merauke. Menurutnya, wilayah Merauke menjadi prioritas pengembangan pendidikan sebab berada di ujung timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini. “Apalagi, di sini juga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang juga kita akan berikan fokus,” ujar dia.

Kunjungannya ke Merauke, kata dia, untuk melihat secara dekat perkembangan pendidikan sekaligus menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Saya mau mengecek kondisi fisik yang ada di sini, mengecek keadaan guru, mempelajari peta pendidikan di sini,” katanya.

Menurut Muhadjir, Papua merupakan satu daerah penerima KIP yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sehingga kementerian memfokuskan perhatian agar kartu itu bisa dimiliki seluruh pelajar. “Di Papua oleh Presiden akan mendapatkan KIP, yang jelas di Merauke ini semua dapat,” katanya.

SEKOLAH PILOT YANG PERTAMA DI PAPUA

f3

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua bekerja sama dengan Mandiri Utama Flight Academy (MUFA) dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor membuka Sekolah Penerbangan di Biak, Papua. Sekolah Penerbangan pertama di Tanah Papua yang dikhususkan untuk mendidik putra-putri Papua menjadi Penerbang ini diresmikan oleh Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Lenis Kogoya di Biak, Selasa (23/02) kemarin.

“Ini sebuah sejarah karena selama ini Papua selalu dianggap masih terbelakang. Namun mulai hari ini kita akan terus maju ke depan dengan ditandai hadirnya sekolah Pilot di Biak,” kata Lenis dalam sambutannya di VIP Room Bandara Frans Kaisiepo. Staf Khusus Presiden RI yang juga Ketua LMA Provinsi Papua itu mengatakan, Sekolah serupa akan dibangun di berbagai Kabupaten lain di Tanah Papua bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten setempat.

“Sekolah Pilot di Biak merupakan program awal. Pendidikan serupa akan dibuka juga di daerah lain seperti Nabire, Wamena, Mimika, Sorong, Manokwari dan Merauke,” ujar Lenis Kogoya.

Menurut Lenis, Tanah Papua umumnya mengandalkan moda transportasi udara sehingga pihak Lembaga Masyarakat Adat Papua mencoba mencari solusi dengan menggagas pendirian Sekolah Penerbangan yang dikhususkan untuk mendidik anak-anak adat Papua menjadi Penerbang.

Harapan LMA, kedepannya anak-anak Papua sendirilah yang, setelah dididik menjadi Penerbang di Sekolah-sekolah dimaksud, akan menerbangkan pesawat untuk melayani masyarakat di berbagai pelosok Tanah Papua.

Sementara itu, Dany Rahman, Direktur Utama MUFA mengapresiasi kerjasama yang dibangun bersama LMA Provinsi Papua dan Pemkab Biak Numfor serta sambutan hangat dari masyarakat di Biak dalam acara peresmian tersebut.

Dirinya menjamin MUFA akan bekerja semaksimal mungkin agar di waktu-waktu yang akan datang setiap pesawat yang mendarat di Papua akan dipiloti oleh putra-putri terbaik tanah Papua.

Bupati Biak Numfor, Thomas Ondy juga mendukung program yang digagas LMA Provinsi Papua ini.

Dirinya berjanji akan membantu program pendidikan sekolah pilot karena dapat mendidik tenaga ahli penerbangan khusus putra-putri Papua.

“Pemkab Biak akan menyiapkan tempat pelatihan siswa Sekolah Pilot,” ujar Bupati.

Presiden Joko Widodo akan membuka sekolah pilot untuk warga di Biak, Papua, pada Oktober nanti.

Menurut Staf Khusus Kepresidenan Bidang Papua Lenis Kagoya, pembukaan sekolah pilot itu sebagai jawaban atas tertinggalnya pendidikan anak-anak Papua dibandingkan daerah lain di Indonesia.

“Sekolah pilot ini akan diresmikan pada bulan Oktober, minggu kedua,” ujar Lenis usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (26/9/2016).

Lenis melanjutkan, gedung sekolahnya sudah dibangun dan tersedia fasilitasnya berkat kerja sama dengan pihak swasta. Yang kurang, kata dia, hanyalah calon-calon pilotnya.

Sejauh ini, kata Lenis, Papua sudah memiliki 30-an calon pilot yang dilatih di luar Papua, Cirebon. Begitu sekolah pilot di Papua diresmikan, para calon pilot itu akan kembali ke Papua untuk melanjutkan pendidikannya di sana bersama calon-calon pilot baru lainnya.

Presiden Joko Widodo, kata dia, berharap sekolah pilot ini bisa mengantar anak-anak Papua menjadi pilot di Garuda, Lion Air, dan sebagainya.

“Mau kami siapkan di Papua karena di Papua kan banyak gunung dan angin laut. Kami ingin mereka (calon pilot) ke depannya terbiasa dengan kondisi di Papua,” ujar Lenis.

Ditanyai kapasitas dan fasilitas yang ada di sekolah pilot tersebut, Lenis menyebut bahwa di sana akan ada 9 pesawat latih terbang. Selain itu, ada juga 10 instruktur dengan jumlah maksimal siswa yang bisa dilatih adalah 40 orang.

“Lama sekolahnya akan sekitar 1,5 tahun,” ujarnya

INFRASTRUKTUR BANDARA UDARA

f55

Pembangunan Bandar Udara Nop Goliat Dekai di Provinsi Papua berfungsi sebagai penghubung antar pulau dan antar provinsi yang ada di Indonesia, dan menjadi solusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat. Demikian dikatakan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada acara peresmian Bandar Udara Nop Goliat Dekai, di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (18/10).

Presiden Jokowi yang didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga mengatakan bahwa, Bandara Nop Goliat Dekai berperan sebagai pusat distribusi logistik untuk wilayah pengunungan tengah Provinsi Papua dan merupakan salah satu dari tujuh bandara perintis yang menghubungkan 517 Desa di Kabupaten Yahukimo.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan bahwa, pembangunan Bandara Nop Goliat Dekia merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam agenda Nawa Cita, yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta dengan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan secara konsisten.

f56

“Kabupaten yang berada dipinggir-pinggir memang ingin akan kita kembangkan, dalam rangka konektivitas mempersatukan bangsa kita. Inilah manfaat sebuah hubungan, manfaat sebuah konektivitas, bukan masalah megah-megahan infrastruktur tetapi kita harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Yahukimo,” ujar Jokowi.

Pada kesempatan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwasanya keberadaan Bandara Nop Goliat Dekai akan mampu meningkatkan kelancaran distribusi barang dan memberikan kestabilan harga serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bandara Nop Goliat Dekai mulai dibangun sejak 2004 sampai tahun 2010 dengan menggunakan dana APBD dan APBN. Bandara Nop Goliat dibangun di atas lahan seluas 230 Ha, memiliki panjang landas pacu/runway 1.950 m x 30 m, yang dilengkapi dengan 2 exit taxiway dengan ukuran 75 m x 23 m dan luas apron 320 m x 60 m.

Bandara Nop Goliat dilengkapi dengan gedung terminal seluas 1.906 m² yang berkapasitas 300 penumpang, bandara ini telah didarati oleh pesawat jenis ATR 72 dan akan terus dikembangkan sehingga mampu didarati pesawat berbadan lebar jenis Boeing 737. Hingga saat ini, jumlah penerbangan dari dan ke Bandar Udara Nop Goliat setiap harinya mencapai 15 pergerakan.

Presiden Joko Widodo meresmikan terminal baru, yakni Bandar Udara Wamena dan Bandar Udara Kaimana. Bandara ini yang telah dinanti oleh masyarakat Papua, terutama yang tinggal di pegunungan tengah Papua. Menurut Jokowi, kondisi geografis dan bentang alam pegunungan bukanlah penghalang untuk melakukan pembangunan di Wamena dan Kaimana.

“Kondisi alam adalah tantangan yang harus dijawab dengan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara, serta mempercepat penyediaan moda transportasi, khususnya moda transportasi udara,” kata Jokowi di Bandar Udara Wamena, Papua, seperti dikutip siaran pers dari Tim Komunikasi Presiden, Rabu (30/12/2015).

Dalam pengamatan Jokowi, terminal di Wamena ini jauh lebih bagus dari terminal yang ada di Jawa. Konektivitas antarkabupaten, propinsi, dan pulau memang membutuhkan infrastruktur bandara dan pelabuhan.
Karena itu 5 tahun ke depan kita fokus pada infrastruktur, sehingga mobilitas manusia dan arus barang bisa lancar. Anggapan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua bukan hal mudah, menurut Jokowi, tidak boleh dijadikan alasan. Sebab, jika itu terus alasannya, maka tidak akan pernah terbangun infrastruktur Papua. Saya percaya setiap permasalahan pasti ada solusinya, termasuk dalam hal pembangunan Papua,” ujar dia. Jokowi menyatakan Bandara Wamena dan Bandara Kaimana memiliki posisi strategis. “Bandara Wamena dan Kaimana adalah pintu gerbang yang menghubungkan warga pegunungan tengah Papua dengan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” kata dia.Saat ini Bandara Wamena memiliki terminal yang mampu melayani 282 penumpang. Dengan landas pacu sepanjang 2.175 meter, Bandara Wamena akan menjadi bandara tersibuk kedua di Provinsi Papua. Untuk itu Jokowi meminta Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah untuk bersinergi guna meningkatkan pelayanan.  “Sinergi adalah kata kunci dalam meningkatkan pelayanan pada rakyat Papua,” kata Jokowi. Pada kesempatan ini, Jokowi bukan hanya meminta peningkatan dalam hal pelayanan di bandara. Maskapai penerbangan juga harus memperhatikan kondisi pesawatnya. “Tidak boleh ada kompromi atas keselamatan penumpang dan keamanan penerbangan, terlebih akan terbang di tengah area pegunungan,” ucap Jokowi.

Pemerintah menargetkan pembangunan empat bandar udara baru di Papua pada 2017. Dengan demikian, Papua memiliki tujuh bandara baru setelah pemerintah membangun tiga bandara pada tahun ini. Keempat bandara tersebut, kata Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso, adalah Werur, Temberau, Segun, dan Nabire Baru. “Bandara di Papua ini prioritas karena di sana sulit pembangunan jalan,” katanya saat ditemui di rumah dinas Menteri Perhubungan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Ahad, 3 Januari 2016.

Daerah Papua terdiri atas banyak pegunungan sehingga moda transportasi yang dapat menjangkau berbagai pelosok wilayah adalah melalui udara. Pemerintah, kata Agus, menambah jumlah bandara setiap tahun agar daerah terpencil dapat terlayani oleh pesawat perintis. Saat ini jumlah bandara di Indonesia mencapai 54 unit. Agus mengatakan saat ini pembangunan keempat bandar udara tersebut sedang dalam persiapan konstruksi, yakni proses pengerjaan tanah, seperti perataan (cutting). Dia berharap pada Oktober 2017, keempat bandara tersebut dapat beroperasi. Dana investasi keempat bandara diperkirakan masing-masing Rp 400 miliar. Pembiayaan bandara tersebut menggunakan dana APBN dengan skema tahun jamak

INFRASTRUKTUR PELABUHAN LAUT 

g11

Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar fokus untuk mewujudkan misi tol laut yang menghubungkan Sabang-Merauke. Jokowi hari ini meresmikan Pelabuhan di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat yang digadang-gadang akan menjadi pelabuhan penghubung dalam program tol laut di Pulau Papua.

“Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, kenapa pelabuhan dibangun? Kenapa airport juga dibangun di titik-titik terluar di negara kita ini karena kita ingin mempersatukan seluruh kabupaten,  seluruh provinsi yang ada di negara kita. Jadi masyarakat Aceh bisa naik kapal ke Jawa, Sulawesi, Maluku langsung kalau mau ke Wasior,” kata Jokowi di Wasior, Papua Barat, Selasa (5/4/2016).

Jokowi menyampaikan, pembangunan pelabuhan di daerah Papua sangat penting untuk pemerataan pembangunan. Selain itu, pelabuhan akan berguna untuk menekan harga barang-barang di Papua.

“Tahun ini selesai dibangun 27 pelabuhan laut ada yang ekspansi ada yang pembangunan baru dan kita harapkan akhir tahun tambah lagi 68 pelabuhan laut lagi. Ini tidak hanya di Papua tapi juga di Maluku, NTT, beberapa di Sulawesi,” jelas Jokowi.

“Selain untuk penumpang juga untuk mempermudah angkutan barang. Tapi kalau barang sudah sampai di sini misalnya di Papua misalnya di Merauke sudah ada pelabuhan artinya barang dari manapun bisa berlabuh di Pelabuhan Merauke,” imbuhnya. “Untuk naik ini kan perlu jalan darat, jalan belum ada sehingga harga sampai, saya tanyakan, bensin sampai Rp 60.000 semen Rp 800.000. Karena jalan nggak ada ini juga saya target jalan darat bisa tembus di Merauke, Agap, Duga, sampai di Wamena. Yang di sini sama tadi saya dibisiki bahwa dari Manokwari ke Wendesi sampai tembus ke Wasior hanya kurang 30 km. Tahun depan semoga sudah tembus ini janji Menteri PUPR bukan janji saya,” urai Jokowi.

Pelabuhan Wasior yang berada di Teluk Wondama, Papua Barat dibangun untuk mendukung konektivitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi masyarakat Kabupaten Teluk Wondana, Papua Barat guna menumbuhkan perekonomian dan menekan disparitas harga antar daerah.  Pelabuhan Wasior merupakan pelabuhan pengumpul dalam hierarki pelabuhan laut. Pembangunan fasilitas di Pelabuhan Wasior meliputi dermaga seluas 174×10 meter persegi, Trestle I seluas 48×8 meter persegi, Trestle II seluas 47×8  meter persegi, Causeway I seluas 160×6  meter persegi, Causeway II seluas 127×8 meter persegi dan reklamasi 12.500 meter persegi.

Pelabuhan Wasior dapat disandari kapal berbobot hingga 3.500 DWT dengan faceline dermaga -10 mLWS. Selain itu terdapat pembangunan fasilitas darat seperti kantor, terminal penumpang, pos jaga, rumah pompa, genset, gudang seluas 15×40 meter persegi, dan lapangan penumpukan seluas 10.000 meter persegi. Pelabuhan ini dikembangkan dan dibiayai oleh Kementerian Perhubungan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura, yang diproyeksikan menjadi pelabuhan tol laut di wilayah paling timur Indonesia. Pelabuhan Depapre, yang terletak sebelah barat kota Jayapura sejauh sekitar 70 km akan dijadikan sebagai pelabuhan peti kemas dan pelabuhan ekspor.     “Pembangunan Pelabuhan ini memang baru awal dimulai. Gubernur, Bupati dan Menteri BUMN sudah sepakat bahwa ini akan dikerjakan oleh BUMN (Pelindo) dan BUMD di sini (Papua), sehingga mempercepat pekerjaaannya,” kata Jokowi kepada di sela-sela peninjauannya di pelabuhan Depapre, Jayapura, Sabtu (30/4/2016).

Jokowi minta pembangunan pelabuhan ini harus terintegrasi dengan kawasan industri. “Pelabuhan peti kemas ini harus terintegrasi dengan kawasan industri, jadi setelah pembangunan pelabuhan selesai harus dilanjutkan pembangunan kawasan Industri,” katanya. Jokowi juga meminta pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menyediakan lahan untuk pembangunan kawasan industri di sekitar pelabuhan Depapre seluas 20 hektar.

“Ini akan menjadi pelabuhan laut terbesar di Tanah Papua, sehingga kalau ekspor tidak usah lewat Makassar dan Surabaya lagi menuju negera-negara tujuan,” tandasnya. Presiden juga berharap pelabuhan Depapre akan terkoneksi dengan pelabuhan lain di kawasan Papua. “Jadi di Tanah Papua ini ada dua pelabuhan besar yakni di Sorong dan di Jayapura. Kedua pelabuhan ini merupakan Tol laut di kawasan Indonesia timur,” katanya.

Kondisi saat ini, pelabuhan tol laut Depapre itu belum diketahui berapa besar kapasitasnya. “Semua ini masih dalam proses, masalah kapasitas nanti dihitung dulu, baru dilaporkan ke saya,” ujar Jokowi. Jokowi juga mengharapkan pembangunan pelabuhan Depapre itu bisa cepat rampung. “Target selesai belum tahu. Belum dihitung, tapi kita harapkan secapat-cepatnya,” katanya.

INFRASTRUKTUR PASAR MAMA MAMA

g22

Mama Yuliana Pigay tak akan lupa tanggal 5 Juli 2014. Perempuan yang tiap hari berjualan di Pasar Mama-mama Kota Jayapura ini menyerahkan surat kepada Jokowi atas nama solidaritas Mama-mama Pedagang Asli Papua (SOLPAP).Satu harapan besar disampaikan kepada Jokowi yang saat itu tengah melakukan kampanye di Kota Jayapura; bangun pasar untuk Mama-mama Papua!“Sejak tahun 2003 sudah tak terhitung kami pergi berdemo ke DPRP, Pemprov Papua, namun jawaban yang selalu didapat adalah janji, janji, dan janji. Karena itu kami yakin ketika Bapak terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak dapat melakukan langkah awal untuk membantu Mama-mama dengan membangun pasar permanen,” kata Mama Yuliana disambut riuh sorak-sorai pedagang lainnya. Sejatinya, rencana memiliki pasar permanen mulai muncul sejak tahun 2009. Mereka berdemonstrasi ke rumah Gubernur Papua, Barnabas Suebu, lalu dijanjikan Pasar Mama-mama akan di bangun di lahan Damri, bersebelahan dengan tempat yang ada saat ini di Jalan Percetakan Kota Jayapura. Pasar sementara yang ada saat ini dianggap tidak layak.

Pembangunan Pasar Mama-mama Papua dianggap sebagai jalan masuk untuk mengangkat ekonomi orang Papua. Mama-mama perlu diberikan modal usaha dan Perdasus untuk melindungi komoditas yang dijual. Namun tahun berganti tahun dan harapan tinggal harapan.

9 April 2013 Gubernur baru Papua Lukas Enembe dilantik. Lukas memasukan program pembangunan pasar Mama-mama dalam program prioritasnya. Ia memerintahkan Dinas PU Provinsi Papua membentuk tim pembangunan pasar Mama-mama guna merealisasikan pembangunan pasar. Lokasi Damri dipilih Lukas karena lokasi itu milik Pemerintah yang sangat representatif seperti keinginan Mama-mama. Lokasi Damri berada di tengah Kota Jayapura dengan luas sekitar 4.490 meter persegi.

Setahun berikutnya, tanggal 27 Desember 2014, setelah terpilih sebagai Presiden, Jokowi melakukan kunjungan pertama ke Papua. Dan, dalam kunjungan tersebut Jokowi mengunjungi pasar Pharaa Sentani. Presiden menepati janjinya dengan meletakan batu pertama secara simbolis pembangunan pasar khusus Mama-mama di Kota Jayapura dan pembangunan pasar Prahara Sentani yang merupakan pasar gabungan (Papua dan non-Papua).

KSP Kawal Pembangunan Pasar

          Namun lagi-lagi proses pembangunan pasar tak berjalan mulus. Dalam perjalanan, hanya pasar Pharaa Sentani yang terbangun. Sementara Pasar Mama-mama menemui kendala teknis pemindahan dan penggunaan lahan Damri milik BUMN. Ini yang kemudian menjadi tugas Kantor Staf Presiden mengurai debottlenecking dan memastikan agar janji Presiden terlaksana.

Mama Yuliana mengirim surat ke Kantor Staf Presiden pada tanggal 5 April 2016. Ada nada kekecewaan menunggu janji yang tak kunjung tiba. Ditambah kekecewaan mendengar kabar lokasi pasar akan dipindahkan ke tempat lain. Koordinator solidaritas Mama-mama pedagang asli Papua ini meminta pasar segera dibangun dan meminta Presiden melakukan peletakan batu pertama secara simbolis sebagai tanda pembangunan pasar Mama-Mama di lahan Damri.

“Kami sudah berjuang sejak tahun 2003 sampai sekarang, kami merasa dilecehkan kalau dipindahkan ke lokasi lain,” katanya dalam surat itu.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki kemudian membentuk tim yang dipimpin Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodharwardani untuk menyelesaikan permasalahan ini, berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai instansi penjuru dibantu Pemprov dan Pemkot Papua. Tiga hari setelahnya, tanggal 8 April 2016 tim KSP berkoordinasi dan berdiskusi langsung dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Kemudian tanggal 12 April 2016, tim KSP berangkat ke Papua mengidentifikasi kendala yang ada. Pedagang Asli Papua menginginkan pembangunan pasar secara fisik di lahan Damri segera dilakukan. Mereka juga berharap pembinaan, pengawasan dan permodalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Pasar tradisional merupakan representasi dari kultur masyarakat setempat. Selain juga Mama-mama sebagai pelaku ekonomi di Pasar tradisional adalah pengusaha murni di sektor UKM yang perlu dilindungi.

          Harapan mereka agar ada proteksi dan keberpihakan kepada Mama-mama dan pedagang Papua lainnya. Pasar harus dibangun di tengah Kota agar bisa menolong para pembatik, pengrajin, usaha warung, salon, dan para pedagang Papua lainnya yang tidak bisa mengakses ruko di pusat Kota, karena harga jual dan sewa yang mahal.

Sepulang dari kunjungan ke Papua, tepatnya Senin, 18 April 2016 Kantor Staf Presiden mengundang sejumlah pihak yang berkaitan untuk membahas pembangunan Pasar Mama-mama. Hal ini untuk memastikan rencana peresmian pasar bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi pada tanggal 30 April ke Jayapura.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perdagangan, BPKP, Perum Damri dan perwakilan pemerintah daerah Papua.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodharwardani yang memimpin rapat itu menekankan penyelesaian masalah pembangunan pasar Mama-Mama di lahan milik Damri.

“Pembangunan pasar Mama-Mama Jayapura bukan sekadar mewujudkan janji Presiden, namun Ia juga merupakan simbol perjuangan ekonomi Mama-mama Papua yang menjadi perhatian serius Bapak Presiden yang akan terus kita kawal. Sesuai tugas, KSP mengawal dan mewujudkan janji Presiden dan Program-program Prioritas Nasional,” tegas Dani, sapaan akrab perempuan berkacamata ini.

Penantian 13 Tahun

Penantian panjang Mama-mama Papua untuk memiliki pasar yang layak akhirnya segera terwujud. Proses berjalan sesuai rencana yang diharapkan. Rabu 27 April 2016 menjadi sejarah dimulainya pembangunan pasar Mama-mama di Jl Percetakan Kota Jayapura, lahan milik Perum Damri yang terletak di tengah kota. Pihak Damri mulai memindahkan bus-bus yang tidak terpakai sebagai tahap awal pengerjaan pasar. Pemprov Papua bersama tim KSP mendantangi lokasi memastikan persiapan groundbreaking yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

Ini penantian panjang Mama-mama Papua selama 13 tahun, sejak tahun 2003, akhirnya terwujud di masa Pemerintahan Jokowi.Kabar gembira ini menyebar. Mama-mama bersuka cita. Euforia juga tergambar dari pemberitaan sejumlah media lokal yang menempatkan berita ini sebagai headline utama. Koran lokal Cendrawasih Pos menulis judul “Pasar Mama-mama Papua Akhirnya Siap Dibangun.” Koran Bintang Papua mengangkat judul “Dipastikan, Pasar Mama Papua Dibangun di Kompleks Damri” dan koran Jubi menulis judul “Pasar Mama Papua, Penantian Panjang.”

RUMAH PANGAN KITA

g44

Rumah Pangan Kita menjadi program unggulan, tujuannya sebagai upaya mendistribusikan pangan langsung kepada masyarakat. Selain menjadi outlet penjualan Bulog yang langsung menyentuh masyarakat, hadirnya RPK ini nantinya bisa mengendalikan harga. Kami punya target di setiap lingkungan Rukun Warga (RW) ada satu outlet RPK,” katanya.

Dikatakan, hingga pekan ke tiga Oktober 2016, di seluruh Indonesia sudah dibuka 2.500 RPK tersebar di berbagai daerah, paling banyak pulau jawa.

Dijelaskan Karyawan, RPK didirikan Bulog bekerja sama dengan pihak ketiga, baik perorangan atau komunitas dan kelompok usaha lainnya termasuk lembaga. Intinya, kehadiran RPK bisa memberikan kemudahan bagi warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. “Harga jualnya sudah ditentukan ditingkat bulog, RPK dan berapa harus dijual kepada konsumen,” ujarnya.

Setiap outlet yang sudah menandatangan kerja sama pada tahap awal cukup menyimpan modal Rp 5 juta yang disetor ke Bulog. Nantinya barang dikirim sesuai pesanan. Barang kebutuhan masyarakat nantinya disiapkan Bulog sesuai permintaan, jenisnya seperti beras, minyak goreng, terigu, telur, daging sapi dan kerbau, bawang merah dan bawang putih. Permodalan sementara bersifat mandiri, ditanggung pemilik outlet. Tapi kami tengah mengupayakan agar bisa difasilitasi perbankan.

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

g55

Program “e-Bansos”, atau penyaluran bantuan uang secara non tunai di berbagai negara membawa banyak dampak positif. Di antaranya, pengurangan kebocoran dan penurunan biaya keseluruhan. Salah satu tantangan utama penyaluran bantuan sosial, program prioritas pemerintah, adalah memastikan bantuan diterima oleh orang yang tepat. Hal ini terkait erat dengan data keluarga dan individu yang kurang mampu. Bagaimana memverifikasi data tersebut? Serta bagaimana mengetahui jika keluarga

atau individu yang tadinya masuk kategori miskin dan kemudian berubah atau membaik kelas sosialnya (baca: lebih sejahtera)? Itu adalah contoh pertanyaan-pertanyaan penting yang tak mudah dijawab.Apalagi jika berbicara tentang nasib puluhan juta orang. Data dari Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan ada sekitar 40% penduduk yang paling rendah status kesejahteraannya, berjumlah 24, 7 juta rumah tangga atau 96 juta individu. Satu persen saja yang salah sasaran berarti, 247 ribu rumah tangga tidak mendapatkan haknya.Persoalan ini, sesungguhnya akan lebih mudah teratasi, jika sistem dan mekanisme penyaluran bantuan sosial menggunakan teknologi digital. Artinya, bantuan sosial tidak lagi dilakukan dengan menggunakan uang tunai, tapi secara elektronik (non tunai).

Analisis yang dilakukan oleh Bank Indonesia, menunjukkan terdapat 9 dampak positif e-BansosArtinya, bantuan sosial tidak lagi dilakukan dengan menggunakan uang tunai, tapi secara

elektronik (non tunai), sejumlah keuntungan yang dapat diraih jika “e-Bansos” dapat diterapkan.

Pertama, dengan cara ini penerima tidak harus menarik seluruh bantuan yang diterima. Artinya, terdapat insentif bagi penerima untuk menyimpan, memupuk aset, dan mengelola keuangan. Kedua, terkait dengan itu, kontrol penerima terhadap uang yang diterimanya juga tinggi. Ketiga, tingkat transparansi juga lebih tinggi, karena data elektronik menyimpan semua transaksi yang dilakukan.Keempat, kecepatan dan waktu penyaluran akan menjadi lebih baik, karena berlangsung secara otomatis. Kelima, waktu penarikan bagi penerima pun menjadi lebih fleksibel dan tidak harus menunggu hingga periode tertentu.

Keenam, biaya administrasi akan menjadi lebih efisien secara agregat. Ketujuh, proses rekonsiliasi dapat berlangsung dalam satu hari (online).

Kedelapan, tingkat inklusi keuangan masyarakat akan secara otomatis meningkat dengan adanya sistem ini.Terakhir, aspek pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan perbankan, sebetulnya adalah satu satu variabel penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Masyarakat penerima bantuan sosial yang telah terhubung dengan bank akan mudah terpantau kemampuan pengelolaan keuangannya. Pihak bank akan memiliki data tentang individu mana yang layak untuk mendapatkan fasilitas perbankan – misalnya kredit usaha rakyat – untuk menaikkan status sosial-ekonominya.

Di negara-negara lain sudah cukup banyak pelajaran positif dari penerapan bantuan sosial secara non-tunai (Banking the Poor via G2P Payments, CGAP, 2009). Di India, cara ini mengurangi kebocoran dan kesalahan target serta pengurangan fraudsebesar 47%! Di Nigeria, biaya-biaya lain dalam penyaluran turun hingga 20%. Di Afrika Selatan, biaya distribusi hanya sepertiga dari penyaluran tunai (atau turun hingga 62%). Di Brasil, biaya transaksi turun dari 14,7% menjadi 2,6%. Di Kolombia, terjadi

penghematan 15% biaya perjalanan dan waktu tunggu dari rata-rata 5 jam menjadi hanya 30 menit.Di Bolivia, Peru dan Filipina, rata-rata simpanan para penerima bantuan meningkat 16% ketika diingatkan melalui SMS untuk menabung. Di Meksiko dan Nepal, pembukaan rekening bagi penerima bantuan, juga meningkatkan budaya menabung. Fakta-fakta tersebut merupakan alasan kuat pemerintah untuk  menggulirkan “e-Bansos”, jika sebelumnya telah melakukan uji coba dua  kali. Berita gembiranya, hal ini akan segera dimulai pada 100 kabupaten/kota. “Mulai Juni penyerahan dana bantuan sosial sudah akan memulai  menggunakan keuangan digital,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar  Parawansa saat memberikan bimbingan kepada peserta Program Keluarga  Harapan (PKH) di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu 7 Mei 2016.

Harapan adalah api kehidupan karena itulah ada program Keluarga Harapan (PKH) terutama untuk kelompok masyarakat terpinggirkan. Presiden Jokowi di Monokwari, Papua Barat, 5 April 2016, menyerahkan lima bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Aistensi Sosial Lanjut Usia (ASLU), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Beras Rastra). Penyerahan bantuan sosial yang sama dilanjutkan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, di Kabupaten Bandung Barat, 19 April 2016.

Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bandung Barat 43.045 keluarga, bantuan disabilitas 79 penerima, bantuan lanjut usia 98 penerima, beras sejahtera 86.908 penerima dan bantuan hibah dalam negeri terdiri dari 500 penerima. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa secara simbolis menyerahkan langsung bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama tahun 2016 kepada warga Kabupaten Bandung Barat di Aula Gedung B Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat. “Ada bantuan tetap pada hari ini dan cair hari ini juga. Jumlah besaran bantuan tetap pada hari ini yakni Rp 500 ribu,” ujar Khofifah.

Khofifah juga mengatakan bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang baru terjaring saat ini berjumlah 3,5 juta Keluarga Sangat Miskin (KSM). Pada tahun 2016 ini target sasaran penerima PKH sebesar 6 juta keluarga dan akan diperluas hingga mencakup 18,1 juta kepada keluarga sangat miskin. Sasaran peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memiliki anggota keluarga dengan syarat komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak pra-sekolah) dan komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun.

Besaran yang diterima komponen bantuan bervariasi, yakni bantuan tetap Rp 500.000, bantuan anak usia dibawah 6 (enam) tahun, ibu hamil/menyusui Rp 1.200.000, bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau sederajat sebesar Rp 450.000. Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat Rp 750.000, bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat Rp 1.000.000, bantuan penyandang disabilitas berat Rp 3.600.000, dan bantuan lanjut usia 70 tahun keatas Rp 2.400.000.

Sesuai butir kelima Nawacita, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, Presiden Jokowi telah meningkatkan anggaran PKH menjadi Rp 9,98 triliun pada tahun 2016 dari sebelumnya Rp 5,6 triliun di tahun 2015. Presiden Jokowi berharap semua bantuan itu tepat guna dan tepat sasaran agar bisa memberikan manfaat besar bagi yang menerima bantuan. “Ini kita lakukan agar anak-anak kita dari keluarga tidak mampu bisa mendapatkan bantuan untuk menyiapkan anak menuju ke depan,” tegas Presiden.

KARTU I LOVE PAPUA

h66

PT Bank Negara Indonesia ( Persero ) menggandeng Lembaga Masyarakat Adat di Papua dan Papua Barat untuk memperluas jangkauan layanan jasa perbankan ke daerah-daerah yang sulit terjangkau di kawasan paling timur Indonesia itu.

Dalam kerja sama ini, BNI membangun jaringan baru melalui masyarakat Papua dan Papua Barat yang terpilih menjadi Agen Laku Pandai BNI sekaligus memastikan dana-dana subsidi yang disalurkan pemerintah dapat terdistribusi secara tepat.

Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati menjelaskan, BNI melaksanakan kerja sama ini dengan 5 Wilayah Adat Provinsi Papua. Lima Wilayah Adat Provinsi Papua adalah Kampung Adat Manta, Kampung Adat Ha-Anim, Kampung Adat La Pago, Kampung Adat Saereri, dan Kampung Adat Mee Pago.

“Selain itu, BNI juga bekerjasama dengan 2 Wilayah Adat Provinsi Papua Barat, yaitu Kampung Adat Domberai dan Kampung Adat Bomberai,”

Ia melanjutkan, penandatanganan kerja sama tersebut sebagai bentuk dukungan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia untuk membangun Papua dan Papua Barat. “Kami sebagai perbankan akan membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan, subsidi dan kredit usaha rakyat agar tepat waktu, tepat sasaran dan transparan,” tambahnya.  Selain itu, BNI juga meluncurkan Kartu Debit BNI I Love Papua yang nantinya dapat digunakan untuk menyalurkan subsidi dan Kredit Usaha Rakyat bagi masyarakat di Papua.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya mengatakan, setelah adanya kerja sama ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat adat propinsi Papua yang kesulitan mencari modal usaha seperti yang terjadi saat ini.

Ini merupakan sejarah bagi kami masyarakat adat Papua dimana ada BUMN yang mau menjalin kerja sama dengan kami, semoga kedepan semakin banyak yang peduli kesejahteraan masyarakat Papua.

MASALAH ADAT dan TANAH ADAT

h77

Masalah tanah adat, juga menjadi perhatian Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat adat, untuk pertama kalinya pemerintah memberikan sertifikat tanah komunal adat kepada masyarakat adat di Papua Barat.

Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan Tahun 2015 di DPR RI ingin menjadikan konsep wilayah kawasan adat La Pago Yahukimo sebagai terobosan dalam pengembangan wilayah Papua.

Karenanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memasukan pengembangan wilayah Papua ini di dalam RPJMN 2015-2019, di mana Yahukimo sebagai bagian dari wilayah pengembangan ekonomi berbasis kesatuan adat La-Pago yang mencakup Yahukimo, Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, Tolikara, Nduga, Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pada 2015 ini Kementerian PUPR alokasikan sekitar Rp8 Triliun untuk Papua dan Papua Barat. Adapun sejumlah proyek infrastruktur yang telah ditetapkan seperti ruas jalan Sumohai-Dekai (Yahukimo), Oksibil Iwur-Waropko (Merauke), Ruas jalan Wamena Habema Kenyam membuka akses ke pantai Selatan Papua dan pengembangan Bandara Dekai, di Ibukota Yahukimo.

“Percepatan pembangunan Kawasan Adat La Pago Yahukimo, Papua menjadi Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua sebagai Papua Tanah Damai,”ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/8/2015)

Sebagai bentuk nyatanya, Menteri Basuki dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Yahukimo, menyempatkan berkunjung ke Distrik Subaham. Di distrik ini Menteri Basuki menanda tangani prasasti sebagai komitmen dari pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. “Pembangunan di Papua disesuaikan dengan tahapan program pemerintah,” tutur Basuki.

Selain itu, Basuki menjelaskan pada 2016, Kementerian PUPR memberikan perhatian serius dalam percepatan pembangunan Trans Papua yang membelah wilayah Pegunungan Tengah dengan menyediakan perumahan rakyat maupun mendukung sentra pangan di kawasan Merauke di wilayah perbatasan RI-PNG.

Untuk diketahui, luas Yahukimo 17.000 km2 memiliki sekitar 109 suku. Kabupaten Yahukimo memiliki 51 distrik yg areanya 90 persen di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Di wilayah tersebut ada 126 lapangan terbang perintis.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERBATASAN

i99

Program pengembangan dan pembangunan infrastruktur jalan menjadi fokus utama yang akan terus diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan ini sangat penting untuk mendukung pembangunan yang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi nasional, terlebih sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),  di antaranya sedang meningkatkan kualitas infrastruktur jalan darat khususnya di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Trans Papua. Pemerintah mengakui jalan-jalan nasional di Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia belum memiliki standar yang baik. Perlu dilakukan perbaikan agar tidak kalah dengan jalan milik Malaysia.

Jalan perbatasan Indonesia ditarget sudah bisa digunakan tahun ini. Pemerintah berjanji tahun depan, standar jalan di Entikong tidak kalah dengan Malaysia. Dengan demikian saat menghadapi pasar perdagangan bebas MEA nanti, Indonesia tidak malu karena jalan yang kurang memiliki standar. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan kegembiraannya atas kemajuan signifikan pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan, NTT, dan Trans Papua. ”Kemajuan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan, NTT, dan Trans Papua menggembirakan,” kata Presiden Jokowi. Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono mengatakan, pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua sudah dimulai. Selain itu, pembangunan jalan juga dilakukan di perbatasan NTT dengan Timor Leste.

Kita perbaiki semua. Harus lebih baik dari negara tetangga. Di Papua pembangunan jalan perbatasan di Merauke maupun Jayapura dilanjutkan.

PEMBANGUNAN JEMBATAN

i1010

Papua menyimpan banyak potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat membawa provinsi tersebut melompat maju. Namun, kondisi alamnya yang bergunung dan berbukit  menyulitkan mobilitas dan akselerasi kemajuan. Belum terciptanya konektivitas di Papua, mengakibatkan mahalnya biaya transportasi dan logistik di wilayah itu.

Namun demikian, tidak ada jalan lain, jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, infrastruktur harus dibangun di berbagai tempat. Mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara hingga pasar. Sebab, potensi Papua baru bisa berbuah jika kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dari hulu hingga ke hilir – jika ada  infrastruktur yang terkoneksi.

Salah satu proyek infrastruktur penting yang sedang dibangun di Papua, di Kota Jayapura, adalah Jembatan Holtekamp di Teluk Youtefa. Jembatan ini menghubungkan antara kota-kota di sekitar Jayapura dengan Distrik Muara Tami. Empat distrik lain yang akan terhubung dengan Distrik Muara Tami adalah Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Heram, dan Abepura.

Memiliki panjang 732 meter, jembatan Holtekamp dibangun dengan dana APBN (untuk konstruksi utama sepanjang 433 meter) serta APBD provinsi dan kota (untuk kedua sisi jembatan) .”Total biayanya Rp1,5 triliun. Dari pemerintah pusat akan diberikan Rp900 miliar, sedangkan dari Pemda, Pemprov dan Pemkot Jayapura Rp600 miliar” ungkap Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara groundbreaking tanggal 9 Mei 2015 di Distrik Jayapura Selatan.

Keunggulan jembatan yang diperkirakan akan berfungsi sepenuhnya  tahun 2018 ini adalah karena konstruksinya dibangun menggunakan kerangka baja pilihan dengan bentuk melengkung yang sangat kuat – sehingga bisa menjadi landmark kebanggaan Kota Jayapura. Tiang-tiang pancangnya sengaja dibuat fleksibel, bisa bergerak ke berbagai arah maksimal hingga 80 sentimeter – sehingga bisa menahan  gempa dan bertahan hingga .1000 tahun. Teluk Youtefa  memang merupakan jalur gempa yang cukup rawan.

Selain soal konstruksi, dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh jembatan ini telah diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah. Wilayah pusat kota Jayapura, saat ini sudah sulit untuk dikembangkan karena keterbatasan lahan dan berbatasan dengan bukit-bukit terjal dan laut. Dengan adanya jembatan Holtekamp,  pusat kota Jayapura akan terhubung dengan wilayah dataran yang lebih luas di Muara Tami, dengan penduduk yang kepadatannya masih rendah. Artinya, potensi pengembangannya masih sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah itu.

Jarak pusat kota ke Muara Tami, tanpa melalui jembatan, bisa mencapai 50 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam karena harus mengitari teluk. Namun dengan adanya jembatan ini, jaraknya bisa dipangkas menjadih hanya 33 kilometer dengan waktu tempuh 1,5 jam. Wilayah dataran tersebut, khususnya Pantai Hamadi, juga memiliki potensi pariwisata yang tinggi karena pantainya dikelilingi oleh bentangan pasir putih yang bersih. Lebih dari itu, seperti diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, jembatan Holtekamp akan berdampak pula pada “hubungan perekonomian antara Indonesia dan Papua Nugini, yang selama ini sudah berjalan melalui pintu perbatasan negara di Skow.”

Dampak langsung jembatan ini  akan lebih dirasakan oleh masyarakat di sekitar Jayapura. Namun penting, untuk segera menunjukkan bahwa sedang terjadi perubahan besar di Papua. Seiring dengan terkoneksi dan terintegrasinya jalan trans-Papua, jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara, maka lompatan-lompatan besar akan lebih mudah dilakukan. Ini sebuah langkah penting, bahwa pemerintah  terus mewujudkan cita-cita Nawacita, melalui pembangunan “Indonesia sentris” untuk seluruh anak bangsa.

PEMBANGUNAN PABRIK SAGU TERBESAR DI PAPUA

i1111

Perum Perhutani telah membangun pabrik sagu modern dan terbesar di Indonesia senilai Rp 112 miliar yang berlokasi di Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Pabrik yang perencanaan pembangunannya dimulai pada 2012 itu, akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok, 1 Januari 2016. Ada berbagai cerita menarik dibalik upaya Perum Perhutani membangun pabrik sagu di pedalaman Kabupaten Sorong Selatan itu. Berbagai penolakan dan perlawanan dari masyarakat sekitar sempat terjadi. Belum lagi, lokasi pabrik berada di pedalaman Papua Barat yang terisolir dan tak ada akses jalan serta kepungan hewan liar seperti buaya.

Berkaca pada situasi tersebut, Perhutani yang telah menerima penugasan di sektor pangan pada 29 Februari 2012 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, tak langsung buru-buru melakukan pembangunan fisik. Perhutani bersama tim melakukan pendekatan secara intens bekali-kali selama 2 tahun, setelah itu baru proses konstruksi. Tujuannya ialah membangun pondasi sosial di masyarakat. “Kita lakukan pendekatan ke semua elemen di Kais selama 2 tahun. Kita ingin bangun pondasi sosial yang kokoh sehingga semua (warga lokal) di sini jaga karena mereka (penduduk lokal) punya rasa memiliki terhadap pabrik,” kata General Manager Perhutani, Papua, Ronald Guido Suitela di Pabrik Sagu Perhutani, Kais, Sorong Selatan.

Ronald sendiri terlibat dari proses survei pendahuluan hingga pabrik rampung dan siap diresmikan Presiden Jokowi. Saat survei, Ronald dan tim melakukan pemetaan kondisi di Kais, termasuk situasi sosial.  Tim Perhutani berkali-kali melakukan dialog dan mendengarkan masukan warga. Alhasil, perencanaan dan pendirian pabrik sagu yang mampu memproduksi 30.000 ton tepung sagu per tahun ini juga mengakomodasi ide dan kebutuhan warga. “Terakhir, kita kokohkan bangunan sosial itu bernama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Mereka strukturnya berasal dari penduduk lokal. Bahkan, LMDH dilantik oleh Bupati Sorong Selatan disamakan dengan Kepala UPT dan Kepala Dinas. Setelah dilantik, kita bawa ke Lampung dan Pengalengan untuk dilatih,” tambahnya.

LMDH yang diketuai oleh mantan kepala kampung di Kais ini, selanjutnya menjadi wadah komunikasi antara Perum Perhutani sebagai pemilik pabrik dan warga lokal. Komunikasi dibuat satu pintu. Selain itu, penentuan karyawan lokal yang bekerja di pabrik hingga harga sagu yang bakal dijual di pabrik juga dibahas antara warga dan LMDH. “Kita nggak layani orang per orang. Kita layani LMDH,” ujarnya. Ronald mengatakan pendekatan ke warga tidak berjalan mulus. Ia mengaku saya dihadang warga yang membawa tombak, parang, dan panah saat melakukan pendekatan.

“Saya pernah dihadang pakai parang, tombak, panah. Saya awalnya diadili tapi setelah berproses saya malah dipuja-puja warga,” kelakarnya. Bukan hanya mengajak warga berdialog, pendekatan juga dilakukan dengan berbaur. Ronald mengaku harus berbicara, makan, berperilaku layaknya penduduk lokal agar bisa diterima masyarakat. Apalagi ia berpegangan ke niat baik. Baginya, pendekatan dengan penduduk Papua lebih mengutamakan hati. “Bangun Papua harus pakai hati bukan otak. Kita hari ini bisa akali orang Papua tapi besok. Kita akan diakali bahkan diganggu,” jelasnya. Setelah persoalan sosial bisa ditangani, proses pembangunan atau konstruksi baru dimulai pada awal 2014. Selama konstruksi, komunikasi antara Perhutani dan warga terus dijalin melalui fasilitas LMDH. Alhasil, proyek pembangunan pabrik dilindungi warga lokal dan tak pernah ada boikot dengan jalan pemalangan.

Proses konstruksi juga melibatkan puluhan tenaga kerja lokal. Akhirnya, proyek ini bisa tuntas 31 Desember 2015. Pabrik sagu mulai beroperasi menggiling batang sagu ukuran 1 meter (tual). Kapasitas terpasang pabrik mampu mengolah 6.000 tual dan menghasilkan 100 ton tepung sagu kering. Saat pabrik mulai beroperasi, penduduk lokal bisa menjadi pekerja hingga pemasok tual sagu (batang sagu ukuran 1 meter). Ronald menjelaskan, penduduk bisa tebang 1 pohon selama 1 hari. 1 pohon bisa hasilkan 10-12 tual. Katakanlah 1 tual dihargai Rp 10.000 (harga tual dan hak ulayat) maka dia bisa terima Rp 120.000 per hari. Bagaimana bila dalam 1 keluarga ada 3 orang yang produktif. Dia juga bisa berternak babi dengan memanfaatkan pakan dari limbah sagu, kemudian bisa usaha madu hutan di sekitar pabrik. Mereka juga bisa pagi kerja setelah itu cari sagu.

BANGUN PAPUA DENGAN HATI

i1212

Sebagai Staf Khusus Presiden, Lenis tak hanya menangani Papua, tetapi seluruh Indonesia. Namun, Papua akan diprioritaskan lantaran relatif tertinggal dari sisi pembangunan masyarakat dan infrastrukturnya.

Lenis yang merupakan Kepala LMA Papua juga akan memperjuangkan adat di seluruh Indonesia. Adat dinilai sebagai fondasi pembangunan negara.

“Dalam waktu dekat masyarakat adat dari Sabang sampai Merauke akan kami panggil untuk musyawarah bagaimana membangun negeri dengan adat,” ujarnya.

Masyarakat adat, baik mereka yang masih berpakaian koteka bagi kaum laki-laki dan rumbai-rumbai tanpa penutup dada bagi perempuan, maupun yang mengenakan kaos, baju, celana panjang, tampak memadati halaman kantor LMA tersebut.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya dalam kesempatan itu mengajukan sejumlah rekomendasi yang telah dimusyawarahkan oleh masyarakat adat Papua.

Sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan pembangunan infrasruktur jalan, rel kereta api, jembatan. Juga pembangunan berbagai sarana kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, keinginan agar masyarakat asli Papua diakomodasi dalam jabatan-jabatan publik di Papua, di Pegawai Negeri Sipil maupun juga diperkerjakan di berbagai perusahaan yang ada di Papua.

Lembaga Masyarakat Adat Papua juga meminta Presiden mempercepat UU Perlindungan Masyaraka Adat Papua dan mendorong lebih cepat pemekaran daerah yang sebelumnya telah disepakati.

 Ibarat birokrasi satu pintu, selaku Staf Khusus Kepresidenan asal daerah pegunungan Papua, Kogoya ditugaskan khusus untuk menyaring semua aspirasi Provinsi Papua maupun Papua Barat untuk dilanjutkan ke tingkat Kementerian.

Perlu diketahui, setiap usulan dari Papua saat ini harus melalui Kogoya. Setelah membuat memo, usulan tersebut dilanjutkan ke Presiden barulah didisposisi ke Kementrian. Pemerintah Papua maupun Papua Barat yang hendak mengajukan permintaan ke setiap Kementrian haruslah melalui deputi yang di pimpin Ketua LMA Provinsi Papua itu.

Selaku anak Papua, dirinya melihat saat ini masalah Papua terlalu rumit sehingga harus diberikan pertolongan atau jalan keluar.

“Masyarakat Papua memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab yang sama sebagai warga negara Indonesia, maka dari itu rakyat Papua berhak memiliki harkat, derajat, martabat dan harga diri sebagian dari bangsa Indonesia,”

Jalan Damai Papua

Kunci utama menyelesaikan Papua adalah memahami kehormatan (dignity) warga Papua, penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM yang selama ini diingkari. maka kunci utamanya penanganannya adalah menjawab penyebab- penyebab konflik tersebut.Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan warga Papua pada Jakarta (pemerintah pusat). Tanpa langkah membangun trust, upaya apapun hanya akan menjadi produk sepihak negara dan tidak akan menghasilkan perdamaian otentik.

Harapan kami ke depan. Pembangunan di Papua ditingkatkan sehingga bisa merdeka dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Sebagai warga Papua, Lenis merasa bangga bisa masuk jajaran staf khusus Presiden Jokowi. “Kulit hitam pun ikut membangun Indonesia. Seperti saya ini yang akhirnya menjadi staf presiden. “Kuncinya ialah belajar. Ingat, belajar,” ujar Lenis yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua ini.

“Saya punya komitmen, sesuai moto saya : melihat dan mendengar dengan hati dan membangun dengan kasih sehingga atas  dasar moto itulah saya terpanggil untuk menjawab kesulitan masyarakat Papua dan pemerintah dan nantinya kesulitan-kesulitan tersebut akan dibawa ke Presiden, agar segera di atasi,” terangnya

Sebagai Staf Khusus Presiden, Lenis tak hanya menangani Papua, tetapi seluruh Indonesia. Namun, Papua akan diprioritaskan lantaran relatif tertinggal dari sisi pembangunan masyarakat dan infrastrukturnya. Lenis yang merupakan Kepala LMA Papua juga akan memperjuangkan adat di seluruh Indonesia. Adat dinilai sebagai fondasi pembangunan negara.

“Dalam waktu dekat masyarakat adat dari Sabang sampai Merauke akan kami panggil untuk musyawarah bagaimana membangun negeri dengan adat,” ujarnya.

Masyarakat adat, baik mereka yang masih berpakaian koteka bagi kaum laki-laki dan rumbai-rumbai tanpa penutup dada bagi perempuan, maupun yang mengenakan kaos, baju, celana panjang, tampak memadati halaman kantor LMA tersebut.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya dalam kesempatan itu mengajukan sejumlah rekomendasi yang telah dimusyawarahkan oleh masyarakat adat Papua.

Sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan pembangunan infrasruktur jalan, rel kereta api, jembatan. Juga pembangunan berbagai sarana kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, keinginan agar masyarakat asli Papua diakomodasi dalam jabatan-jabatan publik di Papua, di Pegawai Negeri Sipil maupun juga diperkerjakan di berbagai perusahaan yang ada di Papua. Lembaga Masyarakat Adat Papua juga meminta Presiden mempercepat UU Perlindungan Masyarakat Adat Papua dan mendorong lebih cepat pemekaran daerah yang sebelumnya telah disepakati.

 Ibarat birokrasi satu pintu, selaku Staf Khusus Kepresidenan asal daerah pegunungan Papua, Kogoya ditugaskan khusus untuk menyaring semua aspirasi Provinsi Papua maupun Papua Barat untuk dilanjutkan ke tingkat Kementerian.

Perlu diketahui, setiap usulan dari Papua saat ini harus melalui Kogoya. Setelah membuat memo, usulan tersebut dilanjutkan ke Presiden barulah didisposisi ke Kementrian. Pemerintah Papua maupun Papua Barat yang hendak mengajukan permintaan ke setiap Kementrian haruslah melalui deputi yang di pimpin Ketua LMA Provinsi Papua itu. Selaku anak Papua, dirinya melihat saat ini masalah Papua terlalu rumit sehingga harus diberikan pertolongan atau jalan keluar.

“Masyarakat Papua memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab yang sama sebagai warga negara Indonesia, maka dari itu rakyat Papua berhak memiliki harkat, derajat, martabat dan harga diri sebagian dari bangsa Indonesia,”

Jalan Damai Papua

Kunci utama menyelesaikan Papua adalah memahami kehormatan (dignity) warga Papua, penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM yang selama ini diingkari. maka kunci utamanya penanganannya adalah menjawab penyebab- penyebab konflik tersebut.Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan warga Papua pada Jakarta (pemerintah pusat). Tanpa langkah membangun trust, upaya apapun hanya akan menjadi produk sepihak negara dan tidak akan menghasilkan perdamaian otentik.

Harapan kami ke depan. Pembangunan di Papua ditingkatkan sehingga bisa merdeka dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Sebagai warga Papua, Lenis merasa bangga bisa masuk jajaran staf khusus Presiden Jokowi. “Kulit hitam pun ikut membangun Indonesia. Seperti saya ini yang akhirnya menjadi staf presiden. “Kuncinya ialah belajar. Ingat, belajar,” ujar Lenis yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua ini.

“Saya punya komitmen, sesuai moto saya : melihat dan mendengar dengan hati dan membangun dengan kasih sehingga atas  dasar moto itulah saya terpanggil untuk menjawab kesulitan masyarakat Papua dan pemerintah dan nantinya kesulitan-kesulitan tersebut akan dibawa ke Presiden, agar segera di atasi.

About admin

Check Also

papaua-ps

PAPUA NEWS MAGAZINE : Tanpa Papua Indonesia Bisa Apa?

Apa yang terjadi pada mahasiswa Papua di Jogja beberapa waktu lalu hanyalah satu dari rentetan …