Akibat Pergantian Pejabat Hukum Menghambat Pembentukan PPID Di Kabupaten Oleh : Yoli Sonia Putri

Akibat Pergantian Pejabat Hukum Menghambat Pembentukan PPID Di Kabupaten Oleh : Yoli Sonia Putri

Jakarta , Parliamentmagazine. Pada proses bembentukan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID), Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua menyebutkan belum ada kemajuan dalam proses nya..

Padahal pembentukan PPID gencar dikampanyekan pemerintah pusat sejak 2010 lalu, yang tujuannya untuk menjamin keterbukaan informasi kepada publik yang membutuhkan.

Kepala Bagian Dokumentasi dan Publikasi Biro Humas dan Protokol Setda Papua Adrijani, mengatakan hingga saat ini baru 13 dari 29 kabupaten dan kota yag sudah membentuk PPID.

Kendalanya, karena sebagian besarnya pemerintah kabupaten banyak melakukan pergantian pejabat, sehingga tugas pembentukan PPID belum optimal.

“Masih belum ada kemajuan (mengenai pembentukan PPID). Ini yang menjadi perhatian kita sebab PPID ini merupakan amanat UU,” terang Adrijani kepada pers, akhir pekan kemarin.

Ia berharap masalah ini dapat segera diselesaikan mengingat tugas pokok dan fungsi PPID sangat vital dalam menunjang proses keterbukaan informasi publik diatas tanah ini.

“Sebab dalam UU keterbukaan informasi publik menjamin sebuah institusi pemerintah daerah digugat ke Komisi Informasi Publik (KIP), bilamana tak menyajikan sebuah sajian informasi yang diminta”.

“Kan sudah ada contoh beberapa kasus yang disidangkan oleh KIP Papua, dimana hasilnya SKPD diwajibkan membuka informasi yang dimintakan oleh publik,” katanya.

Walaupun seperti itu, dirinya mengapresiasi pemerintah kabupaten dan kota yang sudah bekerja keras untuk membentuk dan menjalankan PPID di masing-masing wilayahnya. “Dalam keterangan kepada kami ada banyak sekali keterbatasan, namun ada juga PPID yang sudah berjalan baik di kabupaten dan kota saat ini,” katanya.

Sementara ditanya soal pembentukan PPID di SKPD tingkat provinsi, Adrijani mengaku, hampir seluruhnya sudah terbentuk dan telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Hanya untuk SKPD yang baru terbentuk, seperti Biro Otsus atau Dinas Perumahan, mereka ini yang masih dalam proses pembentukan. Tapi kita yakin akan segera rampung dalam waktu dekat. Sebab Kepala SKPD-nya sangat aktif berkoordinasi untuk membentuk PPID,” tuturnya. (YS/18/9/17)

About admin

Check Also

The Enembe Institute : Bukti Cinta Papua Untuk Indonesia, HUT RI ke 72 di Papua

Lukas Enembe :  ” Jika Dada saya ini dibelah….Ada Merah Putih disana, NKRI harga Mati..Papua …