BAB II BUKU MEMBUMIKAN NAWACITA DI BUMI CENDRAWASIH ( DRAFT )

BAGIAN II  NAWACITA

a1

Konsep NAWACITA

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan bahwa  dalam melaksanakan pembangunan Indonesia, akan mengacu pada  sembilan agenda prioritas ( Nawacita ). Program ini digagas untuk konsep dan Strategi pembangunan prioritas yang merupakan  jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan ( Trisakti ). Masih banyak bangsa Indonesia yang bertanya-tanya, mengapa harus Nawacita ? dan kenapa Presiden Jokowi memutuskan untuk memakai konsep Nawacita sebagai prioritas pembangunan Indonesia ?

b1

Bukan tanpa alasan, Presiden Jokowi memutuskan untuk memakai konsep dan strategi Nawacita sebagai program prioritas pembangunan yang akan dijalankan dalam pemerintahan dibawah kepemimpinannya.

Presiden Jokowi sudah sering mengemukakan pentingnya untuk menggali dan mengangkat kembali konsep “Trisakti” yang pernah dikemukakan oleh Bung Karno dalam rangka membangkitkan kembali Indonesia menjadi bangsa yang besar secara politik maupun ekonomi. Presiden Jokowi juga dengan cerdas dan cermat telah menganalisa kondisi negara Indonesia sebagai negara berkembang dan tahapan-tahapan pembangunan yang telah dicapai oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Nawa Cita mengandung 9 Agenda Perubahan.

       Ini merupakan konsep dan strategi pembangunan baru yang belum pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Jika kita simak isi Nawa Cita: 9 Agenda Perubahan, mengandung tiga semangat perubahan, yakni negara hadir bekerja, membangun kemandirian dan kesejahteraan petani serta revolusi mental. Kiranya, dalam Nawa Cita, terkandung semangat untuk membuat negara yang selama ini absen hadir memusatkan (centering) dan melindungi kelompok masyarakat yang termarginal, baik dalam artian geopolitik (kemaritiman) maupun sektor (petani, nelayan, UKM).

Ada beberapa kendala yang akan ditemui ketika awal-awal pelaksanaan program Nawacita ini, ialah sebagai berikut:

  1. Situasi dan kondisi kekuatan politik yang masih terbelah antara kubu Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat.
  2. Kondisi euforia reformasi, yang mana ada segelintir masyarakat yang mengartikan kebebasan demokrasi itu adalah kebebasan sebebas-bebasnya.
  3. Pemahaman masyarakat akan tujuan dan maksud program prioritas Nawacita itu yang belum sepenuhnya familiar.
  4. Permasalahan Perubahan Nomenklatur kementerian yang berubah, yang berdampak kepada tertundanya pencairan APBN untuk membiayai segala kegiatan pelaksanaan program Nawacita tersebut.
  5. Tarik menarik kepentingan partai pendukung.
  6. Kualitas Menteri yang membantu Presiden Jokowi.
  7. Kondisi Birokrasi Indonesia.
  8. Dukungan LSM dan Media Massa.
  9. Komunikasi Politik Istana.

          Presiden Jokowi adalah petarung ( Fighter ), yang bertarung dengan kelembutan dan kehalusan ciri khas Solo. Presiden Jokowi menyadari semua kendala-kendala itu, dan berusaha untuk mencarikan solusi satu persatu dari berbagai kendala yang ada. Sebagai Presiden yang baru, yang akan menerapkan suatu konsep dan strategi pembangunan yang baru yang bernama Nawacita, Presiden Jokowi mempunyai keyakinan bahwa program Nawacita secara perlahan tapi pasti bisa diwujudkan pelaksanaanya. Secara trah politik, Presiden Jokowi bukan siapa-siapa, tapi secara kekuatan politik, Presiden jokowi adalah Presiden pilihan kepercayaan rakyat buah dari reformasi demokrasi di Indonesia.

b3

Presiden Jokowi tak berasal dari darah biru politik Indonesia, seperti Megawati Soekarnoputri yang anak Presiden Soekarno atau Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Hasyim Ashari.

         Jokowi juga bukan seperti Susilo Bambang Yudhoyono yang sejak muda dilatih kepemimpinan secara ketat di TNI dan beristrikan Ny Ani Yudhoyono yang adalah anak tokoh nasional Sarwo Edhie Wibowo. Presiden Jokowi juga tak punya pendidikan tinggi dari luar negeri serta punya karier intelektual yang cemerlang, seperti BJ Habibie. Presiden Jokowi juga bukan seorang ideolog yang kharismatik, seperti Soekarno. Presiden Jokowi juga tak mengendalikan partai politik, seperti Yudhoyono dan Megawati, atau punya pendukung kultural yang fanatik, seperti Gus Gur.

b4

        Meski demikian, Jokowi berhasil jadi presiden lewat pemilu damai. Kemunculannya tak didahului hiruk-pikuk politik yang berdarah, seperti yang terjadi pada 1965/66 atau bahkan 1998. Dengan latar belakang ini, Presiden Jokowi dapat disebut menjadi salah satu produk reformasi 1998. Tanpa reformasi, Presiden Jokowi mungkin masih menjadi pengusaha mebel. Reformasi yang membuat orang seperti Jokowi bisa jadi Wali kota, Gubernur, dan lalu Presiden.

Keberhasilan Jokowi menjadi Presiden, akhirnya menumbuhkan harapan bahwa orang biasa, yang tak memimpin partai politik, tak berdarah biru, tak cukup kaya, dan berpendidikan biasa, bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia melalui pemilu yang damai dan transparan. Inilah salah satu satu buah dari reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Akhirnya, satu persatu medan pertempuran dan berbagai ujian yang dihadapi Presiden Jokowi, telah berhasil dilewati dan hal ini secara tidak langsung juga menjadi catatan sejarah terhadap perjalanan demokrasi Indonesia. Demokratisasi adalah sebuah proses. Belajar menjadi syarat keberhasilan di sebuah proses.

b5

     Gaya kepemimpinan modern yang dianut oleh Presiden Jokowi, dihadapkan pada konteks dan tantangan yang dinamis. Namun, kinerja pemimpin tetap menjadi denyut nadi maju-mundur, hidup-mati institusi yang dipimpinnya. Seperti kata Napoleon, a leader is a dealer in hope. Pemimpin modern harus mendorong masyarakat dalam menciptakan tujuan, memperkuat kohesi sosial, menyediakan tatanan sekaligus memobilisasi kerja kolektif secara efektif. Di era demokrasi rakyat dituntut aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Kepercayaan publik juga menjadi keniscayaan. Tak ada pemimpin yang sempurna dan sejarah telah menjadi laboratorium yang tidak sempurna. Angin dan badai selalu mengarungi nasib pemimpin, seperti dialami Chavez dan Soekarno. Mereka terbukti menjadi sosok pemimpin yang dirindukan bukan semata-mata karena jabatan, melainkan lebih pada apa yang telah mereka lakukan.

Rakyat menunggu realisasi dari konsep pembangunan program prioritas yang bernama Nawacita itu. Apakah benar konsep dan strategi pembangunan yang diusung pemerintahan Jokowi-Jk tersebut memang cocok diterapkan di Indonesia saat ini dan apakah memang terbukti, konsep dan program tersebut bisa membuat rakyat sejahtera ? Melihat turbolensi perekonomian Indonesia saat ini, bisa dikatakan kondisi perekonomian rakyat Indonesia saat ini masih bisa dikatakan dalam keadaan sulit. Dalam suatu wawancara dengan BBC Karishma Vaswani di Amerika Serikat, bahwa konsep pembangunan yang dilakukan saat ini barulah awal dari sebuah program 5 tahun kedepan. Merubah kesejahteraan rakyat Indonesia tidak bisa secepat dan semudah membalik telapak tangan, banyak hal-hal prinsipil yang harus dibenahi terlebih dahulu. Presiden Jokowi pernah menyampaikan hal ini juga dihadapan para relawan, bahwa dalam 2 tahun pemerintahannya harus ada sedikit keprihatinan dari seluruh rakyat Indonesia.

Berikut kami kutip kembali  wawancara lengkap Karishma Vaswani dengan Presiden Joko Widodo, ketika 1 tahun pemerintahan Jokowi-Jk. Hasil kinerja Presiden Joko Widodo pada saat ini ( Menjelang tahun ke 3 Pemerintahannya ) merupakan kelanjutan dari pemaparannya 1 tahun yang lalu  dalam wawancara ini,

Bagaimana Anda memandang pencapaian tahun pertama Anda sebagai presiden dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan perkembangannya ke depan?

Mengelola negara sebesar Indonesia dengan penduduk 250 juta, ada 17 ribu pulau, perlu proses dan waktu. Dan saya ingin kerja fokus, saya ingin kerja dengan prioritas yang jelas, ini yang kita lakukan. Oleh sebab itu, kalau 10 tahun lalu kita sangat tergantung dengan komoditas, dan komoditas saat ini harganya turun, ke depan kita ingin ada industrialisasi, “hilirisasi.” Kemudian juga nantinya barang-barang mentah harus diolah untuk menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi, sehingga ada nilai tambah, ada lapangan pekerjaan. Prioritas kita hanya dua, pertama, infrastruktur, yang kedua, pangan. Kita akan fokus dan prioritas di sana.”

Saat pertama Anda terpilih, dukungan begitu besar buat Anda. Orang-orang di jalan begitu gembira dengan kemenangan Anda. Tapi sekarang, banyak dari pendukung Anda itu yang kecewa, terutama soal ekonomi. Kenapa butuh waktu lama buat Anda untuk memenuhi janji kampanye itu?

Kita harus sadar, birokrasi Indonesia adalah birokrasi yang besar. Dan itu memerlukan reformasi sehingga yang pertama sekarang ini yang kita lakukan adalah deregulasi. Membuat agar izin-izin jadi lebih sederhana. Izin-izin jadi lebih mudah, lebih simpel sehingga dunia usaha bergerak, sehingga investasi datang ke Indonesia, besar-besaran. Dan ini akan memberikan ruang kepada arus modal untuk masuk ke Indonesia, arus uang untuk masuk ke Indonesia.

Kita memang baru dalam proses deregulasi. Akan ada ratusan, mungkin ribuan peraturan-peraturan yang harus kita potong, peraturan-peraturan yang harus kita hilangkan, peraturan-peraturan yang harus kita perbaiki agar sistem regulasi kita itu betul-betul ramah terhadap dunia usaha, ramah terhadap investor, ramah terhadap investasi. Dengan itulah nanti akan tercipta lapangan pekerjaan. Dengan itulah nanti, saya meyakini, akan ada pertumbuhan ekonomi ke depan. Yang lebih baik.

Saya ingin melanjutkan apa yang Anda katakan tentang kebutuhan menghilangkan begitu banyak peraturan untuk menarik investasi ke negara ini. Sepelik apa proses itu di tengah situasi politik yang Anda hadapi pada tahun pertama menjabat yang pasti merupakan tantangan berat.

Di sisi birokrasi kita, memang yang paling penting adalah menterinya harus kuat, untuk mau mengubah di kementeriannya. Yang kedua, dari sisi politik, saya kan sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah. Bisa dilihat dari kemarin waktu kita mengajukan APBN-Perubahan, tidak ada masalah. Dari saat kita mengajukan Kapolri dan TNI, (fraksi-fraksi) di Dewan (Perwakilan rakyat) mendukung. Parlemen mendukung, artinya apa? Sisi politik sudah tidak ada masalah. Kemudian terakhir, Partai Amanat Nasional bergabung dengan pemerintah. Artinya dari sisi politik sudah tidak ada masalah. Apalagi mau ditanyakan? Sudah tidak ada masalah.”

Tapi kemudian, apa yang akan Anda sampaikan pada pengkritik Anda, yang mengatakan bahwa jika tidak ada lagi masalah dalam politik, seperti yang Anda bilang, kenapa tidak lebih banyak keputusan yang diambil untuk mendorong investasi dalam infrastruktur, contohnya? Anda bilang, Anda menyediakan $10 miliar untuk belanja infrastruktur tahun ini, $15 miliar tahun depan. Ini adalah jumlah yang besar, tapi hanya sebagian kecil yang dibelanjakan sejauh ini.

Ini adalah masalah kebiasaan. Saya sudah 11 tahun di birokrasi. Kebiasaan. Biasanya belanja pemerintah itu baru dimulai pada bulan-bulan Juli, Agustus, September, biasa seperti itu. Itu kebiasaan lama di birokrasi kita. Penggunaan anggaran itu akan mulai naik drastis itu pada bulan-bulan September. Itu sudah kebiasaan. Ini yang akan kita ubah tahun depan. Tahun depan, bulan-bulan Oktober, November, Desember tahun ini, akan dimulai lelangnya. Sehingga bulan Januari, Februari, sudah pada pelaksanaan. Saya berikan contoh, sekarang saya ada data. Penjualan semen bulan Januari-Agustus, ini kelihatan, di bulan Agustus sudah naik besar sekali. Di Sumatera naik 21,6%, di Jawa naik 19,4%, di Kalimantan naik 2,7%, di Sulawesi naik 14%, di Nusa Tenggara naik 14,7%, di Indonesia secara keseluruhan, naik di bulan Agustus 17,8%. Artinya apa? Penggunaan anggaran baru dimulai di di bulan-bulan Juli, Agustus, nanti September lebih naik lagi. Oktober akan lebih naik lagi belanja pemerintah. “

Jadi Anda bilang hal-hal ini akan berubah, kita akan mulai melihat belanja infrastruktur meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Tapi saya tanyakan pada Anda, tentang kritik yang Anda terima dari berbagai proyek high profile, proyek infrastruktur, contohnya kereta cepat yang banyak diberitakan di seluruh dunia. Cina dan Jepang menawarkan proyek ini. Dan tampaknya, Anda membatalkannya begitu saja.

Infrastruktur apapun, baik jalan tol, baik pelabuhan, baik kereta api, baik kereta api cepat, semuanya dibutuhkan Indonesia. Tapi untuk kereta api cepat, saya hanya menyampaikan tiga hal. Pertama, tidak boleh memakai APBN. Yang kedua, tidak ada jaminan dari pemerintah. Yang ketiga, silakan B to B, mau BUMN dengan BUMN, swasta dengan swasta, silakan. Yang paling penting, hitungannya harus jelas. Jadi tidak membatalkan. Saya sampaikan hanya tiga hal ini. “

Kabinet Anda dikritik atas kebijakan yang berubah-ubah. Satu hari ada menteri yang bilang satu hal, berikutnya bilang hal yang jauh berbeda. Apa tanggapan Anda atas kritik ini?

Menurut saya, mereka, menteri-menteri ini masih mencari bentuk komunikasi yang baik. Masih mencari komunikasi yang… mencari bentuk komunikasi yang baik. Jadi antar-menteri memang harus sering berbicara. Perdebatan soal kebutuhan listrik 35 ribu megawatt antara Menteri Koordinator Kelautan dan Sumber Daya dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral menjadi salah satu contoh kebijakan kabinet yang berubah-ubah.  Koordinasi di Menko-Menko juga harus dilakukan secara terus-menerus sehingga mereka menjadi saling tahu, saling mengerti, dan bisa saling mendukung. Kuncinya ada di situ, di fungsi koordinasi dari menko-menko yang ada.”

Tapi miskomunikasi seperti ini, seperti yang Anda bilang, mengirimkan sinyal yang salah pada komunitas investor asing. Banyak investor asing yang saya temui hanya dalam beberapa hari terakhir mengatakan mereka mau membawa uang ke Indonesia, ini tempat yang bagus untuk berinvestasi, tapi mereka tidak tahu apakah pemerintah Indonesia menginginkan mereka. Beberapa tindakan yang diambil oleh kabinet Anda, yang Anda ambil sendiri, terlihat proteksionis dan nasionalistis.

Nanti saya akan menjelaskan sendiri kepada investor bahwa memang kita ingin membangun sebuah iklim investasi yang baik di Indonesia.Tidak ada yang namanya proteksionisme, tidak ada. Kita ingin memberikan peluang yang besar terhadap investor. Karena kita juga tahu bahwa APBN kita juga tidak cukup sehingga perlu investasi. Tidak ada yang namanya proteksionisme, tidak ada. Saya kira ini yang terus-menerus akan dijelaskan oleh menteri-menteri saya, dan juga akan saya jelaskan sendiri. Tidak ada. Kami datang ke Jepang, datang ke Cina, datang ke Korea, datang ke Singapura, datang ke Malaysia, datang ke Saudi Arabia, datang ke Qatar, datang ke Uni Emirat Arab, menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk investasi. Tetapi kami memang masih dalam proses untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang ada.”

Beberapa aturan yang saya dengar seperti ada ribuan produk yang kena bea impor dan beberapa aturan baru tentang bisnis asing, menurut para pengusaha aturan-aturan ini sangat menyulitkan.

Itu yang akan kita perbaiki. Dan segera kita perbaiki. Tapi perlu waktu untuk memperbaiki itu.”

Mari bicara soal kabut asap. Hal ini bukan hanya masalah bagi negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, tapi juga menjadi masalah buat warga Anda sendiri. Bagaimana Anda menunjukkan, bukan hanya pada warga Anda, tapi pada kawasan bahwa Indonesia mengendalikan situasi ini dan mencoba mengatasinya?

Kita telah kerja keras, kerja keras untuk menyelesaikan masalah asap. Tetapi ini juga bukan pekerjaan yang mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Menyangkut puluhan ribu hektar yang terbakar, ada di 6 provinsi, dan kita juga menjadi korban. Yang menjadi korban adalah rakyat saya yang ada di Riau, Sumatera Selatan, di Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, semuanya menjadi korban. Termasuk juga yang berada di negara tetangga, juga menjadi korban. Dan kita sudah sekuat tenaga. Saya sudah kerahkan 3.700 TNI kita, ada 7.900 Polri yang kita terjunkan di lapangan. Ada 18 helikopter yang kita gunakan untuk waterbombing. Kemudian ada 4 pesawat yang kita gunakan, juga untuk menangani asap ini. Artinya kita sudah kerahkan semuanya untuk menangani ini. Tetapi memang ini perlu waktu. Perlu dibuat embung di setiap area hutan. Perlu dibuat kanal-kanal di hutan-hutan gambut untuk mendatangkan air. Dan ini perlu waktu. Pekerjaan fisik ini perlu waktu. Perkiraan saya tiga tahun mengerjakan pekerjaan fisik ini. Tetapi saya meyakini setiap tahun akan berkurang karena ada konsistensi untuk pengerjaan infrastruktur yang berkaitan dengan asap. Dan juga penegakan hukum. Ini penting sekali.

Indonesia dilihat sebagai ekonomi besar di Asia Tenggara dan masih kesulitan untuk menghapus reputasi sebagai negara yang belum sukses. Bagaimana Anda tetap kompetitif di tingkat global sementara banyak ekonomi negara-negara di kawasan ini melambat dan beberapa regulasi Anda tampaknya malah menjauhkan investor?

Perkiraan saya tiga tahun mengerjakan pekerjaan fisik ini. Tetapi saya meyakini setiap tahun akan berkurang karena ada konsistensi untuk pengerjaan infrastruktur yang berkaitan dengan asap. Kita ingin mempercepat deregulasi kita, dan ingin mempercepat pengerjaan infrastruktur. Saya meyakini kalau dua hal ini cepat dikerjakan, infrastruktur cepat dikerjakan, kemudian konsisten, kemudian deregulasi peraturan-peraturan yang ada juga dilakukan, kemudian yang penting juga adalah penyiapan sumber daya manusia. Human resources disiapkan. Saya meyakini, bahwa ke depan Indonesia akan lebih baik pertumbuhan ekonominya. Saya meyakini itu.

Kami bertemu banyak pemilik pabrik di sini, banyak dari mereka bicara dengan rasa optimisme seperti yang Anda miliki tentang masa depan Indonesia..

Iya, harus optimis, semuanya harus optimis.

Tapi Anda pebisnis, Anda pernah menjadi pebisnis, Anda tahu tantangan yang dihadapi perusahaan kecil dan menengah di Indonesia. Mereka harus membayar gaji,  mereka harus membayar listrik, dan mereka meminta tolong pada pemerintahan Anda, untuk memudahkan bisnis, untuk memperbaiki infrastruktur,  apa yang Anda sampaikan ke mereka?

Tahun ini, kita sudah memberikan pemotongan bunga untuk usaha kecil, usaha menengah, itu dari 22% menjadi 12%. Tahun depan, untuk kredit usaha rakyat yang dulunya 22-23%, tahun depan akan menjadi 9%. Dengan bunga yang murah ini, saya meyakini, mereka akan mempunyai daya saing yang lebih baik. Tetapi memang kondisi sekarang dengan pasar yang sedang turun dengan perlambatan ekonomi dunia yang baru turun, saya kira memang banyak usaha-usaha mikro, usaha kecil yang masih punya daya tahan yang baik. Tetapi juga ada yang memang sedikit masalah.”

Anda menghadapi tingkat pertumbuhan PDB terendah dalam 10 tahun terakhir. Rupiah ada dalam rekor terendah dan muncul asumsi bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis keuangan 1998. Bagaimana Anda menjelaskannya? Bagaimana Anda mengatasi masalah ini?

Sangat berbeda jika dibandingkan dengan 1998. Yang pertama, non-performing loan di perbankan, dulu lebih dari 30%, sekarang masih pada posisi normal, 2,6%. Dulu bunga bank sampai mencapai 70%, sekarang bunga bank di Indonesia juga masih 11-12%, masih normal. Tidak ada masalah. Jadi tidak bisa dibandingkan seperti itu. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan 1998. … Tidak ada masalah. Jadi tidak bisa dibandingkan seperti itu. Dulu dolar, dulu satu dolar Rp2 ribu menjadi Rp15 ribu, ini kan loncatannya kan sampai 700%. Yang sekarang kan dari Rp12.500 menjadi Rp14.500, ini perbedaannya di situ, sangat berbeda sekali. Oleh sebab itu, kalau kita lihat, ekonomi juga masih tumbuh 4,7%. Tumbuh 4,7%, ini sebuah pertumbuhan yang… kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah hanya tinggal 1%, 2%, ada yang minus, saya kira, Indonesia, kita wajib bersyukur bahwa masih tumbuh 4,7%. “

Tapi seperti Anda bilang sendiri, ini negara besar, ada 250 juta orang yang bergantung pada Anda agar memastikan ekonomi terus tumbuh. Menurut pengamat,agar orang-orang di negara ini bisa mendapat pekerjaan, dan kesejahteraan mereka meningkat, pertumbuhan ekonomi perlu berada di tingkat 7-8%, bukan pada tingkat 4,7%.

Ya untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat Indonesia yang masih menganggur memang membutuhkan pertumbuhan yang tinggi. Di atas 6%, di atas 7%, itulah yang menjadi tugas saya, menjadi tanggung jawab saya untuk membuka, investasi yang sebesar-besarnya, dunia usaha dibuka sehingga tumbuh industri, ada hilirisasi, ada kerja-kerja di infrastruktur yang semua orang bisa bekerja di sana. Saya kira arahnya memang ke sana. Bahwa kita memberikan ruang pada investasi, ini adalah, pertama adalah untuk pertumbuhan ekonomi, yang kedua untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat. Rakyat saya, rakyat Indonesia. Tapi perlu waktu. “

Anda mengakui 12 bulan terakhir sangat menantang, dan empat tahun ke depan, selama Anda di pemerintahan, apa beberapa prioritas ekonomi Anda, yang harus Anda penuhi. Apa saja dari di akhir masa jabatan, Anda akan bisa bilang, ‘saya sudah melakukan semua ini’.

Yang pertama tadi saya sampaikan, satu, ada deregulasi, ini harus dilakukan konsisten terus. Yang kedua, fokus pada infrastruktur, fokus di situ. Dan ini harus mulai kelihatan nanti pada tahun ketiga, harus mulai kelihatan infrastruktur ini. Yang ketiga, terus fokus juga kepada petani, kepada nelayan, sehingga yang namanya infrastruktur untuk desa. Yang namanya waduk, yang namanya irigasi, itu harus diberikan juga prioritas. Itu nanti akan kelihatan kalau waduk selesai, irigasi selesai, infrastruktur jalan, kemudian listrik, kemudian pelabuhan ini selesai, kereta api selesai, ini akan kelihatan. Inilah nanti yang akan memberikan pertumbuhan ekonomi dalam jangka tahun keempat, tahun kelima.

Seberapa yakin Anda bisa memenuhi daftar pekerjaan yang sangat ambisius itu?

Bekerja harus yakin. Bekerja harus punya keyakinan. Dan bekerja harus punya prioritas. Dan bekerja harus punya fokus ke mana. Kan tadi sudah saya sampaikan secara jelas.”

CITA-CITA TRISAKTI dan NAWACITA

Membangun sebuah rumah idaman, adalah cita-cita dan impian semua orang, karena didalam rumah idaman itu ketenangan dan kenyamanan serta kesejahteraan bisa didapatkan. Didalam pembangunan Indonesia, rumah idaman yang dicita-citakan itu diibaratkan berupa  “  Di abad ke-21 Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa”.

b9

Pemerintahan Jokowi-JK menggaungkan ingin mengembalikan konsep Trisakti yang dulu dibuat oleh Proklamator Soekarno di awal kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya bagaimana konsep Trisakti tersebut? “Sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu yang Bapak maksud dengan Trisakti,” kata Maulwi mencontohkan ucapan Soekarno, seperti yang dikutip detikcom dalam buku ‘Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Soekarno’ yang ditulis Asvi Warman Adam dan 3 rekannya, Jumat (3/10/2014)‎.

Menurut Soekarno, hanya dengan mengetahui ilmu pengetahuan modern dan mengerti sejarah kebudayaan Indonesia barulah konsep Trisakti miliknya dapat dipahami.”Kalau diamati dengan teliti dan mendalam tentang Trisakti yang dimaksud Soekarno, pemikiran itu akan dapat menyusun kekuatan dan pembangunan bangsa sekaligus character bulding,” kata Maulwi. Lebih jauh, konsep Trisakti ini dapat membuat Indonesia bergaul di kancah international dengan pernuh harga diri dan menghormati kedaulatan masing-masing. Selain itu Indonesia diyakini dapat merencanakan dan menyusun pola kerja sama ekonomi dengan negara-negara industri besar dengan percaya diri dan saling menguntungkan.  “Melihat keadaan saat ini, banyak gagasan pikiran Bung Karno yang relevan untuk menjawab dan memecahkan problematika sosial yang dihadapi bangsa Indonesia,” ucapnya.

b-10

       Tentang membangun karakter rakyat Indonesia, Soekarno mengaku bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, bangsa Indonesia saat itu baru saja merdeka dari penjajahan Belanda selama tiga setengah abad dan tiga setengah tahun oleh Jepang. Hal ini membuat bangsa Indonesia (saat itu) sudah terbiasa sebagai bangsa kuli di antara bangsa-bangsa lainnya. “Akibat perjuangan melawan Belanda, banyak terjadi kerusakan material, mental, serta moral.

          Memperbaiki kerusakan mental dan moral lebih sukar daripada memperbaiki kerusakan material,” kata Soekarno saat itu. “Revolusi adalah suatu hal yang harus dijalankan dengan aksimu dan idemu sendiri. Perjalanan rakyat yang berjuang tidak pernah berhenti. Demikian penjelasan Bung Karno pada saya,” ucap Maulwi. Dalam bidang kemandirian politik, Soekarno telah berhasil memperjuangkan Pancasila sebagai kemandirian bangsa Indonesia dengan memiliki ideologi negara sendiri. Soekarno juga telah berhasil mempertahankan persatuan dengan menumpas setiap pemberontakan yang terjadi seperti Permesta, PRRI, DI/NII, dan persoalan Papua.

          Hanya saja karena kurangnya kemandirian dalam persoalan persenjataan, Soekarno cenderung mendapatkan pasokan senjata dari Rusia, sehingga ideologi komunis berkembang di Indonesia yang puncaknya adalah pertistiwa gerakan 30S/PKI. Sedangkan dalam politik luar negerinya, Soekarno menerapkan politik bebas aktif di mana tidak berpihak pada salah satu blok dunia, sosialis atau kapitalis, namun ikut proaktif dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia.

          Dalam politik ini, Soekarno berhasil mengadakan Konferensi Asia-Afrika (KAA), namun karena negara-negara yang hadir memiliki afiliasi politik terhadap kekuatan Komunis, sehingga kemandirian politik yang dicita-citakan makin bias, terlebih lagi ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaysia. Ketika itu yang dianggap penyelewengan ideologis, adalah banyaknya konsepsi Presiden Soekarno yang diletakkan lebih tinggi dari Pancasila. Misalnya, Nasakom dan Manipol-Usdek. Pidato-pidato Soekarno saat itu, kerap dianggap menggeser kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun, Soekarno sendiri berpendapat konsep-konsep itu merupakan penjabaran Pancasila.Dalam kemandirian sosial budaya, Soekarno secara tegas menolak budaya asing, padahal secara natural suatu bangsa tidak dapat mengisolasi diri dari pengaruh asing dan buktinya nilai-nilai komunis juga telah masuk di Indonesia.

          Demi mewujukan kemandirian sosial budaya, pada era Soekarno hampir terperosok pada paham chauvinistik dengan mengisolasi diri dan fasisme dengan merendahkan bangsa lain, sehingga sering terjadi konflik dengan negara-negara tetangga. Sedangkan dalam kemandirian secara ekonomi ditegaskan Soekarno, bahwa lebih baik potensi sumberdaya alam Indonesia dibiarkan, hingga para putra bangsa mampu untuk mengelolanya. Bung Karno menolak eksploitasi atau penjajahan oleh kekuatan asing. Sayang sekali, sikap kemandirian itu bias oleh pertarungan politik internal sehingga yang muncul adalah konfrontasi melawan Barat dan tampak keberpihakan atau kedekatan kepada negera-negara komunis.

         Pada masa ini, semangat nasionalisme mengarahkan pada nasionalisasi perusahaan asing menjadi perusahaan milik negara. Peluang bagi swasta besar untuk berkembang dapat dikatakan minim. Pandangan liberalisasi ekonomi pada masa itu dapat dikatakan sebagai musuh negara. Kecenderungan dan keberpihakan Soekarno mengakibatkan terjadinya krisis politik dan ekonomi yang terjadi pada tahun 1965, sehingga ada tuntutan Ampera (amanat penderitaan rakyat), yaitu bubarkan PKI, perombakan kabinet dan turunkan harga. Ajaran Soekarno yang diadopsi oleh Fidel Castro dalam konteks Kuba adalah ajaran Trisakti.

           Yang menarik adalah bahwa Fidel Castro mengadopsi dan menerapkan prinsip Soekarno itu secara konsisten dan tegar dalam seluruh sistem pemerintahannya. Konsistensi yang paling kentara adalah menolak segala bentuk imperialisme dan kapitalisme yang merupakan pendiktean oleh Barat tentang ekonomi, politik dan budaya. Castro sangat jelas menolak kehadiran dan campur tangan IMF dalam negaranya, bahkan menyerukan agar lembaga pendanaan kapitalis internasional yang menindas negara-negara berkembang itu semestinya dibubarkan dan dihentikan perannya. Ini merupakan wujud pelaksanaan Trisakti yang konsisten oleh Castro dalam konteks Kuba, yakni kemandirian dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Kekuatan ekonomi sendiri merupakan landasan bagi pemerintah Kuba untuk membangun negara dan rakyatnya. Tidak ada hutang luar negeri yang diterima sebagai landasan, sehingga tak ada kewajiban cicilan bunga hutang yang tinggi yang harus dibayar oleh pemerintah Kuba. Seluruh pendapatan negara dialokasikan pertama-tama untuk belanja tunjangan sosial, dan kedua untuk belanja pendidikan. Kepentingan lain berada dalam urutan prioritas berikutnya. Karena berdikari dalam bidang ekonomi, Kuba telah mampu mempertahankan kedaulatan dalam bidang politik dan kedaulatan dalam kebudayaan nasionalnya. Dalam bidang politik, Trisakti menginginkan terciptanya negara kuat dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, memperkuat pertahanan maritim serta negara tidak abai dalam membangun tata pemerintahan yang demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi : Berdikari di Bidang Ekonomi, sebagai konsep kedua Tri Sakti (demokrasi ekonomi), tidak dapat dipisahkan dengan konsep pertama “Berdaulat di bidang Politik” (Demokrasi Politik). Melalui demokrasi ekonomi Bangsa Indonesia anti terhadap kolonialisme dan imperialisme, berarti secara inplisit anti terhadap kapitalisme yang melahirkan eksploitasi terhadap manusia (imperialism).

Bung Karno dalam Pledoinya “ Indonesia Menggugat” dihadapan pemerintah Belanda 18 Agustus 1930 mengatakan, terjadi sekarang ini, fase imperialisme moderen lewat Kapitalisme sudah kita hadapi. Cengkraman kuku-kuku imperialisme dan bujuk rayu kaum imperialis sudah mulai kita rasakan. Sebagian besar dari bangsa ini menikmatinya sebagai upaya untuk menumpuk kekayaan dengan cara menjadi boneka kaum imperialis, dan sebagiannya lagi merasakan ketertindasan. Oleh karena itu, Bung Karno menekankan bahwa bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dalam mengatur perekonomian demi kesejahteraan rakyat.

Dalam strategi kebudayaan, Trisakti secara jenius menyadari bahwa Indonesia dibentuk dari kolektivitas kebudayaan yang dibangun dari daerah-daerah, desa-desa, kemudian menjadi Indonesia. Berkepribadian dalam kebudayaan dapat dicari dari khazanah kebudayaan Indonesia yang begitu luas bukan dari luar.

  1. Mengapa harus Nawacita ?

Nawacita lahir di tengah-tengah krisis mentalitas yang menerpa bangsa Indonesia. Mengenai krisis mentalitas, Koentjaraningrat dalam Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan pernah mengatakan bahwa “dalam zaman post-revolusi tumbuh beberapa sifat kelemahan dalam mentalitas banyak orang Indonesia, yang menjauhkan kita dari pembangunan”.

Koentjaraningrat menganalisis bahwa krisis mentalitas itu bersumber pada kehidupan tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas. Sehingga menghasilkan mentalitas penerabas, mentalitas yang suka meremehkan, kurang percaya diri dan mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab (Koentjaraningrat 2000: 45). Apa yang diteropong dengan baik oleh Koentjaraningrat puluhan tahun lalu sebenarnya masih terjadi bahkan semakin menjadi-jadi setelah era reformasi.

Jokowi yang menjadi gelisah menangkap fenomena ini, ia mengatakan bahwa reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru ternyata baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum menyentuh paradigma, mindset atau budaya politik kita. Oleh sebab itu, Jokowi mencanangkan revolusi mental untuk melakukan terobosan politik. Jika Trisakti adalah cita-cita,  Nawacita merupakan program inti  dari pemerintahan Jokowi maka revolusi mental adalah paradigma berpikir atau cara berpikir dan bertindaknya pemerintahan Jokowi.

9 Agenda program kerja prioritas seperti yang diuaraikan pada Nawacita, diibaratkan dalam membangun sebuah rumah idaman, adalah merupakan pondasi dan kerangka rumah yang pada tahun pertama ini dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam membangun pondasi dan kerangka, merupakan pekerjaan yang tersulit, tapi juga merupakan yang terpenting, karena kokoh dan nyamannya sebuah rumah idaman ditentukan oleh pondasi dan kerangkanya. Jika pondasi dan kerangka sudah terbentuk, baru tahun berikutnya dibangun dindingnya, atapnya, halaman rumahnya dan aksesoris pendukung lainnya.

Semua pembangunan rumah idaman tersebut memerlukan waktu, biaya, tenaga, pemikiran serta kondisi-kondisi lainnya. Jika ingin menilai hasil kerja pemerintahan saat ini, harus dinilai dan dievaluasi sampai sejauh mana kerangka dan pondasi rumah tersebut sudah dibangun dan seberapa kokoh pondasi dan kerangka tersebut. Begitu juga dengan kekurangannya, dalam hal apa saja yang masih kurang.

Dibaratkan dalam membangun rumah tersebut, rakyat Indonesia adalah pemilik rumah tersebut, Presiden Jokowi dan wakil Presiden Jusuf Kalla adalah pemborong yang ditugaskan untuk membangun rumah tersebut, para Menteri adalah mandor per sektor yang membangun pemborong untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemborong. DPR RI adalah pengawas yang ditugaskan oleh rakyat untuk mengawasi dan membantu dalam hal regulasi. TNI/POLRI adalah petugas keamanan, yang harus menjaga jangan sampai ada ganggungan dalam proses pembangunan rumah tersebut.

Tiga Jalan Perubahan Untuk Pembangunan Indonesia.

Didalam mengamati program pembangunan yang saat ini dilaksanakan oleh Presiden Jokowi beserta kabinetnya, tidak bisa hanya dilihat secara parsial dan dengan tanpa mengetahui Platform apa yang dijalankan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Jokowi-JK mendapat amanat rakyat untuk memimpin Indonesia, dan segera melaksanakan “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, insya Allah, republik tercinta ini akan tiba pada masa kejayaannya. Presiden Jokowi mengidentifikasi ada tiga problem pokok bangsa yang dihadapi saat ini, yaitu, merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Oleh sebab itu, tak ada kata lain selain segera melakukan perubahan. Untuk memulai perubahan tersebut, harus dibangun pondasi awal, yang sudah pastinya pekerja untuk memulai agenda perubahan ini adalah pekerjaan yang sulit dan yang pastinya akan banyak menghadapi rintangan serta kritikan.

Perubahan nyata yang ditawarkan harus kembali dan bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Presiden Jokowi haqqul yaqin bahwa melalui jalan ideologis itu, maka ketiga penyakit akut bangsa tadi, insya Allah, bisa teratasi. Selain berpegang pada ideologi, Presiden Jokowi memilih mengusung konsep Trisakti yang pernah diperjuangkan oleh Proklamator RI, Ir. Soekarno yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menjabarkan visi dan misi mereka secara tegas dan rinci, yang pada intinya adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mewujudkan visi itu, disusunlah MISI tegas dalam tujuh poin:

  1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
  2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis, berlandaskan negara hukum.
  3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
  5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
  6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
  7.  Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Ke-7 misi mulia yang berlatar semangat Trisakti Bung Karno itu kemudian diterjemahkan dalam 12 agenda strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, 16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi, dan 3 agenda strategis untuk Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan.

Presiden Joko Widodo mempunyai strategi dalam transisi perekonomian nasional. Untuk jangka pendek, adalah stabilisasi ekonomi untuk menjembatani perekonomian, seperti spending melalui proyek pemerintah. Menurut Jokowi, pemerintah mempunyai ruang fiskal yang harus dimanfaatkan. “Solusi lain yang sedang kita kejar adalah bekerja keras untuk menggalang dana investasi, terutama dari Jepang, Korea, Cina, Singapura, Jerman, dan Amerika,” katanya di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2015. Penggalangan dana membuat banyak orang mempertanyakan utang naik karena pendanaan ini. Jokowi mengatakan utang ini untuk kebutuhan investasi yang dapat meningkatkan produk bukan untuk konsumsi atau subsidi BBM.

Dengan kebijakan yang dirancang ini, Jokowi yakin pada sisa tahun 2015 ini, stimulus ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1-0,2 persen. Pada tahun 2016 mendorong pertumbuhan 0,5-1 persen. Jokowi berkata, untuk jangka menengah sampai jangka panjang, pemerintah saat ini berfokus pada proyek infrastruktur karena sektor tersebut padat modal dan berdampak panjang. Buruknya infrastruktur saat ini dinilai menjadi salah satu penghambat utama growth engine. Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, biaya transportasi, dan ongkos distribusi. Jokowi menilai distribusi logistik melalui laut merupakan yang paling murah. Untuk itu pemerintah berkonsentrasi pada konsep tol laut, seperti pembangunan yang sudah dimulai di Kuala Tanjung dan Makassar, di samping 24 pelabuhan yang direncanakan pemerintah. Selain itu pemerintah juga telah memulai membangun tol Trans Sumatera.Jokowi mengaku realistis bahwa tantangan ke depan yang dihadapi tidak ringan dan membutuhkan proses.

Namun jika dibandingkan dengan krisis 1998, kondisi ekonomi saat ini lebih ringan. “Namun 17 tahun kemudian kita melihat perekonomian bisa tumbuh empat kali lipat.  Indonesia menjadi anggota G-20 dan kita telah menjadi negara demokrasi yang dibanggakan,” katanya. Di tengah melemahnya ekonomi dunia dan nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Presiden Jokowi pun mengumumkan langsung kebijakan paket ekonomi itu, didampingi oleh sejumlah menteri ekonomi. Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi dalam paket kebijakan ekonomi tahap pertama. memang ada sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi. Pemerintah terus mendorong belanja pemerintah melalui daya serap anggaran, memperbaiki neraca pembayaran, dan menetapkan langkah-langkah konkrit.

Pertama, pengendalian harga komoditi pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan pangan. Kedua, pembentukan tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran. Ketiga, pembentukan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit. Jokowi menuturkan pembentukan badan tersebut untuk meningkatkan ekspor kelapa sawit dan meningkatkan penggunaan biodiesel jadi 15 persen. Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat desa. Langkah-langkahnya dengan memberdayakan usaha mikro dan kecil. Jokowi menekankan percepatan penyaluran pemanfaatan dana desa. Anggaran itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur secara padat karya, penambahan alokasi beras sejahtera Jokowi menuturkan, langkah tersebut belum dapat menggerakan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan meluncurkan paket kebijakan tahap pertama.

“‎‎Jokowi mengatakan langkah pertama mengatasi persoalan ekonomi adalah dengan mendorong daya saing industri nasional, melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan, yang dianggap menghambat daya saing industri nasional.‎ Selain itu, juga sudah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri dan 5 aturan lain. “Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015,” ucap Jokowi.

Langkah kedua, lanjut Jokowi, ‎pemerintah akan mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Pemerintah juga akan memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan memberikan dukungan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Langkah Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Jokowi yakin paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015 ini, akan memperkuat industri nasional, mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, dan memperlancar perdagangan antar daerah. kebijakan ini dapat membuat pariwisata semakin bergairah dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap serta penghematan biaya bahan bakar 70 persen melalui konversi minyak solar ke LPG. Jokowi menegaskan agar paket ini sukses memajukan ekonomi dalam negeri, maka pemerintah butuh kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Ia juga memastikan jajaran kabinetnya akan berusaha maksimal mendongkrak ekonomi.

      Paket ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi nasional ke arah lebih baik. Sofyan Djalil pernah menyebutkan, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia dalam lima tahun terakhir negatif. Padahal dari sektor ini membuka harapan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok adalah tiga negara yang sukses menjadi negara industri berkat kebijakan yang baik dan terarah. Sementara Indonesia masih harus belajar untuk menumbuhkan industri manufaktur. “Kita percaya negara maju bukan karena sumber daya alam, tapi kebijakan yang baik. Korea, Jepang dan Tiongkok mampu menjadi negara industri, income per kapita naik berkat kebijakan yang baik dan tepat,” tegas mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu di acara DBS Asian Insight Seminar di Hotel Ritz Calrton, Jakarta, Selasa, 25/11/2014 yang lalu. Sofyan menjelaskan, Sebut saja Tiongkok. Negeri Tirai Bambu itu harus menempuh perjalanan panjang selama puluhan tahun untuk bangkit dari kesulitan ekonomi maupun politik. Tiongkok, kata dia, akhirnya bisa menjadi negara terbuka bagi investor. “Korea habis dan hancur akibat perang dunia. Tapi setelahnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baik dengan menyekolahkan banyak mahasiswa sekolah di Amerika Serikat.

          Dan akhirnya menjadi brand trust untuk mendorong ekonomi mereka. Pemerintah Indonesia, akan terus mengambil kebijakan baik dan tepat untuk membuat ekonomi menjadi lebih baik. Salah satunya berkoordinasi dengan Bank Indonesia demi mendukung investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Sofyan.

“Kebijakan itu salah satunya tampil mengoreksi kebijakan subsidi yang salah sasaran dan boros. Karena lima tahun terakhir, anggaran subsidi tembus Rp 714 triliun, sedangkan spending kesehatan Rp 240 triliun dan Rp 540 triliun untuk infrastruktur dalam periode yang sama,” terang dia. Dengan penghematan kenaikan BBM subsidi, Sofyan berjanji akan mengalokasikan atau mengalihkan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan irigasi yang 42 persen rusak parah, membangun waduk dan lainnya. “Jumlah waduk kita lebih dikit dari Malaysia, sehingga nggak bisa simpan air baku, dan saat hujan kebanjiran. Makanya kebijakan diarahkan kesana, karena misalnya dengan rata-rata Rp 500 miliar saja, kita bisa bangun 1.500 waduk,” tandas dia.

          Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Anwar Nasution menilai, kondisi ekonomi Indonesia mirip dengan krisis keuangan di periode 1997-1998. Untuk keluar dari masalah tersebut, pemerintah Joko Widodo  perlu merombak kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Kita ini punya masalah serius, di mana pertumbuhan ekonomi terus menurun, rupiah melemah. Ini menggambarkan ada masalah, khususnya di sektor perbankan dan utang luar negeri swasta,” ujar Anwar di Jakarta, Rabu (8/7/2015).

        Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mengakui saat krisis moneter melanda Indonesia pada 1997, kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) perbankan meningkat, dan ketidakmampuan swasta membayar utang luar negeri. “Utang pemerintah terkontrol, yang bermasalah utang luar negeri swasta. Harga komoditas yang anjlok, tingkat suku bunga naik dan pelemahan kurs rupiah mengakibatkan sektor swasta enggak bisa bayar utang. Akhirnya banyak kredit macet mengganggu likuiditas perbankan. Jadi kondisinya persis sama dengan 1997,” tegas dia. Kata Anwar, pemerintah perlu merombak total kebijakan pemerintahan sebelumnya untuk keluar dari kesulitan ekonomi ini. Mulai dari penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan ekspor industri manufaktur, dan membangun infrastruktur. “Rombak kebijakan  SBY. Sebab pemerintah SBY menganggarkan seperlima dari uang negara untuk belanja subsidi BBM. Sayangnya bukan orang miskin yang menikmati.  Kebijakan lain, memacu investasi industri padat karya dan manufaktur yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. zaman SBY rupiah menguat secara efektif, tapi pepaya pun impor dari California karena harga murah. Akhirnya kita tidak bisa bersaing di luar negeri,” ucap Anwar.” Subsidi BBM Premium memang sudah dicabut pemerintah tapi itu masih kecil.

          Bagaimana meningkatkan pertumbuhan pajak dan menambah infrastruktur melalui peran Badan Usaha Milik Negara ke depan Ini yang tidak dijalankan pemerintah SBY. Kesalahan lain, pemerintahan SBY melalui aturan berencana membangun industri hilirasi seperti pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Hanya saja kesiapan infrastruktur belum mendukung, seperti listrik, pelabuhan dan lainnya,” tambah Anwar.Anwar mengutip istilah Presiden pertama RI, Soekarno yang mengatakan, Indonesia adalah bangsa kuli karena penyerapan tenaga kerja di dalam negeri sangat minim. Kemudian terpaksa masyarakat mencari mata pencaharian di negara lain sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). “Kita ini bangsa kuli, ekspornya cuma hasil tambang, hasil kebun dan para babu karena tidak punya pendidikan dan keahlian. Mereka bekerja di pabrik Korea, Jepang dan negara lain,” ucapnya. Untuk itu, pemerintah Jokowi harus agresif mengundang investor masuk ke Indonesia membangun sektor industri di Pulau Jawa agar warga Indonesia tidak perlu melanglang buana ke berbagai negara.

Infrastruktur Fokus Utama Pembangunan Pemerintahan Jokowi

b13

Sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, sekaligus lokomotif penggerak pembangunan. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi besarnya pengembalian modal. Sementara dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.  Infrastruktur juga berpengaruh penting, bahkan memegang peranan utama bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

b12

Begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989 dan Munnell, 1990) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60%. Bahkan studi dari World Bank (1994) disebutkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1% saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan. Secara empiris jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah. Menurut data Kementerian PPN/Bapenas, pemerintah dalam lima tahun mendatang (2015-2019) mencanangkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, jalan baru 2.650 km, dan pemeliharaan jalan 46.770 km. Pembangunan infrastruktur jalan akan digenjot agar tercipta konektivitas antar wilayah, sehingga biaya logistik turun dan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dapat ditekan. Pemerintah juga akan membangun 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis, dan mengembangkan bandara untuk pelayanan kargo udara di sejumlah lokasi. Pemerintah juga akan membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, pengadaan dua kapal ternak, dan pengadaan 500 unit kapal rakyat.

b14

Di sisi lain, pemerintah akan membangun jalur kereta api (KA) sepanjang 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Jalur KA tersebut meliputi KA antarkota sepanjang 2.159 km dan KA perkotaan 1.099 km. Itu belum termasuk pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan perintis. Di samping itu, pengadaan bus rapid transit (BRT) di 29 kota dan membangun angkutan massal cepat di kawasan perkotaan, yaitu di enam kota metropolitan dan 17 kota besar. Pemerintah fokus dalam memantapkan konektivitas infrastruktur yang di darat dengan di laut seperti pelabuhan nasional dalam rangka mengembangkan wilayah berbasis kemaritiman di berbagai daerah di Tanah Air. Hal tersebut penting untuk diatasi karena Indonesia dinilai memerlukan percepatan pengembangan di wilayah pesisir sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Terlebih lagi, lanjutnya, potensi sumber daya alam dan ekonomi di wilayah pesisir, terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih sangat besar. “Potensi yang besar itu, saat ini belum terkelola optimal karena ketersediaan infrastruktur yang belum terlalu memadai,” ucap Hermanto Dardak. Ia mengungkapkan, intervensi pemerintah untuk mengatasi tantangan dan upaya memetik peluang dari potensi yang ada tersebut adalah pemerintah pusat telah menerapkan perencanaan dengan pola pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai basis perencanaan keterpaduan infrastruktur di Indonesia.

 

About admin

Check Also

papaua-ps

PAPUA NEWS MAGAZINE : Tanpa Papua Indonesia Bisa Apa?

Apa yang terjadi pada mahasiswa Papua di Jogja beberapa waktu lalu hanyalah satu dari rentetan …